Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di ekosistem perdagangan digital.

Laporan tersebut diterima pada 15 April 2026 dan saat ini memasuki tahap klarifikasi awal. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyampaikan bahwa setiap laporan akan melalui proses verifikasi administratif serta penilaian awal atas indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Pada tahap ini, KPPU memastikan apakah laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Jika indikasi awal dinilai memadai, perkara akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Dalam fase ini, KPPU berwenang mengumpulkan alat bukti, memanggil pihak terkait, serta mendalami struktur dan perilaku pelaku usaha sebelum masuk ke tahap persidangan.

Namun demikian, KPPU menegaskan durasi penanganan perkara sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kecukupan alat bukti.

Laporan APLE diajukan melalui kuasa hukum Panji Satria Utama. Sejumlah entitas yang dilaporkan antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia.

Menurut pelapor, para terlapor diduga menjalankan model bisnis berbasis integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma, platform e-commerce, sistem pembayaran, hingga logistik. Struktur ini dinilai berpotensi menciptakan penguasaan menyeluruh atas rantai nilai perdagangan digital.

“Model integrasi tersebut membuka potensi praktik anti-persaingan seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar bagi kompetitor,” ujar Panji.

Selain itu, strategi promosi agresif berupa diskon besar, subsidi ongkos kirim, dan insentif lainnya dinilai berpotensi mengarah pada praktik loss leading untuk mempercepat penguasaan pasar.

Aspek algoritma juga menjadi sorotan. Sistem rekomendasi dinilai berpotensi memprioritaskan produk dalam ekosistem internal sehingga membatasi visibilitas pelaku usaha lain.

Dari sisi logistik, pelapor menyoroti indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang telah terintegrasi dalam platform, sehingga membatasi pilihan konsumen.

Pengaduan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik.

KPPU menegaskan bahwa apabila pelanggaran terbukti, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari denda, perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur usaha.

Dalam kondisi tertentu, sanksi juga dapat mencakup penetapan ganti rugi maupun penghentian kegiatan usaha guna memulihkan persaingan yang sehat.

APLE berharap KPPU melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah korektif, termasuk pemisahan struktural antara media sosial dan e-commerce, netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi mendistorsi pasar.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim persaingan usaha, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) di bank milik negara tidak akan memicu predatory pricing antarbank maupun menciptakan distorsi pasar.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyusul langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang tenor penempatan dana SAL di Himbara hingga September 2026.

“OJK menilai penempatan dana SAL tidak akan menciptakan predatory pricing sesama bank sehingga tidak akan menimbulkan distorsi pasar yang merugikan,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Dian menegaskan, kebijakan dalam mendorong kinerja sektor perbankan diterapkan secara setara tanpa membedakan kepemilikan maupun skala usaha bank.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan level playing field yang adil dan kompetitif, sehingga seluruh pelaku industri perbankan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa OJK mendukung langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana negara melalui pemberian stimulus perekonomian, baik dari sisi demand dan supply untuk mendukung peran perbankan dalam mendorong perekonomian nasional agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“OJK akan terus mendukung efektivitas pengelolaan dana dimaksud melalui pengawasan terhadap perbankan,” ujarnya.

Selain itu, Dian juga meminta perbankan untuk mengedepankan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, sehingga kualitas kredit perbankan dapat tetap terjaga.

Sejalan dengan itu, OJK melakukan pengawasan berdasarkan risiko (risk-based supervision) terhadap seluruh bank yang mengacu pada regulasi prudensial dan international best practice.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rangka memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI pada 12 September 2025. Pemindahan dana pemerintah ke lima bank tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025.

Perinciannya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima sebesar Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI sebesar Rp10 triliun. Seluruh dana tersebut telah disalurkan ke sektor produktif.

Pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Perinciannya, Bank Mandiri sebesar Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, dan Bank Jakarta Rp1 triliun.

Kemudian pada akhir 2025, Purbaya mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah pada akhir tahun.

Kala itu, dia memastikan langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

“Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pakar mengusulkan agar ketentuan mengenai predatory pricing alias jual rugi di aplikasi lokapasar (marketplace) masuk dalam naskah revisi Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Ine Minara S. Ruky, menekankan bahwa pasar ekonomi digital Tanah Air semakin menguat meskipun pasar konvensional masih besar.

Dia menilai perlu adanya pengaturan terkait praktik antipersaingan usaha tidak sehat di dunia digital, salah satunya untuk mengatur predatory pricing dalam Pasal 20 beleid tersebut.

Secara sederhana, predatory pricing adalah strategi penetapan harga sangat rendah—bahkan di bawah biaya produksi—yang dilakukan pelaku usaha (biasanya yang punya posisi dominan) dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar.

“Jadi di dalam pasal ini ada pengaturan predatory pricing untuk industri konvensional dan larangan strategi harga predator di industri digital,” kata Ine dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelaku usaha dengan posisi dominan di pasar digital semestinya dilarang menetapkan harga barang atau jasa di bawah biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan mengandalkan algoritma, Ine menilai praktik predatory pricing dapat menghapus pesaing dari pasar digital, menguasai pasar secara monopolistik, hingga mengurangi pilihan atau merugikan konsumen secara signifikan.

Sementara itu, Profesor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Elisatris Gultom, menggarisbawahi bahwa definisi pasar digital perlu diperjelas dalam draf revisi ketiga UU No. 5/1999 ini.

Menurutnya, pasar digital bukan lagi sesuatu yang tersirat, melainkan telah mewujud dalam lanskap perekonomian Indonesia saat ini.

Elisatris menjelaskan bahwa penjelasan lebih mendalam mengenai pasar digital dan turunannya perlu dicantumkan dalam revisi UU ini, terutama untuk mengantisipasi ketidakpastian definisi apabila terjadi sengketa.

“Pasar digital itu memiliki turunannya. Misalnya template, kemudian juga website, itu kan sebetulnya merupakan bagian dari komoditas yang bisa diperjualbelikan,” ujarnya pada kesempatan serupa.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat memberikan masukan terkait revisi UU ini. Salah satunya mengenai ekonomi digital yang melahirkan bentuk dominasi pasar baru, seperti platform digital, lokapasar alias marketplace, hingga aplikasi berbasis algoritma.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit perihal dominasi data, netralitas platform, hingga kolusi algoritma. Dia mendorong agar KPPU dapat menjangkau persoalan ini dalam beleid yang baru.

“Perubahan dibutuhkan agar KPPU dapat menjangkau praktik antipersaingan di ranah digital, seperti penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, pembatasan akses data atau algoritma diskriminatif, serta praktik predatory pricing dalam ekonomi digital,” kata Fanshurullah di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Ine Minara S. Ruky mengusulkan pedagang di marketplace dilarang melakukan praktik jual rugi atau “predatory pricing”.

Usulan tersebut Ine sampaikan sebagai pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kesempatan tersebut, Ine memandang UU yang mulai diberlakukan pada 1999 itu memang harus disesuaikan karena struktur ekonomi yang berubah, salah satunya karena kehadiran teknologi digital.

Ia mengusulkan, Pasal 20 pada RUU itu mengatur tidak saja larangan predatory pricing berlaku pada perdagangan konvensional tapi juga jual beli di dunia digital (marketplace).

“Jadi di dalam pasal ini ada mengatur predatory untuk industri konvensional dan larangan strategi pasar strategi harga predator di industri digital gitu,” kata Ine di Ruang Rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Adapun predatory pricing merupakan praktik menjual barang di bawah biaya produksi atau dengan sangat murah.

Aksi itu dilakukan dengan tujuan mengingkirkan kompetitor dan akhirnya bisa menerapkan monopoli atau menjadi pemain tunggal.

Ine menuturkan, dalam konteks industri digital pedagang yang sudah mendominasi pasar marketplace tidak boleh menerapkan harga di bawah biaya produksi melalui algoritma dengan tujuan monopoli tersebut.

Ia meminta ketentuan tersebut dimuat dalam norma Pasal 20 pada RUU Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

“Jadi kalau di industri digital itu pelaku usaha dengan posisi dominan di pasar digital dilarang menetapkan harga barang atau jasa di bawah biaya baik langsung maupun tidak langsung melalui algoritma dengan tujuan atau efek menghapus pesaing dari pasar digital, menguasai pasar secara monopolistik, mengurangi pilihan atau merugikan konsumen secara signifikan,” jelas Ine.

Perubahan dalam Industri Digital

Elonom itu juga menyebut, kehadiran bisnis berbasis digital telah mengubah pola interaksi pengusaha dengan konsumen maupun dengan pengusaha lain.

Sementara, karakter pasar digital yang ditandai dengan penguasaan data, efek jaringan, dan penggunaan teknologi algoritma itu berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk praktik penguasaan pasar yang tidak bisa dijangkau dalam aturan lama, di antaranya norma Pasal 19.

Pasal tersebut mengatur larangan pelaku usaha konvensional melakukan monopoli dengan cara menghalangi pengusaha lain, menghalangi hubungan konsumen dengan pengusaha lain, hingga mendiskriminasi pelaku usaha tertentu.

“Kenapa? Karena pertama adalah karena indikator dari dominasi perusahaan industri di konvensional itu berbeda dengan di dalam industri digital,” tutur Ine.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekosistem transportasi nasional, yang tengah menghadapi gempuran perusahaan asing.

Salah satu perusahan taksi asing yang sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik, yakni Xanh SM atau Green SM, jumlahnya terus bertambah.

Masyarakat memang mendapatkan pilihan transportasi yang semakin banyak, tetapi Agus menilai hal ini tidak dalam level playing field yang sama dengan lokal dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Terlebih, ribuan mobilnya impor 100% CBU, sementara negara sedang mendorong terus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk kendaraan listrik, bahkan pemerintah juga memberikan insentif fiskal.

“Sayangnya kondisi tersebut berdampak negatif sangat besar karena operator lokal yang ada akan terdorong keluar pasar karena subsidi/kapital asing Green SM besar,” ujarnya dalam Diskusi Publik Instran: Diskursus Dinamika Keterbukaan Investasi Pengusahaan Angkutan Umum, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Agus tak memungkiri bahwa terdapat sisi positif adanya Green SM, yang mendorong adopsi EV dan charging infrastruktur serta menekan tarif sehingga konsumen untung.

Kondisi ini diharapkan dapat memacu kompetisi—walau kompetisi yang kurang sehat—sehingga memaksa operator lama lebih inovatif.

Akibat menjamurnya taksi asal Vietnam tersebut, Agus menyampaikan bahwa pabrik otomotif perakitan domestik (Toyota, Hyundai, Honda, hingga Wuling) kehilangan permintaan.

Agus menyebut adanya indikasi kebocoran TKDN dan program EV Indonesia, karena impor CBU besar- besaran dan adanya ketergantungan pada produsen luar tanpa ada jaminan investasi manufaktur di Indonesia (masuk dulu baru bangun pabrik).

Dirinya melihat, hal ini berubah menjadi fenomena yang mirip dengan “disruption by capital dump” sebagaimana yang pernah terjadi pada taksi online dahulu.

“Perusahaan baru masuk pasar, menggelontorkan modal besar secara agresif (dumping capital) untuk memberikan subsidi tarif, dan promosi besar-besaran seperti yang dilakukan Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya,” jelasnya.

Untuk itu, Agus meminta pemerintah untuk mengambil lima langkah penyelematan. Pertama, buat dan tetapkan Roadmap TKDN untuk kendaraan taksi EV.

Misalnya, pada 2025 TKDN untuk EV minimal 20%, kemudian meningkat pada 2026 menjadi 30%, dan 2027 menjadi 40%, sehingga Green SM dipaksa memproduksi atau merakit lokal secepatnya.

Kedua, Tarif promo untuk taksi diawasi, sehingga tidak terjadi predatory pricing. Melihat promo yang ditawarkan Green SM, misalnya diskon hingga 35% maupun diskon sampai dengan Rp150.000.

Ketiga, ditetapkan syarat penggunaan kendaraan impor untuk armada taksi di samping melalui penerapan TKDN, misal armada taksi wajib CKD/IKD mulai tahun tertentu, dan akan dikenai disincentive fiskal jika CBU.

Keempat, dijelaskan secara transparan terkait insentif apa yang diterima Green SM/VinFast, karena Jika memang mendapat fasilitas fiskal, maka ini menunjukkan ketidakadilan.

Kelima, otoritas penegak hukum persaingan usaha (KPPU) perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan integrasi vertikal yang dilakukan oleh Green SM, karena dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

“Sayangnya saat ini KPPU mati suri. Nyaris tak terdengar suaranya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Advokasi Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Yusa Cahaya Permana melaporkan hasil kajiannya mengenai investasi asing yang masuk ke sektor transportasi, dalam hal ini taksi online, yang berdampak terhadap perusahaan lokal.

Yusa menjelaskan, sejatinya kehadiran undang-undang (UU) Cipta Kerja membuka karpet merah bagi investor asing ke sektor transportasi. Namun, industri dalam negeri belum siap menghadapinya.

“Tiba-tiba ada disrupsi, asing masuk, industri lokalnya tidak dipersiapkan sehingga jumlah pemain taksi pun turun karena dihajar oleh pemain berbasis digital,” ujarnya

Yusa tidak menampik bahwa memang hal tersebut tetap memberikan efek positif, misalnya memaksa industri lokal turut bertransformasi melalui digitalisasi. Namun, pemerintah justru tampak lebih pro asing ketimbang lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mendalami mengenai teknologi Non-Terrestrial Network (NTN) direct-to-device (D2D) berbasis satelit dan dampaknya terhadap persaingan di industri telekomunikasi.

Diketahui, NTN D2D adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel atau laptop terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada menara Base Transceiver Station (BTS).

Teknologi ini bertujuan untuk memperluas akses konektivitas digital ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perairan yang sulit dijangkau oleh jaringan darat .

NTN D2D memanfaatkan pita frekuensi seperti 2 GHz untuk komunikasi langsung antara perangkat dan satelit, mirip dengan layanan Direct to Cell milik Starlink.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan teknologi NTN D2D merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan telekomunikasi.

KPPU menaruh perhatian pada teknologi dengan terus melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait dampak dari teknologi tersebut terhadap persaingan di industri telekomunikasi.

“Saat ini KPPU masih terus melakukan monitoring dan pengumpulan data,” kata lelaki yang akrab disapa Ifan dikutip Selasa (25/11/2025).

Ifan menambahkan dalam menetapkan sebuah teknologi sebagai pelanggaran persaingan, KPPU membutuhkan bukti yang kuat.

Misalnya, perihal predatory pricing, perusahaan satelit yang menggelar layanan harus terbukti jual rugi (below cost) dan ada niat untuk menyingkirkan pesaing (eliminatory intent).

Ifan mengatakan jika perusahaan satelit memberikan promo untuk mendorong penetrasi pasar jangka pendek, KPPU masih memperbolehkan.

“Namun, jika ini berlangsung terus-menerus hingga pesaing mati, dan kemudian harga dinaikkan (monopoli), maka KPPU akan bertindak tegas,” ungkap Ifan.

Saat ini, lanjut Ifan, KPPU menerima masukan dari berbagai pihak dan akan melakukan kajian mendalam pasca Kementerian Komdigi melakukan konsultasi publik.

Ifan menemukan kekhawatiran di pasar ketika perangkat NTN D2D didiskon besar-besaran sehingga harganya menjadi sangat rendah dibandingkan biaya wajar penyedia VSAT lokal atau layanan internet lainnya.

Sebelumnya, KPPU juga telah menerbitkan surat tentang Saran Pertimbangan Kajian Industri Penyedia Jasa Internet kepada Presiden RI. Kajian tersebut mengungkap struktur pasar internet Indonesia yang oligopolistik dan potensi distorsi akibat masuknya teknologi LEO yang beroperasi tanpa integrasi dengan ekosistem nasional.

KPPU menemukan, teknologi LEO, termasuk layanan NTN D2D, memiliki kemampuan memberikan layanan langsung ke perangkat tanpa perantara infrastruktur nasional.

Dengan hadirnya HP Satelit, kemampuan tersebut berpotensi meningkat menjadi integrasi vertikal penuh dari perangkat hingga layanan yang mengunci pasar, menggeser pelaku industri nasional, dan menggerakkan perilaku konsumen.

Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel atau direct-to-device (D2D) saat ini masih dalam tahap kajian awal.

Dikutip dari laman resmi pada 21 Oktober 2025, Komdigi telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Melalui konsultasi tersebut, Komdigi bertujuan menjaring masukan, data, dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan layanan komunikasi berbasis satelit dan udara.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut memberikan masukan, salah satunya perihal ekonomi digital yang melahirkan bentuk dominasi pasar baru, seperti halnya platform digital, lokapasar alias marketplace, hingga aplikasi berbasis algoritma.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur eksplisit perihal dominasi data, netralitas platform, hingga kolusi algoritma. Dia mendorong agar KPPU dapat menjangkau persoalan ini dalam beleid yang baru.

“Perubahan dibutuhkan agar KPPU dapat menjangkau praktek antipersaingan di ranah digital, seperti penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, pembatasan akses data atau algoritma diskriminatif, dan praktek harga predatory pricing dalam ekonomi digital,” kata Fanshurullah di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta.

Dia memaparkan, kolusi algoritma dapat digunakan suatu perusahaan untuk saling memantau dan menyesuaikan harga pasar secara otomatis.

Akibatnya, menurut Fanshurullah, harga suatu barang dapat menjadi seragam tanpa melalui kesepakatan antarpelaku usaha, sehingga sulit dibuktikan secara hukum karena tidak ada pertemuan kehendak.

Layaknya kartel konvensional, perusahaan besar dinilai dapat memanfaatkan data pengguna untuk menyingkirkan persaingan. Dia lantas menyinggung peran akal imitasi (artificial intelligence/AI) dalam proses ini.

“Misalnya algoritma platform e-commerce yang memprioritaskan produk milik sendiri dalam hasil pencarian. Dan predatory pricing dan price discrimination berbasis AI yang dapat digunakan untuk menentukan harga sangat rendah di pasar tertentu guna menyingkirkan persaingan,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki akses eksklusif terhadap data pengguna dalam jumlah besar dapat menciptakan kesenjangan kekuatan pasar dan ketergantungan terhadap platform tertentu seperti Google, Amazon, Meta, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Fanshurullah meminta RUU ini dapat mengakomodasi perluasan definisi pasar digital agar mencakup dominasi berbasis data dan algoritma. KPPU disebutnya juga telah siap mengawasi persaingan usaha di era AI.

“KPPU telah mengembangkan analisis berbasis forensik data, riset pasar digital, dan kolaborasi internasional dengan otoritas persaingan usaha lintas batas. Transformasi ini memungkinkan KPPU untuk lebih adaptif dalam mengawasi praktek persaingan di era AI,” tuturnya.

Adapun, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025. RUU ini merupakan usulan Komisi VI.

UU No. 5/1999 turut mengatur perihal keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaksanakan tugas pengawasan usaha, yang termaktub dalam Bab VI.

Beleid tersebut menyatakan KPPU sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, serta bertanggung jawab kepada presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja konstruksi nasional semakin resah menghadapi derasnya arus produk impor dari China dan Vietnam yang membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dinilai telah menekan kinerja industri baja dalam negeri yang tengah berjuang menjaga keberlanjutan produksi di tengah harga baja global yang fluktuatif.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan, masifnya impor baja dari kedua negara tersebut telah menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produsen lokal.

Menurutnya, produk baja impor dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar sehingga memicu praktik predatory pricing di pasar domestik.

“Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Banjir Impor Baja Asal China dan Vietnam

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Tren ini terus menanjak sejak 2023 ketika volume impor dari China masih berada di level 2,31 juta ton dengan nilai US$2 miliar.

Sementara itu, impor baja dari Vietnam tercatat mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 ribu ton pada periode yang sama tahun ini. Meski nilainya sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan suplai baja konstruksi terbesar ke Indonesia.

Budi menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baja nasional, melainkan oleh perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan jalur impor, dan praktik dumping dari negara eksportir. Jika situasi ini dibiarkan, ia menilai Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

“Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” tegasnya.

Lima Tuntutan Industri Baja Nasional

Sebagai langkah antisipatif, ISSC mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari China dan Vietnam pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar. Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai dengan PP No. 34/2011 serta aturan World Trade Organization (WTO).

Selain itu, ISSC meminta pemerintah memperketat mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan produk baja nasional untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional serta memastikan Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan baja asing.

Menurut Budi, usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah secara hukum dan konstitusional.

“Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” ujarnya.

Demonstrasi di Kantor Bea Cukai

Minimnya respons pemerintah atas berbagai usulan tersebut membuat ISSC turun ke jalan. Pada Selasa (28/10/2025), ratusan pelaku industri baja menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur. Massa hadir sejak pagi mengenakan seragam khas kontraktor lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

Dalam aksi tersebut, ISSC menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan industri dalam negeri. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas praktik mafia impor yang dinilai mempermainkan pasar dengan memanfaatkan celah regulasi.

“Kami sampaikan kepada Bea Cukai bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi kami sebagai pengusaha baja dan pekerja konstruksi. Sudah saatnya pemerintah menertibkan semua produk baja yang masuk tanpa pengawasan ketat,” kata Budi kepada Bisnis.

Ia menuturkan, serbuan baja impor telah membuat banyak pabrik dan kontraktor lokal kehilangan proyek, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Subang, dan Batang.

“Dulu mal, pabrik, dan gudang dikerjakan oleh bangsa sendiri. Sekarang, proyek-proyek itu dengan mudahnya menggunakan baja impor,” ujarnya.

Dalam catatan ISSC, impor baja konstruksi dari China dan Vietnam telah terjadi sejak 2017 dengan volume mencapai 600.000 ton per tahun. Padahal, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Namun, tekanan harga murah dari luar negeri membuat produk lokal sulit terserap pasar.

ISSC pun menegaskan kembali perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah agar industri baja nasional tetap bertahan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi baja murah dari luar negeri, sementara industri strategis nasional kehilangan daya hidupnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

“Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).

Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

“Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar.

Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

“Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

“Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

“Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.