Kita juga punya cokelat, kopi hingga peternakan yang bisa diserap,

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi kerja sama penguatan ketahanan pangan yang meliputi pertanian dan peternakan.

"Ada beberapa opsi, bisa BUMD atau bisa langsung lewat petani-petani di Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Kota Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Vasko Ruseimy usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama bidang pertanian hingga peternakan.

Vasko sendiri menyambut baik gagasan kerja sama tersebut. Apalagi, Sumbar sudah swasembada pangan khususnya beras. Artinya, Ranah Minang siap menjalin kerja sama dengan DKI Jakarta terutama penyediaan beras.

Dalam gambarannya, Vasko menyebut pemerintah provinsi akan memfasilitasi para petani untuk menyuplai pangan terutama beras ke Food Station DKI Jakarta.

Selain itu, Sumbar juga siap menjadi pemasok bawang merah ke Jakarta. Hal ini juga diperkuat keberadaan Kabupaten Solok sebagai salah satu sentra bawang merah nasional.

"Kita juga punya cokelat, kopi hingga peternakan yang bisa diserap," kata dia.

Ia menjelaskan, penjajakan kerja sama kedua belah pihak akan memberikan keuntungan. Di satu sisi, DKI Jakarta mempunyai kekuatan fiskal atau anggaran yang mencukupi namun terkendala lahan pertanian. Sementara, Provinsi Sumbar mempunyai lahan yang luas dan potensial namun terkendala anggaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam kunjungannya ke Sumbar mengatakan, terdapat potensi besar kerja sama ketahanan pangan antara kedua belah pihak.

Apalagi, kata dia, para ahli meteorologi dunia memperkirakan potensi Indonesia terdampak fenomena Godzilla El Nino yang bisa mempengaruhi sektor pertanian nasional.

Ia meyakini kekuatan fiskal yang dimiliki DKI Jakarta akan bisa dikolaborasikan dengan sumber daya pertanian dan peternakan yang dimiliki Ranah Minang. Selama ini, Jakarta membeli beras dari Cianjur dan daerah lain karena keterbatasan.

"Jadi, kalau ada beberapa titik-titik yang bisa menyuplai, kita akan sambut baik," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada 2025 sebesar 3,37%. Capaian ini tertinggal jauh dari rata-rata nasional sebesar 5,11%.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan melihat pada struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Tapi, perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 22,12%.

"Sektor pertanian memang menjadi penyumbang perekonomian di Sumbar ini. Namun kami juga mencatat ada lapangan usaha jasa lainnya yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 8,50%," katanya dikutip dari data resmi BPS, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi itu juga tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,09%. Namun, sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,14%.

"Untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,01% dan 1,40%," ujarnya.

Nurul menjelaskan jika diperinci, ekonomi Sumbar pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 1,69% secara yoy dibanding triwulan IV-2024. Tertinggal dari capaian nasional sebesar 5,39%

Dia menyebutkan, untuk lapangan usaha jasa Keuangan serta lapangan usaha jasa lainnya, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 15,58% dan 11,96%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,66%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,63%. Lalu untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 1,37%.

Selanjutnya, kalau dilihat secara qtq, ekonomi Sumbar sampai dengan triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,39%. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 18,98% dan 9,98%, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar 5,83%.

Sebaliknya lapangan usaha Industri pengolahan dan informasi dan komunikasi terkontraksi dalam yaitu sebesar 6,57% dan 4,14%. Sementara itu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,84%.

Sedangkan untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terkontraksi sebesar 1,16%, serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar 0,75%.

"Bencana alam yang terjadi pada triwulan VI-2025 itu memang turut memengaruhi perekonomian di Sumbar," jelasnya.

Nurul menyampaikan melihat secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatra pada tahun 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatra sebesar 23,54%, diikuti Riau sebesar 22,88%, Sumatra Selatan sebesar 13,71%, Lampung sebesar 9,98%, Kepulauan Riau sebesar 7,27%, Jambi sebesar 6,66%, Sumatra Barat sebesar 6,71%, Aceh sebesar 4,90%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,22%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 2,13%.

Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 6,94%, diikuti Sumatra Selatan sebesar 5,35%, Lampung sebesar 5,28%, Jambi sebesar 4,93%, Bengkulu sebesar 4,80%, Riau sebesar 4,79%, Sumatra Utara sebesar 4,53%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09%, Sumatra Barat sebesar 3,37%, dan Aceh 2,97%.

Sementara itu, Bank Indonesia melihat ekonomi Provinsi Sumbar memiliki peluang untuk tumbuh positif pada triwulan I/2026 seiring adanya momen Ramadan dan Idulftri serta didorong mulai pulihnya penanganan pascabencana.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan momen Ramadan dan Idulftiri pergerakan ekonomi akan terlihat bagus, terutama di sektor perdagangan dan jasa transportasi.

“Tapi bicara soal sektor perdagangan ini, hal yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dari sekarang adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pangan aman dan cukup, agar inflasi tetap terjaga,” katanya.

Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi pada November 2026 lalu, telah memberikan dampak yang cukup parah pada sektor pertanian.

Dari data Pemprov Sumbar, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam 6.713 hektare, yang tersebar di sebagian besar wilayah di Sumbar. Majid melihat apabila persoalan pasokan dan ketersediaan pangan tidak secepat mungkin diambil langkah-langkah jitu, gejolak inflasi akan sulit dibendung. Tapi, kalau pangan nantinya tidak ada kekurangan pasokan, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh positif.

“Kami bersama TPID (tim pengendali inflasi daerah) telah rapat membahas ini. Harapan kami, tentu momen Ramadan dan Idulfitri nanti membuat ekonomi Sumbar bangkit,” ujar dia.

Kemudian hal yang juga menjadi penentu pendorong pertumbuhan perekonomian itu, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam. Di mana banyak masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam, jalan-jalan banyak yang rusak, baik itu jalan nasional hingga ke jalan kabupaten dan kota, serta kondisi lainnya yang tentunya diharapkan bisa segera pulih.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menaruh harapan yang besar kepada Kementerian Pertanian untuk membantu pemulihan lahan yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi yang telah menyebabkan 16 kabupaten dan kota mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana alam yang terjadi di Sumbar turut berdampak kepada lahan pertanian yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari rusak tertimbun material banjir hingga tertimbun dan terban akibat terseret derasnya air bah banjir bandang.

“Kami mencatat, bencana alam ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menyebabkan kerusakan lahan dalam skala luas dan berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat. Saya berharap, Mentan Amran Sulaiman bisa turun langsung ke Sumbar melihat kondisi di lapangan, setelah itu kami ingin agar Kementan bisa bantu pemulihan lahan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan bila melihat dari data yang dihimpun Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumbar telah menunjukkan 6.713 hektare lahan pertanian terdampak, , serta 1.031 hektare lahan perkebunan masyarakat rusak. Sementara total warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 jiwa diantaranya harus mengungsi.

“Jadi untuk kondisi bencana alam yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan korban nyawa, tetapi juga merusak lahan-lahan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan cepat agar masyarakat segera kembali berproduksi. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengajukan dukungan peralatan berat, yang nantinya bisa dipergunakan untuk pemulihan lahan yang tertimbun akibat material air bah.

“Perkiraan kami, untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat, dibutuhkan sekitar 200 ekskavator. Kami berharap Kementerian Pertanian dapat membantu pemulihan ini secara menyeluruh,” sebutnya.

Dia menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian ini, karena tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali menanam, memanen, dan menggerakkan ekonomi keluarga. Dengan dukungan pemerintah pusat, insyaallah pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tegas gubernur.

Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan kementerian dan seluruh pihak terkait agar proses rehabilitasi lahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ini ikhtiar bersama. Kami berharap langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tutupnya.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.

"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.

Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.

Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.

Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.

Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Bank Indonesia perkirakan pada kuartal IV-2025 ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat seiring adanya momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di penghujung tahun nanti.

Kepala BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan Ranah Minang yang terkenal dengan keindahan alamnya akan menjadi daya tarik dan pilihan bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk liburan Nataru ke Sumbar.

"Sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar pada penutupan tahun 2025 nanti," katanya, Jumat (21/11/2025).

Majid menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III-2025 tumbuh sebesar 3,36% yoy dibanding triwulan III-2024 yang ditopang adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan.

Di mana sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 10,10% dan 9,06%. Diikuti lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,69%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,93%.

"Jadi di kuartal IV-2025 yang tengah berjalan ini, peluang sektor pariwisata menjadi harapan mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4% pada 2025 ini," tegasnya.

Melihat dari pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal IV-2025 ini sebesar 3,36% yoy, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi secara qtq minimal 1%, dengan demikian target 4% pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun ini bisa terwujud.

"Jadi target ini kami tidak tinggi-tinggi dan realitas dengan kondisi Sumbar saat ini. Saya berharap dengan adanya geliat pertanian, perkebunan, dan di dorong pariwisata nantinya, secara angka bisa lebih dari target," harap Majid.

Terpisah, Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menyampaikan selain adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peran yang dominan pada pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 yakni tumbuh sebesar 2,83%.

Dia menjelaskan melihat pada ekonomi Sumbar triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% yoy. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen impor luar negeri yaitu sebesar 52,18%.

Perlu diingat, kata Sugeng, bahwa komponen ini adalah faktor pengurang PDRB.

Kemudian untuk komponen ekspor luar negeri tumbuh sebesar 38,53%, komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 6,08%, dan komponen PK-RT tumbuh sebesar 1,64%.

Sebaliknya, komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-P sebesar 0,61%, dan komponen PMTB yang terkontraksi sebesar 1,16%.

Menurutnya, untuk struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III- 2025 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan.

Di mana untuk perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,79% diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,10%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,62%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,65%, dan lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 9,04%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 68,20%,” sebutnya.

Kemudian bila dilihat pada kondisi triwulan III-2025 terhadap triwulan II-2025 (qtq), pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami kontraksi sebesar 0,10%.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,04%, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,64%.

Sugeng menjelaskan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan juga terkontraksi sebesar 0,11%.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,81%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,82%.

Selain itu, secara regional Sumatra, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 7,48%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 5,20%, Lampung sebesar 5,04%, Riau sebesar 4,98%, Jambi sebesar 4,77%, Bengkulu sebesar 4,56 %, Sumatera Utara 4,55%, Aceh sebesar 4,46%, Sumatera Barat sebesar 3,36%, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,21%.

Melihat kondisi ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyoroti pentingnya memperkuat strategi ekspor dan relasi antar wilayah agar Sumbar memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Dia juga menilai perlunya langkah relokasi industri ke daerah-daerah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, guna mendekatkan produsen dengan sumber bahan baku.

“Kalau bisa, industri ini jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien dan nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujar Mahyeldi.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami perlu memastikan semua transaksi dan data ekonomi terekam dengan baik. Ini jadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat mencatat tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir dan hal ini dampak dari permintaan global membaik.

Kepala Disperindag Sumbar Novrial mengatakan melihat pada tahun 2023 yang berjumlah 11.865 ton dan pada 2024 ekspor gambir dari Sumbar mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar.

“Potensi ekspor gambir ini masih besar, karena Sumbar memasok sekitar 80% kebutuhan gambir dunia,. Kami juga mendorong mempercepat perluasan pasar dan penataan tata niaga gambir nasional,” katanya, Minggu (16/11/2025).

“Ekspor ini penting, agar kita tidak hanya bergantung pada pasar India yang saat ini menjadi tujuan utama ekspor gambir Indonesia,” sambungnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut positif keberlanjutan ekspor gambir dari Ranah Minang ini, karena dia menilai, peningkatan permintaan luar negeri menjadi sinyal pulihnya pasar global terhadap salah satu komoditas unggulan Sumbar.

“Ekspor ini menunjukkan permintaan global mulai pulih. Semoga ini menjadi pertanda baik bagi pengembangan pasar gambir ke depan,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa perkebunan gambir di Sumbar sejauh ini terus menunjukan produktivitas yang bagus. Bahkan dari tahun ke tahun produksi gambir mengalami peningkatan.

Mahyeldi bilang sektor pertanian daerah memiliki peran dan kontribusi sebesar 21,37% terhadap PDRB tahun 2024, dan hampir 700 ribu rumah tangga petani yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.

“Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sumbar,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya dukungan pusat, terutama untuk memperkuat produksi dan membuka peluang hilirisasi komoditas unggulan. Dimana untuk wilayah Sumbar memiliki lahan pertanian yang luas dengan hampir 700 ribu rumah tangga petani.

“Makanya dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat sangat penting agar komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan terutama gambir, bisa benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Di Sumbar, kawasan perkebunan gambir yang terluas berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota luas perkebunan gambir di daerahnya itu mencapai 17.535 hektar dengan produksi sebesar 8.320 ton per tahunnya, dan Lima Puluh Kota menjadi daerah produksi gambir terbesar di Sumbar.

Selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan luas lahan 10.324 ha dan mampu memproduksi 7.227 ton gambir per tahunnya. Kabupaten Agam untuk luas lahan gambir 496 ha dengan produksi 122 ton per tahunnya. Begitupun dengan Kabupaten Pasaman luas lahan 125,93 ha produksinya bisa menyentuh 125 ton per tahunnya.

Menuju Hilirisasi Gambir

Perlu diketahui, Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman juga memiliki ide untuk mengangkat nilai gambir ini, dengan harga dampaknya tidak hanya kepada peningkatan kesejahteraan petani, tapi juga bisa memberikan dampak kepada perekonomian daerah, yakni dengan cara membangun pabrik hilirisasi gambir.

Dalam kunjunganya ke Padang pada September 2025 lalu, Amran menyebutkan kondisi yang terjadi saat ini, hasil produksi gambir di Sumbar dijual dalam kondisi produksi setengah jadi dan kemudian di ekspor ke India, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh. Bahkan gambir asal Sumbar menjadi pemasok terbesar dari Indonesia untuk pasar global.

“Kalau hanya menjual produk gambir dalam kondisi setengah jadi, sementara hanya negara India yang membutuhkan gambir terbesar di dunia ini. Artinya hal itu akan sulit mengangkat perekonomian petani. Makanya saya berharap, pabrik hilirisasi gambir di Sumbar,” katanya.

Amran melihat apabila pabrik hilirisasi gambir berdiri di Sumbar, rantai pertumbuhan perekonomian akan terbangun. Dengan adanya pabrik hilirisasi, akan ada peningkatan kebutuhan gambir di Sumbar, dan hal ini akan terjadi perluasan perkebunan gambir, serta akan mengangkat harga gambir di tingkat petani.

Kemudian untuk pabrik hilirisasi gambir, kata Mentan, apabila resmi beroperasi dan menghasilkan berbagai produk, seperti untuk kebutuhan farmasi, tinta, produk makanan, hingga kosmetik. Maka dari produk jadi gambir itu, Sumbar menjadi daerah yang mewakili Indonesia sebagai produsen produk gambir pengisi pangsa pasar dunia.

“Kalau ini jalan, harga gambir di Sumbar tidak dihargai Rp60.000 seperti yang dibeli oleh eksportir saat ini. Tapi bisa naik jadi Rp70.000 untuk dipasok ke pabrik hilirisasi gambir yang ada di Sumbar,” ujarnya.

Amran juga merinci sisi cuan dari pabrik hilirisasi gambir, jika ekspor gambir di Sumbar per tahun 14.000 ton dengan harga Rp60.000 per kilogram, maka nilai ekspor yang diterima Rp 840 miliar. Kini bila seluruh gambir di Sumbar ditampung oleh pabrik hilirisasi gambir dengan harga beli gambir Rp70.000 per kilogram maka nilai penjualan yang terima petani per tahunnya mencapai Rp980 miliar.

“Jadi petani akan merasakan dampaknya, karena harga jual gambir naik, dan hal ini akan membuat petani jadi lebih sejahtera. Keberadaan pabrik hilirisasi pun akan memberikan dampak bagi pemerintah daerah berupaya pendapatan asli daerah, serta turut menyerap ribuan tenaga kerja,” sebutnya.

Oleh karena itu, Amran meminta kepada Gubernur Sumbar, agar mencari investor untuk membangun pabrik hilirisasi gambir itu. Mengingat Sumbar memiliki dua kabupaten sebagai penghasil gambir terbesar yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurutnya sebelum mencari investor, perlu bagi pemerintah daerah untuk menghitung nilai investasinya, dan memberikan gambaran potensi bisnisnya. Sementara dari sisi petani, Kementan siap mendorong petani perluasan perkebunan gambir, melalui penyediaan bibit gambir.

“Kami siap untuk membantu petani gambir ini, penyediaan bibit hingga pupuknya. Sekarang tinggal pemerintah daerahnya, mau atau tidak hadirnya pabrik hilirisasi gambir di Sumbar,” tegasnya.

Mentan mendorong pemda di Sumbar untuk menjajaki investor Cina, karena disana memiliki banyak teknologi yang berpeluang untuk mendirikan pabrik hilirisasi gambir.

“Saya berharap betul pabrik hilirisasi gambir ini benar-benar ada di Sumbar. Jika ingin maju dan berkembang itu, memang harus ada hilirisasinya,” tutup Amran.