Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, skema tersebut muncul sebagai solusi untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

“Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, kantin sekolah yang telah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.

“Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” katanya.

Nanik menjelaskan pendekatan serupa juga dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya yang memiliki jumlah siswa terbatas.

Dia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah pulau di Raja Ampat yang hanya memiliki sekitar 115 murid.

Di wilayah tersebut, menurut dia, sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembangunan fasilitas baru.

“Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, BGN membuka peluang penggunaan berbagai fasilitas yang telah tersedia di lapangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, baik kantin sekolah maupun dapur yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga lain.

“Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T,” kata Nanik.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada merupakan bagian dari strategi efisiensi yang sedang disiapkan BGN di bawah kepemimpinannya. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan program terhadap pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN,” tandas Nanik.