SURABAYA - Sebanyak 13 orang diamankan polisi dan digelandang lantaran diduga terlibat kerusuhan dalam demontrasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2026) malam. Mereka diduga sebagai provokator kericuhan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan gedung tersebut.

Dalam demontrasi tersebut, 12 orang laki-laki dan satu orang lainnya adalah perempuan. Para perusuh tersebut digelandang ke area pusat komando personel pengamanan di area halaman gedung Grahadi.

Setelah didata dan digeledah, mereka diangkut ke truk polisi untuk dibawa ke MapolrestabesSsurabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya mengamankan belasan terduga pelaku perusuh pada Jumat malam.

Mereka diamankan setelah anak buahnya melakukan blokade membentuk barikade pasukan untuk mendorong mundur sisa massa demontran yang masih bertahan dan melakukan pelemparan serta pengerusakan.

"Masih dihitung ya, tapi sementara ini mungkin ada sekitar belasanlah,” kata Luthfie kepada awak media di depan Alun-alun Surabaya.

Sebelumnya, massa demontran menyampaikan orasi sejak sore. Namun situasi berubah menjadi mencekam ketika ada orasi yang mengajak peserta demontrasi untuk bergerak maju.

Salah satu demonstran menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah provinsi jawa timur, namun tidak terealisasi dan hingga terjadi kericuhan.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan 4.131 personel gabungan untuk mengawal demonstrasi sejumlah elemen masyarakat di Jakarta pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Personel akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan, antara lain area Monas, Bundaran HI/Dukuh Atas, Gedung DPR/MPR RI, serta Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

"Polda Metro Jaya menyiapkan 4.131 personel gabungan untuk melayani dan mengamankan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat. Kehadiran personel di lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," ujar Budi.

Personel yang dilibatkan terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 2.359 personel, jajaran Polres sebanyak 372 personel, serta BKO sebanyak 1.400 personel. Unsur BKO tersebut meliputi TNI sebanyak 200 personel, Korbrimob sebanyak 900 personel, dan Korsabhara sebanyak 300 personel.

Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi. Di area Monas diperkirakan terdapat massa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Sementara itu, massa lainnya direncanakan berada di kawasan Bundaran HI/Dukuh Atas dan Gedung Kemenaker RI.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, pola pelayanan dan pengamanan dilakukan secara preemtif, preventif, serta penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Petugas juga disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas, pengamanan objek, serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.

"Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel telah diingatkan untuk bertindak sesuai prosedur, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan masyarakat, peserta aksi, dan petugas," katanya.

Budi menambahkan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional menyesuaikan perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan yang menjadi titik kegiatan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kepada peserta aksi, silakan menyampaikan pendapat secara tertib, damai, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ucap Budi.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila melihat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan kepolisian terdekat atau Call Center 110.

JAKARTA - Ribuan personel kepolisian diterjunkan ke lima titik demonstrasi sejumlah elemen masyarakat yang bakal digelar di wilayah Jakarta pada hari ini. Total personel yang dikerahkan sebanyak 4.576.

"4.576 personel gabungan dari polda, polres, polsek jajaran untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat, hari ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Rencana aksi bakal digelar oleh, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa di kawasan Silang Selatan Monas. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kemudian massa aksi dari AUR Barisan Merdeka Jakarta di Bundaran HI, dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Kantor BGN RI pada pukul 11.00 WIB, dan aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jakarta Selatan di Kementerian Keuangan RI.

“Pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis. Sedangkan untuk pengalihan arus lalu lintas, akan dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Erlyn mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan tuntutan secara tertib. Dengan mengimbau agar orasi tidak memicu provokasi, apalagi berujung tindakan anarkis.

“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas. Hormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” pungkasnya.

JAKARTA - Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda , Monas, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (17/6/2026) ini. Massa belum terlihat di kawasan ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat masih dapat melintas dengan kecepatan normal. Adapun kendaraan dari Istana Negara menuju jalan MH Thamrin juga bisa digunakan seluruh ruas jalannya.

Kepadatan kendaraan terlihat terjadi sesekali karena mengikuti traffic light. Meski demikian, terlihat tidak ada antrean panjang yang mengular.

Sementara itu, belum terlihat ada massa yang tiba di lokasi yang akan dijadikan titik aksi meski agenda aksi direncanakan mulai pukul 10.00 WIB. Kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, hingga kawasan Silang Monas juga terpantau terkendali.

Ratusan personel kepolisian juga tampak telah bersiaga di beberapa titik sekitar kawasan Patung Kuda untuk mengantisipasi kedatangan massa aksi. Barrier dan kendaraan taktis juga terlihat disiapkan di sekitar lokasi.

JAKARTA - Demo sejumlah kelompok mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman pada Senin (15/6/2026) sore belum kelar saat jam pulang kerja. Arus lalu lintas pun terpantau tersendat.

Pantauan SindoNews, demo mahasiswa masih berlangsung di depan UOB Plaza MH Thamrin hingga pukul 17.30 WIB. Terlihat arus lalu lintas dari arah Senayan ke Bundaran HI tersendat.

Terpantau para pengendara hanya bisa melalui satu dari tiga lajur yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Meski begitu, terlihat petugas kepolisian lalu lintas mengatur para pengendara agar bisa melalui massa

Sebelumnya, sejumlah kelompok mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya dicegat oleh pihak kepolisian saat hampir sampai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Senin (15/6/2026).

Berdasarkan pantauan di depan UOB Plaza MH Thamrin, awalnya sejumlah mahasiswa terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Universitas Terbuka Jakarta, GMNI, PMII ini terlihat muncul dari Jalan Blora menuju Bundaran HI.

Kehadiran mereka diketahui oleh pihak kepolisian yang berjaga. Pihak kepolisian mengadang para mahasiswa yang hendak menuju Bundaran HI.

Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang berkomunikasi kepada mahasiswa ini memberikan penjelasan terkait tidak bisanya Bundaran HI digunakan untuk aksi unjuk rasa.

"Mohon maaf sekali, tidak bisa teman-teman untuk menyampaikan pendapat di Bundaran HI. Kami sediakan tempat di Monas. Intinya tidak bisa di sini," ujar Braiel.

JAKARTA - Pegiat politik sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Andrianto Andri buka suara merespons gelombang aksi mahasiswa di Jakarta serta sejumlah daerah lain belakangan ini. Dia mengaku bangga melihat mahasiswa masih memiliki keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Dia berpendapat, tradisi kritik terhadap kekuasaan merupakan warisan penting reformasi yang harus tetap hidup. “Aksi mahasiswa mengingatkan kita pada semangat 1998 yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, melainkan juga ketepatan membaca persoalan,” kata Andrianto, Senin (15/6/2026).

Dia juga menilai tajuk aksi bertema "Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2" tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa. Dia berpendapat, sejumlah tuntutan yang disuarakan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun dengan fakta kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.



Andrianto Andri

Andrianto mempertanyakan penggunaan istilah "Reformasi Jilid 2". Sebab, menurut dia, reformasi adalah momentum historis yang mengubah fondasi sistem politik Indonesia dan tidak dapat diposisikan sebagai agenda yang berulang layaknya serial tanpa akhir.

“Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan,” tuturnya.

Andrianto melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru sedang berupaya menerjemahkan amanat reformasi melalui pendekatan yang lebih konkret, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Ia merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Menurutnya, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan contoh nyata implementasi amanat konstitusi yang selama ini kerap menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas. “Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik. Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya saya melihat pemerintah sedang bekerja pada substansi reformasi, bukan sekadar retorika reformasi,” imbuhnya.

Dia menilai MBG dan KDMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Ia berpendapat program-program tersebut layak dikawal dan dievaluasi secara objektif, bukan ditolak secara apriori. Selain menyoroti tema besar aksi, Andrianto juga mengkritisi salah satu tuntutan mahasiswa agar harga bahan bakar minyak (BBM) turun.

Menurut dia, tuntutan tersebut mengabaikan fakta bahwa kenaikan harga yang terjadi berada pada kategori BBM nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar internasional, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. “Kalau yang naik adalah BBM nonsubsidi, maka harganya memang dipengaruhi pasar global. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Karena itu tuntutan tersebut perlu dilihat kembali secara proporsional dan berbasis data," jelasnya.

Meski menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, Andrianto mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan gerakan mahasiswa seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite. Ia menuturkan, sejumlah momentum politik besar, mulai dari 1966, 1974, 1978 hingga 1998, tidak pernah sepenuhnya steril dari pengaruh kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha memanfaatkan energi mahasiswa untuk tujuan tertentu.

“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus kritis terhadap siapa yang diuntungkan dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Jangan sampai idealisme mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik terselubung,” ujar Andrianto atau Mantan Sekjen Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) ini.

Andrianto meyakini gerakan yang dibangun di atas asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat akan sulit memperoleh dukungan luas. Menurut dia, sebagian besar masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada efektivitas program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah sedang menunjukkan keseriusan dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis kesejahteraan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa. Pada akhirnya, kata dia, masyarakat akan menilai berdasarkan hasil yang mereka rasakan.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi bahwa negara sedang gagal, melainkan evaluasi yang jujur terhadap program-program yang sedang berjalan. Kritik tetap penting, tetapi harus berdiri di atas fakta dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah kelompok mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dicegat oleh pihak kepolisian saat hampir sampai tiba di sana. Polisi mengatakan mahasiswa tidak boleh berdemo di Bundaran HI .

Pantauan SindoNews di depan UOB Plaza MH Thamrin, Senin (15/6/2026), awalnya sejumlah mahasiswa terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Universitas Terbuka Jakarta, GMNI, dan PMII ini terlihat muncul dari Jalan Blora menuju Bundaran HI.

Kehadiran mereka diketahui oleh pihak kepolisian yang berjaga. Pihak kepolisian langsung mengadang para mahasiswa yang hendak menuju Bundaran HI.

Mereka yang datang dari arah berlawanan itu diarahkan untuk di jalur satunya. Sempat terjadi aksi saling dorong. Adu argumen pun dilontarkan.

Setelah diarahkan ke jalur satunya, mahasiswa berusaha untuk menerobos barikade dari pihak kepolisian. Mereka sempat menutup jalan.

Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang berkomunikasi dengan mahasiswa memberikan penjelasan terkait tidak bisanya Bundaran HI digunakan untuk aksi unjuk rasa.

"Mohon maaf sekali, tidak bisa teman-teman untuk menyampaikan pendapat di Bundaran HI. Kami sediakan tempat di Monas. Intinya tidak bisa di sini," ujar Braiel.

Hingga saat ini, upaya mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di Bundaran HI masih berlangsung. Sementara itu, lalu lintas yang mengarah ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Para pengendara hanya bisa melewati satu jalur di sisi sebelah kanan. Mereka yang terjebak membunyikan klakson.

JAKARTA - Mahasiswa dari sejumlah universitas yang hendak demo di Patung Kuda Monas mulai diadang jajaran Kepolisian di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (15/6/2026). Pantauan di lapangan sekitar pukul 14.30 WIB, jajaran Kepolisian sudah membentuk barikade untuk mengadang para mahasiswa yang sedang konvoi untuk menuju Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.

Sementara itu, para mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Kepolisian untuk bisa lewat ke Patung Kuda Monas. Namun, pihak kepolisian bersikukuh tidak mengizinkan mereka melintas.

"Kami sudah memberitahukan bahwa kami akan aksi, tujuan kami demo di Patung Kuda, bukan disini" ujar salah seorang mahasiswa saat negosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Reynold EP Hutagalung.

Berdasarkan informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan digelar di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Gedung DPR/MPR, Jalan Kwitang Raya, Senen, hari ini, Senin (15/6/2026).

Adapun informasi yang diterima, aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK).

Kemudian, pada pukul 10.00 WIB oleh Aliansi Perisai dan Cipayung Jakarta Barat PC PMII Jakbar, GMNI Jakbar, FMN, APWKS, AGRA, SPP, FAM UI, HMI Esa Unggul, BEM Trisakti.

Selanjutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Provinsi Jambi. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah ada penambahan rencana unjuk rasa lainnya dari berbagai pihak.

JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Menggugat mendatangi Gedung DPR, Jakarta pada Senin (15/6/2026) untuk berdemo. Namun belum 10 menit tiba, mereka sudah terlibat aksi dorong dengan polisi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan mahasiswa yang berasal dari PMKRI Jakarta Timur/Selatan, GMNI Jakarta Timur, LMND Jakarta Timur, dan Himapersis Jakarta Timur tiba di depan Gedung DPR pada Senin (15/6/2026) siang sekira pukul 14.00 WIB. Terdapat satu mobil komando yang dibawa para mahasiswa tersebut, yang mana terdapat bendera melambangkan tempat mereka berasal.

Begitu tiba, para mahasiswa itu langsung melakukan orasi dan sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Polisi juga turut membentangkan spanduk imbauan disamping mereka beraksi.

Saat berorasi, sejumlah mahasiswa pun menaruh ban di depan mereka, yang mana ban itu berniat untuk dibakar oleh para pendemo. Namun, petugas kepolisian langsung mengambil ban tersebut untuk diamankan agar tidak dibakar.

Saat itulah, para mahasiswa tersebut terlibat aksi dorong-dorongan dengan polisi untuk merebut ban tersebut. Petugas kepolisian juga mengamankan ban yang ada di dekat mobil komando agar tidak dibakar para mahasiswa sehingga para mahasiswa itu kembali hendak merebutnya.

Aksi saling dorong itu akhirnya mereda saat petugas kepolisian dan orator meminta pada peserta aksi untuk tidak terpancing aksi provokasi. Saat ini, para mahasiswa tersebut masih melakukan aksinya meski cuaca tengah diguyur hujan.

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar karena mahasiswa berdemo tidak sampai ke jalanan. Petugas kepolisian juga melakukan pengamanan aksi demo di lokasi.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Yatalathof Ma'shum Imawan menanggapi pernyataan polisi yang menyebut aksi demo di Bundaran HI , Jakarta tidak sesuai aturan. BEM UI sudah menyampaikan pemberitahuan sebelum menggelar demonstrasi .

"Dalam berdemonstrasi kan sudah dilindungi haknya oleh konstitusi dasar UUD 1945. Jadi sudah memenuhi konstitusi, kemudian namanya saja pemberitahuan aksi, jadi kewajibannya memberitahukan saja," ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, pemberitahuan sebagaimana dimaksud itu sifatnya adalah pemberitahuan, tidak harus secara langsung. Hal itu telah dilakukan BEM UI. Selain itu, manakala polisi menyebutkan aksi itu tidak sesuai prosedur, tetapi polisi justru memaksa para demonstran untuk melakukan aksinya di Gedung DPR RI.

"Lagi pula jika polisi mengklaim ini tidak sesuai prosedur, kenapa polisi justru memaksa demo di DPR? Kan lucu begitu ya. Belum lagi memblokade kita untuk massa aksi salat Jumat di Dukuh Atas," tuturnya.

"Sudahlah, Pak, Bapak ngomong A kenyataannya kan selalu B. Bangkrut, Pak kepercayaan (terhadap) Bapak," katanya.

Sebelumnya, polisi menyebut demonstrasi yang dilakukan BEM UI bersama sejumlah elemen kampus di kawasan Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026) tidak sesuai aturan.

"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI. Namun, saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, polisi memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut melalui pesan WhatsApp berupa dokumen PDF surat pemberitahuan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Dia menerangkan, secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang diterima.

Namun, kata dia, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

"Kami tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif," kata Kombes Reynold.

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di wilayah Jabodetabek, Jumat (12/6/2026). Pengerahan aparat dalam jumlah masif itu dinilai menciptakan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).



Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.

"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.

Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.

"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.

JAKARTA - Polisi mengingatkan mahasiswa dan sejumlah elemen lainnya untuk mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya menunggangi aksi demontrasi di beberapa titik wilayah Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau agar masyarakat waspada terhadap provokator.

"Kami mengingatkan untuk adik-adik mahasiswa ataupun komponen elemen lainnya, memperhatikan sekitar kiri-kanan, tidak ada kelompok-kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi-aksi penyampaian pendapat ini yang dilindungi oleh undang-undang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jumat (12/6/2026).

Budi menjelaskan, terdapat 6.088 personel gabungan TNI-Polri yang dikerahkan untuk mengawal aksi hari ini. Secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari TNI 500 personel, ada dari Korps Brimob 1.000 personel, BKO dari Korps Sabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel.

Menurutnya, penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Akan hal itu, kehadiran petugas Polri dan TNI untuk mengamankan agar aspirasi tersampaikan.

Sesuai instruksi Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, kata Budi, personel yang melakukan pengamanan tak membawa senjata api. “Tadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi,” pungkasnya.