Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan 350.000 paket sembako kepada buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengkoordinir, menyiapkan sembako sejumlah 350.000 paket, yang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia,” kata Rizal saat ditemui di sela-sela perayaan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan, distribusi bantuan berjalan lancar dengan partisipasi buruh dari berbagai daerah. Paket sembako ini berisi kebutuhan pokok, antara lain beras premium 2,5 kg, margarin, gula pasir, sarden, teh celup, susu kental manis, serta kopi.

Adapun, bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Kalau dikalkulasikan nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang Rp350.000 per satu kantong, yaitu satu paket,” jelasnya.

Adapun sumber pendanaan program ini berasal dari Sekretariat Negara. Bulog, lanjut Rizal, bertindak sebagai pelaksana distribusi di lapangan. “Dari Setneg [Sekretariat Negara] bantuannya yang menyiapkan dari Sekretaris Negara, dan kami Bulog hanya menyiapkan,” terangnya.

Rizal menilai, program ini menjadi perhatian khusus pemerintah kepada kalangan buruh. Apalagi, selain sembako, pemerintah juga menyediakan makan siang gratis dalam jumlah yang sama.

Dia juga mengungkapkan, seluruh persiapan dilakukan dalam waktu tiga hari dengan melibatkan ID Food dan BUMD DKI Jakarta. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan kepada ratusan ribu buruh yang hadir.

Ke depan, Rizal menyatakan Bulog berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami, Bulog intinya akan terus mendukung semua tugas-tugas pemerintah dan kami punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

KSPI menyatakan tuntutan buruh agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), atau sekitar Rp5,89 juta.

“Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan daya beli buruh Jakarta yang terus tergerus dan agar tidak semakin tertinggal jauh dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang,” ujarnya.

Apabila pemerintah belum mampu menetapkan 100% KHL, KSPI meminta revisi menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9 sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025, agar nilai UMP mendekati KHL dan tetap berada dalam koridor hukum.

Selain itu, KSPI juga berharap Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan dengan basis 100% KHL ditambah sekitar 5%, disesuaikan per sektor, dan diharapkan rampung paling lambat 7 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengkritik skema pemberian insentif bagi buruh yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bagian kompensasi dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Said Iqbal menekankan, insentif yang mencakup bantuan pangan, air bersih, hingga subsidi transportasi tersebut bukanlah solusi atas rendahnya daya beli buruh Jakarta.

Pasalnya, tambah dia, pemberian insentif sangat bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemberlakuannya akan menggunakan sistem kuota.

"Insentif yang diberikan oleh Gubernur itu tidak berlaku untuk semua buruh penerima upah minimum. Dia [insentifnya] dikuota, karena sifatnya sesuai dengan kemampuan anggaran APBD," kata Said Iqbal saat ditemui di Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Berdasarkan data lapangan yang dihimpun KSPI, pabrik-pabrik di wilayah Cilincing dan Pulogadung saja, jumlah penerima manfaat sangat jauh dari total buruh yang berhak.

Dia mencontohkan, setidaknya kebijakan pemberian insentif tersebut hanya mampu dirasakan oleh 5% pekerja di setiap perusahaan.

"Hanya 15 orang dari 300 karyawan. Artinya hanya 5% dari total karyawan penerima upah minimum yang merasakan manfaat insentif tersebut. Lantas bagaimana dengan 95% sisanya? Mereka tetap harus nombok karena upah tidak mencukupi," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Said menekankan bahwa kebijakan yang diambil Pemprov DKI saat ini lebih menyerupai bantuan sosial (social assistance) daripada instrumen pengupahan. Aliansi buruh meminta agar Gubernur DKI tidak mencampuradukkan skema bansos dengan kewajiban penetapan upah minimum yang layak.

"Jadi insentif ini bukan menjadi bagian dari upah minimum. Ini adalah social assistance, bantuan sosial. Kami tetap menuntut kenaikan upah nominal menjadi Rp5,89 juta agar selaras dengan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ditetapkan BPS," pungkas Said.

Untuk diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengungkap bahwa pihaknya akan memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, pangan, dan kesehatan. Hal tersebut akan tertuang dalam beleid keputusan gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 belum disepakati dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa pembahasan yang berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam memuat perbedaan usulan pengusaha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan buruh, terkhusus mengenai besaran alfa alias indeks tertentu dalam formula UMP.

“Unsur pengusaha melalui Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] mengusulkan penggunaan alfa 0,55 dengan UMP 2026 sebesar Rp5.675.585. Sementara pemerintah daerah mengusulkan alfa 0,75 dengan UMP Rp5.729.876,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis.

Di sisi lain, KSPI mengusulkan agar UMP DKI Jakarta 2026 dapat sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) senilai Rp5.898.511.

Usulan lainnya adalah penggunaan rentang alfa tertinggi atau sebesar 0,9, sehingga upah minimum pekerja Ibu Kota tahun depan dapat naik sekitar 6,9%.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100% KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alfa 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan penggunaan alfa maksimal ini tak hanya berlaku untuk Jakarta 1, melainkan juga gubernur di daerah lainnya. Said pun menegaskan bahwa penggunaan indeks alfa 0,9 akan menjaga daya beli buruh sekaligus mencerminkan kebutuhan hidup yang riil.

Dihubungi terpisah, Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Apindo DKI Jakarta memberi konfirmasi bahwa besaran UMP 2026 belum rampung dibahas Dewan Pengupahan.

“Masih sidang,” ujar Nurjaman kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat menyatakan bahwa pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

Bisnis.com, BANDUNG— Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah agar mengawasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.

API menilai beleid yang diterbitkan pada 17 Desember 2025 tersebut berisiko membahayakan keberlangsungan dunia usaha, sekaligus bisa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif bagi pekerja.

"Alih-alih meningkatkan daya beli buruh, yang ada PHK di mana-mana," ucap Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, dalam keterangan resminya, Jumat (19/12/2025).

Danang menyatakan meskipun menjaga daya beli pekerja merupakan hal penting, daya tahan dunia usaha sebagai pemberi kerja utama juga harus diperhatikan.

Jika pemerintah hanya berfokus pada kepentingan buruh secara sepihak, industri dikhawatirkan tidak mampu bertahan, yang pada akhirnya akan menurunkan serapan tenaga kerja dan meningkatkan angka PHK.

"Regulasi pengupahan nasional saat ini tidak membedakan sektor industri padat karya dengan sektor padat teknologi," jelasnya.

Menurutnya, sektor padat karya saat ini menjadi salah satu sektor yang mampu menampung pekerja berpendidikan rendah dan menengah dalam jumlah besar, sementara sektor padat teknologi membutuhkan tenaga kerja selektif berpendidikan tinggi dalam jumlah yang lebih sedikit.

"API menyarankan agar pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang terdiferensiasi sesuai karakteristik masing-masing sektor tanpa mengesampingkan kesejahteraan pekerja," kata dia.

Dia mengaku khawatir dengan para pengusaha tekstil dan garmen terkait dampak PP tersebut. Danang memaparkan 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, kenaikan upah pekerja sebesar 6,5% yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya sudah mengakibatkan keruntuhan beberapa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) skala nasional.

API khawatir kenaikan upah lanjutan pada tahun 2026 akan menimbulkan lebih banyak korban industri. Alih-alih mendapatkan peningkatan pendapatan, para pekerja justru berisiko kehilangan mata pencaharian.

Kedua, kenaikan biaya produksi domestik yang dipicu oleh kenaikan upah akan membuat produk impor tekstil dan garmen semakin merajalela di pasar domestik.

Kondisi ini dipicu oleh praktik predatory pricing yang sulit dikontrol pemerintah. Produsen tekstil dan garmen dalam negeri akan didorong secara alami untuk mengurangi kerugian dari dampak lonjakan biaya dan banjirnya importasi barang jadi.

Terkait masalah importasi, API menyinggung adanya celah regulasi melalui skema pajak penghasilan final (PPh Final) sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM/Industri Kecil Menengah (IKM) dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Skema yang juga diatur oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, kata dia, disinyalir disalahgunakan untuk perdagangan dan distribusi barang impor secara luas dengan beban pajak minimal.

"Hal tersebut berisiko menimbulkan distorsi persaingan usaha dan melemahkan daya saing industri dalam negeri yang patuh pada kewajiban perpajakan proporsional," imbuhnya.

Ketiga, API mengkritik delegasi penetapan rentang nilai alpha sebesar 0,5 hingga 0,9 kepada Gubernur atas masukan Bupati/Wali Kota sebagai amanat PP 46 Tahun 2025.

Menurut Danang, kebijakan yang bersifat delegatif ini berpotensi kembali mempolitisasi upah sebagai bagian dari politik praktis demi kekuasaan, alih-alih didasari kepentingan pertumbuhan iklim investasi dan ekonomi.

API menekankan bahwa kepentingan nasional adalah menciptakan iklim investasi dan serapan tenaga kerja yang diiringi pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum tripartit nasional, dunia usaha telah mengusulkan agar nilai alpha berada pada kisaran 0,1 hingga 0,5, yang dinilai telah mempertimbangkan kepentingan pekerja.

Danang menambahkan bahwa kenaikan upah, meskipun diarahkan kepada pekerja tahun pertama, pasti akan diikuti dengan kenaikan upah susulan berdasarkan Struktur dan Skala Upah (SUSU) dan peningkatan kewajiban tunjangan, seperti BPJS yang saat ini didasarkan pada persentase penghasilan.

"Dengan demikian, beban biaya perusahaan meningkat tidak hanya dari kenaikan upah pokok, tetapi juga dari kenaikan biaya turunan lainnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Federasi nasional serikat pekerja di sektor jasa atau Aspek Indonesia menilai kebijakan terbaru pemerintah terkait skema perhitungan kenaikan upah minimum sebagai sinyal perubahan arah yang positif, tetapi belum menjadi agenda reformasi pengupahan.

Presiden DPP Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi mengapresiasi penetapan rentang penyesuaian indeks alfa 0,5–0,9 dengan proyeksi kenaikan upah minimum 5,2–7,3%.

Kebijakan tersebut dinilai membuka ruang koreksi atas sistem pengupahan yang selama ini terlalu kaku dan menjauh dari realitas hidup buruh.

Namun, Rusdi menegaskan bahwa reformasi pengupahan tidak boleh berhenti pada titik ini.

“Ini adalah langkah awal, bukan garis akhir. Reformasi pengupahan harus dilanjutkan secara konsisten, berani, dan berpihak,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Ia menilai kebijakan tersebut sekaligus menjadi koreksi atas praktik masa lalu yang mengunci indeks alfa pada rentang rendah, yang berdampak pada melemahnya daya beli buruh dan melanggengkan politik upah murah. Menurut Rusdi, stabilitas ekonomi tidak boleh lagi dibangun di atas pengorbanan buruh.

Masuknya variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara lebih proporsional, termasuk dibukanya kembali ruang upah sektoral, dinilai mencerminkan kemauan politik pemerintah untuk mendistribusikan beban krisis secara lebih adil. Rusdi menyebut langkah ini sebagai sinyal keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam merespons aspirasi pekerja secara lebih manusiawi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan upah bukan semata persoalan teknis, melainkan pernyataan politik negara tentang keberpihakan kepada buruh.

“Upah adalah cermin keberpihakan negara. Apakah pembangunan dijalankan dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, atau justru menjadikan buruh sekadar variabel efisiensi biaya,” lanjutnya.

Menurut Rusdi, pekerja secara prinsip menegaskan bahwa upah layak merupakan jalan keluar dari krisis sekaligus fondasi kebangkitan ekonomi nasional.

Ia menilai tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa buruh yang hidup layak, serta tidak mungkin ada pemulihan ekonomi berkelanjutan jika mayoritas pekerja hanya dipaksa bertahan hidup.

Ketika upah gagal memenuhi kebutuhan hidup riil, lanjut Rusdi, dampaknya akan langsung terasa pada melemahnya daya beli buruh, menurunnya konsumsi rumah tangga, tersendatnya usaha kecil dan menengah, hingga hilangnya motor penggerak ekonomi nasional.

Sebaliknya, upah layak justru menjadi investasi sosial dan ekonomi yang mendorong konsumsi domestik, meningkatkan produktivitas kerja, serta menjaga stabilitas sosial.

Aspek Indonesia juga menilai penguatan peran pemerintah daerah dan dewan pengupahan sebagai langkah penting untuk menghidupkan dialog sosial.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, ASPEK Indonesia menegaskan bahwa upah minimum wajib mencerminkan kebutuhan hidup riil. Karena itu, penetapan upah ke depan harus kembali berbasis survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperbarui secara rutin, objektif, dan transparan.

“Tanpa KHL yang hidup, upah minimum sah secara administratif, tetapi gagal menjalankan fungsi keadilan sosialnya,” ujar Rusdi.

Dia juga mendorong reformasi struktural melalui pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan berkeadilan. Reformasi tersebut diharapkan mampu mengakhiri praktik upah murah, memperkuat jaring pengaman sosial, serta mendorong peningkatan daya beli buruh yang berdampak positif bagi dunia industri dan UMKM.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 10%. Dari yang sebelumnya Rp3,65 juta menjadi Rp4,02 juta pada 2026.

Ketua DPD KSPSI Sulsel Basri Abbas mengatakan hitungan tersebut berdasarkan hasil survei konsumsi masyarakat yang menunjukkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di wilayah ini yang terus meningkat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulsel juga dianggap sudah membaik dibandingkan beberapa tahun lalu saat pandemi Covid-19. Sehingga perlu diiringi dengan peningkatan upah yang sesuai.

Meningkatnya daya beli juga menjadi alasan angka kenaikan 10% dipatok. Pasalnya UMP yang berlaku saat ini dianggap belum bisa menunjang kebutuhan para buruh.

"Kenaikan UMP jadi Rp4 juta dirasa sudah sangat sesuai untuk meningkatkan daya beli buruh, menyelaraskan dengan daya beli masyarakat umum. Juga bisa menunjang kesejahteraan buruh," ucap Basri di Makassar, Senin (17/11/2025).

Dia mengakui tidak semua sektor usaha yang akan merasakan langsung dampak kenaikan UMP. Contohnya pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti konstruksi hingga kawasan industri. Pasalnya upah rata-rata pekerja sektor itu sudah di atas UMP.

Beda halnya dengan sektor padat karya yang mana sebagian besar karyawan mengandalkan UMP, tanpa ada pendapatan tambahan. Jadi kenaikan UMP dianggap akan sangat berpengaruh signifikan kepada sebagian besar buruh di Sulsel.

"Ingat juga bahwa kenaikan upah minimum yang signifikan akan berdampak terhadap perekonomian Sulsel. Makanya usulan kenaikan 10% akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.