Bisnis.com, JAKARTA — Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan nominasi Kevin Warsh sebagai ketua bank sentral Federal Reserve (The Fed) pilihan Presiden Donald Trump melalui pemungutan suara.

Melansir BBC pada Kamis (14/5/2026), Warsh memperoleh dukungan 54 suara berbanding 45 suara penolakan dalam voting pada Rabu (13/5/2026). Dia akan menggantikan Jerome Powell, yang selama masa jabatannya kerap berselisih dengan Trump terkait kebijakan suku bunga. Masa jabatan Powell berakhir pada Jumat (15/5/2026).

Margin persetujuan Warsh menjadi yang paling tipis dalam proses konfirmasi ketua The Fed sejak mekanisme tersebut diberlakukan pada 1977.

Hanya satu senator dari Partai Demokrat, John Fetterman, yang memberikan suara mendukung pengesahan Warsh.

Warsh menghadapi tantangan besar saat mulai memimpin The Fed, di tengah tekanan Trump agar bank sentral memangkas suku bunga ketika perang AS-Israel melawan Iran memicu kenaikan biaya hidup di Amerika Serikat.

Dalam kondisi normal, bank sentral cenderung mempertahankan atau menaikkan suku bunga ketika inflasi meningkat untuk menekan laju kenaikan harga. Namun, data inflasi terbaru pada April 2026 menunjukkan harga-harga naik 3,8% secara tahunan, laju tercepat sejak Mei 2023.

Mayoritas ekonom kini memperkirakan suku bunga akan tetap dipertahankan hingga tahun depan. Bahkan, sebagian analis memperingatkan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Lonjakan inflasi terutama dipicu kenaikan harga energi setelah penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak melonjak tajam. Selain itu, biaya pangan, perumahan, dan tiket pesawat juga tercatat meningkat.

Warsh diperkirakan akan menghadapi tekanan langsung dari Trump untuk memangkas suku bunga demi menopang pertumbuhan ekonomi AS. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik serupa dengan yang dialami Powell selama memimpin The Fed.

Trump sebelumnya kerap menyerang Powell dan menyebutnya tidak kompeten serta sebagai ketua The Fed terburuk dalam sejarah karena dinilai lambat memangkas suku bunga.

Dalam sidang konfirmasi di hadapan Komite Perbankan Senat, Warsh menegaskan dirinya tidak akan menjadi “boneka” Trump dan berjanji mempertahankan independensi bank sentral.

Namun, senator senior Partai Demokrat Elizabeth Warren menilai Warsh “sangat tidak cocok” untuk jabatan tersebut dan hanya ditempatkan untuk menjalankan kepentingan Trump.

Pada Selasa (12/5/2026), Warsh juga telah dikukuhkan sebagai gubernur The Fed, syarat utama untuk menduduki posisi ketua. Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur The Fed pada periode 2006—2011.

Warsh akan menggantikan gubernur The Fed saat ini, Stephen Miran, yang dikenal sebagai pendukung paling kuat kebijakan pemangkasan suku bunga di internal bank sentral.

Guru Besar Hukum Universitas Richmond, Carl Tobias, menyebut Warsh menghadapi “misi mustahil” saat mulai menjabat.

“Inflasi sedang melonjak, sementara presiden AS secara vokal menuntut suku bunga lebih rendah dan dewan The Fed sendiri terpecah tajam,” ujarnya.

Dia juga menilai hasil pemungutan suara di Senat menunjukkan proses konfirmasi pejabat tinggi di AS semakin terpolitisasi.

“Pemungutan suara terakhir yang berlangsung berdasarkan garis partai, dengan Fetterman sebagai satu-satunya Demokrat yang mendukung Warsh, mencerminkan semakin politisnya proses konfirmasi pejabat penting pemerintah federal,” katanya.

Nominasi Warsh selanjutnya akan dikirim ke meja Presiden Trump untuk mendapatkan persetujuan akhir.

KOMPAS.com - Senat Amerika Serikat (AS) resmi menyetujui Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) yang baru pada Rabu (13/5/2026).

Warsh akan memimpin bank sentral AS di tengah tekanan inflasi yang semakin tinggi dan perdebatan mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan.

Dikutip dari CNBC, Warsh (56 tahun), lolos melalui voting ketat dengan perolehan suara 54 banding 45. Hasil tersebut menjadi pemungutan suara paling sengit dalam sejarah modern pengangkatan Ketua The Fed.

Ia menggantikan Jerome Powell yang telah menjabat sejak 2018 dan masa tugasnya sebagai ketua berakhir pada Jumat pekan ini.

Proses pemilihan pengganti Powell berlangsung selama berbulan-bulan sejak musim panas 2025.

Voting di Senat berlangsung hampir sepenuhnya mengikuti garis partai, dengan hanya Senator Partai Demokrat asal Pennsylvania John Fetterman yang memberikan dukungan kepada Warsh.

Warsh menjadi Ketua The Fed ke-11 dalam era modern sistem perbankan AS.

Meski tak lagi menjabat sebagai ketua, Powell tetap berada di The Fed karena masih memiliki dua tahun masa jabatan sebagai gubernur bank sentral.

Bulan lalu, Powell menyatakan akan bertahan setidaknya hingga investigasi renovasi kantor pusat The Fed selesai. Terakhir kali mantan Ketua The Fed kembali menjadi anggota dewan gubernur terjadi hampir 80 tahun lalu.

Sebelumnya, Trump secara terbuka menginginkan Ketua The Fed baru yang lebih agresif memangkas suku bunga. Selama beberapa waktu terakhir, Trump juga kerap mengkritik Powell karena dinilai mempertahankan kebijakan moneter yang terlalu ketat.

Dalam proses pencarian Ketua The Fed baru, nama Warsh bersaing dengan sejumlah kandidat lain, termasuk Gubernur The Fed Christopher Waller dan Michelle Bowman.

Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan, pengesahan Warsh menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap pengambilan keputusan The Fed.

“Pengesahan Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve merupakan langkah positif untuk memulihkan akuntabilitas, kompetensi, dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan The Fed,” ujar Desai.

Tantangan inflasi masih tinggi

Pengesahan Warsh berlangsung di tengah munculnya laporan terbaru yang menunjukkan inflasi AS masih berada jauh di atas target The Fed sebesar 2 persen. Tekanan harga dari sisi produsen juga tercatat meningkat pada level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga tahun ini. Bahkan, sebagian pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan.

Anggota DPR AS dari Partai Republik asal Arkansas, French Hill, memuji rekam jejak Warsh dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

“Ketua Warsh berulang kali menekankan pentingnya keterjangkauan dan stabilitas harga sebagai pusat agenda ekonomi kita. Komitmennya terhadap kebijakan moneter yang disiplin akan membantu memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi dan mendukung kemakmuran jangka panjang,” ujar Hill.

Meski demikian, Warsh belum memberikan komentar terkait pengesahannya tersebut.

Pernah kritisi kebijakan The Fed

Ini bukan pertama kalinya Warsh berada di lingkungan The Fed. Ia pernah menjabat sebagai gubernur bank sentral AS pada periode 2006-2011, termasuk saat krisis keuangan global akibat runtuhnya pasar kredit perumahan subprime mortgage.

Pada masa itu, The Fed menjalankan berbagai kebijakan besar untuk menyelamatkan perekonomian AS, termasuk program pembelian aset dalam jumlah besar atau quantitative easing yang membuat neraca The Fed melonjak hingga lebih dari 4 triliun dollar AS.

Warsh saat itu menilai kebijakan tersebut sudah terlalu berlebihan.

Setelah meninggalkan The Fed, Warsh konsisten menjadi pengkritik kebijakan moneter bank sentral. Ia bahkan menyerukan “perubahan rezim” di tubuh The Fed.

Di luar aktivitasnya di bank sentral, Warsh diketahui menjadi pengajar di Stanford School of Business dan duduk di sejumlah dewan direksi perusahaan.

Warsh menggantikan Stephen Miran di dewan gubernur The Fed. Miran sendiri ditunjuk menjadi gubernur pada September 2025 untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Adriana Kugler yang mengundurkan diri secara mendadak pada Agustus 2025.

Selama menjabat, Miran beberapa kali berbeda pendapat dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC).

Pada tiga rapat terakhir tahun 2025, saat mayoritas anggota mendukung pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, Miran justru menginginkan penurunan lebih besar hingga 50 basis poin.

Tahun ini, Miran juga menolak keputusan mempertahankan suku bunga acuan dan mendorong pemangkasan sebesar 25 basis poin.

Rapat pertama Warsh sebagai Ketua FOMC dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Juni 2026.

Selain itu, Warsh juga tercatat sebagai Ketua The Fed terkaya dalam sejarah modern dengan total aset diperkirakan melampaui 100 juta dollar AS. Sesuai aturan etika terbaru di The Fed, ia diwajibkan melepas sejumlah investasi pribadinya selama menjabat sebagai ketua.

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Rabu menyetujui untuk melanjutkan nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (29/4/2026).

Melansir CNBC International, persetujuan ini diberikan setelah melalui pemungutan suara di Senat, dengan seluruh 13 anggota Partai Republik mendukung dan 11 anggota Partai Demokrat menolak. Senator Elizabeth Warren menyebut ini sebagai pemungutan suara sepenuhnya partisan pertama dalam sejarah komite untuk calon ketua bank sentral.

Warren, anggota senior dari Partai Demokrat di komite tersebut, mengkritik Warsh menjelang pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa konfirmasi Warsh berpotensi menggerus independensi bank sentral dari cabang eksekutif.

“Ekonomi Trump sedang menghadapi masalah serius. Inflasi meningkat, penciptaan lapangan kerja melemah. Aroma stagflasi mulai terasa, dan Presiden Trump semakin terdesak,” ujar Warren di hadapan komite sebelum pemungutan suara.

Warren melanjutkan, pemungutan suara oleh komite Senat untuk meloloskan Mr. Warsh akan membawa presiden selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan upaya menguasai The Fed dan secara artifisial mendongkrak perekonomian.

Warsh melampaui tahap komite sesuai perkiraan, beberapa jam sebelum The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya yang kemungkinan menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell.

The Fed diperkirakan mempertahankan pendekatan wait-and-see, seiring inflasi yang masih tinggi, pasar tenaga kerja yang relatif stabil, serta tekanan harga akibat konflik dengan Iran yang menahan ruang penurunan suku bunga lebih lanjut.

Pendekatan hati-hati The Fed menjadi sumber ketegangan utama antara Trump dan Powell. Ketua The Fed tersebut terus menghadapi kritik karena tidak memangkas suku bunga secepat atau sedalam yang diinginkan presiden.

Sejumlah pihak, termasuk Powell, menilai tekanan terhadap bank sentral tidak hanya berhenti pada retorika. Departemen Kehakiman AS (DOJ) bahkan meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Powell dan The Fed, yang disebut terkait pembengkakan biaya renovasi kantor pusat bank sentral di Washington.

Dalam pernyataannya pada Januari, Powell mengungkap penyelidikan tersebut dan menuduh pemerintah menargetkannya karena keputusan kebijakan suku bunga The Fed.

Penyelidikan itu sempat mengancam peluang Warsh. Senator Thom Tillis menyatakan akan memblokir nominasi tersebut jika DOJ tidak menghentikan penyelidikan.

Trump secara terbuka mendukung penyelidikan yang dipimpin Jaksa AS Jeanine Pirro, meskipun upaya tersebut sempat terhambat setelah hakim federal menolak penerbitan subpoena dewan juri.

Pirro bahkan sempat berjanji mengajukan banding pada pekan lalu. Namun, dua hari kemudian, ia tiba-tiba mengumumkan bahwa DOJ menghentikan penyelidikan tersebut.

Tillis kemudian menyatakan tidak lagi menentang Warsh, yang praktis memastikan nominasi tersebut melaju ke tahap berikutnya.

Warren memperingatkan bahwa keputusan Pirro, termasuk permintaan kepada inspektur jenderal The Fed untuk menyelidiki pembengkakan biaya, “membiarkan pintu terbuka lebar” bagi dimulainya kembali penyelidikan.

“Tidak ada yang tertipu,” kata Warren dalam pemungutan suara Rabu. “Trump masih berupaya menguasai The Fed, dan ia mempertahankan ancaman tuduhan pidana yang tidak berdasar hingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya.”

Namun, Tillis menepis kritik tersebut. Ia menyatakan Warren “sepenuhnya keliru dalam setiap poin yang baru saja ia sampaikan.”

“Saya yakin penyelidikan ini sudah berakhir,” ujarnya.

Senat secara penuh diperkirakan akan melakukan pemungutan suara konfirmasi Warsh pada pekan 11 Mei, sehingga ia berpotensi disahkan sebelum masa jabatan Powell berakhir pada 15 Mei.

Konglomerat Elon Musk menyatakan kesediaannya untuk membayar gaji petugas Badan Keamanan Transportasi Amerika Serikat (TSA) di tengah krisis anggaran pemerintah yang berkepanjangan.

Pernyataan itu disampaikan Musk pada Sabtu (21/3) kemarin, saat para petugas TSA kemungkinan tidak mendapatkan gaji untuk kedua kalinya dalam enam bulan terakhir akibat terhentinya pendanaan federal.

Mengutip Reuters, Minggu (22/3), kebuntuan anggaran yang melibatkan lembaga induk TSA, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), telah memasuki minggu kelima.

Para petugas keamanan bandara terancam kembali tidak menerima gaji penuh, meski tetap diminta bekerja di tengah antrean pemeriksaan yang mengular hingga berjam-jam di sejumlah bandara.

"Saya ingin menawarkan untuk membayar gaji personel TSA selama kebuntuan pendanaan ini yang berdampak negatif pada kehidupan banyak warga Amerika di bandara di seluruh negeri," ujar Musk dalam unggahannya di platform X.

Hingga kini, pihak DHS, TSA, maupun perwakilan Musk belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.

Di sisi lain, maskapai dan kelompok industri perjalanan memperingatkan bahwa tingkat ketidakhadiran dari sekitar 50 ribu petugas keamanan bandara berpotensi meningkat, terutama pada akhir pekan.

Data federal menunjukkan rata-rata gaji petugas TSA mencapai US$61 ribu per tahun. Sejumlah bandara bahkan telah menggelar penggalangan makanan dan menerima donasi untuk membantu para petugas selama penutupan sebagian pemerintah.

Sementara itu, negosiasi anggaran masih berlangsung di Senat AS. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyebut perbedaan pandangan antarpartai mulai menyempit, namun kesepakatan final belum tercapai.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump juga pernah mengungkap adanya donor kaya yang menyumbang US$130 juta untuk menutup kekurangan gaji militer saat penutupan pemerintah selama 43 hari, yang menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika Serikat.

Jakarta (ANTARA) - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi nilai tukar rupiah menguat seiring sentimen risk on dari harapan berakhirnya penutupan pemerintah (government shutdown) Amerika Serikat (AS).

"Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS didukung sentimen risk on dari harapan berakhirnya shutdown pemerintah AS," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.654 per dolar AS.

Mengutip dari Sputnik-OANA, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa penutupan kegiatan pemerintahan akan segera berakhir.

Sebelumnya, portal Axios melaporkan bahwa Partai Demokrat di Senat AS telah menunjukkan kesediaan untuk menerima paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendanaan yang bisa mengakhiri shutdown.

Menurut siaran di situs web majelis tinggi Kongres AS, persetujuan dicapai lewat pemungutan suara prosedural, yang mana 60 senator mendukung paket RUU itu, sedangkan 40 senator menolak.

Tepat 60 suara dibutuhkan untuk menyetujui RUU tersebut.

Paket yang disetujui itu mencakup pendanaan bagi kegiatan Kongres dan layanan pendukungnya, Departemen Pertanian, termasuk pembayaran dalam program bantuan pangan SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA/Food and Drug Administration), program dan tunjangan bagi veteran, serta proyek konstruksi Pentagon untuk tahun fiskal 2026.

Badan-badan pemerintahan lainnya akan didanai melalui resolusi lanjutan yang berlaku hingga 30 Januari 2026.

Paket RUU itu juga membatalkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal sejak 1 Oktober.

Setelah pemungutan suara tersebut, Senat harus menggelar pemungutan suara final, sebelum paket RUU itu disahkan oleh DPR dan dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.

Menurut Lukman, potensi berakhirnya penutupan pemerintah AS akan mendukung aset berisiko.

"Dolar AS sendiri juga seharusnya terdukung, namun sentimen risk on bisa lebih positif pada mata uang dan aset berisiko," kata Lukman.

Di samping itu, investor juga sedang menantikan data penjualan ritel Indonesia yang tak jadi dirilis pada Senin (10/11/2025).

Dia memperkirakan penjualan ritel bertumbuh 3,2 persen.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.600-Rp16.700 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

“Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

“Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

“Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut," kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

“Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

“Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

Trump menulis di platform Truth Social:

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) bergerak menuju pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 40 hari, di tengah tekanan ekonomi dan kekacauan layanan publik yang semakin meluas.

Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), para senator diperkirakan akan menggelar pemungutan suara pada Minggu (9/11/2025) malam waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang sebelumnya disetujui DPR, dengan amandemen yang menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek hingga Januari 2026 serta tiga paket anggaran tahunan penuh.

Menurut sumber yang mengetahui proses negosiasi, sedikitnya delapan senator dari Partai Demokrat diperkirakan akan mendukung langkah tersebut. Jumlah ini cukup untuk meloloskan RUU di Senat yang dikuasai Partai Republik.

Namun, paket hasil amandemen itu masih harus disahkan kembali oleh DPR dan kemudian dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Sebagai bagian dari kesepakatan dengan sejumlah anggota Demokrat, Partai Republik akan menyetujui pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare, isu yang menjadi prioritas utama Demokrat dalam perundingan anggaran.

Kesepakatan itu juga mencakup pembatalan sebagian besar kebijakan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal selama shutdown, serta pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) selama satu tahun.

Menurut sumber tersebut, kesepakatan ini dirancang oleh dua senator Demokrat asal New Hampshire, Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen, bersama senator independen dari Maine, Angus King. Namun, pemimpin minoritas senat Chuck Schumer menegaskan tidak akan mendukung langkah tersebut.

Shutdown yang memasuki hari ke-40 telah melumpuhkan sejumlah layanan publik, termasuk taman nasional dan bantuan pangan, sementara kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara mengancam kelancaran perjalanan selama libur Thanksgiving pada akhir November ini.

Senator Partai Republik asal North Carolina Thom Tillis menyebut dampak ekonomi dan sosial yang kian terasa telah mendorong Senat untuk mencapai kesepakatan.

“Suhu mulai mendingin, tekanan meningkat, dan tiba-tiba tampaknya semuanya mulai bergerak ke arah yang sama,” ujarnya kepada wartawan.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, memperingatkan dalam wawancara di CBS bahwa jika shutdown berlangsung lebih lama dan lalu lintas udara belum kembali normal saat Thanksgiving pada 27 November, pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa berbalik negatif.

Trump Kembali Soroti Subsidi Obamacare

Di tengah perundingan di Kongres, Presiden Donald Trump kembali menekan agar subsidi untuk pasar asuransi kesehatan Affordable Care Act digantikan dengan pembayaran langsung kepada individu.

Subsidi tersebut telah membantu menggandakan jumlah peserta Obamacare menjadi 24 juta orang sejak 2021 dan kini menjadi pusat sengketa dalam kebuntuan anggaran.

Melalui akun Truth Social, Trump menilai subsidi ACA sebagai keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika, sambil menuntut agar dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat untuk membeli asuransi secara mandiri.

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintahan dibuka kembali,” tulis Trump.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Senator Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, menegaskan dalam wawancara televisi terpisah bahwa usulan tersebut tidak akan diajukan sebelum Kongres menyetujui pendanaan federal.

“Kami tidak akan menegosiasikan isu itu dengan Demokrat sampai pemerintahan dibuka kembali,” kata Bessent di acara This Week di ABC.

Menurut pakar kesehatan, warga AS yang membeli paket asuransi kesehatan untuk 2026 melalui Obamacare berpotensi menghadapi kenaikan premi lebih dari dua kali lipat, seiring berakhirnya subsidi era pandemi pada akhir tahun ini.

Partai Republik sebelumnya menolak usulan Schumer untuk membuka kembali pemerintahan dengan imbalan perpanjangan kredit pajak satu tahun bagi peserta Obamacare.

Senator Demokrat Adam Schiff menilai rencana Trump sebenarnya bertujuan melemahkan ACA dan membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk menolak peserta dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Perusahaan asuransi yang dia kritik justru akan mendapat kekuasaan lebih besar untuk membatalkan polis orang dan menolak mereka yang punya riwayat penyakit,” ujar Schiff.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk "mulai menguji Senjata Nuklir kami" dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

"Proses itu akan segera dimulai," tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba "atas dasar yang setara."

Senat Vs Pentagon

Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

"Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian," ujar Correll.

Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

"Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman," ujar Drozdenko.

Reaksi Keras dari China dan Putin

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

"Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian," ujarnya dikutip Newsweek.

Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. "Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar "mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)" dan tidak memicu instabilitas global.

"Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Senat Amerika Serikat mengambil langkah mengejutkan dengan menolak kebijakan tarif global Presiden Donald Trump yang diberlakukan terhadap lebih dari 100 negara.

Dalam pemungutan suara yang memperlihatkan perpecahan di internal Partai Republik pada Kamis (30/10/2025) tersebut, empat senator dari partai itu bergabung dengan seluruh anggota Demokrat untuk membatalkan tarif resiprokal yang diterapkan Trump melalui perintah eksekutif.

Dilansir The Guardian, dengan hasil akhir 51 banding 47, resolusi Senat ini menandai ketiga kalinya dalam sepekan para anggota Republik berpihak pada Demokrat untuk menentang kebijakan tarif Trump. Dua resolusi sebelumnya juga menolak pemberlakuan tarif terhadap Brasil dan Kanada.

Adapun menentang Trump merupakan langkah yang jarang diambil oleh anggota Partai Republik, terutama di masa jabatan keduanya. Namun pada kali ini, Senator Susan Collins dari Maine, Mitch McConnell dan Rand Paul dari Kentucky, serta Lisa Murkowski dari Alaska, memilih bergabung dengan kubu oposisi.

Keempat senator itu menilai kebijakan tarif sepihak Trump tidak hanya membebani ekonomi domestik, tetapi juga melemahkan hubungan perdagangan dengan sekutu lama Amerika Serikat.

Tarif resiprokal yang diterapkan Trump diberlakukan dengan alasan untuk menyamakan perlakuan dagang antara AS dan negara-negara mitra. Namun, kebijakan tersebut telah menimbulkan ketegangan di banyak sektor industri serta memicu protes dari berbagai mitra dagang utama AS yang terkena dampaknya.

Meski resolusi ini menjadi sinyal penolakan kuat di Senat, kemungkinan tindakan serupa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya kecil. Awal tahun ini, mayoritas Partai Republik di DPR telah menetapkan aturan internal yang secara efektif memblokir resolusi terkait tarif agar tidak bisa dibawa ke pemungutan suara di lantai parlemen.

Langkah ini menjadikan resolusi Senat lebih bersifat simbolis, meskipun tetap dianggap sebagai bentuk penegasan terhadap batas kewenangan presiden.

Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia mengatakan bahwa penolakan bipartisan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Trump.

"Saya belajar dari masa jabatan pertama Trump bahwa presiden cukup peka terhadap hal-hal seperti ini," kata Kaine.

"Ketika dia melihat anggota Partai Republik mulai menentang kebijakannya, meskipun jumlahnya kecil, hal itu biasanya meninggalkan kesan dan dapat membuatnya mengubah perilaku," tuturnya.