Bisnis.com, JAKARTA – AALTO, anak usaha Airbus dan pengembang High Altitude Platform Station (HAPS) Zephyr, menawarkan skema kerja sama komersial yang fleksibel untuk pasar Indonesia.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi AALTO untuk bersaing dengan operator satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink dalam menyediakan konektivitas di wilayah sulit dijangkau.

CEO AALTO Hughes Boulnois menjelaskan, perseroan belum mengunci satu model bisnis tunggal untuk kolaborasi dengan Telkomsel dan Mitratel. Menurut dia, AALTO membuka kemungkinan berbagai skema, mulai dari sewa kapasitas, layanan terkelola (managed service), hingga pola bagi hasil (revenue sharing).

“Untuk Indonesia, kami masih menyusun model komersial dan AALTO bersikap fleksibel dalam pendekatannya,” ujar Boulnois kepada Bisnis, Rabu (18/3/2026).

Dia menambahkan, dinamika pasar satelit LEO yang agresif menawarkan skema bagi hasil menjadi salah satu referensi AALTO dalam merancang paket kerja sama yang atraktif bagi operator seluler.

Boulnois menekankan, salah satu nilai jual utama Zephyr adalah kemampuannya memperluas jangkauan Radio Access Network (RAN) tanpa memaksa operator mengalihkan (offshoring) data pelanggan ke luar negeri.

Hal ini menjadi pembeda dengan sebagian solusi satelit LEO dan GEO yang karakteristik infrastrukturnya sering kali membuat data transit di luar yurisdiksi nasional.

“Kami yakin dapat menciptakan proposisi yang menarik untuk memperluas jangkauan radio tanpa perlu offshoring data pelanggan,” kata Boulnois.

Menurut dia, kemampuan cakupan terarah itu penting untuk operator yang ingin fokus pada area tertentu, misalnya kantong populasi di wilayah 3T, koridor logistik, atau jalur maritim utama, tanpa harus membangun menara secara masif.

Dari sisi arsitektur jaringan, AALTO memosisikan Zephyr sebagai solusi hibrida yang sangat mirip dengan menara seluler, tetapi beroperasi di stratosfer.

Perusahaan akan menyediakan seluruh komponen “fisik” jaringan di udara maupun di darat, sementara operator tetap mengendalikan aspek spektrum dan backhaul.

“AALTO akan menyediakan Stratocraft (seperti menara), antena, perangkat radio yang diperlukan di wahana dan di ground gateway, serta sumber daya listrik, seperti model menara pada umumnya,” jelas Boulnois.

Dengan desain ini, Zephyr dapat diintegrasikan ke jaringan eksisting layaknya penambahan site baru di RAN. Operator tidak perlu mengubah model bisnis spektrum maupun infrastruktur backhaul yang selama ini digunakan.

Selain itu, Zephyr juga membuka peluang pendapatan baru di luar layanan seluler ritel di darat. Boulnois mencontohkan sektor maritim, di mana jutaan nelayan dan pengguna kapal wisata mengandalkan ponsel biasa yang menjadi tidak berguna begitu mereka bergerak ke lepas pantai.

“Dengan menghadirkan cakupan seluler yang diperluas, operator dapat menawarkan fitur pendapatan tambahan (bolt‑on) yang menarik untuk segmen maritim,” ujarnya.

Layanan ini dapat dikemas sebagai paket tambahan untuk kapal penangkap ikan, kapal wisata, hingga operator logistik laut.

Dari sudut pandang teknologi jaringan, Zephyr dirancang terutama sebagai “menara terbang” stratosferis yang dapat terhubung langsung ke perangkat pengguna (direct‑to‑device).

Artinya, pelanggan tidak memerlukan perangkat khusus seperti terminal satelit; cukup menggunakan ponsel biasa yang sudah mendukung jaringan seluler.

“Zephyr dirancang terutama untuk beroperasi sebagai menara terbang stratosferis, yang menyediakan konektivitas direct‑to‑device menggunakan ponsel biasa,” kata Boulnois.

Dalam uji coba tahun lalu, AALTO mengklaim Zephyr mampu mempertahankan sambungan 4G dari ketinggian lebih dari 60.000 kaki ke perangkat di darat.

Pencapaian itu menegaskan peran Zephyr sebagai solusi di lapisan akses (access‑layer), bukan hanya platform backhaul.

Tantangan ARPU ...

Bankable di Tengah ARPU Rendah

Salah satu tantangan besar proyek konektivitas pedesaan adalah kombinasi biaya tinggi dan Average Revenue Per User (ARPU) yang rendah. Banyak proyek perluasan jaringan di desa dan wilayah terpencil yang akhirnya mandek karena tidak menarik secara finansial bagi operator.

Boulnois menilai konteks Indonesia berbeda karena setiap operator jaringan terikat kewajiban pelayanan universal (Universal Service Obligation/USO). Kewajiban ini menuntut operator menyediakan layanan di wilayah yang secara komersial kurang menarik jika hanya mengandalkan model BTS terestrial.

“Tidak ada yang bisa mengandalkan cakupan terestrial saja untuk memenuhi kewajiban tersebut,” ujarnya.

Dalam skema itu, Zephyr diposisikan sebagai lapisan konektivitas komplementer yang membantu operator memenuhi kewajiban USO sekaligus membuka peluang monetisasi baru.

AALTO bekerja bersama operator untuk menilai use case yang relevan, wilayah geografi yang ditargetkan, serta posisi komersial yang paling sesuai.

"Inilah pekerjaan yang kami lakukan bersama para operator: menilai use case yang relevan, geografi, dan posisi komersialnya, dengan mempertimbangkan semua aspek,” kata Boulnois.

Lebih jauh, Boulnois menyoroti aspek kedaulatan data dan pengalaman pengguna menyeluruh (End‑to‑End user experience) sebagai faktor penting dalam desain model HAPS AALTO.

Menurut dia, integrasi domain stratosfer (Stratospace) ke dalam ekosistem komunikasi nasional memungkinkan operator mempertahankan kontrol yang lebih besar atas jalur data dan kualitas layanan, dibandingkan jika sepenuhnya bergantung pada solusi LEO/GEO global.

"Hal ini berdampak langsung dan positif bagi operator nasional,” tegas Boulnois.

Dengan kombinasi model bisnis yang fleksibel, arsitektur teknis yang mirip menara seluler, serta fokus pada kedaulatan data dan monetisasi baru, AALTO berharap Zephyr dapat menjadi alternatif yang kompetitif terhadap layanan satelit LEO, sekaligus bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk menutup kesenjangan digital di wilayah 3T.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mendalami mengenai teknologi Non-Terrestrial Network (NTN) direct-to-device (D2D) berbasis satelit dan dampaknya terhadap persaingan di industri telekomunikasi.

Diketahui, NTN D2D adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel atau laptop terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada menara Base Transceiver Station (BTS).

Teknologi ini bertujuan untuk memperluas akses konektivitas digital ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perairan yang sulit dijangkau oleh jaringan darat .

NTN D2D memanfaatkan pita frekuensi seperti 2 GHz untuk komunikasi langsung antara perangkat dan satelit, mirip dengan layanan Direct to Cell milik Starlink.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan teknologi NTN D2D merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan telekomunikasi.

KPPU menaruh perhatian pada teknologi dengan terus melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait dampak dari teknologi tersebut terhadap persaingan di industri telekomunikasi.

“Saat ini KPPU masih terus melakukan monitoring dan pengumpulan data,” kata lelaki yang akrab disapa Ifan dikutip Selasa (25/11/2025).

Ifan menambahkan dalam menetapkan sebuah teknologi sebagai pelanggaran persaingan, KPPU membutuhkan bukti yang kuat.

Misalnya, perihal predatory pricing, perusahaan satelit yang menggelar layanan harus terbukti jual rugi (below cost) dan ada niat untuk menyingkirkan pesaing (eliminatory intent).

Ifan mengatakan jika perusahaan satelit memberikan promo untuk mendorong penetrasi pasar jangka pendek, KPPU masih memperbolehkan.

“Namun, jika ini berlangsung terus-menerus hingga pesaing mati, dan kemudian harga dinaikkan (monopoli), maka KPPU akan bertindak tegas,” ungkap Ifan.

Saat ini, lanjut Ifan, KPPU menerima masukan dari berbagai pihak dan akan melakukan kajian mendalam pasca Kementerian Komdigi melakukan konsultasi publik.

Ifan menemukan kekhawatiran di pasar ketika perangkat NTN D2D didiskon besar-besaran sehingga harganya menjadi sangat rendah dibandingkan biaya wajar penyedia VSAT lokal atau layanan internet lainnya.

Sebelumnya, KPPU juga telah menerbitkan surat tentang Saran Pertimbangan Kajian Industri Penyedia Jasa Internet kepada Presiden RI. Kajian tersebut mengungkap struktur pasar internet Indonesia yang oligopolistik dan potensi distorsi akibat masuknya teknologi LEO yang beroperasi tanpa integrasi dengan ekosistem nasional.

KPPU menemukan, teknologi LEO, termasuk layanan NTN D2D, memiliki kemampuan memberikan layanan langsung ke perangkat tanpa perantara infrastruktur nasional.

Dengan hadirnya HP Satelit, kemampuan tersebut berpotensi meningkat menjadi integrasi vertikal penuh dari perangkat hingga layanan yang mengunci pasar, menggeser pelaku industri nasional, dan menggerakkan perilaku konsumen.

Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel atau direct-to-device (D2D) saat ini masih dalam tahap kajian awal.

Dikutip dari laman resmi pada 21 Oktober 2025, Komdigi telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Melalui konsultasi tersebut, Komdigi bertujuan menjaring masukan, data, dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan layanan komunikasi berbasis satelit dan udara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi menunggu masukan publik mengenai implementasi teknologi ini hingga 9 November 2025.

Diketahui, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara teknologi A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

Perusahaan yang telah melakukan komersialisasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz saat ini melibatkan sejumlah pemain satelit dan teknologi komunikasi global seperti Starlink dan SkyFive.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, satelit orbit rendah milik SpaceX Elon Musk, Starlink, telah menandatangani kesepakatan dengan EchoStar untuk memperoleh hak eksklusif 50 MHz spektrum S-band 2 GHz di Amerika Serikat dan global.

Kesepakatan itu digunakan untuk pengembangan dan peluncuran layanan Direct to Cell (direct-to-device) Starlink, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa infrastruktur BTS tradisional.

Adapun EchoStar Corporation merupakan pemilik portofolio spektrum 2 GHz global dan menjadi pemegang utama hak siar serta infrastruktur MSS (Mobile Satellite Services) di band ini, baik untuk layanan IoT maupun direct-to-device.

EchoStar juga telah berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan lain untuk pengembangan layanan NTND2D berbasis 2 GHz.

Selain EchoStar, Omnispace juga dikabarkan memegang konsolidasi spektrum 2 GHz secara global, yang berfokus pada pengembangan layanan hybrid 5G NTN berbasis direct-to-device, termasuk penggunaan 2 GHz sebagai bagian dari ekosistem jaringan satelit dan seluler.

Sementara itu untuk Air-to-Ground (A2G) di 2 GHz, SkyFive disebut telah mengembangkan dan mengelola European Aviation Network (EAN), layanan A2G komersial berbasis frekuensi 2 GHz (Band 65A: 1980-1995 MHz dan 2170-2185 MHz).

Jaringan ini sudah berjalan di Eropa sejak 2019, memfasilitasi internet broadband di dalam pesawat dengan cakupan hampir seluruh Eropa dan lebih dari 300 armada pesawat telah dipasangi terminal A2G.

SkyFive sendiri merupakan perusahaan teknologi Jerman yang mengkhususkan diri dalam layanan konektivitas inflight berbasis teknologi A2G, didirikan sebagai spin-off dari Nokia pada 2019 dan berkantor pusat di Munich.

“Kedua teknologi ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya, Rabu (22/10/2025).

Komdigi menyampaikan kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029.

Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen Call for Information (CFI) ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis: Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.

Melalui proses konsultasi publik ini, Kemkomdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas untuk menyampaikan pandangan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, dan kebijakan pendukung.

Masukan dapat dikirim melalui surat elektronik ke sat-ins@postel.go.id dan orsat@infradig.komdigi.go.id dengan batas waktu penyampaian tanggapan 9 November 2025