Pemerintah memusnahkan 5,7 ton udang asal Indonesia yang terkontaminasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) setelah temuan otoritas Amerika Serikat (AS) atas produk tersebut.

Pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut pengujian Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) terhadap dua kontainer udang yang dinyatakan suspect.

Dari total 3.250 kotak karton udang yang diperiksa, Bapeten menemukan 494 kotak terkontaminasi Cs-137 pada permukaan bagian luar kemasan.

Hasil uji basah menunjukkan kadar Cs-137 pada udang sebesar 10,8 Bq per kg, jauh di bawah batas tingkat klirens 100 Bq per kg yang masih dapat dilepas ke lingkungan.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani menjelaskan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Bapeten dengan melakukan pemusnahan terhadap seluruh produk yang terkontaminasi.

"Sebagai tindaklanjut rekomendasi dari Barantin dan Bapeten tentang pemusnahan udang terkontaminasi Cesium-137 maka terhadap 494 kotak karton udang yang terkontaminasi dilakukan pemusnahan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/11).

Ia menambahkan arahan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta proses pemusnahan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Udang-udang tersebut dimusnahkan menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800-900 derajat celcius, yang dilengkapi dengan sistem Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan pengendalian emisi berjalan aman.

Abu hasil pembakaran kemudian dikelola melalui proses makro enkapsulasi dengan metode solidifikasi menggunakan beton di dalam kotak high density polyethylene (HDPE), sebelum ditempatkan di landfill Kelas 1 yang dioperasikan oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

Pemusnahan disupervisi langsung oleh unsur Bapeten, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Barantin, dan KLH, termasuk Deputi Keselamatan Nuklir Haendra Subekti dan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri.

Rasio Ridho juga melaporkan perkembangan mitigasi kontaminasi Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang. Menurutnya, proses dekontaminasi menunjukkan progres signifikan.

"Fasilitas pabrik-pabrik yang terkontaminasi Cesium 137 telah selesai didekontaminasi dan sudah beroperasi kembali," tuturnya.

Beberapa titik zona merah, yakni lokasi A, C1, D, H, dan I, telah dinyatakan aman oleh Bapeten dan BRIN. Sementara lokasi lain, seperti B, E, F, dan F1, sedang memasuki tahap penyemenan beton K-350.

Pada titik F2, stripping tengah difinalisasi sebagai persiapan cementing. Untuk lokasi C, yang berada di belakang pabrik PT VP, tengah dilakukan persiapan containment dan telah dipagari sebagai langkah pengamanan.

Secara keseluruhan, sebanyak 975 ton material terkontaminasi telah dipindahkan ke fasilitas penyimpanan sementara (interim storage) di lokasi PT Peter Metal Technology (PMT). Pemerintah menargetkan seluruh proses dekontaminasi selesai pada akhir November ini.

Selain Cikande, penanganan Cs-137 juga dilakukan di Lampung Selatan. Yudi Pramono dari Bapeten menyebut lokasi yang terdeteksi paparan radioaktif di area pemakaman penengahan telah dilakukan penyemenan. Paparan di lokasi tersebut kini turun hingga di bawah 0,5 μSv per jam, dan pemantauan akan terus dilakukan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya melaporkan temuan paparan Cs-137 pada 22 perusahaan dari sektor peleburan logam, pengelolaan limbah B3, hingga industri makanan.

Dari hasil pemetaan, pemerintah menemukan adanya paparan Cs-137 pada berbagai jenis industri. Terdapat 15 industri peleburan logam dengan tingkat paparan mulai dari 0,18 hingga 700 mikrosievert per jam.

Selain itu, tiga industri pengelolaan limbah B3 juga terdeteksi memiliki paparan antara 0,24 sampai 0,4 mikrosievert per jam. Temuan kontaminasi turut muncul pada tiga industri makanan, dengan laju dosis lebih tinggi, yakni antara 1,6 hingga 152 mikrosievert per jam.

Pemerintah juga mengidentifikasi enam lokasi timbunan scrap yang terpapar Cs-137 dengan tingkat paparan yang bervariasi, mulai dari 11 sampai 10 ribu mikrosievert per jam.

Sebanyak 1.561 pekerja dari kawasan industri tersebut telah menjalani tes kesehatan.

Kasus ini menjadi perhatian internasional setelah Belanda mendeteksi paparan Cs-137 pada kotak sepatu kets asal Indonesia, disusul temuan US Customs and Border Protection dan US FDA pada produk udang beku produksi PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Investigasi Bapeten dan BRIN menunjukkan kontaminasi berasal dari tungku peleburan baja milik PT PMT, yang diduga tercampur limbah peralatan medis mengandung Cs-137.

Kemenperin memastikan seluruh peleburan logam yang memakai scrap wajib memasang Radiation Portal Monitoring (RPM) dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan seluruh pabrik di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang terdampak radioaktif Cesium-137 rampung didekontaminasi pada pekan ini.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani mengatakan dari 22 industri yang terdeteksi, terdapat 20 di antaranya sudah dinyatakan bersih. Setelah seluruh industri dinyatakan bebas kontaminasi, kegiatan produksi dapat kembali berjalan dengan pengawasan ketat.

“Masih ada dua pabrik lagi yang sedang dalam proses dekontaminasi dan ditargetkan selesai pekan ini. Kami pastikan tidak ada risiko paparan bagi pekerja maupun masyarakat sekitar,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (23/10/2025).

Adapun dari total 12 titik utama yang terdeteksi terkontaminasi, lima titik sudah dinyatakan bersih. Proses pembersihan di titik lainnya dilakukan oleh Tim Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika) TNI AD dan Tim Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir (KBRN) Gegana Brimob.

“Kami terus mempercepat penyelesaian di semua lokasi agar masyarakat dan pelaku industri bisa kembali beraktivitas normal,” katanya.

Dia menjelaskan langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan publik dan menekan dampak sosial-ekonomi akibat insiden paparan radioaktif.

Pemerintah telah mengangkut lebih dari 325 ton material terkontaminasi radioaktif Cesium-137 dari kawasan industri Cikande. Pemindahan material dilakukan untuk mempercepat proses dekontaminasi dan memastikan tidak ada sumber paparan tersisa. Pemindahan material ini juga menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan lingkungan setelah kejadian kontaminasi radioaktif yang ditemukan pada September lalu.

“Hingga saat ini, material yang sudah berhasil dipindahkan mencapai 325,7 ton atau sekitar 205,2 meter kubik. Semua material dibawa ke interim storage PT PMT untuk penyimpanan sementara yang aman,” ucapnya.

Dia menegaskan seluruh proses dilakukan dengan pengawasan ketat tim teknis dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan prosedur standar internasional.

"Kami memastikan seluruh tahapan sesuai prinsip kehati-hatian demi keselamatan masyarakat dan petugas,” tuturnya.

Rasio menambahkan warga di sekitar lokasi penyimpanan sementara tidak terdampak langsung, karena area penyimpanan berada di zona aman.

“Kami tetap memantau kondisi lingkungan sekitar secara berkala,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Radiasi di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memaparkan dua jalur utama penyebaran kontaminasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137), yakni melalui udara (airborne) dan limbah slag logam hasil peleburan.

Temuan ini menjadi dasar perluasan area dekontaminasi dan relokasi sementara warga terdampak.

“Jalur pertama adalah udara akibat aktivitas industri di sekitar kawasan ini. Jalur kedua melalui slag, yakni limbah hasil peleburan logam yang digunakan untuk reklamasi,” kata Dirbinjihandak dan Nubika Pusziad TNI AD Kolonel Czi Yudil Hendro di Serang, Senin.

Menurutnya, limbah slag berbentuk seperti kerikil itu diduga digunakan untuk mengurug lahan di beberapa titik di Desa Sukatani dan sekitarnya.

“Dari hasil identifikasi di lapangan, dua faktor inilah penyebab utama perpindahan kontaminasi Cs-137. Ada indikasi partikel halus terbawa angin dan mengendap di permukaan tanah,” ujarnya.

Tim Nubika bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah memetakan zona paparan untuk mencegah aktivitas masyarakat di area berisiko tinggi.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani mengatakan hasil survei lapangan menunjukkan paparan radiasi tidak hanya di udara, tetapi juga di lapisan tanah permukaan.

“Kita baru mendeteksi kontaminasi di lapisan atas. Untuk memastikan kondisi bawah, perlu dilakukan pengeboran [coring] dan pembersihan lapisan [stripping],” ujarnya.

Ia menegaskan, prosedur stripping baru dilakukan setelah wilayah sekitar benar-benar aman bagi petugas dan warga.

“Kami tidak bisa mengambil risiko. Proses dekontaminasi harus mengikuti protokol keselamatan radiasi yang ketat,” kata Rasio menegaskan.

Rasio juga mengungkapkan, sumber material slag yang diduga terkontaminasi masih dalam penyelidikan oleh aparat penegak hukum. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi praktik penggunaan slag tanpa pengawasan, agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan industri di kawasan Cikande tetap diperbolehkan berjalan dengan pengawasan ketat dari Bapeten dan KLH.

“Fokus kami menjaga keseimbangan antara keselamatan masyarakat dan keberlanjutan industri,” katanya.

Upaya mitigasi dilakukan secara terpadu oleh KLH, Bapeten, BRIN, BNPB, TNI AD, dan Polri.

“Langkah-langkah ini bukan hanya untuk menuntaskan paparan radiasi Cs-137, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Rasio

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan seluruh perusahaan di kawasan industri yang terdampak kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten wajib menanggung biaya dekontaminasi sesuai prinsip polluters pay principle atau pencemar membayar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Irjen Pol Rizal Irawan menyatakan bahwa tanggung jawab itu bersifat mutlak dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Prinsipnya polluters pay principle. Siapa yang melakukan pencemaran atau polusi, dia yang bertanggung jawab. Ada strict liability di situ, tanggung jawab mutlak yang diatur dalam undang-undang,” katanya di Serang, Jumat (17/10/2025), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan pembiayaan dekontaminasi bukan merupakan sumbangan atau tanggung jawab negara. Perusahaan yang berada di area terkontaminasi juga telah diperintahkan melakukan dekontaminasi secara mandiri.

“Mereka diperintahkan untuk melakukan dekontaminasi masing-masing dan biayanya mereka yang bayar sendiri. Jadi, tidak ada ke kita, silakan mereka mandiri. Polusi di kawasan industri adalah tanggung jawab industri. Prinsipnya sederhana, siapa yang mencemari, dia yang membersihkan,” katanya.

Rizal menjelaskan meskipun pelaksanaan di lapangan melibatkan tim teknis, seperti Gegana, Nubika TNI, Bapeten, dan BRIN, pembiayaan seluruh bahan dan peralatan tetap menjadi kewajiban pihak industri.

“Mereka menyediakan sendiri perlengkapannya, karena itu menggunakan bahan khusus yang tidak murah. Itu bukan tanggung jawab negara,” katanya.

Ia membedakan tanggung jawab antara pihak industri dan warga terdampak. “Kalau masyarakat, itu tanggung jawab negara. Tetapi, kalau di area pabrik, perusahaan lah yang wajib menanggung sesuai prinsip polluters pay,” tegasnya.

Rizal menegaskan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan indikasi kuat bahwa sumber kontaminasi berasal dari PT PMT.

“Pabrik-pabrik lain bukan penyebab, beda dengan PMT. Di PMT kami menemukan sumbernya di tungku proses dan area bahan baku. Ada indikasi kuat penyebab kontaminasi berasal dari sana,” ujarnya.

Sementara itu, perusahaan lain seperti PT Jongka Indonesia disebut sebagai korban dari penyebaran kontaminasi. “Kalau PT Jongka ini termasuk korban,” ujar Rizal.

Terkait dugaan bahan baku impor sebagai sumber kontaminasi, ia menyebut bahwa data sementara menunjukkan bahan logam berasal dari dalam negeri karena PMT tidak melakukan impor. Selain itu, Polri melalui Bareskrim masih menelusuri asal bahan logam yang terkontaminasi.

Selain penanganan teknis di area industri, KLH bersama BRIN juga memetakan zona merah dan zona kuning di sekitar wilayah terdampak.

Rizal menegaskan pemerintah akan terus memastikan proses dekontaminasi berjalan sesuai prosedur hukum lingkungan dan tidak membebani keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, termasuk di area industri dan pabrik yang teridentifikasi, dapat selesai pada Desember 2025.

“Tugas kita bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun pondasi regulasi yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam apel kesiapsiagaan penanganan radiasi di Cikande, Banten, pada Senin (13/10/2025), dikutip dari siaran pers.

Penanganan radiasi diawali dengan tindakan dekontaminasi pada sepuluh titik utama yang terdeteksi, dengan target penyelesaian bertahap dalam waktu satu bulan. Proses tersebut dilakukan sambil memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali.

Secara paralel, penegakan hukum terus berjalan untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137 yang tidak semestinya berada di lingkungan.

Dari sisi hukum, Hanif mengatakan pemerintah mendukung langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dua kemungkinan sumber kontaminasi, yaitu dari importasi scrap besi dan baja serta dari potensi kebocoran limbah penggunaan Cs-137 di sektor komersial.

Penyelidikan dilakukan dengan dukungan penuh dari BRIN dan BAPETEN agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Selain langkah teknis di lapangan, pemerintah juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebijakan dan regulasi nasional. Pengawasan terhadap potensi bahaya radiasi dari sumber radionuklida akan diperketat melalui revisi berbagai kebijakan terkait.

“Pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh pihak terkait mampu memastikan sistem pengawasan dan fasilitas keamanan berjalan maksimal,” kata Hanif.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan mendukung operasional Interim Storage darurat di PT Peter Metal Technology (PMT) yang diharapkan mulai beroperasi pada 2026.

Sementara itu, penanganan kesehatan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial.

Pada hari yang sama, Hanif juga memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya kesehatan akibat paparan radiasi Cs-137. Dia turut menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan keselamatan jangka panjang.

“Partisipasi publik sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanganan kontaminasi Cs-137. Hanya dengan kerja sama seluruh elemen, kita bisa mengembalikan Indonesia yang aman, bersih, dan sehat dari bahaya radiasi radionuklida,” katanya.