Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, skema tersebut muncul sebagai solusi untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

“Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, kantin sekolah yang telah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.

“Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” katanya.

Nanik menjelaskan pendekatan serupa juga dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya yang memiliki jumlah siswa terbatas.

Dia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah pulau di Raja Ampat yang hanya memiliki sekitar 115 murid.

Di wilayah tersebut, menurut dia, sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembangunan fasilitas baru.

“Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, BGN membuka peluang penggunaan berbagai fasilitas yang telah tersedia di lapangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, baik kantin sekolah maupun dapur yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga lain.

“Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T,” kata Nanik.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada merupakan bagian dari strategi efisiensi yang sedang disiapkan BGN di bawah kepemimpinannya. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan program terhadap pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN,” tandas Nanik.

13 paket bantuan dibagikan untuk warga di Kabupaten Aceh Utara, sementara sisanya untuk masyarakat di Kabupaten Bener Meriah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengirimkan 17 paket bantuan yang terdiri dari tenda darurat, perlengkapan dapur umum, hingga alat kebersihan, untuk masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans M. Sigit Mustofa Nurudin menyatakan sebanyak 13 paket bantuan dibagikan untuk warga di Kabupaten Aceh Utara, sementara sisanya diberikan untuk masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

“Semoga masyarakat di kawasan transmigrasi tetap semangat dan dapat segera kembali beraktivitas seperti semula. Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dengan kemampuan yang ada,” ujar M. Sigit Mustofa Nurudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan warga belum dapat beraktivitas secara normal di beberapa kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi karena kerusakan permukiman serta keterbatasan sarana kebutuhan dasar.

Masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah, terutama di kawasan Pintu Rime Gayo dan Samar Kilang, masih sangat bergantung pada bantuan logistik dan dapur umum.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara, khususnya kawasan Cot Girek, banyak keluarga masih membutuhkan tempat tinggal sementara karena sebagian permukiman belum sepenuhnya aman untuk dihuni. Mereka juga memerlukan fasilitas memasak untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Oleh karena itu, untuk mendukung operasional dapur umum di titik-titik permukiman terdampak, Kementrans menyalurkan 17 paket bantuan alat masak hingga tenda darurat tersebut.

Sebelumnya, pada Desember 2025, kementerian tersebut juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako, obat-obatan dan perlengkapan dapur umum melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kementerian Transmigrasi tetap berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat transmigrasi terdampak bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemulihan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan,” kata Sigit.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh per 23 Januari 2026, tercatat sekitar 5.700 kepala keluarga (KK) atau 9.453 jiwa terdampak bencana di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi di Aceh.

Enam kawasan transmigrasi dengan total 94 eks lokasi transmigrasi di sembilan kabupaten di Aceh terdampak oleh banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Telkomsel melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berkolaborasi dengan Asar Humanity menghadirkan program air bersih dan dapur umum bagi warga Desa Menang Gini, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan konsumsi harian warga yang terdampak, sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah proses pemulihan pascabanjir.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki H. Bramono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud kepedulian Telkomsel mendampingi masyarakat di masa sulit.

"Di tengah situasi pascabencana, kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan menjadi sangat penting. Melalui kolaborasi ini, Telkomsel ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui dukungan layanan komunikasi, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan yang langsung dirasakan manfaatnya," ujar Saki.

Selain penyaluran bantuan, Telkomsel bersama para relawan juga menggelar aksi bersih-bersih di Masjid Babul Falah bersama masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus upaya membangkitkan semangat kebersamaan dan optimisme warga.

Saki menambahkan, bantuan ini turut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Telkomsel untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana, yang sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

"Kami percaya bahwa pemulihan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kembali semangat dan kebersamaan. Melalui aksi gotong royong ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan bahwa mereka tidak sendiri dan terus dikuatkan untuk bangkit," pungkas Saki.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880 atau Rp100,48 miliar.

Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan laporan penanganan bencana di wilayah Sumatra dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra menjelang akhir tahun. Kegiatan tersebut berlangsung di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

"Adapun rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000," tutur Agus.

Selain bantuan logistik, Kemensos juga telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia. Santunan diberikan sebesar Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris, dengan total nilai mencapai Rp1,29 miliar.

“Rinciannya, Kabupaten Pidie sebanyak 2 orang, Kabupaten Pidie Jaya 30 orang, dan Kota Sibolga 54 orang. Selanjutnya akan menyusul penyaluran santunan bagi korban di Kabupaten Padang Panjang,” ujar Agus Jabo.

Dia menegaskan, setiap data korban yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera ditindaklanjuti oleh Kemensos melalui proses pencairan santunan.

Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kemensos juga menyiapkan bantuan pascabencana yang siap disalurkan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tunai senilai Rp3 juta per keluarga untuk hunian sementara maupun hunian tetap, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan perabotan rumah tangga.

Selain itu, bantuan tambahan lauk pauk juga akan diberikan secara tunai sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi keluarga terdampak yang tinggal di hunian sementara atau hunian tetap.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, Kemensos juga menyiapkan dukungan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan tunai sebesar Rp5 juta per keluarga, yang akan diberikan sesuai dengan hasil asesmen di lapangan,” tandas Agus Jabo.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG - Bisnis Indonesia Perwakilan Sumatra Utara (Sumut) dan PT Mahkota Group (MGRO) menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Selasa (23/12/2025).

Bantuan berupa beras, minuman, dan aneka roti kering tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda oleh Kepala Perwakilan harian Bisnis Indonesia Sumut-Aceh, Irsad.

"Bantuan ini merupakan kolaborasi antara Bisnis Indonesia dengan MGRO sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kami harap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir," kata Irsad, Selasa (23/12/2025).

Banjir besar yang melanda tiga provinsi sekaligus termasuk Aceh pada akhir November lalu menyisakan kepedihan dan duka, terutama bagi masyarakat yang kehilangan harta benda bahkan anggota keluarga.

Pantauan Bisnis di lapangan, kondisi Aceh Tamiang masih jauh dari kata pulih. Rumah-rumah dan toko masih dipenuhi lumpur tebal yang telah mengering. Jejak berbentuk garis lurus di dinding bangunan yang hampir menyentuh atap menunjukkan ketinggian air saat banjir. Tak sedikit pula rumah warga yang rusak, bahkan berpindah dari posisi semula.

Bencana banjir telah mengubah wajah Aceh Tamiang yang tadinya hijau dan tenang bak perkampungan kumuh. Tumpukan barang-barang berlumpur ada di mana-mana, dari pakaian, kasur, hingga kendaraan pribadi. Tenda dan posko pengungsian tampak terpasang di sejumlah titik, menaungi puluhan bahkan ratusan masyarakat yang rumahnya tak lagi bisa ditinggali.

Frida, warga Dusun Kamboja Desa Bukit Rata yang dikunjungi Bisnis mengatakan banjir besar yang terjadi jelang akhir November lalu telah meluluhlantakkan wilayah Aceh Tamiang.

"Di Dusun kami air banjir memang cuma lewat tanggal 25-26 November itu. Tapi cukup untuk menenggelamkan rumah kami. Hanya tinggal atapnya saja yang terlihat waktu itu," kata Frida setengah berkelakar.

Frida menyebut air banjir di dusunnya lebih cepat surut dibanding dusun lain. Banyak masyarakat di dusun yang lebih pelosok kehilangan rumah dan harta benda mereka. Bahkan, ada kampung yang hilang ditelan banjir berlumpur.

Kondisi itu membuat Frida dan suaminya memutuskan membuka posko dapur umum di halaman rumahnya yang terletak di pinggir jalan raya sejak 2 Desember lalu.

Di dapur umum yang mereka bikin, warga bahu-membahu memasak makanan dari bantuan yang berdatangan untuk sesama korban bencana.

"Kalau ada bantuan yang masuk, kami olah di sini dan dibagikan ke warga lain yang terdampak banjir. Saling bantu, karena mereka kehilangan segalanya termasuk perkakas dapur sehingga tidak bisa lagi memasak," ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Aceh, data sementara posko tanggap darurat bencana per Senin (22/12/2025) menunjukkan masih ada 23 warga Aceh Tamiang yang dinyatakan hilang pascabencana banjir. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 57 orang. Sementara lebih dari 262.000 jiwa terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan keterlibatan aktif TNI AD dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya dalam dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur jembatan.

Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Jadi kami dari Angkatan Darat (AD) hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung. Dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya,” ujar Maruli.

Lebih lanjut, dia menyebut, TNI AD terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pendirian pos kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi.

“Kami membuat pos kesehatan, ada pos kesehatan sampai 40 lebih dapur, 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan. Tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan,” katanya.

Selain dukungan kemanusiaan, Maruli menegaskan TNI AD juga mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana.

“Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana,” ujarnya.

Dia menjelaskan, TNI AD telah menyiapkan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

“Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Bailey ada 18 yang sudah kita siapkan. Di [Kementerian] PU ada 14,” kata Maruli.

Hingga saat ini, sejumlah jembatan telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan.

“Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan,” ujarnya.

Selain jembatan Bailey, Maruli juga menyampaikan progres rencana pembangunan jembatan Armco, meski diakui menghadapi tantangan teknis dan logistik.

“Yang terlanjutnya untuk jembatan Armco juga itu banyak yang mendaftar, sudah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak,” katanya.

Tak hanya itu, dia menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras prajurit di lapangan.

“Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

Ke depan, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak bencana.

“Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khususnya Bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an Bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” kata Maruli.

Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pengadaan tambahan jembatan Bailey untuk mempercepat pemulihan.

“Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah merintahkan segera mengadakan 50 jembatan Bailey,” ujarnya.

Terkait jembatan Armco, Maruli menargetkan pembangunan hingga ratusan unit, meski tetap memperhitungkan proses survei dan distribusi.

“Jadi itu kira-kira ARMCO mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat saya kira seratus kita bisa seratus jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua,” katanya.

ACEH - Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Khusus di Aceh, hingga 14 Desember 2025, tercatat 424 orang meninggal dunia, 32 orang dilaporkan hilang, serta 582.222 warga terpaksa mengungsi akibat banjir dan bencana turunan lainnya.

Kondisi ini menunjukkan situasi darurat yang masih berlangsung dan membutuhkan penanganan cepat serta berkelanjutan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, dampak bencana masih dirasakan secara signifikan, khususnya di Kecamatan Karang Baru.

Berdasarkan data BNBP hingga Senin (15/12) pukul 19.25, diperkirakan 208,2 ribu warga mengungsi, 9.729 rumah rusak, 68 orang meninggal dunia di Aceh Tamiang. Para warga terpaksa mengungsi dan bertahan di posko darurat yang dibangun secara swadaya oleh warga dengan kondisi yang tidak layak huni.



Selain itu, beberapa persoalan paling krusial yang hingga kini belum tertangani optimal adalah kebutuhan makanan sehari-hari dan terbatasnya pasokan listrik di wilayah terdampak.

Wasekjen Partai Perindo Sri Gusni Febriasari yang memantau langsung di lapangan menuturkan, para pengungsi masih bertahan di bangunan darurat dari terpal dan sisa material, tanpa fasilitas dasar yang memadai. Endapan lumpur belum sepenuhnya dibersihkan, sementara akses dan aktivitas warga belum pulih.

Kondisi ini diperparah oleh masih terbatasnya pasokan listrik yang mempengaruhi aktivitas warga terdampak di pos pengungsian.

Merespons kondisi tersebut, Partai Perindo bergerak cepat dengan turun langsung membantu warga terdampak bencana di Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan dilaksanakan pada Senin (12/15) pagi di wilayah Kecamatan Karang Baru.

Aksi kemanusiaan ini dipimpin oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo. Bersama Sri Gusni, hadir di lokasi antara lain Plt. Ketua DPW Partai Perindo Aceh sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera DPP Partai Perindo Effendi Syahputra, Wakil Kepala Unit Pelayanan Masyarakat Ihza Handika, Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Aceh Andi Syafrizal, serta Ketua DPD Partai Perindo Aceh Tamiang Elida Nababan.

Sri Gusni mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah ketersediaan pangan dan tempat pengungsian yang layak. “Pengungsi masih bertahan di posko darurat buatan warga yang kondisinya tidak layak huni. Di lokasi juga belum tersedia dapur umum, sehingga kebutuhan konsumsi sangat terbatas. Karena itu kami membuka dapur umum dan menyiapkan posko pengungsian bagi masyarakat terdampak,” ujarnya di Aceh Tamiang, Minggu (14/12/2025).

Sebagai bentuk tanggap darurat, Partai Perindo mendirikan dapur umum lengkap dengan peralatan masak, perlengkapan dapur, serta bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi selama 14 hari ke depan. Dapur umum ini ditujukan untuk memastikan pengungsi, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan asupan makanan yang layak.

“Kami mendirikan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi bisa terpenuhi secara layak dan berkelanjutan,” jelas Sri Gusni.

Selain dapur umum, Perindo juga mendirikan posko pengungsian yang lebih layak sebagai ruang aman sementara bagi warga terdampak selama masa tanggap darurat. “Posko pengungsian yang lebih layak sangat dibutuhkan agar warga memiliki tempat berlindung yang aman dan manusiawi sambil menunggu kondisi benar-benar pulih,” tambahnya.

Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera DPP Partai Perindo Effendi Syahputra, menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan melalui pemenuhan kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak bencana. “Negara hadir bukan hanya dengan pendataan dan koordinasi, tetapi dengan memastikan listrik menyala, dapur umum berfungsi, dan pengungsi merasa aman. Inilah kebutuhan nyata masyarakat Aceh hari ini,” ujarnya.

Dalam kondisi darurat ini, Partai Perindo menyatakan dukungan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana di berbagai daerah. Dukungan ini disertai harapan agar percepatan kebijakan benar-benar diterjemahkan dalam tindakan konkret di lapangan, khususnya dalam pemulihan infrastruktur dasar bagi para pengungsi.

“Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh. Namun percepatan itu harus benar-benar terasa di lapangan mulai dari pangan, posko layak, hingga pemulihan listrik. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara secara nyata,” tutur Sri Gusni.

Partai Perindo menilai bahwa pemulihan listrik yang cepat akan mempercepat seluruh rantai penanganan bencana, dari logistik hingga pemulihan awal. Oleh karena itu, percepatan di sektor ini tidak boleh ditempatkan sebagai agenda sekunder.

Melalui aksi kemanusiaan ini, Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana, tidak hanya pada fase darurat tetapi juga dalam pemulihan awal, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang menempatkan keselamatan serta martabat warga sebagai prioritas utama.

Binis.com, BANDUNG-- Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melibatkan 40.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat pemasok utama bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Nantinya para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang sudah terverifikasi dan terstandarisasi akan dilibatkan dalam program tersebut. Sehingga nantinya perekonomian akan semakin terpacu.

Kegiatan ini juga dinilai merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Dr Gunalan menjelaskan pihaknya pun menggelar Pelatihan Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier dalam Mendukung Program MBG di Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Gelaran ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam mendukung program MBG yang skalanya semakin masif.

Saat ini, program tersebut telah melibatkan sekitar 17.000 dapur dengan penerima manfaat lebih dari 44 juta orang. Untuk itu, sesuai dengan Perpres Nomor 115 Pasal 38 Ayat 1, penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal menjadi pihak yang diprioritaskan.

Secara nasional, saat ini tercatat sekitar 40.000 UMKM telah terlibat dalam program MBG. Para UMKM tersebut didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan bermerek besar. Komoditas yang dipasok mencakup berbagai olahan yang didorong untuk diambil dari produksi masyarakat langsung.

Contohnya, olahan roti yang dibuat oleh orang tua siswa sekolah, dikelola dengan baik dan dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga memastikan perputaran uang kembali kepada masyarakat.

Dalam skema pendanaan, dijelaskan bahwa dana dialirkan oleh pihak pengelola kepada rekening yayasan atau mitra (SPPG) secara langsung, di mana sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk pemberdayaan bahan baku. Dari alokasi tersebut, mitra bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengatur menu.

Terkait rantai pasok dan jarak geografis, Direktorat menyatakan bahwa tidak ada batasan jarak yang ketat. Bahkan mitra didorong untuk membangun kerja sama antar daerah, terutama jika terdapat kelangkaan bahan baku di satu wilayah.

Adapun mengenai kualitas produk (Quality Control) dan sertifikasi, hal ini ditegaskan sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lintas sektor. Perpres Nomor 115 mengatur tata kelola MBG yang bersifat lintas sektor, melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, hingga perguruan tinggi dan petani, menggunakan konsep pentahelix.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan pangan bergizi di tengah risiko dan dampak bencana.

Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, memicu kelangkaan, hingga mendorong kenaikan harga.

“Bencana tidak hanya soal korban dan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap rantai pasok pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara,” tegasnya.

Melalui sinergi Program MBG yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, SPPG telah berfungsi ganda sebagai dapur umum saat bencana, sekaligus menjadi simpul distribusi pangan bergizi berbasis bahan lokal.

Saat ini, lebih dari 3.000 SPPG, khususnya di Jawa Barat, terus diperkuat agar mampu menyerap produk pangan lokal, menjaga stabilitas pasok, serta membangun ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

"Upaya ini diharapkan menjadi bantalan nasional dalam menghadapi risiko krisis pangan akibat bencana dan dinamika global," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan energi berupa 983 tabung liquefied petroleum gas (LPG) untuk mendukung operasional dapur umum dan posko pengungsian korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut disalurkan ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan bencana.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bantuan LPG tersebut difokuskan untuk memastikan kegiatan memasak di dapur umum pengungsian dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Hingga kini, total 983 tabung LPG telah kami salurkan, yang terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya," kata Roberth dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

"Harapan kami, dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan pengungsi,” ujar Roberth.

Roberth menjelaskan, dari total bantuan tersebut, sebanyak 739 tabung Bright Gas 12 kilogram disalurkan dalam beberapa hari terakhir untuk mendukung operasional dapur umum di Provinsi Aceh.

Penyaluran difokuskan ke sejumlah kabupaten terdampak banjir, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, sebanyak 244 tabung elpiji lainnya telah lebih dahulu didistribusikan ke berbagai titik dapur umum di wilayah terdampak banjir di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Di Sumatera Barat, bantuan disalurkan ke wilayah Padang, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Adapun di Sumatera Utara, distribusi mencakup Tapanuli Tengah dan Kota Medan, serta sebagian wilayah di Aceh.

Menurut Roberth, penyaluran bantuan energi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan pasokan energi tetap terjaga di tengah situasi darurat bencana, khususnya untuk kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian.

“Dukungan ini adalah wujud komitmen Pertamina Patra Niaga untuk hadir di tengah masyarakat," ucap Roberth.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar penyaluran energi, baik BBM maupun LPG, tepat sasaran dan membantu mempercepat pemulihan pascabencana,” imbuhnya.

Penyaluran bantuan LPG ini dilakukan seiring dengan upaya pemantauan distribusi energi di wilayah terdampak banjir, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di dapur umum dan posko pengungsian, tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina melaui Pertamina Patra Niaga terus bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk mendukung percepatan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan total 983 tabung LPG untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur umum dan posko pengungsian di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan Bright Gas untuk memastikan pasokan LPG di Dapur Umum untuk memasak di pengungsian tetap aman.

"Kami terus memantau kondisi di lapangan. Hingga kini, total 983 tabung LPG telah kami salurkan, yang terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Harapan kami, dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan pengungsi," ujar Roberth.

Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa harir terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, 244 tabung lainnya telah tersebar sebelumnya di berbagai titik dapur umum yang mencakup wilayah Sumatera Barat (Padang, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar), Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Medan), hingga sebagian wilayah Aceh.

"Dukungan ini adalah wujud komitmen Pertamina Patra Niaga untuk hadir di tengah masyarakat. Kami terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar penyaluran energi, baik BBM maupun LPG, tepat sasaran dan membantu mempercepat pemulihan pascabencana," tutup Roberth.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kejuruan Muda Bukit Rata yang berlokasi di Aceh Tamiang, Aceh, pada Sabtu (13/12/2025). Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor.

Kehadiran Zulhas untuk meninjau SPPG yang beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.

Menko Pangan hadir ke SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang sekaligus memberikan semangat bagi para petugas dapur SPPG yang tetap beroperasi ditengah suasana bencana.

Kedatangan Zulhas juga mendapat apresiasi dari petugas dapur SPPG yang sedang bertugas memasak di dapur.

"Alhamdulillah bisa didatangi Pak Zul saya senang bisa dikunjungi dapurnya. Kami sudah tidak punya rumah lagi tapi masih tetap semangat bekerja di dapur," ujar Armiana, petugas masak SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang.

TAPANULI UTARA - Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta membangun dapur umum untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Dapur umum itu sangat penting karena fasilitas dapur umum di lokasi terdampak masih sangat minim.

"Kami menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah bencana yang menimpa warga di Tapanuli Tengah. Dari pemantauan langsung di lapangan, situasinya masih sangat memprihatinkan,” kata Kepala Baguna PDIP DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth di Desa Simarpinggan, Tapteng, Kamis (11/12/2025).

Dia menuturkan, banyak warga kehilangan tempat tinggal, akses jalan terputus, dan kebutuhan dasar belum terpenuhi optimal.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya memutuskan mendirikan posko dapur umum di titik terdampak yang dinilai paling membutuhkan. Posko ini berlokasi di SD Simarpinggan, Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang, wilayah yang masih cukup terisolasi pascabencana.

"Desa ini sulit dijangkau. Karena itu, kami menetapkan lokasi posko di sini agar dapur umum dapat melayani dua desa yang terdampak," ujar Kenneth.

Selama peninjauan, salah satu keluhan utama warga adalah kurangnya dapur umum. Menindaklanjuti masukan tersebut, ia mengerahkan tim Baguna PDIP DKI Jakarta untuk segera membuka dapur umum yang menyediakan makanan siap saji mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam.

Ia menyebutkan, dapur umum ini juga menyediakan snack, susu, teh, dan kopi yang bisa diakses masyarakat selama 24 jam.

Selain itu, lanjut dia, bantuan khusus untuk bayi dan anak sekolah turut disalurkan. Perlengkapan kerja seperti sekop dan cangkul juga diserahkan kepada warga untuk membantu membersihkan rumah dari lumpur. Tak hanya itu, fasilitas cek kesehatan gratis disediakan bagi korban bencana yang membutuhkan.

"Kami juga membawa obat-obatan. Jika nanti ada warga yang sakit dan memerlukan penanganan lebih lanjut, kami siap berkoordinasi dengan pihak Bupati," urai anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Dia mengaku tergerak untuk turun langsung melihat kondisi daerah kelahirannya. Ia menilai Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana longsor di Sumut.

"Kami sangat terbantu dengan dukungan masyarakat dusun ini. Mereka menyambut kami dengan baik dan ikut membantu berbagai kebutuhan di dapur umum ini," ujarnya.

Politisi PDIP ini mengaku ingat dengan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kader partai untuk terus memperkuat gerak kemanusiaan melalui Baguna PDIP. Dengan kesulitan yang dialami rakyat saat ini, maka seluruh komitmen kerakyatan harus terus dilakukan dengan turun ke bawah.

"Pesan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri, seluruh kader harus membantu rakyat dengan seluruh pikiran dan tenaga. Dan juga hindari sikap lupa pada rakyat saat sudah menjabat anggota Dewan atau Kepala Daerah,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat Tapanuli Tengah untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan. Menurutnya, kondisi longsor tidak dapat diprediksi. Sehingga kewaspadaan adalah langkah terbaik sambil menunggu kepastian keamanan dari pemerintah.