Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah mendeklarasikan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Saat itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF sendiri dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.

Ketika ditanya soal sumber pembiayaan untuk mendukung inisiatif tersebut, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global.

“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.

Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan

Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024 atau ketika kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih diatur oleh Perpres No. 98/2021, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.

FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata hanya ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.

“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.

Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.

Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.

Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.

Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.

Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — China menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif pembiayaan konservasi hutan Tropical Forest Forever Fund (TFFF) besutan Brasil yang resmi diluncurkan di COP30 Belem, menurut tiga orang sumber yang mengetahui isu ini.

Sejauh ini, TFFF telah memperoleh komitmen pendanaan dengan nilai total US$5,5 miliar dari Norwegia, Prancis, Brasil dan Indonesia. Jerman menyatakan akan memberikan kontribusi substansial pada inisiatif ini.

Namun, Brasil akan kesulitan mencapai target awal sebesar US$25 miliar tanpa dukungan dana dari investor baru. Investasi awal tersebut dibutuhkan untuk memobilisasi dana yang lebih besar dari swasta dengan nilai kumulatif US$125 miliar. Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad optimistis dana TFFF akan terkumpul US$10 miliar tahun depan.

Mengutip Bloomberg, para pejabat China berpandangan bahwa negara maju merupakan kelompok yang harus bertanggung jawab membiayai inisiatif iklim global. Meski demikian, Brasil dan Indonesia yang masuk kategori negara berkembang menjadi pendukung awal inisiatif TFFF dengan komitmen masing-masing sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.

Permintaan komentar dari Bloomberg kepada delegasi China yang menghadiri COP30 belum mendapat tanggapan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Keuangan China juga belum memberikan pernyataan di luar jam kerja reguler. Kementerian Keuangan Brasil pun belum menanggapi permintaan konfirmasi.

TFFF dirancang untuk memberi insentif bagi konservasi hutan tropis dunia yang berperan penting dalam menyerap emisi karbon dioksida penyebab pemanasan global. Skema ini akan bekerja dengan cara menginvestasikan dana kontributor ke aset keuangan berimbal hasil tinggi. Sebagian keuntungan akan digunakan untuk membayar kembali investor beserta bunganya, sementara porsi besar lainnya akan disalurkan kepada negara-negara pemilik hutan tropis dengan imbalan US$4 per hektare kawasan hutan yang dilindungi.

Brasil tidak mengharapkan tambahan komitmen baru dari negara lain selama penyelenggaraan COP30 yang berlangsung hingga 21 November di Kota Belém, menurut salah satu sumber. Pembicaraan dengan India dilaporkan menemui jalan buntu, sementara Jepang dan Inggris menyatakan minat untuk mendukung dana tersebut tetapi belum siap membuat komitmen resmi.

Pejabat India dan Jepang belum memberikan tanggapan. Brasil juga masih menunggu komitmen dari Belanda dan Kanada, yang diperkirakan akan diumumkan tahun depan.

Hingga kini, belum ada bank pembangunan multilateral yang menyalurkan dana ke TFFF. Namun pada Selasa (11/11/2025), European Investment Bank (EIB) menyatakan tengah berdiskusi dengan Komisi Eropa untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

“Prinsip dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk memberi penghargaan kepada negara yang tidak menebang hutan agar mereka dapat membangunnya kembali. Langkah ini merupakan sesuatu yang sepenuhnya sah,” ujar Ambroise Fayolle, Wakil Presiden EIB, dalam wawancara di Belém.

Secara terpisah, EIB juga mengumumkan kontribusi sebesar 50 juta euro atau sekitar US$58 juta untuk dana reforestasi yang dikelola oleh Ardian, perusahaan investasi swasta.

Meski pembicaraan masih pada tahap awal, satu bank pembangunan lain dengan rekam jejak kuat dalam investasi iklim dikabarkan telah menolak untuk berpartisipasi, setelah didekati oleh pemerintah Brasil.

Sebanyak 13 LSM Jerman pada Selasa (11/11/2025) juga merilis surat terbuka kepada Kanselir Friedrich Merz berisi desakan untuk mengumumkan investasi sebesar US$2,5 miliar dalam TFFF. Adapun komitmen Norwegia senilai US$3 miliar selama sepuluh tahun disebut disertai syarat bahwa negara lain juga harus berkontribusi dalam jumlah signifikan.

“Kami menilai sangat penting secara politik agar jumlah kontribusi Jerman diumumkan selama konferensi iklim di Belém. Langkah ini akan membantu menjaga momentum TFFF, menjamin posisi Jerman dalam perancangan kebijakan melalui kursi di dewan, memastikan dana Norwegia tidak hangus, dan mendorong kontribusi tambahan dari negara lain,” demikian isi surat terbuka tersebut.

Tanda-tanda keterlibatan sektor filantropi juga mulai terlihat. Minderoo Foundation, lembaga filantropi yang didukung oleh miliarder tambang asal Australia Andrew Forrest, telah menginvestasikan US$10 juta.

“Keunggulan dari inisiatif ini adalah modal yang terkumpul benar-benar digunakan untuk melindungi hutan, dan mekanismenya akan berjalan efektif. Kami mendapat imbal hasil, modal kembali, dan yang lebih penting, kita bisa menyelamatkan hutan hujan dunia tanpa menjadikannya sekadar kompensasi karbon,” ujar Forrest dalam wawancara.

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris Raya tidak akan ikut berpartisipasi dalam inisiasi pendanaan untuk mendukung konservasi hutan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung tuan rumah COP30, Brasil, menurut seorang narasumber yang mengetahui isu ini. Upaya Brasil untuk memobilisasi dana sebesar US$10 miliar per tahun diperkirakan bakal berat tanpa dukungan Inggris.

Tropical Forest Forever Facility merupakan inisiatif utama Brasil pada konferensi iklim PBB yang akan dimulai pekan ini di kota Belém, pintu gerbang menuju kawasan Hutan Amazon.

Awalnya, Brasil menargetkan pemerintah di seluruh dunia untuk berinvestasi sebesar US$25 miliar. Investasi ini akan digunakan sebagai modal dasar guna menciptakan mekanisme pendanaan senilai US$125 miliar bagi pelestarian hutan global.

Namun, setelah berbulan-bulan upaya diplomatik yang hanya menghasilkan komitmen finansial dari Brasil dan Indonesia, Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad akhirnya menurunkan target jangka pendek.

“Berdasarkan semua pembicaraan sejauh ini, saya percaya kita bisa mengumpulkan US$10 miliar untuk TFFF pada tahun depan,” ujarnya dalam konferensi Bloomberg Green at COP30 di São Paulo, Selasa (4/11/2025).

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sempat mempertimbangkan untuk menginvestasikan sedikitnya US$1 miliar dalam TFFF. Pemerintah Inggris juga telah menyalurkan hibah senilai beberapa juta dolar kepada lembaga yang membantu penyusunan teknis pembentukan dana tersebut.

Namun, menurut sumber yang sama, Departemen Keuangan Inggris memperingatkan bahwa investasi sebesar itu tidak realistis dilakukan saat ini, mengingat pemerintah sedang berupaya menekan beban utang publik yang terus meningkat.

Menteri Keuangan Rachel Reeves dijadwalkan memaparkan anggaran negara pada akhir bulan ini, dengan mempertimbangkan opsi kenaikan pajak untuk menambah pemasukan fiskal. Kedutaan Besar Inggris di Brasil menolak memberikan komentar.

Ketika ditanya pada Rabu (5/11/2025) apakah Inggris akan berkontribusi pada dana TFFF, juru bicara Perdana Menteri, Tom Wells, menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, sehingga kecil kemungkinan Inggris akan menyetor dana ke TFFF.

Meski demikian, Wells menambahkan bahwa pemerintah Inggris tetap mendukung inisiatif tersebut secara prinsip dan akan mencari cara untuk melibatkan sektor keuangan swasta Inggris dalam mendukung skema ini, misalnya melalui City of London.

Pemerintah Brasil sejauh ini menolak berkomentar lebih lanjut mengenai keputusan Inggris tersebut.

Para pemimpin dunia dijadwalkan bertemu pada Kamis (6/11/2025) di Belém, di mana Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berharap negara-negara lain akan ikut berkomitmen mendanai TFFF. Brasil sendiri telah menyatakan siap menginvestasikan US$1 miliar, sementara Indonesia telah menyampaikan niat untuk menyamai kontribusi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Brasil menargetkan sekitar 80% dana konservasi hutan dalam skema Tropical Forest Forever Facility (TFFF) akan bersumber dari investor swasta.

Penasehat Khusus Bidang Ekonomi dan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup Brasil, André Aquino, menjelaskan bahwa pendanaan TFFF dari sektor swasta akan dikumpulkan melalui penerbitan obligasi (bonds) oleh Tropical Forest Investment Fund, entitas keuangan yang tengah dalam tahap finalisasi dengan Bank Dunia sebagai calon pengelola utama.

“Struktur pembiayaan TFFF berbasis obligasi dengan risiko rendah dan imbal hasil tetap. Investor swasta membeli obligasi berperingkat tinggi, sementara selisih antara imbal hasil pasar dan bunga yang dibayarkan kembali kepada investor akan menjadi dana hibah bagi negara-negara tropis,” ujar Aquino dalam penjelasannya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menambahkan obligasi ini akan dirancang sebagai aset berisiko rendah dengan peringkat AA atau AAA sehingga menarik bagi dana pensiun, lembaga keuangan, dan sovereign wealth funds yang tengah mencari instrumen berbasis keberlanjutan (ESG financing).

“Dengan demikian mereka memperoleh imbal hasil stabil, berkontribusi terhadap konservasi hutan, dan memperkuat portofolio hijau mereka,” kata Aquino.

TFFF diproyeksikan dapat menggerakkan US$4 miliar per tahun sehingga menjadi salah satu instrumen pembiayaan konservasi terbesar yang digerakkan oleh pasar. Model ini disebut serupa dengan penerbitan obligasi hijau (green bond), seperti yang dilakukan oleh Brasil dan Indonesia untuk mendanai transisi energi hijau.

“Kami melihat minat besar dari sektor swasta. Namun untuk menarik investor dan menurunkan risiko, dibutuhkan dana publik sebagai jaminan awal. Inilah tahap yang sedang kami upayakan saat ini,” ungkapnya.

Aquino menekankan bahwa rancangan TFFF melibatkan koordinasi empat kementerian Brasil, yakni Keuangan, Lingkungan Hidup, Luar Negeri, dan Urusan Masyarakat Adat, guna memastikan keahlian finansial, tata kelola transparan, dan keberpihakan pada komunitas lokal.

Dengan mekanisme ini, TFFF tidak hanya menjanjikan arus modal baru untuk konservasi hutan, tetapi juga membuka peluang bagi pasar keuangan global untuk berpartisipasi langsung dalam solusi iklim, mengubah konservasi dari beban fiskal menjadi aset investasi berkelanjutan.