Perum Bulog mengambil langkah cepat menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan produk Minyakita yang dikemas oleh PT KMR berbau solar.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani langsung menginstruksikan empat langkah penanganan guna melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Rizal menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, Bulog tidak akan mentoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu atau berpotensi merugikan konsumen.

Langkah pertama yang diambil yakni menarik seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah beredar apabila terindikasi memiliki bau solar. Penarikan dilakukan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, Rizal melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR pada Sabtu (27/6). Sidak dilakukan untuk memastikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab munculnya dugaan tersebut.

Langkah ketiga, Bulog akan menguji sampel Minyakita produksi PT KMR melalui laboratorium yang kompeten dan independen. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keempat, Apabila hasil investigasi dan uji laboratorium menemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang merugikan masyarakat, Bulog menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional.

"Bulog tidak akan berkompromi terhadap kualitas pangan yang diterima masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi merugikan konsumen kami tindak lanjuti secara cepat, objektif, dan tuntas. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rizal.

Rizal juga mengimbau masyarakat yang menemukan produk Minyakita dengan kondisi tidak normal agar segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi Bulog atau kepada petugas di wilayah setempat sehingga dapat segera dilakukan penelusuran dan penanganan.

Perum Bulog berkomitmen menjaga kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat serta terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres penanganan pascabencana di kawasan Lembah Anai yang menjadi jalan Lintas Sumatra telah mencapai 73% per akhir Mei 2026.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman mengatakan mengingat sisa pengerjaan yang masih ada, maka ditargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026.

"Saat ini akses Lembah Anai telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memulihkan jalur penghubung strategis Padang–Bukittinggi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan untuk sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan, meliputi pengalihan aliran air, normalisasi sungai, proteksi badan jalan, pekerjaan borepile di beberapa titik terdampak, penimbunan badan jalan, perkuatan lereng, pekerjaan saluran, serta proteksi pondasi Jembatan Margayasa.

Dengan rampungnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, ujar dia, HKI kini memfokuskan upaya pada penyelesaian struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, serta pekerjaan pengaman jalan.

Dia menyatakan percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan. HKI terus berupaya mempercepat penyelesaian penanganan Lembah Anai dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Menurutnya dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, HKI kini fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan dengan scope pengerjaan seperti, struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pekerjaan aspal hotmix.

Resnu menambahkan, akses Lembah Anai saat ini telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan volume lalu lintas yang melintasi kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang.

Dia mengatakan dengan tersambungnya kembali akses Lembah Anai secara penuh, mobilitas masyarakat di Sumatra Barat dapat berjalan lebih lancar. Ruas ini memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis, sehingga HKI berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan ini pada Juli 2026, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dia bilang untuk pembukaan akses secara penuh turut mendorong peningkatan volume lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang. Oleh karena itu, dengan tersambungnya kembali Lembah Anai, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya dan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri sekaligus mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA dianugerahi penghargaan Garda Kemanusiaan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam Malam Apresiasi JMSI Aceh yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Daerah JMSI Aceh periode 2025–2030 di Ayani Hotel, Banda Aceh, Jumat, 11 Juni 2026 malam.

Ketua JMSI Aceh Hendro Saky menegaskan penghargaan ini diberikan melalui proses kurasi ketat. Safrizal dinilai memiliki kontribusi besar dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Sementara itu, Safrizal menyebut penghargaan ini bukan pencapaian personal, melainkan buah dari dedikasi kolektif. “Penghargaan ini tentu merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi, bukan hanya saya pribadi, tetapi seluruh pihak yang tanpa lelah bekerja,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Safrizal menegaskan, penanggulangan bencana di era modern tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan dengan pendekatan pentahelix yakni, kolaborasi pemerintah, media, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Secara filosofis, Safrizal juga mengingatkan agar penghargaan ini tidak dimaknai sebagai ajang pamer kesuksesan individu. Safrizal menolak istilah monos-arete– keunggulan individual – dalam konteks penanggulangan bencana.

“Semoga penghargaan ini dimaknai sebagai representasi kolaboratif dan bukan ‘monos-arete’. Penanganan bencana adalah kerja kolaboratif,” tegasnya.

Malam apresiasi turut dihadiri jajaran Korem, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), tokoh publik, serta dunia usaha. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi kemanusiaan di Tanah Rencong pascabencana hidrometeorologi berjalan solid dan berkelanjutan.

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyebut pemulihan Aceh sudah mulai terlihat. Jalan yang sebelumnya rusak kini kembali menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, sekolah yang sempat terdampak bencana kembali menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Sementara ribuan keluarga korban bencana mulai menatap masa depan dengan lebih optimistis melalui program pembangunan Hunian Tetap (huntap).

Di Aceh Tamiang, misalnya, pembangunan huntap terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun dari total 40 lokasi yang diusulkan. Program ini menjadi harapan besar bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu.

Selain pembangunan hunian, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga terus dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh warga.

Ahmat Amin, warga Bireuen, menilai pembangunan yang berjalan telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. “Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Menurut Ahmad, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan semangat dan optimisme masyarakat setelah menghadapi berbagai kesulitan akibat bencana.



Melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Satgas PRR berupaya memastikan pemulihan berjalan secara menyeluruh. Sebab, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

“Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, jejak kerja Satgas PRR menjadi bukti bahwa pemulihan yang terencana dan kolaboratif mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh,” ucapnya.

Bank Indonesia (BI) merespons soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU).

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso BI mendukung seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait RUU tentang Perubahan atas UU PPSK, sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam UU.

"Dalam proses perumusan Revisi UU PPSK, BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (5/6).

Ramdan mengungkapkan BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU PPSK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

1. Kelembagaan LPS

2. Kelembagaan OJK

3. Kelembagaan BI

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah

6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan

8. Surat Utang Danantara

9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi

10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

12. Aset kripto

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring

14. Pusat Finansial Internasional Indonesia

15. Penanganan piutang macet kepada UMKM

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif

17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Pembahasan RUU P2SK ada sebanyak 1.212 daftar inventaris masalah (DIM) yang terdiri dari 805 DIM Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan. Di mana, ada 17 topik utama yang dimasukkan dan sudah dibahas sejak tahun lalu.

Misalnya, peran BI nantinya bukan cuma menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral itu akan diminta aktif mendorong penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Selain itu, Pemerintah dan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur, pejabat, dan Pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan berdasarkan itikad baik.

"Disepakati juga pengaturan yang perjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat didelegasikan kepada anggota Dewan Gubernur dan atau Pejabat Bank Indonesia," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (3/6).

Untuk OJK, akan ditambah tugas baru yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana publik lainnya, termasuk dana keuangan haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan terbaru ini, DPR juga dapat mengevaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia.

"DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindak lanjuti dan bersifat mengikat," jelasnya.

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan.

[Gambas:Youtube]

DPR resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

[Gambas:Youtube]

Dari total 1.212 DIM tersebut, terdapat 485 DIM Tetap pada batang tubuh dan 224 DIM Tetap pada penielasan; 167 DIM Perubahan Redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM Perubahan Substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM Penambahan Substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penielasan; dan 46 DIM dihapus pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan.

Berikut daftar 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU PPSK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati rancangan revisi Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Salah satu substansi di RUU tersebut adalah DPR punya wewenang untuk mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Hukum Suratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin.

Ketua Komisi XI Misbakhun mengatakan pembahasan RUU PPSK adalah salah satu yang sangat teknikal dan memakan proses panjang, tetapi tetap mampu mengakomodasi banyak kepentingan.

Semua fraksi partai di Komisi XI pun menyetujui RUU ini. Ada dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dengan setujunya seluruh fraksi, Misbakhun mengatakan rancangan ini akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk disahkan menjadi UU.

"Dapat disimpulkan kedelapan fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-undang," kata Misbakhun diikuti ketukan palu sebanyak satu kali.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK yang juga Wakil Ketua Komisi XI, Mohamad Hekal, mengatakan pembahasan dilakukan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah sebanyak 1.212 DIM.

Hekal mengungkap ada 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU P2SK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja. Berikut daftarnya:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR

5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan

"Kami yakin dengan diundangkannya RUU Perubahan UU P2SK ini akan mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," kata Hekal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga Mei tahun ini.

"Kami laporkan progres kegiatan yang merupakan instruksi Presiden tahun 2026, yang antara lain adalah penanganan irigasi daerah yang memiliki pagu kurang lebih Rp350 miliar dengan fisik 82,73 persen dengan target 19.760 hektare," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sedangkan progres keuangannya, lanjut Dody, mencapai 38,36 persen.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2025 tersebut, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Seluruh capaian ini, katanya, merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendorong produktivitas pangan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera pemerintah pada Senin (25/5/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pemerintah dalam rapat koordinasi pada hari ini," kata Dasco membuka rapat.

Rapat Koordinasi ini digelar untuk membahas situasi terkini pascabencana Sumatera serta membahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan dan tahap selanjutnya.

"Untuk itu rapat koordinasi mengenai hal pembahasan situasi terkini terkait pasca bencana Sumatera serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibahas, serta kemudian tahap tahap selanjutnya," ujarnya.

Rapat dihadiri wakil pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria sampai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari.