Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelola Perubahan Iklim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Diskusi Media bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2025' di Jakarta, Senin (29/12/2025). Menurutnya, RUU itu penting karena saat ini Indonesia telah memasuki krisis iklim.
"Kita juga melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagalistrikan dan sudah masuk di dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026 yaitu Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim," ujar Eddy.
Menurutnya, krisis iklim merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar. Eddy mengatakan, krisis iklim membuat cuaca pun tak menentu.
Imbasnya, kata dia, curah hujan berlebihan pun bisa menimbulkan bencana alam. Bencana itu seperti banjir hingga tanah longsor.
"Oleh karena itu kemarin kita lihat curah hujan yang begitu besar di Sumatera, di Jawa Tengah, di Bali sehingga menyebabkan bencana yang tidak kecil dampaknya baik itu terhadap manusia maupun terhadap infrastruktur dan perekonomian yang ada," jelas Eddy.
Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan UU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan mencegah meluasnya dampak perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis.
"Kami mendorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim secara spesifik menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk perusakan lingkungan," ucap Eddy beberapa waktu lalu.
Waketum PAN ini juga mendorong agar UU Pengelolaan Perubahan Iklim memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menghadapi perubahan iklim.
"Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif dan tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu kami melalui UU ini kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan antara pusat dan daerah," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Kinerja produksi padi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjelang akhir 2025 menunjukkan paradoks serius. Di satu sisi, luas tanam dan produktivitas padi melampaui target.

Namun, luas panen dan total produksi justru merosot tajam, memicu penurunan produksi beras hingga puluhan ribu ton dibandingkan target tahunan.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, luas tanam padi pada 2025 tercatat 92.489 hektare, melampaui target 90.926 hektare. Produktivitas gabah kering giling (GKG) juga meningkat menjadi 61,83 kuintal per hektare, lebih tinggi dari target 61,22 kuintal per hektare.

Capaian positif tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil akhir. Luas panen hanya mencapai 74.778 hektare, anjlok 11.602 hektare dari target 86.380 hektare.

Dampaknya, produksi GKG turun 66.469 ton dari target, dan produksi beras menyusut 42.613 ton menjadi 296.416 ton hingga Oktober 2025.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya mengakui penurunan produksi ini tidak bisa dipandang remeh, meski daerah masih mencatat surplus beras. Menurutnya, penurunan luas panen menjadi faktor utama yang menekan total produksi.

“Secara teknis, produktivitas kita bagus, bahkan di atas target. Tapi memang ada pergeseran waktu panen dan beberapa kendala iklim yang membuat sebagian lahan belum masuk masa panen sampai Oktober,” kata Deni, Senin (23/12/2025).

Deni menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun turut memengaruhi pola tanam dan panen petani. Hujan yang datang lebih awal di sejumlah wilayah menyebabkan penundaan panen, sementara di daerah lain petani menyesuaikan jadwal tanam untuk menghindari risiko puso.

Meski demikian dari sisi konsumsi, Cirebon masih berada dalam kondisi aman. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,41 juta jiwa dan kebutuhan beras 9,5 kilogram per kapita per bulan, kebutuhan beras Januari–Oktober 2025 mencapai 229.310 ton.

Produksi beras pada periode yang sama tercatat 296.416 ton, sehingga daerah masih surplus sekitar 67.106 ton.

“Surplus ini harus dibaca hati-hati. Aman untuk saat ini, tapi kalau tren penurunan luas panen berlanjut hingga akhir tahun, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan ke depan,” ujarnya.

Deni menegaskan, Pemkab Cirebon tengah memperkuat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sekaligus mendorong optimalisasi kalender tanam dan perbaikan infrastruktur pertanian.

“Fokus kami ke depan bukan hanya mengejar angka tanam, tapi memastikan panen terjadi tepat waktu dan berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari surplus sesaat,” katanya.