REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ancaman siber di Indonesia terus meningkat seiring percepatan transformasi digital. Kebutuhan sistem keamanan yang lebih terintegrasi menjadi sorotan di tengah keterbatasan talenta dan kompleksitas teknologi.

Digiserve by Telkom Indonesia bekerja sama dengan DBM Works Solusi Indonesia dengan memanfaatkan teknologi keamanan siber dari Korea Selatan. Kerja sama ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan pengelolaan keamanan jaringan dan sistem digital.

Plt Presiden Direktur Digiserve Buddy Restiady mengatakan, keamanan siber kini berperan langsung terhadap keberlangsungan operasional bisnis. “Keamanan siber tidak lagi sekadar fungsi teknologi, tetapi sudah menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan stabilitas sistem digital,” kata Buddy dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Buddy menjelaskan, pemilihan teknologi Korea Selatan didasarkan pada tingkat kematangan keamanan siber yang tinggi secara global. Selain itu, teknologi tersebut dinilai lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada.

“Strategi kami bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu advanced technology, adaptability, dan scalability, agar solusi yang dihadirkan relevan dan berkelanjutan bagi pasar Indonesia,” kata Buddy.

VP IT, Product & Partnership Digiserve Edi Nopian Mulia mengatakan, kawasan Asia Tenggara mencatat porsi besar serangan ransomware global. “Transformasi digital yang semakin masif, termasuk adopsi cloud dan pola kerja fleksibel, telah memperluas attack surface secara signifikan,” kata Edi.

Edi menyebut, Indonesia berpotensi kekurangan hingga 600 ribu sampai 1,5 juta tenaga profesional keamanan siber. Di sisi lain, penggunaan banyak perangkat keamanan dalam satu organisasi meningkatkan risiko fragmentasi sistem.

Digiserve menawarkan layanan pengelolaan keamanan berbasis Security Operation Center as a Service (SOCaaS). Sistem ini memungkinkan pemantauan dan respons ancaman secara real-time tanpa membangun pusat operasi sendiri.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan komponen krusial dalam mitigasi risiko bisnis,” kata Edi.

Jakarta: PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) guna meningkatkan likuiditas dan menarik lebih banyak investor. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026.

Perseroan percaya langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat fondasi bisnis sekaligus memperluas akses di pasar modal.

Stock split disetujui

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui stock split dengan rasio 1:2. Artinya, nilai nominal saham yang sebelumnya Rp25 per saham berubah menjadi Rp12,5 per saham.

Dengan kebijakan ini, jumlah saham beredar meningkat signifikan dari 6.715.248.747 saham menjadi 13.430.497.494 saham.

Kebijakan stock split ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham CYBR serta memperluas partisipasi investor, khususnya investor ritel.

Perubahan anggaran dasar

Selain stock split, RUPSLB juga menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait struktur permodalan perseroan.

Perubahan ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya jumlah saham beredar setelah pelaksanaan stock split.

Tak hanya itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 12 Anggaran Dasar mengenai tugas dan wewenang Direksi. Penyesuaian ini bertujuan memperjelas mekanisme representasi perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perubahan susunan pengurus

RUPSLB turut menetapkan susunan terbaru direksi dan dewan komisaris untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen: Agustinus Nicholas L. Tobing
Komisaris: Andri Hutama Putra

Direksi:

Presiden Direktur: Patrick Rudolf Dannacher
Wakil Presiden Direktur: Marek Bialoglowy
Direktur: Eko Prasudi Widianto
Direktur: Bambang Susilo
Direktur: Doni Mora
Penghormatan untuk Direktur yang Wafat

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, menegaskan bahwa keputusan strategis dalam RUPSLB ini menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Keputusan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat fondasi Perseroan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi investor. Seiring dengan percepatan transformasi digital di Indonesia, kebutuhan terhadap cybersecurity akan semakin meningkat. Kami memastikan bahwa dari sisi teknologi, tata kelola dan organisasi, Perseroan siap untuk tumbuh secara berkelanjutan," jelas Patrick, Kamis, 16 April 2026.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), perusahaan keamanan siber, berencana melakukan pemisahan saham 1:2 yang akan menggandakan jumlah saham beredar dari sekitar 6,71 miliar menjadi 13,43 miliar, sambil mengurangi nilai nominal per saham dari Rp25 menjadi Rp12,50.

Proposal ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan untuk 16 April 2026.

Direktur Utama dan CEO PT ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan pemisahan saham dirancang untuk menurunkan biaya entry per lot bagi investor, memperluas basis pemegang saham CYBR, dan memperkuat likuiditas perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan cybersecurity makin diakui sebagai infrastruktur nasional yang kritis, kata Patrick, perusahaan melihat basis investor yang lebih luas sebagai langkah alami dalam membangun kedalaman pasar jangka panjang untuk sektor keamanan digital Indonesia.

Penyesuaian juga berlaku untuk Waran Seri I CYBR (CYBR-W), yang juga akan dikalibrasi ulang secara proporsional: jumlah waran beredar akan menggandakan dari sekitar 240 juta menjadi 480 juta, dan harga pelaksanaan akan disesuaikan dari Rp400 menjadi Rp200 per waran, mempertahankan nilai ekonomi yang setara bagi pemegang waran.

“Seiring dengan matangnya sektor cybersecurity dan AI Indonesia, kami ingin lebih banyak investor, dari peserta retail hingga mitra institusional, memiliki titik masuk yang mudah dijangkau ke dalam perusahaan,” kata Patrick dikutip Selasa (10/3/2026).

Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan awal untuk pemisahan saham melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2026. RUPSLB pada 16 April 2026 akan memerlukan kuorum minimal dua-pertiga dari total saham yang telah diterbitkan dan suara supermajoritas lebih dari dua-pertiga saham yang hadir atau diwakili. Jika disetujui, saham dengan nilai nominal baru diharapkan mulai diperdagangkan pada 26 Mei 2026.

Perusahaan telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tindakan korporat lainnya yang mempengaruhi jumlah saham atau struktur modal yang direncanakan dalam enam bulan sejak tanggal efektif pemisahan saham.

Sebelumnya, Patrick mengatakan bahwa klausul ART yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru menunjukkan bahwa isu keamanan siber kini naik kelas menjadi salah satu pilar utama hubungan ekonomi kedua negara.

“Keamanan siber tidak hanya menjadi perhatian antara Indonesia dan Amerika Serikat, juga oleh negara lain. Seperti yang tertulis dalam perjanjian itu maka Anda akan tahu bahwa keamanan siber sangatlah penting” ujarnya.

Dalam ART, Indonesia berkomitmen melindungi infrastruktur vital dan menerapkan praktik terbaik keamanan siber sedini mungkin di perusahaan serta bekerja sama dengan AS untuk menghadapi tantangan siber.

Patrick menilai, mandat ini akan mendorong perusahaan—baik BUMN, swasta besar, hingga pelaku usaha sektor kritikal—untuk mengadopsi standar keamanan yang lebih ketat dan konsisten. “Dan menurut saya, di situlah peran kita [perusahaan keamanan siber] dan di situlah kita bisa membantu,” kata Patrick.

Bisnis.com, JAKARTA — Pola pikir jajaran direksi perusahaan dan regulator di Indonesia menjadi sorotan seiring dengan anjloknya peringkat ketahanan siber Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, penurunan ini berisiko mempengaruhi nilai ekonomi digital Tanah Air.

Pada 2023, skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia sebesar 63,64 poin. Menempatkan Indonesia di urutan ke-48 dari 136 negara di dunia. Namun, pada 2025 skor dan peringkat Indonesia ambles menjadi urutan ke-84 dengan skor 47.50 poin. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

NCSI merupakan indeks global yang mengukur kesiapan negara-negara dalam mencegah ancaman siber dan mengelola insiden siber. Indeks ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama seperti kebijakan keamanan siber (cybersecurity policy), termasuk kepemimpinan tingkat tinggi dan strategi nasional. Koordinasi dan organisasi, seperti entitas khusus untuk tanggap insiden (CSIRT) dan strategi pemulihan bencana siber.

Kemudian, perlindungan infrastruktur informasi kritis (CII), mencakup identifikasi CII dan persyaratan keamanan bagi operatornya dan terakhir kapasitas operasional, kerjasama regional atau global, serta pendidikan, pelatihan, dan kesadaran publik.

Mengenai penurunan peringkat tersebut, Ketua Umum Asosiasi digitalisasi dan keamanan siber indonesia (Adigsi) Firlie Ganinduto mengatakan dari perspektif industri, masalah utamanya ada pada mindset dan tata kelola.

Kesadaran di level top management terhadap keamanan masih rendah, keamanan siber masih sering dipandang sebagai ongkos dan isu teknis, padahal keputusan investasi dan prioritas ada di eksekutif.

Akibatnya, implementasi kontrol dasar tidak merata, kesiapan respons insiden belum konsisten, dan kolaborasi lintas-sektor belum terstruktur kuat.

“Yang perlu segera diperbaiki adalah menjadikan keamanan siber sebagai agenda manajemen risiko bisnis. Ada ownership di level direksi, target minimum yang terukur, dan pendanaan yang memadai,” kata Firlie kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Dia menambahkan dari sisi kebijakan, pendekatannya harus konstruktif: pemerintah dapat mempercepat perbaikan lewat baseline standar minimum yang wajib termasuk pelaporan insiden, assessment berkala, dan latihan respons, sekaligus memberi insentif agar industri—terutama operator layanan kritikal, rantai pasoknya, dan pemain keamanan siber lokal—ikut naik kelas.

Dia mengatakan pada praktiknya, di Indonesia biasanya “kesadaran” memang melonjak karena dua hal yaitu pernah kena insiden atau ada dorongan regulasi.

“Idealnya adalah kita memperkuat regulasi dan tata kelola sebelum insiden berikutnya memaksa,” kata Firlie.

Dia menuturkan menuju Indonesia Emas 2045 pemerintah perlu memastikan fondasi Tanah Air kokoh.

Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, tetapi untuk mencapai potensi terbaiknya, salah satu prasyarat paling utama adalah ketahanan dan keamanan siber yang kuat.

“Karena tanpa kepercayaan (trust) dan perlindungan yang memadai, transformasi digital akan selalu membawa risiko yang menghambat pertumbuhan,” kata Firlie.