Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan agar pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) harus cepat menangani lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

"Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi," kata Amran di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Dalam kunjungan itu, Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang jelas kepada Mentan, gubernur dan bupati serta wali kota agar penanganan lahan terdampak bencana tidak berlarut-larut. Sebab, hal itu akan berdampak kepada pertanian dan mata pencarian masyarakat pascabencana.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian Peduli bersama para mitra telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar ditambah bantuan beras lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.

Khusus di Ranah Minang, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp455 miliar, ditambah untuk sektor perkebunan senilai Rp500 miliar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar secepatnya menindaklanjuti bantuan yang sudah ada sejak Januari 2026.

Di saat bersamaan Kementerian Pertanian juga terus berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Balai Wilayah Sungai untuk membantu memperbaiki sektor irigasi yang rusak akibat bencana.

"Semua biaya rehabilitasi yang mencapai 7.000 Hektare itu tanggung jawab pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui masih banyak hal yang mesti disempurnakan khususnya penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.

Salah satu penyebab lambatnya penanganan itu dikarenakan terhalang birokrasi. Kendati demikian, Vasko menegaskan telah berbicara dengan bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan.

"Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat," kata dia menegaskan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan padat karya dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertaniannya, tetapi juga disebut akan memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk bantuan pemerintah pusat. Dengan konsep ini, Amran meyakini bahwa pemilik sawah tetap terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.

Amran lantas memerinci bahwa di Aceh, terdapat sekitar 10.000 hektare lahan sawah yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.

Pihaknya juga mencatat bahwa total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut berkisar 98.009 hektare, yang mana 32.000 di antaranya berada di Aceh.

Di samping tenaga petani, Kementan juga menerapkan teknologi dalam rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sementara lahan yang tertimbun lumpur dalam akan ditangani dengan teknologi drone.

"Kami optimistis pemulihan lahan pertanian di ketiga wilayah tersebut akan berjalan dengan cepat," imbuhnya.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.

"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.

Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.

Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.

Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.

Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.

Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan perbaikan sawah yang rusak akibat banjir di Sumatera menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan). Pemerintah pusat menyiapkan benih, alat mesin pertanian (alsintan), serta perbaikan irigasi agar pemulihan lahan berjalan cepat dan menyeluruh.

Ia merinci luas lahan terdampak di sejumlah provinsi. Di Sumatera Utara, tercatat 33.000 hektare terdampak, sementara Aceh mencapai 119.000 hektare. Dari total tersebut, sekitar 4.000 hektare mengalami puso.

“Yang rusak total kami lihat rata, sawah sudah rata. Ada yang satu minggu mau panen, kemudian dua minggu mau panen tiba-tiba banjir datang. Sedih melihat saudara kita. Saya katakan mulai kemarin langsung bergerak identifikasi, CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dilengkapi berkasnya. Persiapan paling lambat Januari minggu pertama sudah alat bekerja,” kata Amran di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Pemerintah menyiapkan distribusi logistik sebagai prioritas utama untuk masyarakat terdampak. Bantuan meliputi benih gratis, alsintan, serta perbaikan irigasi. Kementan juga menurunkan tim lapangan untuk mempercepat rehabilitasi sawah agar aktivitas tanam kembali normal sesuai musim tanam.

Amran menegaskan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah. Di Aceh, tercatat 2.000–3.000 hektare sawah terdampak, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan pemulihan berjalan tuntas.

“Kementerian Pertanian, beras kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya Rp 75 miliar,” ujarnya.

Pemerintah berharap penanganan terpadu mampu memulihkan lahan pertanian terdampak banjir dengan cepat. Pemulihan sawah dan pasokan logistik menjadi kunci agar aktivitas pertanian kembali berjalan lancar.

Hari ini, Kementan bersama mitra strategis mengirimkan bantuan tahap pertama. Sebanyak 207 truk berisi barang bantuan diberangkatkan dari Jakarta menuju lokasi bencana untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.