Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan energi terbarukan Panthalassa memperoleh pendanaan senilai US$140 juta atau sekitar Rp2,44 triliun untuk memindahkan pusat data atau data center AI dari daratan ke lepas pantai. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh Peter Thiel bersama sejumlah investor besar lainnya.

Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan fasilitas manufaktur percontohan di dekat Portland, Oregon. Perusahaan juga menargetkan percepatan penyebaran unit Ocean-3, sebuah sistem komputasi AI terapung yang sepenuhnya ditenagai oleh energi gelombang laut.

Co-founder dan CEO Panthalassa Garth Sheldon-Coulson mengatakan platform teknologi ini beroperasi di wilayah laut dalam yang memiliki kepadatan energi gelombang tertinggi. Sistem ini mengubah sumber daya alam tersebut menjadi tenaga bersih yang andal untuk mengoperasikan perangkat keras komputer.

"Kami sekarang siap untuk membangun pabrik, mengerahkan armada, dan menyediakan sumber energi baru yang berkelanjutan bagi kemanusiaan," ujar Sheldon-Coulson dalam keterangannya dilansir GeekWire, Selasa (5/5/2026).

Berbeda dengan infrastruktur energi terbarukan pada umumnya, sistem Panthalassa tidak memerlukan pembangunan transmisi kabel bawah laut yang mahal ke daratan. Seluruh proses komputasi dilakukan secara lokal di atas unit terapung yang berada di tengah samudra.

Hasil olah data kemudian dikirimkan kembali ke darat melalui jaringan satelit orbit bumi rendah (Low-Earth-Orbit/LEO). Selain itu, temperatur air laut yang dingin dimanfaatkan sebagai sistem pendingin alami untuk menjaga suhu perangkat keras tetap optimal.

Investor utama Peter Thiel mengatakan bahwa masa depan menuntut kapasitas komputasi yang lebih besar dari yang dibayangkan saat ini. Menurutnya, solusi di luar infrastruktur darat bukan lagi sekadar fiksi ilmiah karena Panthalassa telah membuka batas baru di samudra.

"Masa depan menuntut lebih banyak komputasi. Solusi ekstra-terestrial bukan lagi fiksi ilmiah, Panthalassa telah membuka perbatasan samudra," kata Thiel.

Pusat data terapung ini dirancang untuk menjawab tantangan krisis energi global dan keterbatasan kapasitas jaringan listrik di darat. Selama ini, pusat data konvensional menghadapi kendala kelangkaan air pendingin, hambatan izin, hingga dampak ekologi terhadap masyarakat lokal.

Panthalassa sendiri telah menghabiskan hampir satu dekade mengembangkan teknologi propulsi otonom dan pembangkit listrik gelombang. Uji coba purwarupa seperti Ocean-1, Ocean-2, dan Wavehopper telah berhasil dilakukan pada tahun 2021 dan 2024.

Perusahaan menjadwalkan pengerahan seri Ocean-3 di Samudra Pasifik utara pada tahun 2026 mendatang. Jika uji coba ini berjalan sesuai rencana, sistem komersial penuh akan mulai dioperasikan secara luas pada 2027.

Hingga saat ini, Panthalassa telah mengumpulkan total modal sebesar US$210 juta atau sekitar Rp3,66 triliun dari berbagai investor global. Daftar investor baru dalam putaran ini meliputi John Doerr, Hanwha Group, Super Micro Computer, hingga TIME Ventures milik Marc Benioff.

Didirikan pada 2016 sebagai perusahaan publik yang memberikan manfaat (public benefit corporation), Panthalassa kini didukung oleh 120 karyawan. Perusahaan ini bergabung dengan tren teknologi ekstrim lainnya seperti pusat data luar angkasa yang memanfaatkan energi surya.

Selain Panthalassa, sejumlah perusahaan di wilayah Pasifik Barat Laut juga mulai melirik potensi energi gelombang. Beberapa di antaranya adalah Oscilla Power asal Seattle dan C-Power yang merupakan unit bisnis dari Oregon State University.

Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX mengajukan permohonan kepada Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat untuk membangun pusat data di luar angkasa.

Dalam rencananya, perusahaan milik Elon Musk ini ingin meluncurkan hingga satu juta satelit ke orbit Bumi yang akan berfungsi sebagai pusat komputasi untuk kecerdasan buatan (AI).

Dalam dokumen pengajuan yang dilansir dari Fortune, Senin (2/2/2026) , SpaceX menjelaskan bahwa mereka ingin membangun jaringan satelit bertenaga surya guna memenuhi lonjakan kebutuhan data yang semakin besar akibat perkembangan AI.

Jaringan ini dirancang sebagai pusat data orbital yang mampu menangani komputasi kompleks.

SpaceX bahkan menyebut proyek ini sebagai langkah awal menuju peradaban tingkat Kardashev II, yaitu peradaban yang mampu memanfaatkan energi Matahari secara maksimal.

Selain mendukung aplikasi AI bagi miliaran pengguna, proyek ini juga diklaim sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk memastikan masa depan manusia sebagai spesies multi planet.

Menurut SpaceX, pusat data di luar angkasa ini akan diluncurkan menggunakan roket Starship yang dapat digunakan kembali. Mereka mengklaim sistem ini lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan dibandingkan pusat data di Bumi.

Salah satu keunggulan utama konsep ini adalah sistem pendingin alami. Berbeda dengan pusat data di darat yang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pendinginan, pusat data orbital akan memanfaatkan pendinginan radiasi di ruang angkasa untuk membuang panas.

Selain itu, karena mendapatkan energi langsung dari Matahari, kebutuhan akan baterai juga bisa ditekan.

Elon Musk sendiri menanggapi kabar terkait rencana besar ini dengan mengatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari skala kecil dan dikembangkan secara bertahap.

Satelit-satelit pusat data ini nantinya akan saling terhubung menggunakan teknologi laser. Mereka direncanakan beroperasi pada ketinggian antara 500 hingga 2.000 kilometer dari permukaan Bumi, di orbit yang memungkinkan akses sinar Matahari hampir sepanjang waktu.

Pengajuan izin ke FCC ini muncul di tengah rencana SpaceX untuk melantai di bursa saham (IPO) pada akhir tahun.

Selain itu, perusahaan juga disebut sedang mempertimbangkan kemungkinan merger dengan xAI perusahaan AI milik Elon Musk atau bahkan kerja sama strategis dengan Tesla. Langkah ini dinilai dapat menggabungkan kekuatan di bidang AI, produksi satelit, dan peluncuran roket.

Musk sebelumnya juga telah beberapa kali menyampaikan ambisinya soal pusat data di luar angkasa, termasuk dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Menurutnya, luar angkasa adalah lokasi paling efisien dan murah untuk menempatkan pusat data AI. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat.

Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi.

Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

“Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus.

Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot.

“Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudy Rinaldy, menyambut baik dukungan tersebut, khususnya untuk kebutuhan komunikasi darurat. Dia menilai jika kecepatan jaringan mencapai 300 Mbps, perangkat itu mampu melayani hingga 100 pengguna sekaligus. “Ini sangat membantu untuk daerah bencana,” ujarnya.

Berdasarkan pembaruan data per 3 Desember pukul 24.00 WIB, terdapat 154 BTS dari total 3.739 BTS yang terdampak bencana, atau setara 4 persen. Dari jumlah tersebut, 124 BTS mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik PLN. Operator kemudian menurunkan genset untuk menopang layanan. Selain itu, 29 BTS mengalami gangguan transmisi karena putusnya koneksi fiber optik atau radio link, sementara satu BTS mengalami kerusakan fisik setelah terbawa arus banjir.

Sebaran BTS terdampak meliputi sejumlah wilayah dengan rincian Agam sebanyak 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS, serta wilayah Pesisir Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya yang masing-masing memiliki satu BTS terdampak.

Operator seluler disebut terus melakukan pemulihan secara bertahap. Hingga 3 Desember 2025, perbaikan telah dilakukan pada 39 BTS dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat setiap hari.

Untuk mendukung komunikasi darurat, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala yang memiliki jangkauan ke 9 hingga 10 kabupaten/kota. Repeater ini telah dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan berbagai instansi kebencanaan lainnya, terutama ketika repeater lain mengalami gangguan akibat bencana.

Komdigi juga memastikan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan longsor terus berlangsung. Selain perbaikan teknis, Komdigi mendirikan sejumlah Posko yang berfungsi sebagai pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.

Di Aceh, posko berada di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh; di Sumatra Barat berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumatra Utara, posko beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

Posko-posko tersebut melayani kebutuhan kerja jurnalis, penyelenggaraan konferensi pers, serta menjadi titik koordinasi lapangan antara satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait.

Di tempat yang sama, Balai Monitoring wilayah turut melakukan pemantauan jaringan telekomunikasi dan bertindak sebagai ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.

Bisnis.com, JAKARTA— Amazon resmi mengganti nama program internet satelitnya. Proyek yang sebelumnya dikenal sebagai Project Kuiper kini diberi nama baru: Leo. Selain berubah nama, perusahaan juga tidak lagi berfokus menawarkan harga internet murah kepada pelanggannya.

Melansir laman TechCrunch pada Senin (17/11/2025) pergantian ini datang seiring dengan perusahaan yang tampak menggeser fokusnya dari misi menyediakan internet terjangkau bagi wilayah “tidak terlayani” menjadi membidik kontrak-komersial berskala besar.

Program satelit ini telah dikembangkan sejak 2019. Menurut Amazon, nama Project Kuiper sejak awal hanya bersifat sementara. Nama baru Leo merujuk pada lokasi jaringan satelit tersebut di low-Earth orbit, atau orbit rendah Bumi.

Sebelumnya, saat bersiap meluncurkan satelit perdana Kuiper pada awal tahun ini, Amazon menekankan proyek tersebut merupakan upaya memperluas akses broadband global.

Perusahaan bahkan menyebut misinya adalah menyediakan koneksi cepat dan terjangkau bagi komunitas yang belum mendapatkan layanan internet memadai.

Namun, Amazon tampaknya mulai mengubah cara mereka menggambarkan layanan ini dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah menjalin kerja sama dengan Airbus dan JetBlue, sebuah langkah yang menempatkan Leo berhadapan langsung dengan Starlink milik SpaceX.

Jejak perubahan ini terlihat jelas pada halaman FAQ. Versi arsip FAQ Project Kuiper yang dipublikasikan pada akhir 2024 menempatkan misi membantu komunitas yang tidak terlayani tepat di bagian atas. Kata affordability atau keterjangkauan muncul tiga kali, dan Amazon menyebut harga murah sebagai prinsip utama Project Kuiper.

Dalam FAQ lama itu, Amazon bahkan membandingkan komitmennya menjaga harga rendah dengan produk-produk populer seperti Echo Dot dan Fire TV Stick: “Kami menerapkan pendekatan yang sama pada Project Kuiper.”

Kini, seluruh bagian yang menyinggung biaya tersebut hilang dari FAQ Leo. Tidak ada lagi penyebutan mengenai keterjangkauan harga.

FAQ terbaru hanya menyatakan Leo adalah jaringan satelit orbit rendah Bumi milik Amazon, dirancang untuk menyediakan internet cepat dan andal bagi pelanggan maupun komunitas yang berada di luar jangkauan jaringan yang ada. Meski masih menyinggung kesenjangan akses internet di wilayah terpencil, Amazon tak lagi secara eksplisit menempatkan komunitas tersebut sebagai fokus utama pengguna.

Website baru Amazon Leo juga semakin menegaskan arah barunya. Alih-alih mencontohkan manfaat bagi wilayah terpencil, laman itu menonjolkan penggunaan untuk internet rumah dan keperluan komersial yakni mulai dari video call tanpa hambatan, streaming 4K, hingga kebutuhan internet keluarga.

Leo juga digambarkan sebagai layanan yang fleksibel, skalabel, dan siap untuk kebutuhan enterprise. Penyebutan soal penggunaan di wilayah rural kini hanya menjadi pelengkap, tanpa informasi mengenai harga.

Meski demikian, pada Kamis lalu Amazon merilis video promosi nama baru Leo di X. Video itu menampilkan berbagai situasi di antaranya seorang anak mengerjakan PR, balap drifting profesional, petugas ambulans di jalanan terpencil, petani yang menggunakan tablet, hingga pasangan yang menari di laundromat. Di caption, Amazon menulis: “Nama baru, misi tetap sama.”

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya mempersempit kesenjangan digital di Sulawesi Tengah mendapat dorongan baru dengan pemerataan akses internet hingga ke titik-titik blank spot.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menjalin kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) untuk mempercepat pemerataan akses internet dan transformasi digital di wilayah tersebut.

Kerja sama ini menjadi bagian dari program Pemprov Sulteng, yang menargetkan penuntasan titik-titik blank spot, perluasan jaringan komunikasi berbasis satelit, dan penguatan sistem pelayanan publik berbasis data.

Langkah ini dinilai penting mengingat sebagian besar wilayah Sulteng, terutama daerah pesisir dan pegunungan, masih memiliki keterbatasan koneksi yang menghambat akses informasi dan layanan publik.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, kesenjangan digital menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.

“Ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, pelayanan publik menjadi timpang dan pembangunan tidak akan berjalan merata,” ujarnya, dilansir Minggu (26/10/2025).

Dia menegaskan, integrasi teknologi akan menjadi fondasi berbagai program unggulan Pemprov Sulteng seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, hingga Berani Makmur yang kini diarahkan menuju sistem kerja berbasis data.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap misi digitalisasi daerah.

“Satelit berperan penting menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh jaringan fiber atau seluler. Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh pelosok, bahkan di kepulauan dan perairan, bisa menikmati akses digital yang setara,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan riset nasional, sejumlah wilayah di Indonesia—termasuk sebagian area barat dan tengah—masih tergolong blank spot. Teknologi satelit menjadi solusi paling efisien untuk memperluas jangkauan internet tanpa menunggu pembangunan infrastruktur darat yang panjang.

Dalam tahap implementasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menugaskan Diskominfosantik dan Bappeda untuk mengawal pemanfaatan data digital, termasuk pengembangan model layanan berbasis komunitas dan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, serta kampung nelayan digital.

Telkomsat menilai kerja sama ini bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Transformasi digital diharapkan mampu mendorong ekonomi berbasis data, peningkatan literasi digital, serta inklusi ekonomi di wilayah yang selama ini tertinggal secara konektivitas.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memperluas sinyal, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berdaya di era digital,” tutur Lukman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi menunggu masukan publik mengenai implementasi teknologi ini hingga 9 November 2025.

Diketahui, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara teknologi A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

Perusahaan yang telah melakukan komersialisasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz saat ini melibatkan sejumlah pemain satelit dan teknologi komunikasi global seperti Starlink dan SkyFive.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, satelit orbit rendah milik SpaceX Elon Musk, Starlink, telah menandatangani kesepakatan dengan EchoStar untuk memperoleh hak eksklusif 50 MHz spektrum S-band 2 GHz di Amerika Serikat dan global.

Kesepakatan itu digunakan untuk pengembangan dan peluncuran layanan Direct to Cell (direct-to-device) Starlink, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa infrastruktur BTS tradisional.

Adapun EchoStar Corporation merupakan pemilik portofolio spektrum 2 GHz global dan menjadi pemegang utama hak siar serta infrastruktur MSS (Mobile Satellite Services) di band ini, baik untuk layanan IoT maupun direct-to-device.

EchoStar juga telah berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan lain untuk pengembangan layanan NTND2D berbasis 2 GHz.

Selain EchoStar, Omnispace juga dikabarkan memegang konsolidasi spektrum 2 GHz secara global, yang berfokus pada pengembangan layanan hybrid 5G NTN berbasis direct-to-device, termasuk penggunaan 2 GHz sebagai bagian dari ekosistem jaringan satelit dan seluler.

Sementara itu untuk Air-to-Ground (A2G) di 2 GHz, SkyFive disebut telah mengembangkan dan mengelola European Aviation Network (EAN), layanan A2G komersial berbasis frekuensi 2 GHz (Band 65A: 1980-1995 MHz dan 2170-2185 MHz).

Jaringan ini sudah berjalan di Eropa sejak 2019, memfasilitasi internet broadband di dalam pesawat dengan cakupan hampir seluruh Eropa dan lebih dari 300 armada pesawat telah dipasangi terminal A2G.

SkyFive sendiri merupakan perusahaan teknologi Jerman yang mengkhususkan diri dalam layanan konektivitas inflight berbasis teknologi A2G, didirikan sebagai spin-off dari Nokia pada 2019 dan berkantor pusat di Munich.

“Kedua teknologi ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya, Rabu (22/10/2025).

Komdigi menyampaikan kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029.

Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen Call for Information (CFI) ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis: Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.

Melalui proses konsultasi publik ini, Kemkomdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas untuk menyampaikan pandangan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, dan kebijakan pendukung.

Masukan dapat dikirim melalui surat elektronik ke sat-ins@postel.go.id dan orsat@infradig.komdigi.go.id dengan batas waktu penyampaian tanggapan 9 November 2025