Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50% biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) sawit dan 50% solar berbasis fosil.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit rakyat. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, implementasi B50 justru berpotensi menambah tekanan bagi jutaan petani.

“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS[tandan buah segar ],” kata Darto dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Darto mengacu pada hasil riset Traction yang menunjukkan apabila diimplementasikan secara sembarangan atau sekadar mengejar mandat (brute force), kebijakan B50 berpotensi menimbulkan beban multidimensi.

Tanpa disertai langkah pembenahan ataudebottleneckingpada aspek produktivitas, implementasi B50 berisiko mengakibatkan defisit Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Rp28 triliun serta menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan sebesar Rp620 triliun dalam 10 tahun.

Selain itu, menurut Darto, kenaikan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin menekan harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.

Dia menjelaskan dampak tersebut akan langsung dirasakan di tingkat kebun karena harga pembelian TBS mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya. Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

Menurutnya, harga TBS akan semakin tertekan karena beban kebijakan pada akhirnya ditransmisikan kepada petani sebagai mata rantai paling lemah dalam industri sawit.

Karena itu, POPSI mengusulkan pemerintah menerapkan skemaflexi blending, yakni menjadikan B30 sebagai batas minimum, sedangkan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai pendekatan tersebut lebih rasional dibandingkan memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani. Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup dampak terhadap harga TBS, keberlanjutan dana BPDPKS, kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto.

Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam implementasi B50.

“Pilihannya bukan B50 ‘ya atau tidak’; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable [keberlanjutan],” kata Yayan.

Menurut Yayan, mandat B50 sebagai upaya mencapai kedaulatan energi akan menimbulkan beban multidimensi apabila tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dampaknya meliputi peningkatan beban fiskal negara secara berkelanjutan, tekanan terhadap harga pangan seperti minyak goreng, ekspansi lahan sawit yang nyaris dua kali lipat, hingga utang karbon yang dapat berlangsung lebih dari satu abad.

“Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat,” ungkapnya.

Yayan juga menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali formulasi harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan penetapan harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. Menurutnya, harga tersebut tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sebenarnya sehingga petani tidak memperoleh manfaat yang seimbang.

Dia menambahkan tekanan terhadap petani berpotensi bertambah dengan kehadiran DSI dalam tata kelola sawit nasional apabila tidak diikuti tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani. Setiap perubahan kelembagaan maupun tata niaga, katanya, harus dipastikan tidak memperlemah posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit nasional.

Di sisi lain, data Traction juga memperingatkan adanya potensi ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektare dan utang karbon selama 122 tahun apabila kebutuhan bahan baku B50 dipenuhi dari pembukaan lahan baru tanpa peningkatan produktivitas.

Sementara itu, petani saat ini juga masih menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun. Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, kesejahteraan petani sawit dinilai akan semakin tergerus.

Bisnis.com, BADUNG — Analis pasar minyak nabati global menilai kebijakan biodiesel B50 Indonesia belum layak diterapkan dalam waktu dekat karena berpotensi memicu lonjakan harga minyak sawit di pasar dunia maupun domestik.

Executive Director, ISTA Mielke Gmbh (Oil World) Thomas Mielke menilai implementasi kebijakan B50 berisiko besar memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel.

Meski secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik, Mielke menilai keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

“Jadi, Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia,” kata Mielke dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Dia menilai, kebijakan tersebut idealnya diterapkan setelah pemerintah memastikan peningkatan produksi, baik melalui penambahan area tanam maupun peningkatan produktivitas. Sebab, sambung dia, penerapan B50 secara tergesa-gesa justru dapat memberikan dampak besar terhadap pasar global.

“Jika B50 diterapkan, misalnya pada paruh kedua 2026, kebijakan tersebut akan memberikan dampakbullishyang sangat kuat terhadap harga minyak sawit di pasar dunia, yang kemudian juga akan menular ke pasar domestik,”ujarnya.

Lebih jauh, Mielke menilai dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. Alhasil, pemerintah tidak akan mampu menahan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak sawit dan produk turunannya tetap wajar bagi konsumen.

Di sisi lain, kenaikan harga dalam negeri tidak akan bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah. “Ini akan menghambat rencana pemerintah untuk menjaga harga domestik pada tingkat yang wajar bagi konsumen,” imbuhnya.

Selain itu, Mielke menyebut produksi sawit Indonesia justru berpotensi menurun pada 2026—2027 akibat berbagai intervensi pemerintah dan faktor-faktor produksi.

Dia memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya imbas penggunaan pupuk dan input pertanian lainnya dikurangi, dan dampak dari pengurangan ini baru terlihat secara bertahap.

Padahal, sambung dia, Indonesia memegang peran kunci sebagai pemasok minyak nabati terbesar di pasar global, sehingga setiap pengurangan signifikan dalam ekspor dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.

Dengan demikian, dia menyampaikan penerapan B50 secara paksa dalam kondisi saat ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga yang tajam, menciptakan konflik kepentingan antara kebijakan energi dan perlindungan konsumen.

“Harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan, konsumen pangan di negara-negara pengimpor maupun di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan dan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pasokan bahan baku industri pangan, keseimbangan keuangan Dana Perkebunan (BPDP), serta kesejahteraan petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengemukakan bahwa peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan meningkatkan serapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di sektor energi. Hal ini dapat membuat pasokan untuk industri pangan berkurang.

“Kalau konsumsi sawit untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis pasokan untuk industri minyak goreng dan pangan akan menipis. Ini akan menekan pelaku industri dan masyarakat karena harga minyak makan bisa naik lagi. Pemerintah perlu hati-hati dan tidak hanya melihat sisi energi,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran pers, Senin (27/10/2025).

POPSI juga menyebutkan bahwa kenaikan bauran biodiesel menjadi 50% dapat mengerek subsidi yang selama ini disalurkan melalui BPDP. Hal ini berisiko memperkecil porsi dana untuk program petani seperti peremajaan sawit rakyat (replanting), sarana prasarana, dan penguatan SDM.

“Selama ini hampir 90% dana BPDPKS digunakan untuk subsidi biodiesel, sementara program bagi petani hanya sekitar 8%. Kalau subsidi terus ditambah, nasib petani makin terpinggirkan,” tambah Darto.

Sementara itu, Alpian Arahman, Ketua Umum Apkasindo Perjuangan sekaligus anggota POPSI, menambahkan bahwa peningkatan konsumsi domestik CPO akan mengurangi volume ekspor sawit, yang selama ini menjadi sumber utama pungutan BPDP.

“Kalau pasar domestik menyerap lebih banyak CPO, ekspor pasti berkurang. Padahal dana BPDP untuk subsidi biodiesel itu berasal dari pungutan ekspor. Ini kontradiktif, kebutuhan subsidi naik, tetapi sumber dananya malah turun,” jelas Alpian Arahman.

Lebih lanjut, dalam skenario jika pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel, POPSI menilai hal itu justru akan memukul petani sawit rakyat.

“Setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar US$50 per ton CPO bisa menurunkan harga TBS petani sekitar Rp45 per kilogram. Kalau pungutan dinaikkan lagi, petani yang paling menderita,” ujar Alpian.

Melihat dinamika ini, POPSI pun menyerukan agar pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program petani sawit rakyat. Selama ini mayoritas dana digunakan untuk industri energi, sementara kebutuhan riil petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi dengan baik.

“Kami meminta pemerintah menyeimbangkan kembali prioritas penggunaan dana BPDPKS. Petani harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton dari kebijakan biodiesel,” kata Mansuetus Darto.