Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membukukan pendapatan sekitar US$1,2 miliar atau sekitar Rp21,5 triliun (asumsi kurs Rp17.949) dari bisnis kripto keluarga selama tahun pertama masa jabatan keduanya.

Informasi itu berdasarkan laporan keterbukaan keuangan Trump yang dirilis oleh Kantor Etika Pemerintah AS (Office of Government Ethics/OGE) yang dirilis pada Selasa (30/6).

Menurut dokumen setebal 927 halaman itu Trump menerima hampir US$550 juta atau setara Rp9,87 triliun dari keterkaitannya dengan startup kripto World Liberty Financial (WLF) sepanjang 2025.

WLF didirikan bersama pada September 2024 oleh putra-putra Trump dan putra utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff.

Dokumen tersebut juga mencatat pendapatan royalti sebesar US$635 juta atau Rp11,39 triliun dari perjanjian lisensi yang terkait dengan mata uang kripto $TRUMP, yang diluncurkan hanya beberapa jam sebelum pelantikan Trump sebagai presiden pada Januari 2025.

Dokumen etik itu beberapa kali menyinggung WLF yang menerbitkan mata uang kripto WLFI. Penjualan awal token WLFI menghasilkan US$550 juta. Namun, sejak September 2025 nilainya anjlok dari 46 sen AS menjadi sekitar 6 sen AS per token saat ini.

Trump dan ketiga putranya juga memperoleh tambahan 22,5 miliar token WLFI melalui perusahaan perantara bernama DT Marks Defi. Kepemilikan tersebut saat ini bernilai sekitar US$1,3 miliar atau setara Rp23,3 triliun.

Pada April 2025, WLF juga meluncurkan stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya dipatok terhadap dolar AS.

Selain pendapatan dari WLF dan aset kripto terkait, Trump juga memperoleh jutaan dolar dari kepemilikan saham di sejumlah perusahaan publik yang bergerak di sektor kripto, termasuk platform bursa aset digital Coinbase.

Laporan itu juga mencatat berbagai pemasukan dari produk bermerek Trump, mulai dari pakaian, hingga penjualan Alkitab yang dipasarkan bersama penyanyi country Lee Greenwood.

Aktivitas kripto Trump menjadi faktor utama yang membuat kekayaan pribadinya melonjak hampir tiga kali lipat. Menurut Forbes, kekayaannya Trump naik dari US$2,3 miliar atau Rp41,3 triliun menjadi US$6,5 miliar atau Rp117 triliun pada periode 2024-2026.

Mantan pengembang properti itu kerap dituding menghadapi konflik kepentingan, terutama karena berinvestasi di industri kripto sembari menjabat sebagai presiden. Pasalnya, Trump mengambil sejumlah langkah deregulasi yang berujung mendorong lonjakan harga aset kripto.

Namun, Gedung Putih membantah tudingan adanya persoalan etika terkait bisnis Trump dengan jabatan sebagai presiden.

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat, dan tidak akan pernah terlibat, dalam konflik kepentingan," kata Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih Anna Kelly dalam pernyataan kepada AFP, Rabu (1/6).

Kelly mengatakan Trump telah dengan bangga menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia.

"Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya diambil demi kepentingan terbaik rakyat Amerika. Siapa pun yang menyebarkan narasi sebaliknya, hanya mengulang tuduhan lama dan keliru yang telah digaungkan Partai Demokrat dan media arus utama selama satu dekade," imbuhnya.

Undang-undang AS mewajibkan presiden dan wakil presiden Amerika melaporkan pendapatan serta aset mereka.

Aset Trump saat ini ditempatkan dalam sebuah trust yang dikelola oleh putranya, Donald Trump Jr.

Namun, anggaran dasar trust tersebut memungkinkan pembubarannya kapan saja, sehingga Trump dapat kembali mengendalikan aset tersebut setelah masa jabatan presidennya berakhir pada 2029.

JAKARTA - Partai Demokrat mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, sejuk, dan produktif di ruang publik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam diskursus politik dan kebangsaan. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun ekspresi dukungan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dan dijamin oleh konstitusi.

Ketua Umum Partai Demokrat saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi yang harus terus dijaga. “Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu diiringi dengan tanggung jawab dan etika,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, ruang publik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat apabila diisi dengan pertukaran gagasan, argumentasi yang sehat, data yang akurat, serta solusi yang konstruktif bagi berbagai persoalan bangsa.

Partai Demokrat berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berkembang menjadi saling merendahkan, saling menghina, atau memperuncing polarisasi di tengah masyarakat. “Bangsa Indonesia memiliki tradisi musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat persatuan yang perlu terus dirawat bersama,” katanya.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, perhatian dan energi publik semestinya lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

“Karena itu, Partai Demokrat mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh politik, pegiat media sosial, dan seluruh warga negara untuk bersama-sama menjaga kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan etika, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat mencari solusi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. “Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengingatkan kepada seluruh jajaran partainya untuk tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Satu di antaranya dengan menciptakan produk legislasi yang pro rakyat kecil.

AHY mengatakan, dalam memperjuangkan rakyat bisa dilakukan dengan segala cara, baik dilakukan secara langsung seperti membagi daging kurban, maupun tidak langsung.

"Fraksi Partai Demokrat memperjuangkan rakyat bukan hanya dengan membagi-bagikan kurban, tetapi memperjuangkan aspirasi melalui kebijakan, melalui undang-undang dan produk-produk legislasi lain yang berpihak pada rakyat, rakyat kecil, rakyat marginal, rakyat yang membutuhkan," kata AHY dalam sambutan saat perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dalam Iduladha 2026 ini, DPP Partai Demokrat berkurban sebanyak 63 sapi yang merupakan pemberian dari pimpinan hingga kader partai. Menurut AHY, selain menjadi kewajiban sebagai umat muslim, berkurban juga menjadi simbol kehadiran Demokrat di tengah masyarakat.

"Kita ingin Demokrat semakin punya makna dengan menghadirkan hewan-hewan kurban yang kemudian didistribusikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Rasanya ini adalah bagian yang sangat mendasar. Yang mampu berbagi dengan yang kurang mampu," ujar AHY.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban partai politik (parpol) memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan dalam pemilu. Menurut AHY, Partai Demokrat telah menjalankan ketentuan tersebut sejak lama.

"Saya rasa ini sesuatu yang memang sudah selama ini kita jalankan. Partai Demokrat sendiri selalu mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dalam demokrasi," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Partai Demokrat, kata AHY, berkomitmen terus melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam setiap kegiatan kepartaian hingga pencalonan di kontestasi pemilu. Terlebih, kaum perempuan juga memiliki demografi yang sangat besar.

AHY berharap semakin banyak tokoh politikus perempuan Partai Demokrat yang juga bisa mengambil peran yang lebih strategis lagi, baik di parlemen maupun di jajaran eksekutif di pusat maupun di daerah.

"Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung, dan selama ini pun kami berusaha untuk memenuhi dari setiap pemilu, dari setiap pemilihan anggota legislatif, kami memenuhi 30 persen kuota perempuan," ujarnya.

AHY menambahkan, hal itu bukan hanya langkah afirmatif. "Karena memang kami menilai penting sekali pemikiran, gagasan, dan banyak sekali hal yang bisa diperjuangkan oleh para politisi perempuan kami," tuturnya.

Diketahui, terhadap parpol peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Demikian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir. Sidang Pengucapan Putusan ini digelar pada Senin (25/5/2026) di Ruang Sidang Pleno MK.

Empat orang mahasiswa, yakni Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Menurut Adies, penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 UU Pemilu harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan sehingga tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo.

Dalam konteks itu, kata Adies, karena norma Pasal 245 UU Pemilu berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu—yang dalam batas penalaran yang wajar norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%—maka verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud. Sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu.

"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum," ucap Adies, dikutip dari laman MK.

Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon. "Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan'," ucap Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan nominasi Kevin Warsh sebagai ketua bank sentral Federal Reserve (The Fed) pilihan Presiden Donald Trump melalui pemungutan suara.

Melansir BBC pada Kamis (14/5/2026), Warsh memperoleh dukungan 54 suara berbanding 45 suara penolakan dalam voting pada Rabu (13/5/2026). Dia akan menggantikan Jerome Powell, yang selama masa jabatannya kerap berselisih dengan Trump terkait kebijakan suku bunga. Masa jabatan Powell berakhir pada Jumat (15/5/2026).

Margin persetujuan Warsh menjadi yang paling tipis dalam proses konfirmasi ketua The Fed sejak mekanisme tersebut diberlakukan pada 1977.

Hanya satu senator dari Partai Demokrat, John Fetterman, yang memberikan suara mendukung pengesahan Warsh.

Warsh menghadapi tantangan besar saat mulai memimpin The Fed, di tengah tekanan Trump agar bank sentral memangkas suku bunga ketika perang AS-Israel melawan Iran memicu kenaikan biaya hidup di Amerika Serikat.

Dalam kondisi normal, bank sentral cenderung mempertahankan atau menaikkan suku bunga ketika inflasi meningkat untuk menekan laju kenaikan harga. Namun, data inflasi terbaru pada April 2026 menunjukkan harga-harga naik 3,8% secara tahunan, laju tercepat sejak Mei 2023.

Mayoritas ekonom kini memperkirakan suku bunga akan tetap dipertahankan hingga tahun depan. Bahkan, sebagian analis memperingatkan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Lonjakan inflasi terutama dipicu kenaikan harga energi setelah penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak melonjak tajam. Selain itu, biaya pangan, perumahan, dan tiket pesawat juga tercatat meningkat.

Warsh diperkirakan akan menghadapi tekanan langsung dari Trump untuk memangkas suku bunga demi menopang pertumbuhan ekonomi AS. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik serupa dengan yang dialami Powell selama memimpin The Fed.

Trump sebelumnya kerap menyerang Powell dan menyebutnya tidak kompeten serta sebagai ketua The Fed terburuk dalam sejarah karena dinilai lambat memangkas suku bunga.

Dalam sidang konfirmasi di hadapan Komite Perbankan Senat, Warsh menegaskan dirinya tidak akan menjadi “boneka” Trump dan berjanji mempertahankan independensi bank sentral.

Namun, senator senior Partai Demokrat Elizabeth Warren menilai Warsh “sangat tidak cocok” untuk jabatan tersebut dan hanya ditempatkan untuk menjalankan kepentingan Trump.

Pada Selasa (12/5/2026), Warsh juga telah dikukuhkan sebagai gubernur The Fed, syarat utama untuk menduduki posisi ketua. Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur The Fed pada periode 2006—2011.

Warsh akan menggantikan gubernur The Fed saat ini, Stephen Miran, yang dikenal sebagai pendukung paling kuat kebijakan pemangkasan suku bunga di internal bank sentral.

Guru Besar Hukum Universitas Richmond, Carl Tobias, menyebut Warsh menghadapi “misi mustahil” saat mulai menjabat.

“Inflasi sedang melonjak, sementara presiden AS secara vokal menuntut suku bunga lebih rendah dan dewan The Fed sendiri terpecah tajam,” ujarnya.

Dia juga menilai hasil pemungutan suara di Senat menunjukkan proses konfirmasi pejabat tinggi di AS semakin terpolitisasi.

“Pemungutan suara terakhir yang berlangsung berdasarkan garis partai, dengan Fetterman sebagai satu-satunya Demokrat yang mendukung Warsh, mencerminkan semakin politisnya proses konfirmasi pejabat penting pemerintah federal,” katanya.

Nominasi Warsh selanjutnya akan dikirim ke meja Presiden Trump untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Rabu menyetujui untuk melanjutkan nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (29/4/2026).

Melansir CNBC International, persetujuan ini diberikan setelah melalui pemungutan suara di Senat, dengan seluruh 13 anggota Partai Republik mendukung dan 11 anggota Partai Demokrat menolak. Senator Elizabeth Warren menyebut ini sebagai pemungutan suara sepenuhnya partisan pertama dalam sejarah komite untuk calon ketua bank sentral.

Warren, anggota senior dari Partai Demokrat di komite tersebut, mengkritik Warsh menjelang pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa konfirmasi Warsh berpotensi menggerus independensi bank sentral dari cabang eksekutif.

“Ekonomi Trump sedang menghadapi masalah serius. Inflasi meningkat, penciptaan lapangan kerja melemah. Aroma stagflasi mulai terasa, dan Presiden Trump semakin terdesak,” ujar Warren di hadapan komite sebelum pemungutan suara.

Warren melanjutkan, pemungutan suara oleh komite Senat untuk meloloskan Mr. Warsh akan membawa presiden selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan upaya menguasai The Fed dan secara artifisial mendongkrak perekonomian.

Warsh melampaui tahap komite sesuai perkiraan, beberapa jam sebelum The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya yang kemungkinan menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell.

The Fed diperkirakan mempertahankan pendekatan wait-and-see, seiring inflasi yang masih tinggi, pasar tenaga kerja yang relatif stabil, serta tekanan harga akibat konflik dengan Iran yang menahan ruang penurunan suku bunga lebih lanjut.

Pendekatan hati-hati The Fed menjadi sumber ketegangan utama antara Trump dan Powell. Ketua The Fed tersebut terus menghadapi kritik karena tidak memangkas suku bunga secepat atau sedalam yang diinginkan presiden.

Sejumlah pihak, termasuk Powell, menilai tekanan terhadap bank sentral tidak hanya berhenti pada retorika. Departemen Kehakiman AS (DOJ) bahkan meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Powell dan The Fed, yang disebut terkait pembengkakan biaya renovasi kantor pusat bank sentral di Washington.

Dalam pernyataannya pada Januari, Powell mengungkap penyelidikan tersebut dan menuduh pemerintah menargetkannya karena keputusan kebijakan suku bunga The Fed.

Penyelidikan itu sempat mengancam peluang Warsh. Senator Thom Tillis menyatakan akan memblokir nominasi tersebut jika DOJ tidak menghentikan penyelidikan.

Trump secara terbuka mendukung penyelidikan yang dipimpin Jaksa AS Jeanine Pirro, meskipun upaya tersebut sempat terhambat setelah hakim federal menolak penerbitan subpoena dewan juri.

Pirro bahkan sempat berjanji mengajukan banding pada pekan lalu. Namun, dua hari kemudian, ia tiba-tiba mengumumkan bahwa DOJ menghentikan penyelidikan tersebut.

Tillis kemudian menyatakan tidak lagi menentang Warsh, yang praktis memastikan nominasi tersebut melaju ke tahap berikutnya.

Warren memperingatkan bahwa keputusan Pirro, termasuk permintaan kepada inspektur jenderal The Fed untuk menyelidiki pembengkakan biaya, “membiarkan pintu terbuka lebar” bagi dimulainya kembali penyelidikan.

“Tidak ada yang tertipu,” kata Warren dalam pemungutan suara Rabu. “Trump masih berupaya menguasai The Fed, dan ia mempertahankan ancaman tuduhan pidana yang tidak berdasar hingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya.”

Namun, Tillis menepis kritik tersebut. Ia menyatakan Warren “sepenuhnya keliru dalam setiap poin yang baru saja ia sampaikan.”

“Saya yakin penyelidikan ini sudah berakhir,” ujarnya.

Senat secara penuh diperkirakan akan melakukan pemungutan suara konfirmasi Warsh pada pekan 11 Mei, sehingga ia berpotensi disahkan sebelum masa jabatan Powell berakhir pada 15 Mei.

WASHINGTON - Partai Demokrat di Kongres sedang membahas potensi gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait perang di Iran. Kabar itu dilaporkan Time Magazine, mengutip beberapa sumber.

Debat semakin intensif menjelang batas waktu hukum 60 hari, yang jatuh pada 1 Mei, di mana Gedung Putih harus mendapatkan otorisasi Kongres untuk perang tersebut atau menghentikan operasinya.

Gedung Putih belum mengindikasikan rencana untuk meminta persetujuan, tulis media tersebut pada hari Selasa.

Partai Demokrat mengatakan perang tersebut melanggar hukum AS, karena Trump memulainya tanpa persetujuan Kongres dan dapat melanjutkan operasi melampaui batas waktu hukum.

Namun, Partai Demokrat terpecah pendapat tentang bagaimana menanggapi hal ini. Beberapa, menurut Time, mengatakan Kongres dapat memiliki dasar hukum dan sedang menjajaki gugatan jika Trump mengabaikan batas waktu tersebut.

Yang lain berpendapat litigasi kemungkinan besar tidak akan berhasil, dengan mencatat pengadilan secara historis telah menolak perselisihan semacam itu sebagai "pertanyaan politik." Para pemimpin partai malah fokus pada langkah-langkah legislatif.

Namun, upaya-upaya tersebut telah berulang kali gagal. Resolusi kekuasaan perang yang bertujuan membatasi wewenang presiden diblokir di Senat dan DPR, sementara upaya untuk membatasi pendanaan melalui amandemen RUU pengeluaran juga ditolak oleh Partai Republik.

Demokrat DPR juga mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth atas dugaan tindakan militer yang tidak sah, tetapi langkah tersebut tidak maju di majelis yang dikendalikan Partai Republik.

Sementara itu, konflik tetap belum terselesaikan meskipun ada gencatan senjata sementara. AS telah menolak proposal terbaru Iran dan membatalkan pembicaraan yang direncanakan, sementara Teheran menolak bernegosiasi dalam kondisi saat ini.

Blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran dan pembatasan lalu lintas Iran melalui Selat Hormuz tetap berlaku.

Di tengah diplomasi yang macet, Trump telah memberi sinyal bahwa ia mungkin akan meningkatkan konflik, dengan memposting gambar militeristik dirinya di media sosial bersama dengan keterangan "Tidak ada lagi Tuan Baik Hati."

"Iran tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana menandatangani kesepakatan non-nuklir. Mereka sebaiknya segera pintar!" tulisnya pada hari Rabu.

Tingkat persetujuan Trump telah merosot menjadi sekitar 40% dalam beberapa jajak pendapat baru-baru ini, dengan perang Iran sendiri termasuk di antara tindakan militer AS yang paling tidak populer dalam sejarah modern, dan sekitar enam dari sepuluh warga Amerika mengatakan itu adalah keputusan yang salah.

JAKARTA - Partai Demokrat tidak setuju dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik dibatasi hanya sampai dua periode. Partai berlambang mercy ini menyebut aturan kepemimpinan ketua umum menjadi bagian dari internal partai.

"Masa jabatan ketua umum partai diatur oleh aturan internal partai, oleh karenanya pemerintah tidak perlu memberi pembatasan masa jabatan ketua umum ataupun nama lain," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Termasuk, kata dia, menyangkut mekanisme dan tata laksana organisasi partai itu juga merupakan urusan internal partai. Sehingga, biarkan para kader partailah yang menentukanya.

Herman tak sependapat dengan argumentasi dari rekomendasi pembatasan masa jabatan ketua umum selama dua periode sebagai bagian dari bagian demokrasi di partai politik semakin baik dalam melakukan regenerasi.

"Demokrasi di internal partai bukan ditentukan oleh pembatasan, tapi oleh mekanisme kongres ataupun nama lain mekanisme penetapan ketum di masing-masing partai. Selama para kader pemilik suara memberi dukungan dan kepercayaanya kepada ketua umumnya, itulah proses demokrasi," ujarnya.

TEGAL - Organisasi sayap Partai Demokrat Bintang Muda Indonesia (BMI) resmi mengukuhkan kepengurusan baru untuk wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes periode 2026-2031. Rangkaian acara yang terdiri dari Musyawarah Cabang (Muscab), Pelantikan, hingga Pelatihan Kader ini digelar dengan khidmat di Hotel Permata Inn, Slawi, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi BMI untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan pasukan muda guna memenangkan Partai Demokrat di wilayah Tegal Raya pada kontestasi politik mendatang.

Dewan Pembina DPN BMI M Najib HS menekankan pentingnya loyalitas dan integritas kader dalam membesarkan organisasi. Dalam arahannya, dia menitikberatkan peran strategis BMI sebagai wajah muda Demokrat.

"BMI bukan sekadar organisasi sayap melainkan kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan. Saya mengajak kepada seluruh pengurus yang baru dilantik untuk segera turun ke bawah, menyentuh hati rakyat, dan membuktikan bahwa BMI adalah solusi bagi persoalan pemuda di daerahnya masing-masing," ungkap Najib.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mengingatkan pelatihan kader yang dilakukan setelah pelantikan adalah fondasi utama gerakan organisasi.

"Pelantikan hari ini adalah awal dari kerja keras kita untuk menjemput kemenangan Demokrat. Ingat, bintang itu bersinar di tengah kegelapan, jadilah penerang bagi masyarakat," ujar Farkhan.

Ketua DPC BMI Kabupaten Tegal terpilih Tobiin menyatakan kesiapannya merangkul potensi pemuda di Kabupaten Tegal hingga ke tingkat desa. "Amanah ini berat, tapi dengan gotong royong, saya yakin BMI Kabupaten Tegal akan menjadi magnet bagi milenial dan Gen Z. Kami akan fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi dan olahraga," ujarnya.

Abdul Wachid yang dipercaya memimpin DPC BMI Kota Tegal menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik melalui sosial media. "Di Kota Tegal, kita harus bergerak lebih cepat dan melek digital. Kami siap menjadikan BMI sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang dinamis untuk mendukung penuh kejayaan Partai Demokrat," ucapnya.

Ketua DPC BMI Kabupaten Brebes Moh Alfian Ubay berkomitmen memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat ranting demi mengamankan suara partai.

"Kabupaten Brebes memiliki wilayah yang luas. Tugas utama kami adalah memastikan mesin organisasi BMI berjalan hingga ke pelosok desa. Kami siap menjadi benteng pertahanan Demokrat di Brebes," katanya.

Dengan berakhirnya rangkaian acara ini, BMI di wilayah Tegal Raya resmi memulai langkah barunya untuk memperkuat posisi Partai Demokrat di Jawa Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kesbangpol Kabupaten Tegal serta organisasi kepemudaan seperti KNPI, PMII dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Prabowo.

Baginya, perombakan kabinet merupakan otoritas kepala negara. "Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dia menegaskan, keputusan mencopot, menunjuk para menteri merupakan urusan Presiden. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle ke Presiden.

"Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," tutur Herman.

"Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan dilakukan pada April 2026 ini. Dia meminta awak media menunggu kepastian tersebut.

“Tunggu aja,” ucap Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditegaskan apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri kegiatan bakti sosial di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu, 12 April 2026. Kegiatan itu menegaskan Partai Demokrat sebagai partai nasionalis-religius.

Bantuan yang dibagikan kepada ribuan jemaat dalam rangka perayaan Paskah itu disematkan rosario dan lilin sebagai bentuk penguatan spiritual.

Dalam kesempatan itu, AHY yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera.

“Saya berada di Gereja Santo Andreas, Kedoya, bersama para pengurus dan jemaat. Semangat kegiatan ini adalah agar Demokrat terus menjadi bagian dari solusi dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ujar AHY di lokasi.

AHY menegaskan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Menurut AHY, situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik di berbagai kawasan dunia, berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita tahu dunia saat ini penuh ketidakpastian. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, bisa berdampak pada ekonomi, energi, dan biaya hidup masyarakat. Karena itu kita harus waspada,” katanya.

Lihat video: AHY-Annisa Pohan Dikaruniai Anak Laki-laki, Diberi Nama Arjuna



Meski demikian, AHY memastikan pemerintah berupaya menekan dampak tersebut, terutama di sektor energi dan transportasi. “Kami di pemerintah berusaha sekuat tenaga agar masyarakat tidak terlalu terdampak, termasuk dalam biaya transportasi dan kebutuhan energi,” tambahnya.

AHY juga menjelaskan, bantuan sosial yang dibagikan merupakan bagian dari program Kuda Biru Project, sebuah gerakan sosial Partai Demokrat. AHY mengungkapkan, dana kegiatan tersebut berasal dari hasil lelang lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dilakukan saat perayaan Imlek Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Hasil lelang lukisan Pak SBY sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bantuan hari ini,” jelasnya.

AHY juga menyinggung perannya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur harus menyentuh kehidupan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono serta Anggota DPRD DKI Jakarta dar Fraksi Partai Demokrat: H. Ali Muhammad Johan, Desie Christhyana Sari, Nur Afni Sajim, Andika Wisnuadji Putra Soebroto dan Wita Susilowaty.

Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran partai di tengah masyarakat lintas komunitas dan agama.

Menurutnya, momentum Paskah menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian sosial.

“Kami di DPD Demokrat DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi wujud kepedulian nyata kepada warga yang membutuhkan,” katanya.

Mujiyono menambahkan, kolaborasi antara pengurus partai, gereja, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan tersebut.

“Sinergi seperti ini penting untuk terus dijaga, karena persoalan sosial tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus bersama-sama, dengan semangat gotong royong,” katanya.

Ketua Panitia Bakti Sosial, Merry Riana, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga bentuk kehadiran dan kepedulian langsung kepada masyarakat.

“Bantuan bisa dikirimkan, tapi kepedulian harus dihadirkan. Kehadiran Pak AHY di sini menunjukkan komitmen nyata,” katanya.

Merry menambahkan, bantuan yang diberikan meliputi beras, minyak goreng, gula, mi instan, serta simbol keagamaan seperti rosario dan lilin sebagai bentuk penguatan spiritual.

Pastor Kepala Paroki di Gereja Katolik Santo Andreas Kedoya, Pastor Jhems Hendrik Kumolontang, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran AHY bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata solidaritas.

“Kami yakin ini bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi wujud kepedulian yang membawa harapan dan sukacita bagi masyarakat,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan bantuan kepada ribuan warga, Ahad (12/4/2026). Bantuan itu disalurkan untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera, di tengah kondisi global yang tidak menentu.

“Saya berada di Gereja Santo Andreas, Kedoya, bersama para pengurus dan jemaat. Semangat kegiatan ini adalah agar Demokrat terus menjadi bagian dari solusi dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” kata AHY di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Ahad.

Ia menegaskan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, situasi global yang tidak menentu dan konflik di berbagai kawasan dunia berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Dampak dari hal itu kini sudah dirasakan oleh masyarakat.

“Kita tahu dunia saat ini penuh ketidakpastian. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, bisa berdampak pada ekonomi, energi, dan biaya hidup masyarakat. Karena itu kita harus waspada,” kata AHY.

Meski demikian, AHY memastikan pemerintah berupaya menekan dampak tersebut. Beberapa upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak terlalu terdampak, termasuk dalam biaya transportasi dan kebutuhan energi.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menjelaskan bahwa bantuan sosial yang dibagikan merupakan bagian dari program Kuda Biru Project, sebuah gerakan sosial Partai Demokrat. Ia mengungkapkan, dana kegiatan tersebut berasal dari hasil lelang lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dilakukan saat perayaan Imlek Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Hasil lelang lukisan Pak SBY sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bantuan hari ini,” kata dia.

Ketua Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, menambahkan kegiatan bakti sosial itu merupakan bentuk nyata kehadiran partai di tengah masyarakat lintas komunitas dan agama. Menurut dia, momentum Paskah menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian sosial.

“Kami di DPD Demokrat DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi wujud kepedulian nyata kepada warga yang membutuhkan,” kata Mujiyono.

Sementara itu, Ketua Panitia Bakti Sosial, Merry Riana, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga bentuk kehadiran dan kepedulian langsung kepada masyarakat.

“Bantuan bisa dikirimkan, tapi kepedulian harus dihadirkan. Kehadiran Pak AHY di sini menunjukkan komitmen nyata,” kata Merry.