Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui langkah tanggap darurat lintas sektor, meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey.

Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Dody menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujarnya.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.

"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.

Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.

Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.

Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.

Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi selama sepekan (1 Desember–6 Desember), mulai dari ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen, sampai Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

“Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pertamina Patra Niaga percepat pemulihan distribusi BBM-LPG di Aceh

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh melakukan percepatan pemulihan layanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Aceh pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah, kata Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Salah satunya adalah dengan peninjauan langsung ke Fuel Terminal (FT) Krueng Raya yang berperan sebagai titik suplai strategis bagi Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen, yang penyalurannya untuk sementara dialihkan dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe.

Selengkapnya baca di sini.

Kementerian PU percepat penanganan jalan nasional di Aceh pascabencana

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya sejumlah ruas utama pada jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah.

"Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya baca di sini.

Satgas Cs-137: Polisi menetapkan Direktur PMT tersangka kasus Cikande

Satgas Penanganan Cesium (Cs-137) menyampaikan Polri menetapkan Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang sebagai tersangka kasus pencemaran lingkungan akibat paparan radioaktif Cs-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten.

“Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025

PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 Desember 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp12.750 per liter.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025