Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dinilai tidak menutup peluang Indonesia untuk tetap mengakses pembiayaan iklim dan melanjutkan agenda transisi energi. Indonesia justru masih memiliki ruang untuk memperkuat kerja sama pembiayaan bilateral, terutama dengan negara-negara Global South, di tengah melemahnya komitmen multilateral.

Ketua dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut, meski keluarnya AS dari UNFCCC dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) patut disayangkan, langkah tersebut tidak mengubah urgensi krisis iklim maupun tanggung jawab kolektif komunitas internasional. Dalam situasi ini, negara-negara kekuatan menengah, termasuk Indonesia, perlu meningkatkan peran untuk menjaga momentum penurunan emisi.

“Aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik satu negara saja. Indonesia harus terus memberikan aksi nyata, mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/1/2025).

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono menilai, penarikan AS dari UNFCCC berpotensi mempersempit akses pembiayaan murah bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama melalui skema multilateral. Dampak tersebut juga tercermin dari berkurangnya peran AS dalam berbagai kemitraan internasional, termasuk pergeseran posisi co-lead Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia kepada Jerman.

Kendati demikian, Agung menilai ruang kerja sama internasional belum tertutup. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara Global South dan Timur Tengah

“Pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung.

Menurut Agung, arah kebijakan iklim nasional tidak seharusnya menjadikan Amerika Serikat sebagai titik rujukan utama. Di tengah meningkatnya dampak krisis iklim di dalam negeri, pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Selain jalur bilateral, penguatan kerja sama South-South juga dinilai makin relevan. Indonesia disebut memiliki posisi strategis untuk mendorong kolaborasi dalam kerangka BRICS+, termasuk dalam pertukaran teknologi, pembiayaan alternatif, dan praktik transisi energi yang lebih adil bagi negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelola Perubahan Iklim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Diskusi Media bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2025' di Jakarta, Senin (29/12/2025). Menurutnya, RUU itu penting karena saat ini Indonesia telah memasuki krisis iklim.
"Kita juga melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagalistrikan dan sudah masuk di dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026 yaitu Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim," ujar Eddy.
Menurutnya, krisis iklim merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar. Eddy mengatakan, krisis iklim membuat cuaca pun tak menentu.
Imbasnya, kata dia, curah hujan berlebihan pun bisa menimbulkan bencana alam. Bencana itu seperti banjir hingga tanah longsor.
"Oleh karena itu kemarin kita lihat curah hujan yang begitu besar di Sumatera, di Jawa Tengah, di Bali sehingga menyebabkan bencana yang tidak kecil dampaknya baik itu terhadap manusia maupun terhadap infrastruktur dan perekonomian yang ada," jelas Eddy.
Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan UU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan mencegah meluasnya dampak perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis.
"Kami mendorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim secara spesifik menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk perusakan lingkungan," ucap Eddy beberapa waktu lalu.
Waketum PAN ini juga mendorong agar UU Pengelolaan Perubahan Iklim memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menghadapi perubahan iklim.
"Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif dan tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu kami melalui UU ini kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan antara pusat dan daerah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Status tanggap darurat berlaku di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara menyusul bencana banjir hingga longsor di banyak wilayah di dua provinsi tersebut. Bencana ekologis menjadi bagian dampak krisis iklim, dan duka bagi Indonesia menuju penutup 2025.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Aceh berstatus tanggap darurat bencana hidrometeorologi pada Kamis (27/11/2025) setelah dilanda banjir hingga longsor di 16 kabupaten/kota di daerah tersebut.

"Hari ini, saya Gubernur Aceh menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh 2025," kata Mualem, dikutip Antara, Jumat (28/11/2025).

Penetapan status tanggap darurat bencana ini berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 28 November 2025 sampai 11 Desember 2025.

Langkah penetapan status darurat ini diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah Aceh.

Selain Aceh, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumatra Utara.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 yang ditetapkan pada Kamis (27/11/2025) disebutkan beberapa pertimbangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana Sumut, seperti dampak bencana yang meluas sehingga perlu ditetapkan sebagai bencana daerah.

"Bahwa bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi di beberapa Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumut telah mengakibatkan kerusakan maupun kerugian di bidang infrastruktur dan ekonomi, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai bencana daerah," demikian tertulis dalam surat keputusan yang ditandatangani Bobby.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) juga menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Alam akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar dalam beberapa hari terakhir.

Status tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur nomor : 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025. Keputusan ini mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menjelaskan dengan adanya 13 kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

“Status ini mulai berlaku sejak 25 November sampai 8 Desember atau 14 hari, keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan,” ujarnya.

Terkait situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan bantuan penanganan bencana alam ke tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) Jumat (28/11/2025) pagi.

Dalam beberapa hari terakhir, alur bantuan terus berlangsung melalui pesawat TNI maupun maskapai sipil. Seluruh kebutuhan yang dikirim disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, berdasarkan komunikasi langsung pemerintah pusat dengan para kepala daerah.

Untuk memastikan akurasi kebutuhan, Presiden Prabowo dan jajaran terkait telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Seskab menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dan berkomunikasi terkait penanganan bencana tersebut.

“Kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumut dan Provinsi Aceh,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Adapun berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Kamis (27/11/2025) pukul 16.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh sudah terjadi pada 16 kabupaten/kota, yakni Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang. Kemudian, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Sebagian besar kejadian ini dipicu oleh curah hujan tinggi, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang berdampak pada banjir, tanah bergerak, serta longsor.

Melansir Antara, korban terdampak bencana mencapai 3.817 kepala keluarga (KK) atau 119.988 jiwa. Dari jumlah tersebut, ada 6.998 KK atau 20.759 jiwa diantaranya sudah mengungsi. Bencana banjir di Aceh juga telah menelan 22 korban jiwa, yakni di Kabupaten Aceh Tengah 15 orang, Aceh Utara empat orang, Bener Meriah satu orang, Aceh Tenggara dua orang.

Tak hanya itu, dua kabupaten juga dilaporkan terisolir yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah. Karena, akses menuju kedua daerah tersebut telah putus total akibat tanah longsor.

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyebutkan, kawasan yang tertutup longsor itu, kata dia, ada di daerah Merie Satu Satu, Jamur Ujung berdekatan dengan Bener Meriah. Kemudian, kawasan Gunung Salak menuju Aceh Utara juga tidak bisa dilewati.

Selanjutnya, dari Takengon - Blangkejeren (Gayo Lues) juga terjadi longsor di wilayah Isak Aceh Tengah juga tidak bisa lewat. Lalu, di Nagaraya, Payekolak, Beutong dan Genting di Nagan Raya. Berikutnya, dari Takengon menuju Kabupaten Pidie di wilayah Rusep dan Pame Aceh Tengah juga terjadi longsor.

"Semuanya tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Sehingga Aceh Tengah hari ini betul-betul terkepung akses masuk ke Aceh Tengah," kata Haili Yoga.

Di Sumbar, sebanyak 3.362 orang warga Kota Solok, menjadi korban banjir yang diperparah oleh meluapnya Sungai Batang Lembang dan Batang Gawan sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat dini hari.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jawa Barat itu memaparkan bahwa dua sungai tersebut meluap setelah 24 jam terakhir hujan mengguyur wilayah Sumatera Barat, dan banjir kiriman dari daerah tetangga memperburuk kondisi di Kota Solok.

"Pendataan sementara mencatat 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak, dengan 224 rumah terendam," kata dia.

BNPB mengonfirmasi ribuan orang tersebut tersebar di beberapa wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan yang mencakup Kelurahan Koto Panjang dan Nan Balimo. Kemudian Kecamatan Lubuk Sikarah yang meliputi Kelurahan Kampai Tabu Karambia, IX Korong, Aro IV Korong, Sinapa Piliang, VI Suku, dan Tanah Garam.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut mencatat hingga Kamis (27/11/2025) malam telah 47 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi wilayah Sumatra Utara yang terjadi sejak awal pekan.

Kepala Bidang Penangangan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan total korban jiwa dalam bencana hidrometeorologi di Sumut mencapai 123 orang.

"Total jumlah korban per hari ini 123 orang. Rinciannya, yang meninggal ada 47 orang, korban hilang 9 orang, 67 orang lagi luka-luka," kata Sri Wahyuni, Kamis (27/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tidak terlibat dalam deklarasi penting untuk memerangi misinformasi dan disinformasi perubahan iklim dicanangkan dalam Konferensi Iklim PBB (COP30) di Belém, Brazil, Kamis (12/11).

Deklarasi Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim yang diinisiasi Global Initiative for Information Integrity on Climate Change ini telah mendapat dukungan dari sepuluh negara, termasuk Brasil sebagai tuan rumah, Kanada, Chili, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.

Absennya Indonesia menarik perhatian, mengingat posisi Indonesia sebagai negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim dan sekaligus arena subur peredaran hoaks serta misinformasi, termasuk isu-isu lingkungan.

Deklarasi ini secara khusus dirancang untuk menangkal disinformasi, misinformasi, penyangkalan ilmu iklim (denialism), serta melindungi jurnalis dan peneliti lingkungan dari serangan digital.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; itu adalah tragedi saat ini. Kita hidup di era di mana kaum obscurantis (penolak bukti ilmiah) dan menyerang institusi. Saatnya kita memberikan kekalahan lain pada penyangkalan iklim,” tegas Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Ketidakhadiran Indonesia dalam deklarasi ini patut disayangkan mengingat urgensi masalah bagi masyarakat. Selain itu, isu perubahan iklim di Tanah Air begitu nyata terlihat. Misalnya terkait kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, gagal panen, dan kebakaran hutan adalah ancaman nyata.

Di sisi lain, ruang digital Indonesia kerap dibanjiri informasi palsu tentang iklim, mulai dari penyangkalan perubahan iklim, klaim solusi instan, hingga narasi yang meremehkan urgensi krisis.

Deklarasi yang diluncurkan di COP30 ini menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berbasis sains sebagai senjata penting bagi masyarakat untuk memahami risiko, menuntut kebijakan yang tepat, dan berpartisipasi dalam aksi iklim.

“Tanpa akses ke informasi yang andal tentang kerusakan iklim, kita tidak akan pernah bisa mengatasinya. Melalui inisiatif ini, kami akan mendukung jurnalis dan peneliti dan memerangi disinformasi terkait iklim yang merajalela di media sosial,” ujar Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.