Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah menyetujui membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Langkah ini menandai pembayaran besar lainnya oleh Gereja Katolik AS atas klaim pelecehan yang meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.

Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.

Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”

“Meskipun sebagian besar klaim pelecehan seksual… melibatkan insiden yang terjadi beberapa dekade lalu dan individu yang telah meninggal atau tidak lagi melayani, kami menerima tanggung jawab atas kegagalan yang memungkinkan terjadinya kerugian ini,” tulisnya. “Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena kegagalan tersebut.”

Keuskupan Agung mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Agustus 2023 setelah menghadapi lebih dari 500 tuntutan perdata.

Satu komite yang dipimpin para penyintas diharapkan dapat membantu menetapkan protokol untuk mendistribusikan dana, dengan setiap penggugat diberi kesempatan menyampaikan kisah mereka kepada pengalokasi independen.

Keuskupan Agung San Francisco melayani sekitar 442.000 umat Katolik di seluruh wilayah San Francisco, San Mateo, dan Marin.

Dalam pernyataannya, keuskupan agung mengatakan paroki, sekolah, dan entitas terkait lainnya harus menyumbangkan dana dan aset yang tidak dibatasi untuk penyelesaian tersebut, sementara sumbangan yang dibatasi oleh donor dan dana permohonan tahunan tidak akan digunakan.

Kasus San Francisco adalah yang terbaru dalam gelombang penyelesaian besar dan pengajuan kebangkrutan oleh keuskupan Katolik di seluruh AS, banyak yang dipicu oleh undang-undang negara bagian yang membuka kembali jendela hukum untuk klaim pelecehan historis.

Awal tahun ini, Keuskupan Brooklyn mengatakan mereka berupaya menyelesaikan sekitar 1.100 klaim pelecehan seksual anak, sebagian besar berasal dari tahun 1960-an dan 1970-an.

Pada Oktober 2024, Keuskupan Agung Los Angeles setuju membayar USD880 juta untuk menyelesaikan 1.353 klaim pelecehan seksual anak, penyelesaian tunggal terbesar dari jenisnya yang melibatkan keuskupan agung Katolik.

Keuskupan Agung Baltimore mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada tahun 2023 setelah Maryland mengesahkan undang-undang yang menghapus batasan waktu untuk gugatan pelecehan seksual anak.

LONDON - Istana Buckingham telah menghapus “Pembela Iman” atau “Defender of the Faith” dari deskripsi pekerjaan resmi Raja Charles. Istana mengganti gelar berusia 500 tahun itu dengan janji yang lebih samar untuk melindungi agama di seluruh “negara multi-agama” Inggris, menurut laporan keuangan kerajaan tahunan Inggris.

Laporan Hibah Kedaulatan untuk tahun 2025-2026, yang dirilis pada hari Jumat, menetapkan “Yang Mulia adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan melindungi ruang bagi Iman di dalam negara multi-agama.”

Namun, susunan kata-katanya berbeda secara signifikan dari versi tahun lalu yang menggambarkan Charles sebagai “Kepala Gereja Inggris dan Pembela Iman.” Namun, gelar tersebut tetap ada di situs web keluarga kerajaan.

Frasa “Pembela Iman” berasal dari tahun 1521, ketika Paus Leo X memberikannya kepada Henry VIII setelah raja memposisikan dirinya sebagai penentang keras Reformasi Martin Luther.

Perubahan ini menghidupkan kembali perdebatan yang telah membayangi Charles selama tiga dekade.

Sebagai Pangeran Wales pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa ia lebih suka menjadi "pembela iman" daripada "pembela Gereja," yang menunjukkan ia ingin mewakili semua agama, bukan hanya Kristen.

Selama penobatannya pada tahun 2023, ia tidak mengubah sumpah dalam hal ini, tetapi kata pengantar sumpah tersebut menyatakan bahwa Gereja Inggris "akan berupaya membina lingkungan di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan dapat hidup bebas."

Pesan keagamaan sebelumnya membuat Charles mendapat sorotan setelah ia merekam ucapan Ramadan untuk Muslim Inggris pada bulan Februari tetapi tidak menyampaikan pesan Paskah pribadi.

Hal ini menimbulkan tuduhan dari para komentator Kristen bahwa ia mengesampingkan gereja yang secara resmi dipimpinnya. Setelah mendapat kecaman, akun media sosial keluarga kerajaan memposting pesan singkat "Selamat Paskah," meskipun Charles tidak pernah menyampaikan pidato pribadi.

Sebagai perbandingan, Ratu Elizabeth II tidak pernah merekam pesan Ramadan dan hanya mengeluarkan satu pesan Paskah khusus selama masa pemerintahannya – pada saat lockdown Covid 2020.

Ia juga secara tradisional merekam pesan Natal yang menyebutkan agama lain selain Kristen.

Amandemen terbaru ini muncul setelah jajak pendapat Ipsos pekan lalu menunjukkan dukungan terhadap monarki berada di angka 55%, angka terendah dalam beberapa dekade, dan turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 2012.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti MBG harus diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Asmat, Papua Selatan pada Minggu (21/6/2026).

"Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini di Asmat," ujar Gibran.

Khusus di Asmat, Gibran menyatakan telah berdialog dengan tokoh agama agar bisa berkolaborasi dengan gereja keuskupan maupun kantin sekolah untuk mengoptimalkan program MBG.

Selain pembahasan MBG, eks Wali Kota Solo ini juga menyoroti persoalan lain seperti kesehatan agar nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apa pun itu kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan," imbuhnya.

Lebih jauh, Girban juga memastikan bakal mendukung pengelolaan sagu di Asmat agar bisa lebih berkembang untuk nantinya bisa mengangkat perekonomian lokal.

"Apalagi kemarin kita baru saja membuka Penas di Gorontalo. Ya jadi komoditas-komoditas seperti ini yang nanti ke depan harus kita dukung. Jadi komoditas lokal seperti sagu harus kita dukung dan sebenarnya ini sudah berjalan lama dan sudah didukung oleh keuskupan," pungkasnya.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).

Menurut Gibran, keterlibatan dalam program MBG tidak harus terbatas pada kantin sekolah. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan hingga komunitas lokal, dinilai dapat berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan Ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa," ujar Gibran.

Ia menilai pelaksanaan MBG akan semakin baik apabila melibatkan lebih banyak pihak, terutama orang tua murid. Keterlibatan mereka dianggap penting karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi makanan anak-anak.

Dengan masukan dari orang tua murid, variasi menu dalam program MBG juga diharapkan dapat semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Saya kira masukan-masukan dari orang tua murid itu paling baik untuk perbaikan, terutama perbaikan menu ke depan ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Gibran melakukan kunjungan kerja selama 18-21 Juni 2026 di sejumlah provinsi mulai dari NTT, Gorontalo, hingga Papua.

Setelah di NTT, Gibran melanjutkan lawatannya ke Gorontalo. Di provinsi ini, dia akan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

JAKARTA - Indonesia menampilkan harmoni kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta. Dua tamu negara ini sempat mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, setelah menyelesaikan agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan.

Keduanya disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.

Di masjid terbesar di Asia Tenggara itu, Presiden Jerman berkesempatan melihat berbagai fasilitas, termasuk mimbar utama, serta mencoba memukul bedug yang menjadi salah satu simbol tradisi Islam di Indonesia.

Dari Istiqlal, Presiden Jerman Steinmeier bersama istri menelusuri salah satu “simbol” kerukunan antar umat beragama, yakni 'Terowongan Silaturahmi' yang menghubungkan masjid dengan Gereja Katedral Jakarta. Tiba di Katedral, tamu negara mendapat penjelasan mengenai sejarah, fungsi, dan nilai simbolik hubungan kedua rumah ibadah tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Jerman dan istri menunjukkan ketertarikan besar terhadap harmoni yang terbangun antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

"Setelah dari Istana tadi langsung berkunjung ke Istiqlal, kemudian menelusuri Terowongan Silaturahmi hingga masuk ke Katedral. Mereka sangat terharu melihat sebuah kota yang sangat ideal, ada dua rumah ibadah yang sangat bersahabat yang ditandai dengan adanya terowongan yang menghubungkan keduanya," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurut Menag, pengalaman melintasi terowongan tersebut memberikan kesan mendalam bagi Presiden Jerman beserta Istri. Karena dari satu sisi terdengar suara bedug dari Istiqlal, sementara semakin mendekati Katedral terdengar suara lonceng gereja.

"Di tengah-tengah (terowongan) ada kombinasi suara lonceng dan suara bedug. Ditambah ornamen-ornamen silaturahmi yang sangat indah. Itu yang membuat mereka sangat terkesan," ujar Menag.

Menag menilai kawasan Istiqlal-Katedral merupakan representasi nyata kehidupan keberagaman Indonesia yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Karena itu, kawasan tersebut kerap menjadi destinasi yang diperkenalkan kepada para kepala negara dan tamu penting yang berkunjung ke Indonesia.

"Mereka sangat puas menyaksikan sebuah pemandangan yang sulit ditemukan di belahan dunia lain. Itulah kesan yang kami tangkap dari kunjungan tadi," tambah Menag.

Kardinal Ignatius Suharyo menjelaskan bahwa kedekatan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memiliki makna historis yang kuat sejak awal pembangunan bangsa Indonesia. Menurutnya, penempatan Masjid Istiqlal di kawasan tersebut merupakan keputusan Presiden pertama RI Soekarno yang sarat pesan kebangsaan.

Ia mengisahkan, saat proses penentuan lokasi Masjid Negara, Wakil Presiden Mohammad Hatta sempat mengusulkan lokasi lain. Namun Soekarno memilih kawasan yang kini menjadi lokasi Istiqlal karena dua alasan utama, yakni menghapus simbol kolonialisme dan menghadirkan lambang kehidupan berdampingan dalam keberagaman.

"Relasi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral terus dibangun sebagai lambang bahwa kita hidup berdampingan sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, setiap kali ada tamu negara, mereka diajak melihat langsung simbol ideal bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam perbedaan," tuturnya.

Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal dan Katedral menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terus merawat kerukunan antarumat beragama. Di tengah berbagai tantangan global terkait hubungan antaragama, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi fondasi persatuan dan kekuatan bangsa.

BEIJING - Sebuah gereja Protestan berpengaruh di China mengatakan dua pemimpinnya ditahan setelah lebih dari puluhan jemaat, termasuk anak-anak, dikumpulkan untuk diinterogasi.

Mereka sedang berada di tengah-tengah kebaktian Minggu di kota Jiangyou, barat daya China, ketika petugas polisi bersenjata menyerbu ruangan tempat mereka berada, kata Early Rain Covenant dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Didirikan pada tahun 2008 di kota Chengdu, gereja ini telah lama berada dalam pengawasan Partai Komunis China mengingat betapa ketatnya pengendalian agama di wilayah tersebut.

Pendiri gereja, Wang Yi, ditahan dalam penggerebekan pada Desember 2018 dan menjalani hukuman penjara sembilan tahun karena "menghasut subversi kekuasaan negara" dan "operasi bisnis ilegal".

Alasan penahanan dua pemimpinnya, Yan Hong dan Wu Wuqing, pada hari Minggu masih belum jelas, kata gereja dalam pernyataannya yang diunggah di Telegram. Pihak berwenang Tiongkok belum menanggapi pernyataan tersebut, atau memberikan komentar apa pun hingga saat ini.

Melansir BBC, gereja juga membagikan foto dan video yang menunjukkan para jemaat, duduk di ruang pertemuan hotel yang dikelilingi oleh tim petugas SWAT (Special Weapons and Tactical Unit).

Setidaknya 50 petugas polisi hadir selama penggerebekan pada pukul 11:00 waktu setempat, menurut perkiraan beberapa anggota.

Lebih dari 30 anggota dan pemimpin "dibawa secara paksa dengan beberapa kendaraan polisi" dan diinterogasi di pusat penahanan Jiangyou, kata gereja. Sepanjang proses tersebut, mereka "bersekutu, menyanyikan himne, dan berdoa sampai sebagian besar dari mereka dibebaskan," tambahnya.

Jemaat yang tersisa, termasuk lansia dan anak-anak, dikurung di ruang dansa dan diperiksa identitasnya, menurut gereja. Cuplikan video menunjukkan beberapa jemaat bernyanyi bahkan ketika seorang petugas berpakaian preman naik ke panggung dan berulang kali berteriak agar mereka berhenti.

Gereja mengatakan petugas mencoba meminta mereka yang berada di ruang dansa untuk menandatangani surat pernyataan sebagai imbalan atas pembebasan mereka, tetapi tidak mengungkapkan isi surat pernyataan tersebut. Para jemaat menolak dan akhirnya dibebaskan pada pukul 18:00.

Selain Yan dan Wu, mereka yang dibawa untuk diinterogasi dibebaskan antara pukul 21:00 dan 23:00 pada hari Minggu.

Kedua pendeta tersebut sebelumnya telah ditahan oleh pihak berwenang, yang terakhir pada bulan Januari, ketika mereka dipanggil oleh polisi karena "membuat keributan dan memprovokasi masalah".

Pihak berwenang China mengatakan pada tahun 2018 bahwa ada 44 juta umat Kristen di negara itu, tetapi tidak jelas apakah angka ini termasuk mereka yang menghadiri banyak gereja bawah tanah.

Partai Komunis menekan umat Kristen untuk hanya bergabung dengan gereja-gereja yang disetujui negara yang dipimpin oleh pendeta yang disetujui pemerintah.

Banyak yang beralih ke gereja bawah tanah, juga dikenal sebagai "gereja rumah", selama bertahun-tahun, tetapi kelompok-kelompok Kristen mengatakan cengkeraman pemerintah telah mengencang secara nyata, dengan penangkapan menjadi lebih umum.

"[Penggerebekan hari Minggu] adalah pengingat yang jelas bahwa Partai Komunis Tiongkok terus memperlakukan ibadah Kristen yang damai sebagai ancaman terhadap kendali negara," kata Bob Fu, pendiri organisasi nirlaba ChinaAid, yang memantau penganiayaan agama.

Pada Oktober tahun lalu, 30 pemimpin Gereja Zion, salah satu gereja bawah tanah terbesar di Tiongkok, ditangkap di tujuh kota. Pendirinya, Ezra Jin, masih ditahan.

JAKARTA - Presiden Republik Federal Jerman Y.M. Frank Walter Steinmeier dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Senin (15/6/2926). Dalam kunjungan tersebut, Steinmeier juga akan menyambangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta .

Merujuk situs resmi Presiden Federal Jerman (Bundespräsident), Steinmeier akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta melalui upacara militer. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin akan menegaskan komitmen untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, hingga budaya.

"Pada saat yang sama, mereka akan menggarisbawahi sikap bersama mereka terhadap demokrasi, tatanan berbasis aturan, dan keterlibatan multilateral yang kuat di Indo-Pasifik," tulis keterangan resmi Presiden Federal Jerman (Bundespräsident), dikutip Minggu (14/6/2026).

Seusai agenda kenegaraan, Steinmeier dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Ia akan menelusuri Terowongan Silaturahim yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut sebagai simbol toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Selama kunjungannya ke Masjid Istiqlal, Presiden Federal akan diberikan tur keliling tempat ibadah tersebut sebelum berjalan melalui Terowongan Persahabatan menuju Katedral Katolik Bunda Maria Diangkat ke Surga yang berada di seberang masjid," lanjut keterangan itu.

Selain itu, Steinmeier juga akan mengikuti diskusi bersama para ahli dan perwakilan lembaga kajian lokal mengenai peran negara-negara kekuatan menengah dalam menghadapi perubahan tatanan global.

"Setelah itu, Presiden Federal akan terbang ke Manila, ibu kota Filipina," demikian keterangan tersebut.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri (Menag) Agama Gugun Gumilar menyebut kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada Senin (15/6/2026) akan jadi momentum penting sebagai komitmen Indonesia pada harmoni antaragama. Gugun mengatakan, Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal, dan Kementerian Agama kini mengoordinasikan serangkaian program jelang lawatan kenegaraan tersebut.

Agenda itu menyoroti diplomasi agama, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai. “Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan Indonesia-Jerman sekaligus menunjukkan model unik Indonesia dalam dialog, toleransi, dan kerja sama antar komunitas agama yang berbeda sebagai jembatan untuk pemahaman internasional dan perdamaian global,” ujar Gugun.

Sebagai persiapan, Gugun bersama tim Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia berkeliling Masjid Istiqlal pada hari ini, Jumat (12/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat titik-titik yang akan dikunjungi Presiden Steinmeier dan Ibu Negara.

“Sebuah kehormatan bagi Istiqlal untuk menyambut tamu negara sahabat. Semoga kunjungan ini berjalan lancar dan semakin mempererat persahabatan Indonesia-Jerman serta semangat dialog dan kerja sama antarbangsa,” kata Gugun.

Kunjungan Presiden Steinmeier dijadwalkan pada Senin (15/6/2026). Selain ke Masjid Istiqlal, lawatan kenegaraan ini juga akan menyentuh agenda kerja sama bilateral RI-Jerman di berbagai sektor.

TANGERANG - Kasus penyegelan Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluknaga, Kabupaten Tangerang sempat menyita perhatian publik. Kesaksian jemaat, negara hadir memastikan hak beribadah warga negara.

Ketua Majelis POUK Tesalonika Balo Napitupulu mengapresiasi langkah Kementerian HAM yang turun langsung dalam proses mediasi persoalan tempat ibadah jemaat. Kehadiran Kementerian HAM menunjukkan pemerintah dan negara berpihak tegas melindungi hak beribadah warga negara.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kementerian HAM. Artinya, negara hadir. Kami ini hanya ingin beribadah, tidak ada maksud lain,” ujar Balo di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (11/6/2026)

Menurut dia, persoalan yang dihadapi jemaat POUK Tesalonika bukan semata terkait bangunan melainkan menyangkut hak dasar warga negara dalam menjalankan keyakinan. Karena itu, dia berharap penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia.

Perwakilan Kementerian HAM gercep dalam proses pembukaan segel bangunan yang sebelumnya digunakan jemaat. Kehadiran itu memberi rasa aman bagi jemaat sekaligus memperlihatkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan kebebasan beribadah.

Jemaat POUK Tesalonika Robert Sinaga menambahkan dalam proses mediasi jemaat sempat difasilitasi untuk beribadah di aula kantor kecamatan lama. Namun, dia berharap solusi tersebut tidak berhenti sebagai langkah sementara melainkan dilanjutkan dengan kepastian tempat ibadah yang layak dan tetap.

“Kami mengikuti arahan pemerintah. Kalau memang untuk sementara difasilitasi di tempat lain, kami ikuti. Tapi kami berharap ada kepastian ke depan,” ucapnya.

Robert bercerita Bupati Tangerang pernah menyampaikan rencana relokasi tempat ibadah bagi jemaat. Bahkan, sempat muncul gagasan pembangunan kawasan toleransi yang mencakup tempat ibadah umat Kristen, musala, dan tempat ibadah umat Buddha.

Jemaat pada prinsipnya menerima relokasi sepanjang lokasi yang disiapkan tidak terlalu jauh dari lingkungan jemaat dan benar-benar dapat digunakan untuk beribadah.

Dia berharap Kementerian HAM terus mengawal proses tersebut hingga ada keputusan konkret dari pemerintah daerah. Kehadiran negara penting agar persoalan hak beribadah tidak berhenti pada pernyataan lisan.

Kakanwil Kementerian HAM Banten Menase Kadepa mengatakan Kementerian HAM akan terus mengawal dan mensupervisi relokasi tempat peribadahan untuk jemaat POUK Tesalonika Teluknaga.

"Tentu kami akan terus melakukan pengawalan relokasi tempat ibadah yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang sehingga jemaat POUK Tesalonika Teluknaga dapat beribadah," ucapnya.

Jemaat POUK Tesalonika Teluknaga berjumlah sekitar 120 jiwa. Sebagian jemaat saat ini beribadah di tempat lain karena belum ada kepastian tempat ibadah yang dapat digunakan secara tetap.

JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.

JAKARTA - Sebanyak 12 bangunan mengalami kerusakan akibat ledakan bom diduga sisa peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bangunan yang rusak itu terdiri dari rumah dan gereja.

"Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat 12 bangunan yang terdampak," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Selasa (2/6/2026).

Cahyo merincikan, 3 bangunan di antaranya rusak ringan, yakni 2 unit rumah dan 1 gereja. Sementara 9 bangunan rusak parah karena berada di dekat sumber ledakan.

"9 bangunan mengalami kerusakan parah, dengan 4 rumah hancur total yang berada tepat di sekitar titik sumber ledakan dan 5 bangunan lainnya mengalami rusak berat," ujar dia.

Sementara itu, ledakan bom tidak hanya mengakibatkan korban meninggal dunia. Insiden itu juga membuat 19 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. “Sebanyak 19 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis,” ungkapnya.

Lihat video: Ledakan Diduga Bom PD II di Biak Numfor, 5 Tewas dan 3 Warga Hilang!



Selain itu, ledakan itu juga membuat puluhan orang lainnya harus mengungsi. “55 warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, terdiri dari 3 balita dan 52 orang dewasa,” jelas dia.

Sebelumnya, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menjelaskan, ledakan itu terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongonsidi, Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Minggu, 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.45 WIT.