SURABAYA - Sebanyak 13 orang diamankan polisi dan digelandang lantaran diduga terlibat kerusuhan dalam demontrasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2026) malam. Mereka diduga sebagai provokator kericuhan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan gedung tersebut.

Dalam demontrasi tersebut, 12 orang laki-laki dan satu orang lainnya adalah perempuan. Para perusuh tersebut digelandang ke area pusat komando personel pengamanan di area halaman gedung Grahadi.

Setelah didata dan digeledah, mereka diangkut ke truk polisi untuk dibawa ke MapolrestabesSsurabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya mengamankan belasan terduga pelaku perusuh pada Jumat malam.

Mereka diamankan setelah anak buahnya melakukan blokade membentuk barikade pasukan untuk mendorong mundur sisa massa demontran yang masih bertahan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan.

"Masih dihitung ya, tapi sementara ini mungkin ada sekitar belasanlah,” kata Luthfie kepada awak media di depan Alun-alun Surabaya.

Sebelumnya, massa demontran menyampaikan orasi sejak sore. Namun situasi berubah menjadi mencekam ketika ada orasi yang mengajak peserta demontrasi untuk bergerak maju.

Salah satu demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah provinsi jawa timur, namun tidak terealisasi dan hingga terjadi kericuhan.

LA PAZ - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengatakan dia akan memangkas gajinya dan gaji para menteri kabinet sebesar 50 persen. Ini sebagai upaya untuk mengakhiri protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.

Namun pengumuman Presiden Paz tidak dihiraukan, karena para pengunjuk rasa menolak untuk mengakhiri blokade mereka di La Paz dan kembali bentrok dengan polisi. Massa demonstran tetap menuntut Paz lengser.

Meskipun bentrokan mereda, tidak ada tanda-tanda bahwa massa demonstran siap untuk membersihkan jalanan, di mana demonstrasi kemungkinan akan berlanjut pekan ini.

Para pengunjuk rasa telah memblokir jalan menuju La Paz selama hampir sebulan, menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Presiden Paz, pemimpin sayap kanan tengah yang didukung Amerika Serikat (AS), telah melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah pecah hanya enam bulan setelah masa kepresidenannya.

Pada hari Senin, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva—sekutu tradisional mantan presiden sosialis Bolivia, Evo Morales— berbicara dengan Paz melalui telepon dan, menurut pernyataan dari kantor presiden Brasil, "mengulangi solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Bolivia."

Lula, salah satu pemimpin sayap kiri paling terkenal di Amerika Latin, menyerukan agar para pengunjuk rasa dan pemerintah memprioritaskan dialog sebagai cara untuk mengatasi perbedaan, sambil menyetujui untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

AS dan Argentina juga telah menawarkan bantuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Demonstrasi telah menjadi radikal sejak serikat pekerja mulai memprotes pada awal Mei untuk kenaikan gaji, pasokan bahan bakar yang stabil, dan pengelolaan ekonomi yang lebih baik.

Berbicara di kota Sucre di tenggara negara tersebut, Presiden Paz mengatakan, "Saya telah memutuskan sebagai bagian dari upaya dan komitmen kepada negara, untuk memotong gaji sebesar 50 persen."

Gaji bulanannya saat ini ditetapkan sekitar 24.000 bolivianos (USD3.500), salah satu yang terendah di antara pemimpin Amerika Latin mana pun tetapi sekitar delapan kali lipat dari rata-rata warga Bolivia, menurut statistik tahun 2024 dari Organisasi Buruh Internasional.

Terlepas dari keputusan Paz memangkas gaji tersebut, pada hari Senin polisi kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa setelah ribuan penambang, petani, pekerja pabrik, dan kelompok lain berbaris melalui kota untuk ketiga kalinya dalam seminggu.

"Apa yang kita inginkan? Agar dia mengundurkan diri! Kapan? Sekarang!" teriak para demonstran saat mereka berbaris menuruni gunung menuju pusat La Paz dari kota tetangga El Alto yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat, seperti dikutip AFP, Selasa (26/5/2026).

Kerusuhan dimulai ketika para demonstran mencoba menerobos barisan polisi di dekat gedung parlemen. Polisi merespons dengan gas air mata.

Upaya Paz sebelumnya untuk menjangkau masyarakat—termasuk pemecatannya terhadap menteri tenaga kerja yang tidak populer dan janji untuk memberikan serikat pekerja dan kelompok masyarakat adat lebih banyak suara dalam pembuatan kebijakan—gagal meredakan protes.

Pada hari Sabtu, polisi yang mencoba membersihkan "koridor kemanusiaan" melalui penghalang jalan menuju La Paz bentrok selama berjam-jam dengan para demonstran yang bersenjata batu dan tongkat.

Pada hari Senin, Paz, seorang ekonom terlatih dari keluarga politik, kembali menyerukan dialog dengan organisasi yang mewakili para demonstran sambil mengecam para demonstran yang menggunakan kekerasan.

Pemilu yang dimenangkannya tahun lalu menandai berakhirnya dua dekade sosialisme yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2000-an oleh Morales, pemimpin pribumi pertama Bolivia.

Sejak berkuasa, Paz yang berusia 58 tahun telah berupaya mengatasi akar penyebab krisis ekonomi—kekurangan mata uang yang disebabkan oleh subsidi bahan bakar yang besar—tetapi gagal menstabilkan pasokan bahan bakar atau mengakhiri inflasi yang melonjak.

Morales—yang melakukan upaya kembali yang gagal tahun lalu meskipun dicari polisi atas tuduhan perdagangan anak di bawah umur—pada hari Minggu menyerukan agar Paz mengadakan pemilu baru dalam waktu 90 hari.

JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis admin akun Instagram @bekasi_menggugat, Wawan Hermawan dengan hukuman pidana tujuh bulan penjara. Wawan dinilai terbukti memanipulasi konten di media sosial terkait demo akhir Agustus 2025 lalu.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan," kata Hakim Ketua membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Hukuman yang diterima Wawan itu akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Wawan.

Adapun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa meminta Wawan dihukum selama satu tahun penjara.

Sebelumnya, Wawan Hermawan didakwa memanipulasi konten di media sosial berupa ajakan anarkis saat demo akhir Agustus 2025 lalu. Jaksa menjelaskan, manipulasi itu dilakukan Wawan dengan menggunakan akun Instagram miliknya bernama @bekasi_menggugat.

"Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik," kata Jaksa Triyanti Merlyn di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Jaksa menyebutkan, akun @bekasi_menggugat telah dikuasai Wawan sejak 27 Maret 2025 dengan jumlah pengikut sebanyak 826 akun. Jaksa mengatakan, Wawan mengunggah postingan berupa ajakan mengikuti aksi unjuk rasa pada Agustus lalu di akun tersebut.

"Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025, terdakwa melalui akun media sosial instagram dengan username @bekasi_menggugat menyebarkan beberapa informasi elektronik berupa gambar pada postingan feed maupun story, yang pada pokoknya mengajak masyarakat luas untuk melakukan aksi unjuk rasa," ucap jaksa.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2025 itu, akun @bekasi_menggugat ditandai oleh salah satu akun bernama @kepolu1397. Jaksa mengatakan Wawan secara sadar melakukan repost terhadap postingan yang ditandai tersebut dengan mengubah narasinya.

Adapun narasi dalam konten yang diunggah Wawan berjudul 'Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Segera Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia'. Jaksa mengatakan, unggahan itu tidak sesuai narasi aslinya yakni tidak ada ajakan agar pelajar dan BEM ikut melakukan unjuk rasa.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan tindak pidana penghasutan menimbulkan kericuhan demo Agustus 2025.

Delpedro mengaku tetap menghargai kerja keras jaksa. "Kami menghargai kerja keras jaksa meskipun buruk," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Dia menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu yang disinggung Pedro yakni ada saksi anak dan pihak pendemo yang mengaku tidak terhasut atas konten yang diunggahnya.

"Kejaksaan tadi tidak menggambarkan cerminan dari proses persidangan yang ada dan mengaburkan fakta utama persidangan dan mengaburkan tujuan utama dari pengungkapan kerusuhan Agustus lalu," katanya.

Meski demikian, Delpedro tak gentar tuntutan jaksa. Selanjutnya, dia berharap peran hakim muncul untuk menghadirkan keadilan.

"Tentu tuntutan 2 tahun tidak membuat kami gentar dan tidak membuat kami takut. Ini justru kembali menjadi ujian bagi hakim nanti, ujian bagi publik, dan juga ujian bagi hukum kita bagaimana mampu mengoreksi kesalahan pikir dari Kejaksaan. Di situlah peran hakim yang kita tunggu," ujarnya.

Sebelumnya, JPU menuntut 4 terdakwa terkait kasus penghasutan berujung kericuhan demo Agustus 2025 dihukum 2 tahun penjara. Agenda pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Empat terdakwa yakni Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru), Muzzafar Salim (Staf Lokataru Foundation), Syahdan Husein (Admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (Mahasiswa Universitas Riau).

Jaksa menilai mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 4 terdakwa kasus penghasutan berujung kericuhan demo Agustus 2025 dihukum 2 tahun penjara. Agenda pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Empat terdakwa yakni Delpedro Marhaen (Direktur Eksekutif Lokataru), Muzzafar Salim (Staf Lokataru Foundation), Syahdan Husein (Admin Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (Mahasiswa Universitas Riau).

Jaksa menilai mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Delpedro Marhaen, Terdakwa II Muzaffar Salim, Terdakwa III Syahdan Husein, dan Terdakwa IV Khariq Anhar dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan," ujar JPU, Jumat (27/2/2026).

Adapun perbuatan yang dinilai jaksa terkait penghasutan itu yakni mengunggah 19 konten di media sosial. Belasan konten itu diunggah pada akun media sosial Blok Politik Pelajar, Lokataru Foundation, Gejayan Memanggil, dan Aliansi Mahasiswa Menggugat.

Masing-masing terdakwa merupakan pengelola dari akun tersebut. Belasan konten itu diunggah berdasarkan persetujuan para terdakwa.

Intinya, jaksa menilai belasan konten yang disetujui untuk diunggah para terdakwa berisi penghasutan yang memantik masyarakat termasuk anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

"Penghasutan ini mengeskalasi kerusuhan sehingga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, terdapat aparat pengamanan yang terluka, serta menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat," ungkapnya.

JAKARTA - Aksi anarkis sekelompok pemuda di depan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikecam sejumlah kalangan. Pasalnya, tindakan tersebut dinilai merugikan masyarakat.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, tindakan itu dilakukan sekelompok orang tak dikenal.

"Kita mendukung kebebasan berpendapat tapi mengecam segala tindakan dan perbuatan yang anarkis karena pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan,” katanya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini melihat tindakan brutal yang terjadi di depan Polda Yogyakarta itu bukan sikap seorang mahasiswa. Karena mahasiswa itu dikenal kritis dan intelektual.

"Kita mengajak masyarakat untuk tertib setiap kali menyampaikan pendapat dan menghindari demo anarkis. Karena itu pelanggaran hukum," Kata Edi Hasibuan yang pernah menjabat Sekretaris BEM ini.

Lihat video: DEMO RICUH DI JOGJA! Mahasiswa Kecam Kekerasan Oknum Polisi Hingga Bentrok



Seperti diketahui, sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan Polda DIY pada Selasa, 24 Februari 2026. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan wujud solidaritas terhadap korban kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di berbagai daerah.

Sekitar pukul 18.00 WIB, aksi unjuk rasa yang semula berjalan kondusif tiba-tiba berubah menjadi kericuhan. Massa merusak dan merobohkan pagar pembatas di sisi timur Mapolda DIY. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan vandalisme.

YOGYAKARTA - Mahasiswa diminta menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, terutama di bulan suci Ramadan. Tindakan anarkis justru mencederai nilai demokrasi dan merusak citra gerakanmahasiswa.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Etikanet Wahyu Irawan menyusul insiden penyerangan oleh sekelompok massa pemuda dan mahasiswa terhadap Kantor Polda DIY pada Selasa (24/2/2026) malam.

"Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar penyampaian pendapat tidak keluar dari koridor hukum", katanya, Rabu (25/2/2026).

Sebagai mantan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Islam Djakarta (UID), Wahyu prihatin aksi anarkis terjadi di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momentum pengendalian diri.

“Mahasiswa memiliki hak konstitusional menyampaikan aspirasi, tetapi kekerasan dan perusakan fasilitas publik jelas bertentangan dengan hukum dan prinsip demokrasi,” katanya.

Menurut Wahyu, dari sisi hukum, tindakan kekerasan bisa dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 212–214 KUHP terkait perlawanan terhadap aparat yang menjalankan tugas. Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum melarang aksi yang berujung perusakan dan kekerasan. "Adik-adik mahasiswa ini penting menaati aturan tersebut demi kelancaran demokrasi,” tuturnya.

Lihat video: Wamenkum Jelaskan KUHP Baru: Aksi Demonstrasi Tak Lagi Wajib Izin



Wahyu juga menekankan nilai-nilai keislaman di bulan suci Ramadan, termasuk sabar, dan akhlak mulia. "Jika kita merujuk ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa bertujuan menumbuhkan ketakwaan dan hadits bahwa seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.” jelasnya.

Wahyu juga ingatkan kepada kelompok mahasiswa yang tengah marak adanya ajakan aksi di berbagai platform media sosial menjelang demonstrasi di Jakarta pada 27–28 Februari 2026, yang menurut informasi melibatkan konsolidasi sejumlah mahasiswa kampus di Jakarta.

"Informasi medsos bisa jadi alarm bagi aparat keamanan, ada beberapa kelompok diketahui mulai merapatkan barisan sejak Senin malam, 23 Febaruari 2026, termasuk pertemuan di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Kita belajar dari kejadian aksi rusuh dan penyerangan Polda DIY semalam (24/2) jangan sampai peristiwa yang merusak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Wahyu juga mengingatkan agar aparat keamanan siapkan mitigasi aksi anarkis, dan mahasiswa menjunjung tinggi hukum serta demokrasi. “Aspirasi harus disampaikan damai dan bermartabat, bukan melalui kekerasan,” ujarnya.

JAKARTA - Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada 21 terdakwa terkait peristiwa kericuhan pada aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Sidang pembacaan putusan digelar dengan Ketua Majelis Hakim, Saptono dan anggota Dwi Elyarahma Sulistiyowati dan Ida Satriani, pada Kamis (29/1/2026). Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

"Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan atau di muka umum, dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," ujar ketua Majelis Hakim Saptono, Kamis (29/1/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan," tambah Saptono.

Hakim juga memutuskan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap seluruh terdakwa. Ini artinya meskipun telah divonis tujuh bulan penjara, para terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut.

"Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu satu tahun. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan," tambah Saptono.

Sebagai informasi, sebanyak 21 terdakwa ini tergabung dalam 25 orang yang didakwa atas kerusuhan pada demo Agustus 2025. Sidang pembacaan dakwaan sebelumnya digelar bersamaan pada Kamis (20/11/2025) silam.

Adapun pada Kamis (29/1) hari ini, putusan terhadap empat terdakwa yakni Arpan Ramdani, Muhammad Adriyan, Neo Soa Rezeki, Muhammad Azril sudah dibacakan lebih dulu.

21 Terdakwa Kasus Kericuhan Agustus 2025:

1. Eka Julia Syah

2. M Taufik Efendi

3. Deden Hanafi

4. Fahriyansah

5. Afri Koes Aryanto

6. Muhammad Tegar Prasetya

7. Robi Bagus Triyatmojo

8. Fajar Adi Setiawan

9. Riezal Masyudha

10. Ruby Akmal Azizi

11. Hafif Russel Fadila

12. Andre Eka Prasetio

13. Wildan Ilham Agustian

14. Rizky Althoriq Tambunan alias Kewer

15. Imanu Bahari Solehat alias Ari

16. Muhammad Rasya Nur Falah

17. Naufal Fajar Pratama

18. Ananda Aziz Nur Rizqi

19. Muhammad Nagieb Abdilah

20. Alfan Alfiza Hadzami

21. Salman Alfaris

JAKARTA - Dua terdakwa perusak fasilitas umum (fasum) dan penyerangan aparat dalam demo ricuh pada Agustus 2025 lalu, Arpan Ramadani dan Muhammad Adriyan dijatuhi vonis pidana pengawasan. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun tidak perlu menjalankan pemidanaannya.

Sidang pembacaan putusan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Saptono, Kamis (29/1/2026). Hakim menilai keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arpan Ramdani dan Terdakwa II Muhammad Adriyan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama masing-masing 10 bulan," ujar Saptono, Kamis (29/1/2026).

Meski divonis 10 bulan penjara, majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan baru pada Pasal 54, Pasal 76 dan Pasal 75 KUHP. Pada intinya, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan dengan syarat para terdakwa baru pertama kali dihukum dan ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun.

Saptono menjelaskan konsekuensi pidana pengawasan ialah para terdakwa tidak perlu menjalani masa pemidanaan yang dijatuhkan. Meski demikian, para terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lain selama masa pidana pengawasan satu tahun.

"Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," sambungnya.

Setelah membaca putusan ini, hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Merespons putusan ini, terdakwa Arpan Ramdani menerima putusan, sementara terdakwa Adriyan menyatakan pikir-pikir. Jaksa penuntut umum juga menyatakan pikir-pikir.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Khariq Anhar selaku mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat. Eksepsi tersebut atas perkara nomor: 757/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.

"Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Khariq Anhar tersebut diterima," kata Juru Bicara PN Jakarta Pusat Sunoto mengutip putusan perkara yang dimaksud, Jumat (23/1/2026).

Dengan hal tersebut, surat dakwaan batal demi hukum dan hakim meminta Khariq dibebaskan dari tahanan. "Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika putusan ini diucapkan," ujarnya.

Diketahui, putusan tersebut dibacakan pada Jumat 23 Januari 2026 yang dipimpin Arlen Veronica selaku ketua dan M Arief Adikusumo serta Abdullatip selaku anggota.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan dakwaan pertama, kedua dan ketiga penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan diksi "Aplikasi Canva atau Aplikasi Lainnya" sebagai syarat bagaimana suatu tindak pidana dilakukan.

Hakim menuturkan, usai membaca dan meneliti uraian surat dakwaan yang mana Penuntut Umum menguraikan bahwa Terdakwa "dengan menggunakan Aplikasi Canva atau aplikasi lainnya" mengubah pernyataan pada media digital, hal ini tentunya ketika Penuntut Umum memilih untuk menguraikan cara perbuatan dilakukan (modus operandi), maka uraian tersebut harus memenuhi syarat kejelasan dan kepastian.

Hakim melanjutkan, frasa "Aplikasi Canva atau aplikasi lainnya" dapat diartikan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, setelah Majelis mencermati bahwa frasa kalimat "Aplikasi Canva atau aplikasi lainnya" mengandung ketidakpastian yang fundamental, di mana Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis cloud dengan fitur dan jejak digital yang berbeda dengan aplikasi lain seperti Adobe Photoshop, Microsoft Paint, Microsoft Word, aplikasi screenshot-editing bawaan smartphone, atau ratusan aplikasi editing lainnya.

Frasa kata "atau aplikasi lainnya" bersifat terlalu luas dan tidak terbatas sehingga dapat mencakup ribuan aplikasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar atau teks dan jenis aplikasi yang digunakan memiliki implikasi teknis dan yuridis yang berbeda karena berkaitan dengan digital forensik dan pembuktian elektronik, menentukan metadata yang perlu diperiksa, mempengaruhi analisis keaslian file, menentukan keahlian saksi ahli yang diperlukan, dan mempengaruhi strategi pembelaan Terdakwa.

Dalam perkara teknologi informasi, spesifikasi teknis bukanlah sekadar detail prosedural melainkan substansi dari perbuatan itu sendiri. "Menimbang bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 50 KUHAP menegaskan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, namun hak ini hanya dapat dilaksanakan secara efektif," ucapnya.

JAKARTA - Influencer Ramond Dony Adam (Dj Donny) dan Salim Dower mengungkapkan alasan mereka membela Laras Faizati Khairunnisa, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025. Dj Donny mengungkapkan Laras Faizati hanya menulis di Instagram story.

Dia mengungkapkan, akun Instagram Laras pun bersifat privat. Donny menambahkan, sorotan mayoritas publik saat itu tertuju kepada institusi kepolisian akibat peristiwa tewasnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan dilindas kendaraan Taktis (Rantis) Brimob.

“Jadi kekecewaan dia diungkapkan dalam story dia,” kata Donny dalam podcast To The Point Aja dikutip dari YouTube SindoNews, Selasa (20/1/2026).

Lagipula, kata dia, jumlah followers Laras hanya ribuan. “Beda sama followersnya Salim Dower yang 300.000 lebih, mungkin bisa apa bisa mempengaruhi orang, kalau dia (Laras, red) kan enggak ada. Nah, kenapa saya suarakan? Ya harusnya dibebaskanlah orang-orang seperti dia,” ungkapnya.

Salim Dower menambahkan, lagipula apa yang ditulis Laras di Instagram story merupakan respons atas peristiwa yang menghebohkan saat itu. “Saat itu siapa sih yang enggak kesal sama pemerintah. Kayak kita lagi ngurus administrasi, lambat banget ini, gua bakar juga kayak gitu. Responsif aja, padahal niatnya mah enggak itu,” kata Salim.

“Enggak mungkin juga kan, buktinya enggak kebakar juga kan. Kecuali dengan dia menulis story seperti itu benar-benar kebakaran terjadi. Ah mungkin bisa disalahkan, ini kan enggak,” tambah Donny.

Donny meyakini Laras tidak punya kemampuan atau kekuatan untuk menggalang orang untuk membakar Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP. "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Meski begitu, hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah ini putusan diucapkan," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan jadi tersangka buntut hasutan membakar Gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Hal tersebut diungkap Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji. Ia dinilai telah membuat konten hasutan ketika demo di Mabes Polri.