Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, mengatakan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp379,4 triliun. Nilai ini setara 55,1 persen terhadap target APBN Rp689,2 triliun.

“Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun,” ujar Purbaya.

Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini pembiayaan terjaga dan terukur

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp305,5 triliun per 30 April 2026, setara 36,7 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

“Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar Rp305,5 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir April sebesar Rp298,5 triliun. Nilai ini setara 43,3 persen terhadap target APBN Rp689,1 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan kinerja pembiayaan anggaran terjaga sesuai dengan desain APBN (on-track) dan mendukung pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel.

Pembiayaan APBN 2026 secara keseluruhan pun dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.

Sebagai catatan, defisit APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

Pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, atau setara 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Adapun keseimbangan primer berbalik surplus setelah sebelumnya mengalami defisit, dengan nilai sebesar Rp28 triliun. Surplus keseimbangan primer menandakan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Purbaya menyatakan kinerja defisit serta keseimbangan primer per April 2026 mengalami perbaikan bila dibandingkan kinerja hingga Maret.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 15,3 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin.

Juda menyebut realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target APBN.

Sementara itu, realisasi pembiayaan nonutang pada Januari 2026 mencapai Rp22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun per 31 Januari 2026.

"Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," ujar Juda.

Wamenkeu memastikan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif.

Strategi itu pun juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.

"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya," tutur dia.

Sebagai catatan, APBN mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.

APBN per Januari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen (year-on-year/yoy), dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun.

Kemenkeu menyebutkan realisasi ini mencerminkan posisi fiskal yang terkelola dengan hati-hati.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan penuh bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI memakai skema burden sharing.

Oleh karena itu, dia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

"Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar," ujar Purbaya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.

"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.

Sinkronisasi Fiskal-Moneter

Kendati menjamin independensi, Purbaya juga meyakini bahwa mandat BI tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Otoritas moneter, sambungnya, juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang memungkinkan sektor swasta tumbuh optimal, sekaligus mencegah perekonomian mengalami panas berlebih.

"Ini yang selalu ditakuti bank sentral, ekonomi kita tumbuh terlalu cepat dan menciptakan overheating economy. Namun, dengan koordinasi yang baik, saya pikir kita bisa menciptakan tingkat pertumbuhan yang optimal," jelasnya.

Bendahara negara ini menilai bahwa bentuk koordinasi ini murni dalam kerangka pemahaman tanggung jawab masing-masing institusi demi kesejahteraan masyarakat, bukan intervensi kebijakan.

"Pemerintah atau menteri keuangan bahkan tidak akan mencoba mempengaruhi kebijakan moneter, tetapi koordinasi yang baik adalah kita berdua memahami tanggung jawab kita," ucap Purbaya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2025 lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.

Angka tersebut setara dengan 102,8 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun. Penarikan dana yang melampaui angka defisit riil (Rp695,1 triliun) ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

"Pembiayaan APBN total realisasi 31 Desember Rp744 triliun," kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Jumlah pembiayaan yang ditarik lebih besar dari kebutuhan untuk menutup defisit anggaran yang sebesar 2,92 persen dari PDB, pemerintah mencatatkan SiLPA senilai Rp48,9 triliun.

Angka cadangan kas ini terpantau lebih tinggi dibandingkan posisi SiLPA pada akhir 2024 yang sebesar Rp45,7 triliun.

Kelebihan pembiayaan ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (buffer) untuk menjaga likuiditas pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di awal tahun anggaran 2026.

Secara komposisi, sumber pembiayaan APBN 2025 didominasi oleh penarikan utang baru, namun realisasinya masih terkendali di bawah pagu anggaran yakni Pembiayaan Utang dengan realisasi sebesar Rp736,3 triliun, atau mencapai 94,9 persen dari target pagu sebesar Rp775,9 triliun.

Sementara itu, Pembiayaan Non-Utang tercatat sebesar Rp7,7 triliun. Hasil ini tergolong sangat tinggi karena dalam asumsi awal APBN, sektor non-utang diproyeksikan menjadi pengurang (minus) sebesar Rp159,7 triliun.

Meskipun defisit melebar ke angka Rp695,1 triliun, melewati target awal UU APBN yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB, pemerintah menegaskan bahwa strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan tanpa terkendala masalah likuiditas kas negara.

(Febrina Ratna Iskana)

Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9 persen dari target APBN

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menarik pembiayaan utang senilai Rp736,3 triliun sepanjang tahun 2025, atau 94,9 persen dari target APBN 2025.

“Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.

Meski begitu, Kemenkeu menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko.

Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp7,7 triliun atau minus 4,9 persen dari target APBN.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp744 triliun atau 120,7 persen dari target Rp616,2 triliun. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas.

Thomas menambahkan pemerintah juga mengambil langkah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada perbankan sebagai strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

Total injeksi dana pemerintah pada tahun lalu mencapai Rp276 triliun, yang dikeluarkan sebesar Rp200 triliun pada 12 September dan Rp76 triliun pada 12 November.

Meski pemerintah baru menarik kembali Rp75 triliun dari penempatan dana itu, Wamenkeu menyatakan strategi ini telah bekerja efektif dalam menurunkan "cost of fund" perbankan, yang kemudian menurunkan suku bunga.

Likuiditas pasar juga dikatakan meningkat, yang mendorong aktivitas pasar keuangan dan berdampak pada efisiensi pembiayaan perekonomian.

“Ini kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan untuk menumbuhkan kredit, yang selanjutnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Sebagai catatan, APBN 2025 mencetak defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal, yakni 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kemungkinan pelebaran defisit APBN 2025 diperkirakan terjadi setelah jatuhnya penerimaan pajak sehingga shortfall semakin menganga.

Berdasarkan outlook laporan semester I APBN 2025, defisit diperkirakan melebar dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp616,9 triliun atau 2,53% terhadap PDB, menjadi Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB.

Sementara itu, penerimaan pajak juga diperkirakan di bawah target UU APBN yakni hanya Rp2.076,9 triliun atau 94,8% dari target UU sebesar Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, sampai dengan 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,4 triliun. Artinya, otoritas fiskal masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp442 triliun untuk mengamankan target pajak berdasarkan outlook Rp2.076,9 triliun.

Akibatnya, pembiayaan atau utang menjadi bantalan fiskal. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp573,5 triliun atau 86,6% dari outlook Rp662 triliun.

Kekhawatiran pelebaran defisit ini turut disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, ketika penerimaan pajak khususnya tidak bisa mencapai target.

Menurut Deni, apabila pemerintah pada Desember 2025 lalu tak bisa meraih setidaknya Rp340 triliun penerimaan negara maka defisit bisa melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Walaupun pada kenyataannya itu hampir mustahil karena rata-rata [penerimaan negara sepanjang 2025 setiap bulannya] Rp214 triliun, jadi diperkirakan yang ditakutkan adalah defisit melebihi angka 3% atau maksimal seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi Juli [2025] dia mencapai 2,78%. Itu artinya utang kita akan meningkat," terangnya pada Media Briefing: 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik', Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, lanjut Deni, pada 2026 dan seterusnya akan ada utang pemerintah yang jatuh tempo yang mencapai kisaran Rp700 triliun sampai dengan Rp800 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan karena faktor eksternal juga sedang tidak baik-baik saja.

Deni menyebut banyak negara, termasuk Jepang dan China, membutuhkan pembiayaan yang besar untuk mendanai fiskal mereka. Sebab, kedua negara itu belum lama ini juga menggelontorkan deretan stimulus untuk perekonomian mereka.

Di sisi lain, dia mencatat biaya bunga SBN pemerintah 10 tahun pun merupakan yang tertinggi setidaknya di kawasan Asia seperti India, Filipina, Malaysia dan Thailand.

"Kenapa? Karena risiko atau premi risiko kita sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," ujarnya.

TIDAK MELAMPAUI 3%

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa shortfall pajak terjadi. Akan tetapi, dia belum mengungkap berapa pelebaran defisit APBN dari outlook pertengahan 2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak.

"Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kemungkinan pelebaran defisit APBN 2025 diperkirakan terjadi setelah jatuhnya penerimaan pajak sehingga shortfall semakin menganga.

Berdasarkan outlook laporan semester I APBN 2025, defisit diperkirakan melebar dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp616,9 triliun atau 2,53% terhadap PDB, menjadi Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB.

Sementara itu, penerimaan pajak juga diperkirakan di bawah target UU APBN yakni hanya Rp2.076,9 triliun atau 94,8% dari target UU sebesar Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, sampai dengan 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,4 triliun. Artinya, otoritas fiskal masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp442 triliun untuk mengamankan target pajak berdasarkan outlook Rp2.076,9 triliun.

Akibatnya, pembiayaan atau utang menjadi bantalan fiskal. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp573,5 triliun atau 86,6% dari outlook Rp662 triliun.

Kekhawatiran pelebaran defisit ini turut disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, ketika penerimaan pajak khususnya tidak bisa mencapai target.

Menurut Deni, apabila pemerintah pada Desember 2025 lalu tak bisa meraih setidaknya Rp340 triliun penerimaan negara maka defisit bisa melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Walaupun pada kenyataannya itu hampir mustahil karena rata-rata [penerimaan negara sepanjang 2025 setiap bulannya] Rp214 triliun, jadi diperkirakan yang ditakutkan adalah defisit melebihi angka 3% atau maksimal seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi Juli [2025] dia mencapai 2,78%. Itu artinya utang kita akan meningkat," terangnya pada Media Briefing: 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik', Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, lanjut Deni, pada 2026 dan seterusnya akan ada utang pemerintah yang jatuh tempo yang mencapai kisaran Rp700 triliun sampai dengan Rp800 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan karena faktor eksternal juga sedang tidak baik-baik saja.

Deni menyebut banyak negara, termasuk Jepang dan China, membutuhkan pembiayaan yang besar untuk mendanai fiskal mereka. Sebab, kedua negara itu belum lama ini juga menggelontorkan deretan stimulus untuk perekonomian mereka.

Di sisi lain, dia mencatat biaya bunga SBN pemerintah 10 tahun pun merupakan yang tertinggi setidaknya di kawasan Asia seperti India, Filipina, Malaysia dan Thailand.

"Kenapa? Karena risiko atau premi risiko kita sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," ujarnya.

TIDAK MELAMPAUI 3%

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa shortfall pajak terjadi. Akan tetapi, dia belum mengungkap berapa pelebaran defisit APBN dari outlook pertengahan 2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak.

"Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelebaran defisit fiskal pada 2026 dinilai berpotensi menekan ruang penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Kepala Divisi Riset Ekonomi sekaligus Chief Economist PEFINDO Suhindarto menyebut defisit APBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 638 triliun hingga Rp 700 triliun. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penerbitan SBN dalam jumlah besar, terutama di tengah tingginya utang jatuh tempo.

“Kalau akhirnya defisit melebar, ini sebenarnya bisa menjadi sinyal kuat bagi penerbitan SBN di tahun 2026,” kata Suhindarto dalam Taklimat Media PEFINDO yang digelar secara daring, dikutip Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, besarnya defisit yang dikombinasikan dengan surat utang jatuh tempo sekitar Rp 836 triliun berpotensi mendorong penerbitan SBN secara bruto hingga Rp 1.585 triliun pada 2026.

“Dengan defisit yang meningkat dan surat utang pemerintah yang jatuh tempo cukup besar, penerbitan SBN secara bruto bisa mencapai sekitar Rp 1.585 triliun,” ujarnya.

Menurut Suhindarto, kondisi tersebut berisiko membuat pergerakan yield menjadi lebih kaku, meski arah kebijakan moneter masih cenderung longgar. Pasokan SBN yang besar dinilai dapat menahan penurunan imbal hasil di pasar.

“Kalau penerbitan surat utang pemerintah tinggi karena suplai meningkat, ini bisa membuat yield cenderung kaku untuk turun, meskipun suku bunga acuan masih berpotensi diturunkan,” katanya.

PEFINDO memproyeksikan yield SBN tenor 10 tahun pada 2026 berada di kisaran 5,6 hingga 6,2 persen, lebih rendah dibanding asumsi pemerintah dalam APBN yang berada di level 6,9 persen.

“Kalau kami di PEFINDO, rentang yield 10 tahun berada di antara 5,6 sampai 6,2 persen, dengan titik tengah sekitar 5,9 persen,” ujar Suhindarto.

Meski demikian, ia menilai daya tarik SBN Indonesia masih terjaga di mata investor. Hal itu ditopang oleh peringkat kredit yang stabil serta rasio utang pemerintah yang relatif terkendali.

“Peringkat sovereign Indonesia masih stabil di level BBB, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di kisaran 40 persen,” ucapnya.

Di tengah tekanan defisit dan tingginya penerbitan SBN, Suhindarto menekankan peran permintaan domestik tetap krusial sebagai penyangga pasar. Investor domestik dinilai mampu menjaga stabilitas pasar obligasi nasional, meski arus dana asing masih berfluktuasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) semakin terlibat dalam pembiayaan anggaran pemerintah usai terjadi lonjakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga 16 Desember 2025, BI telah membeli SBN sebesar Rp327,45 triliun. Angka tersebut meningkat 13% dari realisasi pembelian SBN bulan lalu atau per 18 November 2025 sebesar Rp289,91 triliun.

"Ini [pembelian SBN] bagian kami untuk ekspansi likuiditas," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman Rapat Dewan Gubernur Desember 2025 secara daring, Rabu (17/12/2025).

Perry memaparkan bahwa dari total Rp327,45 triliun itu, porsi terbesar berasal dari program debt switching dengan pemerintah yang mencapai Rp241,99 triliun. Angka itu jauh melampaui porsi pembelian SBN di pasar sekunder.

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Sebagai catatan, pada akhir tahun lalu, Bank Indonesia dan pemerintah menyepakati pelunasan utang hasil burden sharing era pandemi Covid-19 yang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun akan melalui debt switching demi menjaga kesehatan profil utang pemerintah.

Saat itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menuturkan bahwa mekanisme debt switch merupakan transaksi pasar sekunder, sehingga akan mengurangi target penerbitan SBN di pasar primer pada 2025.

“Tujuan debt switch salah satunya untuk menjaga keseimbangan portofolio SBN dan meningkatkan likuiditas di pasar,” ujarnya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, terkait dengan jenis SBN dan tenor akan disesuaikan dengan kebutuhan Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter untuk menjaga rupiah.

Bukan hal baru, debt switch merupakan transaksi di pasar sekunder yang lazim dan reguler dilakukan pada pasar keuangan global maupun domestik.

Dalam rangka pengelolaan portofolio, Suminto menyebutkan pemerintah secara reguler melakukan transaksi debt switch di pasar sekunder, dilakukan dengan investor SBN di pasar global dan domestik, melalui mekanisme penawaran umum maupun secara bilateral.

Dalam hal pelunasan utang burden sharing, Bank Indonesia pun memerlukan SBN untuk pelaksanaan operasi moneter serta sebagai underlying untuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI).

Bisnis,com, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengusulkan pemerintah daerah wajib menyampaikan tata kelola anggaran secara berkala.

Seperti diketahui, sampai akhir September 2025, data Bank Indonesia menunjukkan jumlah idle money atau anggaran daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun. Kondisi ini menurut Fitra, mencerminkan paradoks dalam tata kelola keuangan daerah.

Pada awal Oktober, sebanyak 18 kepala daerah memprotes Menteri Keuangan atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, di sisi lain, hingga akhir September, anggaran daerah justru banyak mengendap di bank. Fenomena ini bukan hal baru, karena hampir terjadi setiap tahun.

Fitra menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan uang daerah ini mengendap di bank yakni sebagian pemerintah daerah sengaja menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) karena pada Januari – Februari tahun berikutnya kas daerah biasanya kosong, sementara pencairan TKD baru dilakukan paling cepat pada Maret.

Alasannya lainnya, perencanaan proyek yang menurut Fitra buruk, membuat proses lelang dan pelaksanaan proyek dilakukan di triwulan IV, sehingga dana masih menumpuk pada triwulan III. Akibatnya, banyak proyek dilaksanakan secara tergesa-gesa agar anggaran terserap tanpa memperhatikan kualitas. Idle money juga sering terjadi akibat kegagalan lelang.

Fitra juga melihat adanya motif untuk memperoleh keuntungan pribadi dari selisih pokok dan bunga bank. Praktik klasik ini masih sering dilakukan oleh sebagian kepala daerah dengan memanfaatkan tawaran keuntungan pribadi dari pihak perbankan.

Alasan lainnya adalah lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa membuat pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam proses pengadaan karena khawatir akan temuan dari lembaga pemeriksa internal (APIP) maupun eksternal (BPK). Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah juga menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran,” tulis Fitra dikutip dari rilis, Sabtu (25/10/2025).

Menurut lembaga itu, besarnya idle money di daerah berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan dasar dan infrastruktur justru tertahan di bank, sehingga banyak layanan publik terlambat, berkualitas rendah, atau bahkan tidak terlaksana akibat kegagalan lelang.

Fitra pun melihat anggaran publik memiliki fungsi alokasi dan distribusi yang seharusnya mendorong efek berantai (trickle-down effect) bagi perekonomian daerah. Melalui belanja pemerintah daerah, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi tumbuh, dan sirkulasi ekonomi menguat. Dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan demikian, idle money yang mencapai Rp234 triliun bukan hanya mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,2–5,3 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, FITRA mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan konferensi pers bulanan untuk melaporkan tata kelola anggarannya.

Laporan tersebut mencakup tingkat serapan, capaian program, dan berbagai tantangan yang dihadapi, sebagaimana praktik yang dilakukan pemerintah pusat melalui Konferensi Pers APBN KiTA setiap bulan, mengingat permasalahan idle money bukan hal baru dan terjadi setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina dan pengawas pemerintah daerah perlu membuat aturan teknis yang jelas mengenai realisasi belanja serta melakukan monitoring berkala agar anggaran dikelola secara optimal dan akuntabel.

“Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempublikasikan seluruh dokumen anggarannya, termasuk dokumen realisasi anggaran tahun berjalan maupun laporan yang telah diaudit, melalui situs resmi masing-masing. Langkah ini penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan publik. Kewajiban keterbukaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Fitra.

Kami melakukan secara terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita 'on track'

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan penarikan utang sebesar Rp501,5 triliun per 30 September 2025, setara 68,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp775,9 triliun.

“Kami terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kami melakukan secara sangat terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.

Suahasil menjelaskan sumber pembiayaan utang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dalam bentuk valuta asing (valas) dan rupiah.

Pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) dalam bentuk valas yang ditujukan bagi investor internasional. SBN valas yang diterbitkan bersifat dual currency dengan nilai sebesar 1,85 miliar dolar AS dan 600 juta euro.

Tingkat imbal hasil yang diperoleh cukup kompetitif, dengan minat permintaan mencapai lebih dari 9,4 miliar dolar AS dan 1,2 miliar euro.

Selain di pasar global, pemerintah juga terus menjaga stabilitas pasar SBN domestik. Imbal hasil SBN rupiah menunjukkan tren penurunan, dari 6,98 persen pada awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.

“Penurunan yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita,” ujar Suasahil.

Bila dibandingkan dengan US Treasury 10 tahun, selisih imbal hasil (spread) juga menyempit dari 240-260 basis poin (bps) pada awal tahun menjadi sekitar 206 bps.

Tren ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang meningkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Di samping pembiayaan utang, pemerintah juga melaksanakan pembiayaan non-utang, yang utamanya berbentuk pembiayaan investasi.

Beberapa program utama di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dengan realisasi Rp24,7 triliun untuk 190 ribu unit rumah bersubsidi; pembiayaan pendidikan Rp26,7 triliun untuk LPDP dan Sekolah Unggul Garuda; serta pembiayaan untuk Perum Bulog Rp22 triliun.

Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang, maka total pembiayaan anggaran pemerintah per 30 September 2025 adalah sebesar Rp458 triliun, setara 69,2 persen dari proyeksi Rp662 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025