Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah penempatan dana pemerintah ke Himbara menuai pro kontra. Kebijakan ini dianggap belum efektif memacu kredit performa kredit perbankan, meskipun pada Desember 2025 dan awal tahun 2026 ada gejala perbaikan kinerja.

Sebaliknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup yakin, penempatan dana tersebut akan menjadi pelumas bagi laju perekonomian Indonesia. Namun demikian, Purbaya menyebut penempatan dana ini berbeda dengan pola sebelumnya yang sudah masuk ke Himbara pada September 2025.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN. "Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjakan, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Sorotan Pengamat

Di sisi lain, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun di bank-bank Himbara dinilai mempunyai sejumlah risiko, baik dari sisi pemerintah maupun perbankan itu sendiri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengakui bahwa rencana tersebut bisa menjadi amunisi tambahan bagi pertumbuhan kredit. Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut pada dasarnya merupakan instrumen injeksi likuiditas (liquidity injection).

Upaya serupa pernah dikerahkan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 guna mempercepat transmisi fiskal ke sektor riil melalui ekspansi kredit. Secara teoritis, Rizal menilai kebijakan penempatan dana ini berpeluang memberikan stimulus ekonomi, asalkan benar-benar memicu multiplier effect alias efek penggandaan kredit dari perbankan ke sektor produktif, seperti UMKM, manufaktur, dan perdagangan.

"Dengan asumsi rasio penyaluran kredit atau loan multiplier sekitar 3 sampai 4 kali dari dana penempatan, Rp100 triliun secara potensial bisa mendorong tambahan kredit hingga Rp300 triliun hingga Rp400 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, di tengah kondisi pertumbuhan kredit perbankan yang saat ini berada pada kisaran 9%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan likuiditas yang relatif ketat di sejumlah bank, injeksi dari pemerintah memang dapat menjaga momentum pembiayaan.

Kendati demikian, efektivitas stimulus tersebut sangat bergantung pada desain penyaluran dan target sektornya. Rizal mewanti-wanti, penempatan dana tersebut harus diikuti dengan kewajiban penyaluran kredit ke sektor prioritas.

"Jika hanya memperkuat likuiditas tanpa kewajiban penyaluran ke sektor prioritas maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa terbatas dan lebih bersifat window dressing likuiditas [pemanis di laporan keuangan perbankan tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian riil]," tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti sumber dana penempatan yang disebut-sebut berasal dari anggaran belanja yang belum terealisasi, bukan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kondisi ini, sambungnya, memunculkan asumsi bahwa kebijakan tersebut justru mencerminkan lambatnya penyerapan belanja pemerintah.

Akibatnya, dana yang sejatinya ditujukan untuk mendongkrak aktivitas ekonomi secara langsung melalui belanja publik, malah beralih fungsi menjadi dana yang sementara 'diparkir' di sistem perbankan. Stimulus yang diharapkan justru lebih bersifat administratif ketimbang struktural.

Di samping itu, sifat penempatan dana yang ingin dirancang fleksibel dan berjangka pendek juga berisiko untuk stabilitas perbankan. Menurut Rizal, terdapat risiko ketidaksesuaian likuiditas bagi bank apabila dana tersebut ditarik secara tiba-tiba ketika pemerintah tengah membutuhkan kas untuk operasional belanja.

Bank yang telanjur menyalurkan kredit berbasis dana tersebut pun berpotensi menghadapi tekanan likuiditas yang serius apabila manajemen risikonya tidak dikelola secara hati-hati.

Dari kacamata tata kelola fiskal, Indef mendorong adanya transparansi yang kuat atas kebijakan ini. Rizal menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah timbulnya persepsi publik bahwa pemerintah sedang menggunakan perbankan sebagai instrumen pembiayaan tidak langsung terhadap defisit atau program tertentu.

"Agar efektif, penempatan dana seperti ini sebaiknya disertai persyaratan penyaluran kredit yang jelas, monitoring yang ketat, dan batas waktu yang terukur, sehingga benar-benar berfungsi sebagai stimulus ekonomi, bukan sekadar manajemen kas pemerintah," tutup Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) menjadi sorotan di industri perbankan.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengubah peta likuiditas perbankan nasional sekaligus menciptakan dinamika baru dalam persaingan penyaluran kredit, terutama bagi bank swasta.

Kendati demikian, sejumlah bank swasta seperti KB Bank, BCA, Citibank, dan OCBC Indonesia, menilai langkah pemerintah itu tidak serta-merta menjadi ancaman bagi kinerja penyaluran kredit mereka. Sebaliknya, kebijakan ini dianggap sebagai stimulus positif bagi sektor keuangan dan perekonomian nasional.

Direktur Utama PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) atau KB Bank, Kunardy Darma Lie, mengatakan bahwa secara industri, tren penyaluran kredit sepanjang tahun ini masih menunjukkan momentum positif, meskipun disertai sejumlah dinamika likuiditas di sistem perbankan nasional.

“Di KB Bank, pertumbuhan kredit tetap terjaga secara sehat, dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan nasabah berkualitas yang memiliki rekam jejak dan fundamental bisnis yang kuat. Kami percaya pertumbuhan yang berkelanjutan harus selalu sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang disiplin,” ujarnya.

Kunardy menjelaskan, penempatan dana pemerintah di Himbara merupakan kebijakan strategis yang bertujuan mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor prioritas nasional. Namun, dampaknya terhadap KB Bank dinilai relatif terkendali.

“Positioning kami tidak semata bergantung pada arus likuiditas jangka pendek, tetapi lebih pada kekuatan relasi jangka panjang, ekosistem nasabah, serta sinergi lintas grup KB Financial yang menjadi diferensiasi kami dibanding bank-bank lain,” katanya.

Dia tidak menampik bahwa kebijakan tersebut membuat kompetisi antarbank semakin ketat, khususnya di segmen korporasi dan komersial. Namun, KB Bank memilih melihat kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat proposisi nilai.

“Kami memperkuat layanan yang lebih customized, mempercepat proses, dan meningkatkan kemampuan menyediakan solusi finansial terintegrasi yang memberi nilai tambah bagi nasabah,” ujarnya.

Dari sisi likuiditas, KB Bank menegaskan kondisi perusahaan masih sangat terjaga dan resilien. Strategi memperkuat basis dana murah (CASA), memperluas jaringan korporasi multinasional, serta mengoptimalkan dukungan pendanaan dari grup, terbukti menjaga stabilitas pendanaan dan ruang pertumbuhan kredit.

“Bagi kami, dinamika likuiditas dan persaingan bukan hambatan, tapi bagian dari siklus pasar yang mendorong inovasi dan efisiensi. Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset, memperkuat fundamental pendanaan, serta memastikan ekspansi kredit berdampak positif bagi ekonomi Indonesia,” tegas Kunardy.

Senada, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA, Hera F. Haryn, mengatakan bahwa BCA terus mencermati perkembangan pasar, kondisi likuiditas, dan kebijakan pemerintah serta otoritas perbankan.

Menurutnya, penyaluran kredit di industri perbankan ditentukan oleh berbagai faktor seperti kondisi makroekonomi, strategi bisnis masing-masing bank, dan permintaan di tiap sektor ekonomi.

“Ditopang likuiditas yang memadai, BCA senantiasa mendorong penyaluran kredit ke semua sektor dan segmen dengan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang disiplin,” ujarnya.

Hera menambahkan, hingga Agustus 2025, kredit BCA secara bank only tumbuh 9,3% (year on year/YoY) menjadi Rp921 triliun. Angka ini menunjukkan ketahanan dan optimisme BCA dalam menjaga pertumbuhan di tengah berbagai dinamika industri.

Sementara itu, CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi menilai penempatan dana pemerintah di Himbara justru akan berdampak positif terhadap industri perbankan secara keseluruhan.

“Kita, sih, positif saja. Ujung-ujungnya cost of fund turun, likuiditasnya tambah, dan krediturnya nambah,” ujarnya.

Batara menilai bahwa tambahan likuiditas di Himbara sebesar Rp200 triliun akan mempercepat transmisi penurunan suku bunga kredit ke sektor riil. “Saya rasa transmisi penurunan suku bunga itu akan segera cepat, karena disuntik dengan 200 triliun itu. Sehingga dana itu mesti menemukan di mana tempat mengalirnya,” katanya.

Dengan demikian, Citibank menilai persaingan kredit saat ini masih dalam koridor wajar dan bahkan dapat memberi dorongan terhadap efisiensi di industri perbankan.

Adapun, Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja menyebutkan bahwa persaingan antarbank akibat tambahan likuiditas Himbara masih dalam batas normal.

“Persaingan kan biasa, masih normal-normal saja, pertumbuhan [kredit] kami bisa lebih baik,” ujarnya.

Parwati menjelaskan, OCBC memiliki berbagai strategi untuk menghadapi ketatnya kompetisi, mulai dari perbaikan proses bisnis hingga fokus pada sektor-sektor industri yang masih potensial.

“Macam-macam ya, dari perbaikan proses, mencari industri yang masih bisa kami dukung. Harapannya, semuanya bisa jadi lebih baik,” katanya optimistis.

Purbaya Buka Peluang Tambah Likuiditas

Kementerian Keuangan menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah struktur anggaran negara maupun memperluas kebijakan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

“Ke ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia, triwulan keempat bisa tunggu di atas 5,5%, mungkin lebih. Dan ke depannya, kalau kebijakan enggak diubah, ekonomi kita akan semakin cepat tumbuh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

“Ada salah persepsi, seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Padahal kalau bisa menyalurkan lebih banyak, ekonomi tumbuh makin kencang, untungnya makin besar. Mungkin dari margin turun sedikit, tapi volumenya makin bagus dan kualitas kreditnya ikut membaik,” tuturnya.

Purbaya mengaku terbuka untuk kembali menambah likuiditas ke Himbara, mengingat pertumbuhan uang beredar (base money) saat ini baru sekitar 13%, sementara idealnya mencapai sedikit di atas 20%.

“Open. Karena lagi pertumbuhan uangnya baru 13%. Saya pikir seharusnya ideanya 20% lebih sedikit,” katanya.

Meski demikian, Purbaya enggan merinci berapa tambahan penempatan dana yang akan diberikan. Dia hanya menyebut masih memiliki cadangan dana sebesar Rp250 triliun di Bank Sentral, yang bisa dioptimalkan sewaktu-waktu.

“Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah struktur anggaran negara maupun memperluas kebijakan fiskal.

"Kalau mau menambah pun kami enggak akan kasih tahu lagi sekarang, operasi uang biasa lagi kami nanti orang banyak protes,” tegasnya.

Dengan sinyal tersebut, pemerintah tampaknya masih menyiapkan ruang kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di akhir tahun, sekaligus memastikan likuiditas perbankan nasional tetap ample.