Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa sore, melemah 56 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.907 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.851 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah disebabkan ketidakpastian pembicaraan perdamaian antara Iran dengan AS.

“Ketidakpastian mengenai apakah kedua pihak akan bertemu menyoroti kerapuhan kesepakatan 17 Juni untuk menghentikan pertempuran yang telah mengganggu aliran minyak global melalui Selat Hormuz,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pasar tengah mengamati hasil potensi pembicaraan AS-Iran di Qatar di tengah serangan rudal akhir pekan dari kedua belah pihak, sehingga gencatan senjata tak berlanjut. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan takkan ada pertemuan negosiasi di tingkat manapun dengan pihak Amerika dalam beberapa hari mendatang.

Sentimen lain berasal dari keyakinan yang semakin besar bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga setidaknya sekali tahun ini. Hal ini terjadi setelah bank sentral menunjukkan sikap hawkish selama pertemuan Juni seiring beberapa pembuat kebijakan terlihat menyerukan kenaikan suku bunga.

Perhatian sekarang beralih ke laporan pasar tenaga kerja AS bulan Juni, dengan rilis Nonfarm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pada Kamis (2/7).

“Para analis memperkirakan ekonomi AS akan menambah 114 ribu lapangan kerja, sementara tingkat pengangguran diperkirakan tetap tidak berubah di 4,3 persen, data yang dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap jalur kebijakan The Fed.

Melihat sentimen dalam negeri, pasar disebut menunggu data neraca perdagangan di bulan Mei. Surplus perdagangan yang menyusut dinilai akan memberikan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan/current account deficit (CAD) pada tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai April hanya 5,64 miliar dolar AS. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode Januari-April 2025 yang masih berada di atas 10 miliar dolar AS.

“Kondisi tersebut berpotensi memperlemah ketahanan eksternal dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi oleh masuknya aliran modal asing,” ujar Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp17.899 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.856 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai model integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi menjadi solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

"Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu saat meninjau peternakan dengan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).

Menurut Hanif, sistem pengembangbiakan sapi yang dilakukan secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan.

Selain biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami dinilai lebih efektif karena seluruh hormon yang dibutuhkan untuk kebuntingan tersedia secara alami.

"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif.

Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti yang semula hanya sekitar 300 ekor kini telah berkembang menjadi hampir 1.500 ekor. Populasi tersebut dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.

Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, potensi integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan sangat besar. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk program SISKA.

"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor, sementara kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Apabila konsep integrasi sawit-sapi dapat diperluas secara nasional, maka ketahanan pangan hewani Indonesia dinilai dapat semakin kuat.

Secara nasional, kata Hanif Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan 13 hingga 15 hektare lahan, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.

"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.

Selain mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga dinilai memberikan manfaat bagi sektor perkebunan.

Kehadiran sapi disebut mampu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, Hanif mengatakan sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir, di mana sapi hanya berada di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.

Pemerintah, lanjut Hanif, akan membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan, guna menyusun regulasi dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kondisi defisit APBN 2026 di bawah 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar.

“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan kepercayaan pasar saat ini sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan ekonomi.

Dia menilai investor cenderung lebih berhati-hati sehingga pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sebab, BI-Rate mengalami kenaikan menjadi 5,75 persen, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, dan suku bunga global relatif masih tinggi.

Situasi tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika persepsi risiko meningkat, biaya pembiayaan pemerintah berpotensi ikut naik.

Dalam kondisi itu, disiplin fiskal disebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Target defisit APBN sebesar 2,68 persen PDB dinilai masih menjadi modal positif karena berada di bawah batas maksimal 3 persen.

“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” imbuhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, lanjut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan utang baru.

Penguatan kepercayaan pasar perlu dilakukan melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

Langkah tersebut menjadi penting karena beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Dengan beban bunga yang besar, kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Rentang defisit itu ditopang oleh pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Menkeu menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengolahan sumber daya alam yang lebih baik.

Optimalisasi pendapatan diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya itu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Pemerintah juga bakal meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat berhasil dicapai dengan tetap menjaga kesehatan anggaran negara.Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026, Menkeu memaparkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan I-2026 tumbuh impresif sebesar 5,61% (year-on-year).

"Pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal . Tapi karena kita di bawah pimpinan Bapak Presiden bisa memastikan seluruh belanja fiskal dijalankan dengan efisien dan efektif, sehingga dengan uang yang sama pertumbuhan ekonomi kita akan lebih cepat," jelasnyadi Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Angka ekonomi di kuartal pertama tahun 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN sekaligus di kelompok G20.Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang



Menkeu juga memberikan jaminan kepada para pelaku pasar dan investor terkait arah kebijakan keuangan Indonesia, dimana penataan fiskal dilakukan secara rigid, matang, dan penuh perhitungan. Ia juga menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan negara.

Ia menegaskan, capaian ekonomi Indonesia yang tetap tangguh ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Di sisi lain, stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi nasional di level 3,08 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Perekonomian kita hingga Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali dan kebijakan fiskal yang responsif, jadi fiskalnya betul-betul terjaga," kata Menkeu.

Hingga akhir Mei 2026, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan untuk menjalankan peran ganda, baik sebagai shock absorber dari gejolak luar maupun sebagai motor penggerak ekonomi. Menkeu menekankan bahwa pendapatan negara tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap ekspansif demi melindungi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman.

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonom yang di luar itu, bukan diluar negeri ya, yang ditiktok segala macam itu dikali aja kan. Ya sudah kalau saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapatnya 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menkeu juga menjelaskan, jika angka defisit APBN selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8% terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Kabar baik lainnya tercermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.

Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B



Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6% dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy). Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1% yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7% yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9% yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun. Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.

“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1%, yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Bea Cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, PNBP juga sama 19,19 persen. Anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? PNBP negatif 33,2 persen. Jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.

Melihat akselerasi ini, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.

“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4% yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5% dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3% dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0% dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. Transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.

Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.

“Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. Kalau besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. Kita beresin sekalian disitu, kalau pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.

ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketika surplus perdagangan turun dari miliaran dolar menjadi hanya puluhan juta dolar dalam satu bulan, tentu pasar akan mulai mempertanyakan arah transaksi berjalan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyoroti potensi pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal II 2026 seiring menyempitnya surplus neraca perdagangan akibat lonjakan impor migas dan tingginya harga energi global.

Sebagai informasi, surplus neraca perdagangan pada April 2026 tercatat sebesar 89,1 juta dolar AS, menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang surplus 3,32 miliar dolar AS.

“Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif terbantu oleh surplus perdagangan komoditas yang besar. Namun ketika harga energi naik dan impor migas meningkat, maka bantalan tersebut mulai menipis. Jika tren ini berlanjut, kita berpotensi melihat pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun ini,” kata Fakhrul dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Adapun ekspor tumbuh kuat menjadi 25,30 miliar dolar AS atau meningkat 21,98 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di sisi lain, impor melonjak menjadi 25,21 miliar dolar AS atau meningkat 22,49 persen secara tahunan.

Fakhrul mengingatkan bahwa perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.

Ia menyoroti kenaikan impor migas yang signifikan atau meningkat lebih dari 80 persen secara tahunan mencapai 4,60 miliar dolar AS pada April 2026.

“Lonjakan ini terutama berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah yang meningkat tajam akibat kenaikan kebutuhan energi dan dampak perang di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia,” kata dia.

Defisit sektor migas Indonesia pada April 2026 mencapai 3,44 miliar dolar AS. Sementara surplus nonmigas yang sebesar 3,53 miliar dolar AS hampir seluruhnya habis digunakan untuk menutup kebutuhan impor energi. Akibatnya, surplus perdagangan nasional hanya tersisa sekitar 89 juta dolar AS.

Kondisi tersebut, menurut Fakhrul, perlu menjadi perhatian karena perdagangan barang merupakan fondasi utama bagi transaksi berjalan Indonesia.

Menurutnya, risiko tersebut semakin relevan karena pada saat yang sama tekanan inflasi energi juga mulai terlihat di dalam negeri.

Data inflasi Mei 2026 menunjukkan kelompok transportasi masih mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, terutama pada bensin, solar, tarif angkutan udara, dan pelumas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perang belum sepenuhnya selesai dan masih merambat ke perekonomian domestik.

Di sisi lain, Fakhrul mengapresiasi kinerja ekspor Indonesia yang masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, dengan ekspor nonmigas mencapai 24,15 miliar dolar AS pada April 2026 atau tumbuh 23,36 persen secara tahunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasar keuangan biasanya lebih sensitif terhadap perubahan pada neraca pembayaran dibandingkan sekadar pertumbuhan ekspor.

Menurut Fakhrul, investor kini mencermati kemampuan Indonesia dalam menghasilkan surplus devisa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternal.

“Ketika surplus perdagangan turun dari miliaran dolar menjadi hanya puluhan juta dolar dalam satu bulan, tentu pasar akan mulai mempertanyakan arah transaksi berjalan ke depan,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fakhrul mendorong perbaikan bauran kebijakan makroekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya ditopang oleh kebijakan moneter. Lebih lanjut, perbaikan struktur neraca pembayaran dinilai menjadi prioritas.

“Dalam konteks ini, kurva imbal hasil yang lebih kredibel dan kebijakan fiskal yang selaras akan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor,” kata dia.

Ia juga mengingatkan kebutuhan pendanaan dari pasar keuangan yang akan meningkat apabila pelebaran defisit transaksi berjalan benar-benar terjadi pada kuartal II 2026. Dengan demikian, kredibilitas kebijakan menjadi faktor yang semakin menentukan.

“Sekarang kita sedang memasuki fase yang berbeda dibandingkan dua tahun terakhir. Dulu kita menikmati bantuan dari harga komoditas yang tinggi. Sekarang kita menghadapi kombinasi antara harga energi yang meningkat, perang yang berkepanjangan, dan kebutuhan impor yang naik. Karena itu, pengelolaan neraca pembayaran dan stabilitas rupiah harus menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan," tutup Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini pembiayaan terjaga dan terukur

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp305,5 triliun per 30 April 2026, setara 36,7 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

“Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar Rp305,5 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir April sebesar Rp298,5 triliun. Nilai ini setara 43,3 persen terhadap target APBN Rp689,1 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan kinerja pembiayaan anggaran terjaga sesuai dengan desain APBN (on-track) dan mendukung pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel.

Pembiayaan APBN 2026 secara keseluruhan pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

Sebagai catatan, defisit APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

Pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, atau setara 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah sebelumnya mengalami defisit, dengan nilai sebesar Rp28 triliun. Surplus keseimbangan primer menandakan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Purbaya menyatakan kinerja defisit serta keseimbangan primer per April 2026 mengalami perbaikan bila dibandingkan kinerja hingga Maret.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 berada di angka Rp164,4 triliun. Angka defisit APBN terbaru setara dengan 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Kendati demikian, lanjut Purbaya, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka defisit ini tercatat lebih melebar dari April 2025 yang kala itu hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB.

Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026



“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu Purbaya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau berhasil tumbuh 13,3% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di sisi lain, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, atau melonjak kencang sebesar 34,3% yoy.

Purbaya menilai, lonjakan belanja ini membuktikan bahwa pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman. “Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” tegas Purbaya.

Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya disokong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mengantongi Rp746,9 triliun atau naik 13,7% yoy. Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni tercatat melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1% yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.

Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8%. Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6% dengan nilai Rp171,3 triliun.

“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ungkap Purbaya.

Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Menkeu menegaskan, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.

Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1% yoy. Sementara itu untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” jelas Purbaya.

Dengan demikian, menurut Purbaya porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10%. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90% murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.