BALI - Bea Cukai Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali gagalkan peredaran 937 narkotika sintetis jenis mephedrone. Ratusan narkoba tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Bali.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pihaknya dan kepolisian dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkotika.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam mendeteksi dan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi internasional. Sinergi ini akan terus kami perkuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika," ujar Iwan, Rabu (1/7/2026).

Iwan menjelaskan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan seluruh proses penanganan perkara berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen aparat dalam menjaga integritas proses penegakan hukum.

Melalui kerja sama antara Bea Cukai dan Polda Bali, upaya pemberantasan narkotika diharapkan semakin efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku, memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk barang dari luar negeri, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



Hadir dalam konferensi pers Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Heri Purwanto, serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan.

Setelah konferensi pers, barang bukti hasil pengungkapan perkara langsung dimusnahkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menyelenggarakan sosialisasi penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) melalui CEISA 4.0 secara daring pada Selasa. Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.600 pengguna jasa itu merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan kualitas layanan kepabeanan.

"Langkah tersebut merupakan upaya institusi untuk terus mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya importir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)," ujar Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Sosialisasi yang digelar secara daring ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022. Kebijakan baru tersebut membawa perubahan mendasar dalam pelayanan kepabeanan, yakni kewajiban penyampaian Dokap secara digital bersamaan dengan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sebelumnya, dokumen pelengkap pabean disampaikan setelah adanya penetapan jalur atau ketika diminta petugas. Namun melalui sistem baru CEISA 4.0, kewajiban unggah dokumen berlaku untuk seluruh jalur pelayanan impor.

Dalam masa transisi implementasi kebijakan, beberapa dokumen ditetapkan sebagai dokumen wajib yang harus diunggah importir sejak awal, yakni invoice, packing list, dan bill of lading (BL). Penyampaian dokumen secara lengkap sejak awal dinilai dapat membuat proses penelitian dokumen oleh petugas menjadi lebih objektif dan efisien.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai memaparkan mekanisme teknis pengunggahan Dokap, penyampaian Nota Permintaan Dokumen (NPD) secara elektronik, hingga integrasi Surat Keterangan Asal (SKA).

Melalui implementasi Dokap Online di CEISA 4.0, Bea Cukai Tanjung Priok menargetkan peningkatan efisiensi dan akurasi penelitian nilai pabean, optimalisasi sistem otomasi Trade AI, percepatan birokrasi peninjauan dokumen perizinan, serta mitigasi risiko kehilangan dokumen fisik dan potensi perselisihan antara petugas dengan pengguna jasa.

Digitalisasi layanan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya direncanakan diterapkan secara nasional itu diharapkan mampu mendorong simplifikasi proses bisnis, meningkatkan transparansi layanan, serta memperkuat kepatuhan pengguna jasa guna mendukung efisiensi pelayanan impor nasional.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kota Batu melaksanakan operasi gabungan pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menyasar toko kelontong.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan sekitar pukul 11.00 WIB, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap Toko yang beralamat di Jalan Terusan Sarimun, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya Humer dan Angker, yang disimpan dan diperjualbelikan tanpa dilekati pita cukai,” katanya dikutip Selasa (30/6/2026).

Secara keseluruhan, petugas mengamankan 1.557 bungkus rokok ilegal dengan total 30.572 batang.Atas temuan tersebut, kata dia, Bea Cukai Malang melakukan penindakan dan membawa barang bukti untuk diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp45.737.020, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp23.009.272 yang berhasil diselamatkan.

Johan Pandores menegaskan, penerimaan cukai berkontribusi dalam pembiayaan berbagai program pembangunan, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pemberantasan peredaran rokok ilegal merupakan upaya untuk memastikan hak negara tetap terjaga sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat secara luas.

“Operasi gabungan ini juga menjadi bagian dari sinergi antara Bea Cukai Malang dan Pemerintah Kota Batu dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya,” ujarnya.

Dia menegaskan Bea Cukai Malang mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berperan aktif dengan tidak memperjualbelikan maupun mengedarkan rokok ilegal serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Dengan dukungan seluruh pihak, dia meyakinkan, pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal diharapkan semakin efektif sehingga mampu melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai tim Bea Cukai harus terus mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan rokok ilegal, termasuk Kota Batu.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal karena mendapatkan alokasi DBHCHT dengan salah satu alokasinya untuk penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal.

Sosialisasi yang masif dan intensif juga dilakukan terhadap para toko kelontong dan masyarakat terkait tindakan pelanggaran hukum jika turut memperjualbelikan rokok ilegal diperlukan.

“Sosialisasi terhadap bahaya konsumsi rokok ilegal juga harus terus dilakukan karena rokok ilegal tidak melewati uji mutu sehingga tidak ada bentuk perlindungan konsumen,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, MALANG – Bea Cukai Malang kembali berhasil mengamankan penerimaan negara melalui penindakan terhadap pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau ilegal sebanyak 1.026.600 batang rokok yang diduga akan didistribusikan keluar wilayah Malang dalam dua operasi penindakan.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan dalam operasi yang dilaksanakan pada Sabtu (20/6/2026) dini hari, petugas berhasil mengamankan hampir satu juta batang rokok ilegal beserta sarana pengangkutnya.

“Sekitar pukul 00.05 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi mengenai sebuah kendaraan yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal. Kendaraan tersebut berupa mobil bus model microbus berwarna putih yang diperkirakan akan melintas keluar wilayah Malang,” katanya dikutip Selasa (30/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata dia, tim segera melaksanakan patroli darat dan memperketat pemantauan pada jalur distribusi rokok ilegal di perbatasan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan penyisiran di lapangan, petugas berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas dari wilayah Kepanjen menuju Kecamatan Pagak.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Bandarangin, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya ESS dan Marbol, yang tidak dilekati pita cukai.

“Secara keseluruhan, petugas mengamankan 49.000 bungkus rokok ilegal dengan total 977.200 batang,” ucapnya.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai Malang menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan membawa Sopir, kendaraan, serta seluruh barang bukti ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp1.451.142.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp723.991.200 yang berhasil diselamatkan.

Selanjutnya, Bea Cukai Malang kembali berhasil menggagalkan upaya pengiriman Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau ilegal yang diduga akan didistribusikan keluar wilayah Malang.

Penindakan yang berlangsung pada Minggu (21/6/2026) dini hari ini diawali dari informasi intelijen yang diterima Tim Bea Cukai Malang sekitar pukul 00.15 WIB mengenai sebuah mobil penumpang berwarna abu-abu metalik yang diduga mengangkut rokok ilegal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melaksanakan patroli darat dan pemantauan pada jalur distribusi rokok ilegal di perbatasan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan, petugas berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas di wilayah Sumberpucung dan bergerak menuju Kabupaten Blitar.

Karena kendaraan terus melaju hingga memasuki wilayah kerja Bea Cukai Blitar, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Blitar agar proses pengejaran dapat dilaksanakan secara efektif.

Kendaraan akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Raya Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya Alphard dan Sport, yang tidak dilekati pita cukai.

Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2.550 bungkus atau 49.400 batang rokok ilegal. Atas temuan tersebut, Bea Cukai Malang melakukan penindakan dan membawa Sopir, kendaraan, beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp36.948.400, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp73.519.000.

Johan Pandores menyampaikan, Bea Cukai Malang terus memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan informasi intelijen, patroli lapangan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan penerimaan negara tetap terjaga.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Ceruk pasar ilegal yang terus meluas menjadi daya tarik bagi produsen ilegal untuk tidak jera dalam memproduksi dan mendistribusikan rokok ilegal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi tim bea cukai dalam memberantas rokok ilegal, ditengah keterbatasan sumberdaya tim Bea Cukai, maka penindakan di lini distribusi sepertinya kurang efektif memberantas rokok ilegal.

Solusi terbaiknya, dia mengusulkan, dengan memperkuat tim Bea Cukai melakukan penindakan pada hulunya atau pada produsennya. Jika hal ini dilakukan, maka pasar dan iklim IHT akan semakin kondusif serta penerimaan negara dari cukai akan meningkat drastis tanpa harus menambah kebijakan yang destruktif.

Kebijakan dimaksud, kata dia, seperti rencana penambahan layer baru untuk mengakomodasi produsen rokok ilegal. Penambahan layer baru tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan cukai karena produsen ilegal sudah terlalu nyaman dengan praktik ilegal yang dilakukan selama ini. Penambahan layer baru diprediksi hanya akan mampu menarik sedikit produsen masuk ke ranah legal.(K24)

Bisnis.com, MALANG — Bea CukaiMalang kembali berhasil mengamankan penerimaan negara dalam menggagalkan pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal, yakni tembakau iris ilegal sebanyak 2,01 ton di wilayah Kota-Kabupaten Malang.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi mengenai adanya sebuah kendaraan barang yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dan akan keluar dari wilayah Malang.

“Kendaraan yang dimaksud merupakan truk berwarna kuning,” katanya, Senin (29/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim segera melaksanakan patroli darat dan memperketat pemantauan terhadap jalur-jalur yang diduga menjadi lintasan distribusi rokok ilegal, khususnya di kawasan perbatasan Kota dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan serta penyisiran di lapangan, kata dia, tim berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas di wilayah Kecamatan Blimbing.Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Tembakau Iris Siap Produksi (TIS) yang tidak dilengkapi dokumen cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran. Barang tersebut terdiri atas 67 karung, masing-masing seberat 30 kilogram, dengan total berat mencapai 2.010.000 gram (2,01 ton).

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan tindakan penegahan dengan menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan membawa sopir kendaraan, sarana pengangkut, serta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp554.760.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp60.300.000 yang berhasil diselamatkan.

“Keberhasilan ini merupakan wujud keseriusan Bea Cukai Malang dalam memberantas peredaran Barang Kena Cukai ilegal sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan di bidang cukai. Bea Cukai Malang juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal maupun pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, sebagai bentuk sinergi dalam melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil.” Kata Johan Pandores.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kegigihan terus ditunjukkan oleh tim Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal, termasuk bahan baku yang termasuk BKC ilegal, seperti tembakau iris siap produksi (TIS).

Menurutnya, daya juang yang tak pernah padam untuk melindungi market produk tembakau legal dan dalam upaya mengamankan penerimaan negara layak untuk diapresiasi.

Hal ini harusnya dapat menggugah semua pihak seperti pemerintah daerah, APH, dan masyarakat untuk terus memperkuat dukungan pada tim bea cukai dalam penindakan hukum terhadap praktik ilegal di sektor IHT.

Transparansi dan akuntabilitas atas hasil penelitian dan bentuk tindak lanjut atas penindakan di lapangan oleh tim Bea Cukai juga harus lebih ditingkatkan sehingga akan meningkatkan trust masyarakat dan semua pihak terhadap kementerian keuangan dan jajarannya termasuk bea cukai.

“Jika hal ini dilakukan maka dukungan terhadap penindakan rokok ilegal yang dikomandoi oleh tim bea cukai akan lebih tinggi dan memberikan warning yang lebih keras bagi para pelaku praktik ilegal di sektor IHT,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena peralihan konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah atau downtrading dinilai makin memperkuat peredaran rokok ilegal.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Andi Yuliani Paris mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang bagi produksi rokok yang menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena masih banyak masyarakat memilih rokok ilegal yang lebih murah. Isu tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR bersama sejumlah perwakilan Kementerian Keuangan

"Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan itu harus diberikan ruang sehingga dia bisa memproduksi untuk kelas menengah ke bawah," kata Andi dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Namun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai justru menempatkan tren downtrading dan peredaran rokok ilegal sebagai tantangan utama penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama menegaskan kedua fenomena tersebut saling berkaitan dan menjadi perhatian pemerintah.

"Downtrading dan rokok ilegal menjadi tantangan utama dalam penerimaan negara," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kecenderungan masyarakat beralih ke produk rokok yang lebih murah telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran itu dipicu oleh kenaikan tarif cukai dan semakin lebarnya disparitas harga antarkelompok produk.

"Yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah kecenderungan downtrading, di mana konsumen secara bertahap beralih ke produk dengan harga yang lebih rendah," katanya.

Menurut Yusuf, semakin luas ruang bagi produk murah akan memperkuat perpindahan konsumsi ke segmen tersebut. Kondisi itu berpotensi memperbesar tantangan pengawasan terhadap pasar rokok, termasuk dalam menekan peredaran produk ilegal.

Dia menambahkan selama pilihan rokok murah masih tersedia dan terus berkembang, kecenderungan downtrading akan terus berlanjut sehingga perlu menjadi perhatian dalam desain kebijakan cukai hasil tembakau.

Senada, Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai downtrading dan peredaran rokok ilegal kini menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan industri hasil tembakau, terutama ketika pemerintah tetap membutuhkan penerimaan negara dari cukai.

"Dari sisi ekonomi, masalah terbesar adalah ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, downtrading ke produk murah, dan pasar ilegal," ujarnya.

Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri

Jayapura (ANTARA) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jayapura menyebut kebijakan hilirisasi mineral dan meningkatnya impor peralatan tambang menjadi faktor utama yang mempengaruhi neraca perdagangan Papua hingga Mei 2026.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jayapura Eston Erlangga di Jayapura Jumat, mengatakan neraca perdagangan Papua masih mencatat defisit karena nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor pada periode tersebut.

"Defisit perdagangan terjadi karena meningkatnya nilai impor, sementara nilai ekspor mengalami penurunan akibat perubahan pola ekspor konsentrat tembaga," katanya.

Menurut Eston, peningkatan impor dipicu oleh kebutuhan material dan peralatan berat untuk mendukung perbaikan area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia pasca kejadian longsoran material basah.

"Kondisi tersebut mendorong naiknya aktivitas impor barang modal dan bahan penunjang industri," ujarnya.

Dia menjelaskan di sisi lain, devisa ekspor menurun karena PT Freeport Indonesia tidak lagi mengekspor konsentrat tembaga secara langsung ke luar negeri. Seluruh produksi konsentrat kini dikirim ke fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan pemerintah.

"Meski begitu kondisi tersebut menekan kinerja ekspor regional dalam jangka pendek, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk mineral di dalam negeri sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang," katanya lagi.

Dia menambahkan, selain itu juga komoditas ekspor Papua saat ini didominasi kayu olahan, kayu semi olahan, serta sejumlah produk kebutuhan rumah tangga dari kawasan yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai Jayapura.

"Sementara itu, komoditas impor terbesar hingga Mei 2026 masih didominasi minyak dan turunannya, peralatan berat untuk sektor pertambangan, serta mesin industri. Dan menurut kami, struktur impor tersebut menunjukkan sebagian besar barang yang masuk merupakan bahan baku dan barang modal yang mendukung kegiatan produksi," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan supply chain atau rantai pasok yang tangguh bukanlah yang tidak pernah terganggu, melainkan yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin.

SCI, lanjut dia, merekomendasikan lima pilar ketahanan, yakni risk governance, visibility, flexibility, collaboration, dan continuous improvement.

"Implementasinya mencakup pemetaan risiko end-to-end, prioritisasi berdasarkan dampak bisnis, standard operating procedure (SOP) kontingensi, early warning system, serta digital control tower," ujar Setijadi dalam CKB Supply Chain Forum 2026 bertema Resilient Supply Chain: Navigating Global Disruption Through Logistics Collaboration di Soehanna Hall, The Energy Tower SCBD, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan Authorized Economic Operator (AEO), Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, M Yahyakan, memaparkan pembaruan ketentuan impor dan ekspor, termasuk PMK 4/2025, PMK 25/2025, PMK 92/2025, dan PER-8/2025. Yahyakan juga menekankan peran AEO dalam meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan kelancaran rantai pasok.

"Hingga 31 Mei 2026, terdapat 210 perusahaan AEO," ucap Yahyakan.

Yahyakan mengatakan rata-rata customs clearance MITA-AEO di Tanjung Priok pada 2025 mencapai 3,6 jam, dibandingkan 8,4 jam untuk seluruh importir. Ia mengatakan fasilitas AEO mencakup simplifikasi prosedur, pemeriksaan minimal, prenotification, kemudahan pembayaran dan konsultasi, serta pengakuan internasional.

Presiden Direktur PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), Iman Sjafei, mengatakan volatilitas energi dan nilai tukar mempertegas besarnya ketidakpastian yang dihadapi rantai pasok. Pada kuartal I 2026, kata dia, harga minyak Brent sempat melonjak 93 persen, kemudian terkoreksi 36 persen hingga 24 Juni dan turun 22 persen hanya dalam satu bulan. Sementara itu, kurs pasar sempat mencapai Rp 18.234 per dolar AS.

"Dibandingkan posisi Rp 16.750 pada 26 Februari 2026, kebutuhan rupiah untuk memperoleh satu dolar AS meningkat sekitar 8,9 persen," ujar Iman.

Bagi perusahaan dengan kewajiban satu juta dolar AS, perubahan kurs tersebut menambah kebutuhan dana sekitar Rp 1,484 miliar. Iman mengatakan ketegangan geopolitik telah menciptakan hambatan nyata pada jalur perdagangan dan arus barang.

"Kolaborasi diperlukan untuk memitigasi risiko, menghadapi skenario terburuk, dan memastikan distribusi tetap berjalan melalui solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi," kata Iman.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelimpahan ini dilakukan hari ini, Jumat (26/6/2026).

"KPK telah melaksanakan pelimpahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara atau Tahap II untuk tersangka BBP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait bea dan cukai di Ditjen bea dan Cuka," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menyatakan, pelaksanaan tahap II ini menandai telah terpenuhinya seluruh unsur formil dan materiil pada tahapan penyidikan, sehingga penanganan perkara beralih ke tahap penuntutan.

"Dengan demikian, konstruksi perkara yang dibangun penyidik beserta alat bukti yang diperoleh telah dinyatakan lengkap untuk selanjutnya diuji dalam proses peradilan," ujarnya.

Budi menambahkan, setelah pelimpahan ini JPU akan menyusun surat dakwaan dengan batas waktu 14 hari sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan pelimpahan ini, seluruh penyidikan tersangka kasus tersebut telah selesai.

Sebelumnya, tiga tersangka dari unsus pejabat Bea Cukai lainnya yang terdiri dari Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024-Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) telah mendapat jadwal sidang perdana pada 3 Juli 2026.

Lihat video: SKANDAL BEA CUKAI! Pejabat Bea Cukai Dedi Diperiksa Intensif



Sementara itu, pihak pemberi sudah lebih dulu bergulir di ruang sidang. Mereka telah menghadapi sidang tuntutan pada Senin 22 Juni 2026.

Untuk terdakwa John Field selaku pemilik Blueray Cargo, dituntut 3 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan badan.

Sedangkan dua terdalwa lainnya, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo serta Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri juga dinilai bersalah dalam dakwaan yang sama. Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dengandenda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Nur Khabibi-SindoNews

TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mencegah masuknya Uang Kertas Asing (UKA) tanpa izin resmi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 22 Juni 2026. Tindakan tegas ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan finansial negara.

Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan valuta asing berupa uang tunai mata uang USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp6,3 miIiar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, I Putu Agus Arjaya, menyatakan penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Saat itu, petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial RR yang tiba dari Thailand.

Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Setelah dilakukan edukasi persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus membuktikan penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak dideklarasikan dalam dokumen Customs Declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia (BI).

“Saat ini, barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Hengky menyebut kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama para pimpinan serta perwakilan dari Bank Indonesia dan PPATK memberikan edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ada tiga aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang. Pertama, kewajiban deklarasi melalui customs declaration. Hal ini tercantum dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 bahwa setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah maupun mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain seperti cek atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,- atau yang setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya secara jujur dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Lihat video: Selundupkan Satwa Langka untuk Kado Ultah Anak, WN India Diciduk Bea Cukai Soetta



Kedua, pembatasan pembawaan uang kertas asing. Dalam PBI No. 20/2/PBI/2018 masyarakat perorangan maupun korporasi non-bank dilarang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1.000.000.000. Pembawaan di atas nominal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Berizin seperti bank atau penyelenggara KUPVA bukan bank/money changer yang telah memperoleh izin resmi dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

Ketiga, sanksi administrasi denda. Dalam PMK No. 100/PMK.04/2018 disebutkan penegakan sanksi denda administratif atas pelanggaran di atas dibedah secara spesifik menurut jenis kelalaiannya sebagai berikut:

a. Jika Tidak Diberitahukan (Pelanggaran Pabean): Sesuai Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

b. Jika Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Ketentuan BI): Sesuai Pasal 15A ayat (1) (sebagai aturan pelaksana dari PBI No. 20/2/PBI/2018), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

c. Jika Tidak Diberitahukan DAN Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Bersamaan): Sesuai Pasal 15A ayat (7), apabila pelaku terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut sekaligus, maka sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis). Pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang bukti uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.

“Kami berkomitmen memperketat pengawasan berlapis di pintu gerbang negara. Melalui edukasi regulasi yang masif, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin meningkat sehingga setiap aktivitas finansial lintas batas negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” paparnya.

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro, menilai wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi akan melemahkan penegakan hukum.

Oleh karena itu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Menurut dia persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

Dia menegaskan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas, oleh karena itu pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah."

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” katanyaa.

Agung mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru.

Selain itu, lanjutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atau tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.