Bisnis.com, JAKARTA —Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) memilih memprioritaskan dialog sosial dan tidak menggelar aksi massa dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.

Pada peringatan tahun ini, KSP BUMN menyatakan akan menggelar kegiatan alternatif yang lebih bernuansa perayaan dan tidak turun ke jalan.

"Konfederasi Serikat Pekerja BUMN memutuskan untuk tidak menghadiri kegiatan May Day 2026 dengan aksi massa, kami memilih menyelenggarakannya di Politeknik Ketenagakerjaan dengan acara May Day Festival tetapi tetap menghormati teman-teman pekerja dan buruh yang merayakan dengan aksi massa," demikian pernyataan KSP BUMN dikutip dari Antara, Jumat (1/5/2026).

Pendekatan ini dipilih karena serikat pekerja memprioritaskan penyampaian aspirasi melalui jalur dialog sosial yang dinilai lebih konstruktif.

Dialog tersebut rencananya dilakukan secara langsung dengan pemerintah dan manajemen BUMN guna menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Meski tidak menggelar aksi demonstrasi, KSP BUMN menegaskan tetap berkomitmen mengawal perlindungan kerja bagi para anggotanya.

"Konfederasi Serikat Pekerja BUMN menegaskan komitmen dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan perlindungan kerja. khususnya di lingkungan BUMN. Segala bentuk kebijakan yang merugikan pekerja akan terus dikawal dan dikritisi secara konstruktif," tegas pernyataan itu.

Selain itu, KSP BUMN meyakini hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dapat terbangun melalui kemitraan komunikasi yang terbuka, dialog sosial yang produktif, serta kepercayaan antarpihak.

Sebagai penutup keterangannya, pihak konfederasi mengajak seluruh anggota dan pekerjanya untuk tetap menjaga solidaritas, terus meningkatkan profesionalisme, serta menjaga integritas kinerja BUMN demi kepentingan bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Federasi nasional serikat pekerja di sektor jasa atau Aspek Indonesia menilai kebijakan terbaru pemerintah terkait skema perhitungan kenaikan upah minimum sebagai sinyal perubahan arah yang positif, tetapi belum menjadi agenda reformasi pengupahan.

Presiden DPP Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi mengapresiasi penetapan rentang penyesuaian indeks alfa 0,5–0,9 dengan proyeksi kenaikan upah minimum 5,2–7,3%.

Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang koreksi atas sistem pengupahan yang selama ini terlalu kaku dan menjauh dari realitas hidup buruh.

Namun, Rusdi menegaskan bahwa reformasi pengupahan tidak boleh berhenti pada titik ini.

“Ini adalah langkah awal, bukan garis akhir. Reformasi pengupahan harus dilanjutkan secara konsisten, berani, dan berpihak,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Ia menilai kebijakan tersebut sekaligus menjadi koreksi atas praktik masa lalu yang mengunci indeks alfa pada rentang rendah, yang berdampak pada melemahnya daya beli buruh dan melanggengkan politik upah murah. Menurut Rusdi, stabilitas ekonomi tidak boleh lagi dibangun di atas pengorbanan buruh.

Masuknya variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara lebih proporsional, termasuk dibukanya kembali ruang upah sektoral, dinilai mencerminkan kemauan politik pemerintah untuk mendistribusikan beban krisis secara lebih adil. Rusdi menyebut langkah ini sebagai sinyal keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam merespons aspirasi pekerja secara lebih manusiawi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan upah bukan semata persoalan teknis, melainkan pernyataan politik negara tentang keberpihakan kepada buruh.

“Upah adalah cermin keberpihakan negara. Apakah pembangunan dijalankan dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, atau justru menjadikan buruh sekadar variabel efisiensi biaya,” lanjutnya.

Menurut Rusdi, pekerja secara prinsip menegaskan bahwa upah layak merupakan jalan keluar dari krisis sekaligus fondasi kebangkitan ekonomi nasional.

Ia menilai tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa buruh yang hidup layak, serta tidak mungkin ada pemulihan ekonomi berkelanjutan jika mayoritas pekerja hanya dipaksa bertahan hidup.

Ketika upah gagal memenuhi kebutuhan hidup riil, lanjut Rusdi, dampaknya akan langsung terasa pada melemahnya daya beli buruh, menurunnya konsumsi rumah tangga, tersendatnya usaha kecil dan menengah, hingga hilangnya motor penggerak ekonomi nasional.

Sebaliknya, upah layak justru menjadi investasi sosial dan ekonomi yang mendorong konsumsi domestik, meningkatkan produktivitas kerja, serta menjaga stabilitas sosial.

Aspek Indonesia juga menilai penguatan peran pemerintah daerah dan dewan pengupahan sebagai langkah penting untuk menghidupkan dialog sosial.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, ASPEK Indonesia menegaskan bahwa upah minimum wajib mencerminkan kebutuhan hidup riil. Karena itu, penetapan upah ke depan harus kembali berbasis survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperbarui secara rutin, objektif, dan transparan.

“Tanpa KHL yang hidup, upah minimum sah secara administratif, tetapi gagal menjalankan fungsi keadilan sosialnya,” ujar Rusdi.

Dia juga mendorong reformasi struktural melalui pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan berkeadilan. Reformasi tersebut diharapkan mampu mengakhiri praktik upah murah, memperkuat jaring pengaman sosial, serta mendorong peningkatan daya beli buruh yang berdampak positif bagi dunia industri dan UMKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih belum menentukan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar penetapan UMP 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi Jakarta Syaripudin mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi terbaru mengenai mekanisme penetapan upah minimum 2026. Pasalnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 hanya berlaku untuk penetapan upah minimum tahun 2025.

“Meski demikian, Pemprov Jakarta melalui Disnakertransgi tetap menjalankan berbagai langkah persiapan agar proses penetapan upah nantinya berjalan tepat waktu serta responsif terhadap kondisi pekerja dan dinamika ekonomi,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Syaripudin memastikan pembahasan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 dilakukan secara transparan melalui dialog dengan seluruh pihak. Pendekatan itu ditempuh agar kebijakan upah yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha sehingga dapat diterima semua pihak.

“Penetapan UMP dan UMSP bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun kesepahaman bersama mengenai keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap proses dan masukan dari para pemangku kepentingan sangat berarti,” kata dia.

Menurut dia, selama ini pihaknya rutin menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan untuk memantau perkembangan ekonomi, harga kebutuhan pokok, inflasi, dan dinamika ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan kajian kondisi kesejahteraan pekerja lintas sektor, termasuk Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi faktual dan suara pekerja di lapangan.

Syaripudin menambahkan dinasnya juga melakukan monitoring dan evaluasi penerapan struktur dan skala upah. Hal itu dilakukan sebagai dasar penguatan implementasi kebijakan pengupahan yang adil dan proporsional.

“Dengan langkah-langkah tersebut, setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan terbaru mengenai pengupahan, Pemprov Jakarta bersama Dewan Pengupahan dapat segera melanjutkan pembahasan teknis penetapan UMP 2026. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi rekomendasi resmi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan penyusunan regulasi terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dalam media briefing di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Yassierli mengatakan proses penyusunan regulasi UMP 2026 masih terus berlangsung. “UMP sedang dalam progres, kami tengah menyiapkan regulasinya,” kata Yassierli.

Ia memastikan penyusunan regulasi ini berbasis pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 terkait pengaturan kenaikan upah minimum. Dalam putusan tersebut, selain memperhatikan KHL, penyesuaian UMP juga harus mempertimbangkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Yassierli menjelaskan bahwa dialog sosial dengan para pemangku kepentingan masih berjalan. Pembahasan dilakukan bersama serikat pekerja, serikat buruh, serta Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk memfinalisasi regulasi.

“Kita sedang melakukan dialog sosial. Banyak masukan dari serikat pekerja dan serikat buruh, semuanya kita terima. Depenas juga sedang bekerja untuk menyelesaikan regulasinya,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Meski begitu, ia belum memberikan informasi mengenai besaran kenaikan UMP tahun mendatang.

Sebelumnya, Yassierli menyampaikan harapannya agar rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November mendatang. “Sekarang masih Oktober. Kami targetkan, sesuai timeline biasanya, di bulan November baru keluar dengan rumusannya,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar UMP 2026 naik sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. “KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” ujar Said.