JAKARTA - Influencer Ramond Dony Adam (Dj Donny) dan Salim Dower mengungkapkan alasan mereka membela Laras Faizati Khairunnisa, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025. Dj Donny mengungkapkan Laras Faizati hanya menulis di Instagram story.

Dia mengungkapkan, akun Instagram Laras pun bersifat privat. Donny menambahkan, sorotan mayoritas publik saat itu tertuju kepada institusi kepolisian akibat peristiwa tewasnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan dilindas kendaraan Taktis (Rantis) Brimob.

“Jadi kekecewaan dia diungkapkan dalam story dia,” kata Donny dalam podcast To The Point Aja dikutip dari YouTube SindoNews, Selasa (20/1/2026).

Lagipula, kata dia, jumlah followers Laras hanya ribuan. “Beda sama followersnya Salim Dower yang 300.000 lebih, mungkin bisa apa bisa mempengaruhi orang, kalau dia (Laras, red) kan enggak ada. Nah, kenapa saya suarakan? Ya harusnya dibebaskanlah orang-orang seperti dia,” ungkapnya.

Salim Dower menambahkan, lagipula apa yang ditulis Laras di Instagram story merupakan respons atas peristiwa yang menghebohkan saat itu. “Saat itu siapa sih yang enggak kesal sama pemerintah. Kayak kita lagi ngurus administrasi, lambat banget ini, gua bakar juga kayak gitu. Responsif aja, padahal niatnya mah enggak itu,” kata Salim.

“Enggak mungkin juga kan, buktinya enggak kebakar juga kan. Kecuali dengan dia menulis story seperti itu benar-benar kebakaran terjadi. Ah mungkin bisa disalahkan, ini kan enggak,” tambah Donny.

Donny meyakini Laras tidak punya kemampuan atau kekuatan untuk menggalang orang untuk membakar Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP. "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Meski begitu, hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah ini putusan diucapkan," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan jadi tersangka buntut hasutan membakar Gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Hal tersebut diungkap Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji. Ia dinilai telah membuat konten hasutan ketika demo di Mabes Polri.

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati , merupakan contoh konkret berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Menurutnya, hukum ditegakkan dengan hati nurani dan berorientasi pada keadilan daripada sekadar kepastian hukum.

"Baru beberapa hari berlaku, KUHP baru dan KUHAP baru sudah menunjukkan manfaat sangat positif bagi para pencari keadilan. Vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati adalah contoh konkret bahwa hukum saat ini ditegakkan dengan hati nurani dan berorientasi pada keadilan daripada sekadar kepastian hukum," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Habiburokhman menyampaikan, Komisi III mengapresiasi hakim karena telah maksimal menjalankan tugasnya. "Kepada Laras Faizati, kami berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar dia bisa memperbaiki cara menyampaikan pendapatnya di kemudian hari."

Selain kasus Laras Faizati, Komisi III pun mencatat setidaknya ada tiga perkara yang menunjukkan aparat penegak hukum menggunakan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sangat menguntungkan para pencari keadilan.

Perkara pertama adalah penggunaan ketentuan vonis pemaafan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada tanggal 8 Januari 2026, Hakim Rangga Lukita Desnanta membuat putusan pemaaafan hakim dengan tidak menjatuhkan pidana kurungan walaupun anak terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan.

Perkara kedua adalah perkara laporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait beberapa ujaran yang dia sampaikan yang dianggap menista beberapa pihak.

"Dalam kasus ini penegak hukum sudah menyatakan akan mengacu pada KUHP baru dan KUHAP baru yang memastikan Panji Pragiwaksono tidak akan dipidana sewenang-wenang," ujar politikus Fraksi Partai Gerindra ini.

Perkara ketiga adalah pengusutan penggelapan dana pada aplikasi Dana Syariah Indonesia (DSI) yang saat ini sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. "Dalam perkara ini Bareskrim akan mengacu pada ketentuan KUHAP baru di mana orientasi penyitaan barang bukti juga mencakup tujuan pemulihan kerugian para korban," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Meski begitu, hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah ini putusan diucapkan," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan jadi tersangka buntut hasutan membakar Gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Hal tersebut diungkap Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji. Ia dinilai telah membuat konten hasutan ketika demo di Mabes Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati Khariunnisa telah bebas bersyarat dalam kasus dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025.

Usia amar putusan dibacakan, Laras tampak menangis dan memeluk anggota keluarga. Laras menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga pihak yang telah mendukung proses hukum dirinya.

"Hari ini, setelah perjuangan yang sangat panjang, kita mendengar putusan dari hakim. Sebenarnya perasaan aku fifty-fifty ya karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah-nya dipulangkan ke rumah," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selasa, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, berkat pihak tersebut, dirinya dapat tegar menghadapi proses hukum. Termasuk berjuang mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,

Dia berharap dengan adanya putusan ini mampu menegakkan keadilan di Indonesia, terutama bagi pemuda maupun perempuan yang sedang mencari keadilan.

"Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Semoga hari ini jadi titik awal kita bisa mengubah Indonesia lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera, dan jadi titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini," tegasnya.

Laras menyoroti bahwa masih ada oknum polisi yang menindas sejumlah pihak, tapi belum diproses secara hukum.

"Lagi-lagi sementara semua oknum kepolisian yang menindas mereka bebas di luar sana," tandasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan Laras menjalani masa percobaan pidana percobaan selama 6 bulan.

Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Meski mendapatkan vonis 6 bulan penjara, hakim memerintahkan agar penahanan tidak dilakukan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selama periode itu, Laras berada dalam pengawasan.

Hakim menekankan bahwa Laras tetap bersalah menyebarkan tulisan yang menghasut untuk melakukan tindak pidana. Hanya saja dirinya tidak membentuk massa untuk melakukan tindakan yang dia sampaikan di media sosial.

JAKARTA - Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus 2025. Namun, Hakim meminta Laras langsung dibebaskan dengan pengawasan tanpa jalani hukuman kurungan.

Laras menangis usai mendengar vonis tersebut. Ia pun berharap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini dapat menjadi titik awal untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia.

“Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Semoga hari ini jadi titik awal kita bisa mengubah Indonesia lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera, dan jadi titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini,” kata Laras di ruang utama PN Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

“Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda,” tambahnya.

Di sisi lain, Laras turut mengucapkan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukum, keluarga, kerabat, hingga warga yang selalu memberikan dukungan moral.

“Hari ini, setelah perjuangan yang sangat panjang, kita mendengar putusan dari hakim. Sebenarnya perasaan aku fifty-fifty ya karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi Alhamdulillah-nya dipulangkan ke rumah. Saya bisa pulang ke rumah,” ujar Laras.

Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan.

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Meski begitu, Hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana.

"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahan segera setelah ini putusan diucapkan," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan Laras Faizati Khariunnisa menjalani masa percobaan pidana percobaan selama 6 bulan penjara dalam perkara dugaan penghasutan demo Agustus 2025.

Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Meski mendapatkan vonis 6 bulan penjara, hakim memerintahkan agar penahanan tidak dilakukan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selama periode itu, Laras berada dalam pengawasan.

"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah keputusan ini diucapkan," jelasnya.

Hakim menekankan bahwa Laras tetap bersalah menyebarkan tulisan yang menghasut untuk melakukan tindak pidana

Hakim mengatakan tujuan pidana menekankan edukasi atau pembinaan dan memberikan kesempatan bagi Laras untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial.

"Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," ucapnya.

Selain itu, Laras tidak melakukan perbuatan mengorganisir massa untuk melakukan perbuatan sesuai yang disiarkan.

"Terdakwa tidak melakukan tindakan lain seperti mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham untuk melakukan perbuatan yang sama," terangnya.

JAKARTA - Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa divonis 6 bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," ujar I Ketut Darpawan.

Meski demikian, Hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahan segera setelah putusan diucapkan," katanya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan tersangka akibat hasutan membakar Gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa ricuh akhir Agustus 2025.

Hal tersebut diungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji. Dia menilai Laras telah membuat konten hasutan ketika demo di Mabes Polri. Dia mengajak membakar markas Korps Bhayangkara.

JAKARTA - Terdakwa penghasutan kerusuhan Agustus 2025 Laras Faizati menghadapi sidang vonis pada Kamis (15/1/2026). Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dari penelusuran di SIPP PN Jakarta Selatan, sidang putusan Laras akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Adapun perkara Laras teregristrasi dengan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.

"Putusan majelis hakim," bunyi agenda sidang dalam SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip, Kamis (15/1/2026).

Sekadar informasi, Laras dituntut hukuman bui selama 1 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU menganggap, Laras telah terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penghasutan dalam demonstrasi berujung kerusuhan di akhir Agustus lalu sebagaimana Pasal 161 ayat 1 KUHP.

JPU menganggap Laras terbukti menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Dugaan tindak pidana itu terjadi pada Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertepatan dengan demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan.

Salah satu konten media sosial Laras yang dinilai menghasut adalah ketika dia mengunggah ulang (repost) video berdurasi 1 menit 32 detik dengan menambahkan kalimat:

Most corrupt most useless most sickening disgusting stupid and morally bankrupt institution EVER. Fuck the police literally yall are just a bunch of dumfucks and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepost hell.

"Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah: lembaga paling korup, paling tidak berguna, paling menjijikkan, paling bodoh dan paling bangkrut secara moral yang pernah ada. Persetan dengan polisi, kalian benar-benar hanya sekelompok orang bodoh dan kuharap kalian semua dan garis keturunan kalian membusuk di neraka terdalam," kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendorong agar tiga orang yang ditahan terkait demo ricuh Agustus 2025 dan aktivis lingkungan bisa dibebaskan.

Tiga orang itu yakni tersangka provokasi dugaan pembakaran Mabes Polri Laras Faizzati, serta dua aktivis lingkungan yakni Adetya Pramandira atau Dera dan Fathul Munif.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan total ada 1.038 yang ditangkap karena kerusuhan demo Agustus 2025. Dari ribuan itu, muncul tiga nama agar bisa dibebaskan.

"Kami tadi bersepakat ya dengan Pak Kapolri ini [Laras] agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah. Kalau enggak, Insyaallah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan," ujar Mahfud, di posko reformasi Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Selanjutnya, Dera dan Munif juga diminta dibebaskan. Menurut Mahfud, penetapan tersangka keduanya dilakukan pada 14 November. Sementara, penangkapan keduanya dilakukan Polda Jawa Tengah pada 27 November.

Mahfud menjelaskan, aktivis lingkungan seharusnya memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam UU Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). UU pada intinya melindungi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata.

"Orang ini adalah aktivis lingkungan sehingga kita minta ketentuan tentang Anti-SLAPP ya. Perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup saksi, pelapor, terlapor dan ahli yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian," pungkas Mahfud.

Sementara itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie juga mendesak agar ada pengurangan terhadap 1.038 orang yang ditahan. Dorongan pembebasan itu berlaku untuk perempuan, anak-anak hingga kelompok difabel.

"Itu kita minta supaya diberi pertimbangan, sehingga kalau pun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya ya itu paling tidak ada penangguhan, ditangguhkan," ujar Jimly.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melepas tiga tersangka berkaitan dengan kerusuhan Agustus 2025 lalu. Tiga orang itu adalah Laras Faizati, Adetya Pramandira (Dera), dan Fathul Munif (Munif).

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD menjelaskan ketiga orang ini bagian dari 1.038 tersangka yang masih ditahan terkait kerusuhan Agustus 2025. Komisi Percepatan Reformasi Polri menyebut memberhentikan perhatian khusus kepada tiga orang ini.

"Saudara, dari 1.038 yang ditangkap karena atau ditahan karena kerusuhan Agustus itu, kami tadi memberi perhatian kepada tiga orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas," ujar Mahfud di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Mahfud menjelaskan, Laras merupakan sosok yang bekerja di Kantor Majelis antarparlemen ASEAN. Ia ditahan lantaran dituduh melakukan provokasi terkait kericuhan demo Agustus 2025.

Menurut Mahfud, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meninjau kembali penetapan tersangka terhadap Laras.

"Oleh sebab itu kami tadi bersepakat ya dengan Pak Kapolri ini agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah, kalau enggak InsyaAllah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan," ujar Mahfud.

Sementara, Dera dan Munif merupakan tersangka yang dituduh melakukan pelanggaran menyangkut Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang juga berkaitan dengan demo Agustus 2025. Mahfud menyebut keduanya merupakan aktivis lingkungan yang semestinya diberikan perlindungan khusus oleh polisi.

Dalam perjalanan kasusnya, kata Mahfud, keduanya juga langsung ditahan pada 27 November 2025. Padahal keduanya tidak mengetahui telah ditetapkan tersangka pada 14 November 2025.

"Orang ini adalah aktivis lingkungan sehingga kita minta ketentuan tentang anti-SLAPP, perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup saksi, pelapor, terlapor dan ahli yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup itu dibeli perlindungan khusus oleh kepolisian," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkap audiensi bersama Kapolri bersepakat untuk memprioritaskan ketiganya segera dibebaskan. Bahkan Mahfud berharap ketiganya bisa bebas pada Jumat (5/12) besok.

"Oleh sebab itu kami juga menyarankan dan kami tadi semua ini dengan tim dari Polri setuju untuk memprioritaskan melihat ini. Mungkin kalau Pak Idam Aziz itu paling Senin tapi biasanya lebih cepat kalau Polri. Jumat mungkin sudah selesai besok mudah-mudahan," tandas dia.