Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Program keringanan ini bisa dinikmati oleh wajib pajak yang melunasi pembayaran mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta merancang proses pemberian diskon agar praktis dan mudah didapat. Potongan harga akan langsung diterapkan secara otomatis di dalam sistem saat transaksi. Lewat kemudahan ini, wajib pajak tidak perlu repot mengajukan permohonan tertulis atau mengurus berkas administrasi tambahan ke kantor pajak.

Terkait teknis pembayaran, Bapenda meminta masyarakat tak bingung jika melihat ada perbedaan angka. Nominal tagihan yang tertera di sistem pembayaran bisa saja lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Hal itu disebut wajar, karena sistem akan langsung memotong tagihan sebesar 7,5 persen. Terlebih, beberapa kanal pembayaran memang tidak memunculkan detail rincian potongan tersebut secara terpisah. Tagihan wajib pajak yang mendadak lebih murah dari SPPT menandakan bahwa insentif sudah berhasil masuk.

Inisiatif Pemprov DKI ini bertujuan meringankan beban finansial, serta memotivasi para wajib pajak. Dengan membayar lebih cepat, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomis dari diskon yang diberikan, juga terhindar dari risiko penumpukan tagihan pajak di akhir tahun.

Selain diskon untuk tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus seluruh sanksi administratif atau denda bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Program pemutihan denda ini mencakup masa pajak dari tahun 2021 sampai 2025, dan tetap berlaku bagi wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran angsuran.

Lewat kebijakan pembebasan denda ini, wajib pajak hanya perlu melunasi nilai pokok pajak, tanpa perlu membayar biaya keterlambatan sepeser pun. Masa berlaku untuk penghapusan denda tunggakan ini dibuka mulai dari 1 April sampai 31 Desember 2026.

Bapenda DKI mengingatkan, setiap rupiah pajak daerah yang disetorkan oleh masyarakat akan mengalir kembali ke hilir pembangunan kota. Dana itu menjadi motor penggerak berbagai fasilitas publik, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sarana umum, hingga sokongan untuk sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, Bapenda DKI berharap warga Jakarta dapat memanfaatkan keringanan secara maksimal. Kontribusi aktif lewat pembayaran pajak yang tepat waktu merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan kota Jakarta agar menjadi hunian yang semakin nyaman, aman, dan inklusif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Keringanan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan, potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan ataupun mengurus administrasi tambahan untuk memperoleh insentif tersebut.

Bapenda juga mengingatkan masyarakat bahwa nilai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bisa berbeda dengan nominal tagihan yang muncul saat proses pembayaran. Perbedaan ini terjadi karena potongan 7,5% diterapkan secara otomatis pada sistem pembayaran.

Pada sejumlah kanal pembayaran, informasi mengenai potongan tersebut tidak selalu ditampilkan secara terpisah.

Karena itu, apabila nominal tagihan yang muncul lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam SPPT, wajib pajak tidak perlu khawatir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa insentif telah diterapkan dalam sistem pembayaran.

Kebijakan ini dihadirkan sebagai upaya memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Selain memperoleh potongan pembayaran, wajib pajak juga dapat menghindari penumpukan kewajiban pajak dengan melunasi PBB-P2 lebih awal.

Tak hanya memberikan diskon 7,5% untuk PBB-P2 tahun pajak 2026, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya.

Program ini berlaku untuk pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, termasuk pembayaran dengan skema angsuran.

Melalui pembebasan sanksi administratif tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Periode pembebasan sanksi administratif berlangsung mulai 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua insentif ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2 dengan lebih ringan. Wajib pajak yang membayar lebih awal dapat memperoleh manfaat potongan, sekaligus menghindari penumpukan kewajiban pajak di kemudian hari.

Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur, fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pembangunan kota lainnya.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode insentif PBB-P2 yang masih berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat tidak hanya mendapatkan keringanan, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung terwujudnya Jakarta yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan maju.

Bisnis.com, CIREBON – Komisi IIDPRD Kota Cirebonmenilai kebijakan diskon dan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat.

Namun di balik relaksasi tersebut, pemerintah daerah tetap memasang target penerimaan sebesar Rp45 miliar, memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ambisi pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso, menyatakan pihaknya mengikuti proses kebijakan tersebut sejak pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurutnya, regulasi yang mengatur PBB-P2 telah disusun sesuai aspirasi warga dan kini memasuki tahap implementasi.

"Salah satu poin utama kebijakan adalah pemberian potongan pokok tunggakan sebesar 50% untuk periode 2010 hingga 2025. Selain itu, sanksi administrasi atau denda juga dihapuskan. Program ini berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026," ujar Karso, Senin (2/3/2026).

Karso menilai skema tersebut dapat mendorong penyelesaian tunggakan yang selama ini membebani wajib pajak. Ia berharap capaian pembayaran PBB-P2 tahun berjalan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu mengurangi akumulasi piutang pajak yang menumpuk selama lebih dari satu dekade.

Sementara itu, Wali Kota CirebonEffendi Edomenyampaikan selain diskon tunggakan, pemerintah juga menurunkan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan pada 2026 mencapai 86.788 lembar. Dari jumlah tersebut, 82.618 lembar memiliki nilai ketetapan di bawah Rp2 juta.

"Di sisi lain, target penerimaan sebesar Rp45 miliar tetap dipertahankan. Pemerintah mengandalkan optimalisasi pembayaran melalui berbagai kanal digital dan perbankan untuk mengejar angka tersebut," kata Edo.

Secara fiskal, kata Edo, kebijakan diskon 50% dan penghapusan denda berpotensi memangkas nilai piutang secara nominal. Namun pemerintah tampaknya bertaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai kompensasi atas pengurangan pokok tagihan.

Skema ini kerap digunakan daerah lain sebagai strategi “pemutihan” untuk menarik penerimaan yang sebelumnya sulit tertagih.

"Kebijakan ini juga menyimpan dimensi strategis. Dengan mayoritas SPPT bernilai di bawah Rp2 juta, ruang fiskal pemerintah daerah memang terbatas jika hanya mengandalkan kenaikan tarif," tutur Edo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan program diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026 masih tersedia bagi masyarakat atau wajib pajak di Kota Tangerang.

Program ini berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 dan menjadi kado istimewa awal tahun bagi warga, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak daerah.

Tak hanya memberikan potongan pembayaran, Pemkot Tangerang juga memberlakukan penghapusan sanksi administrasi pajak. Dengan demikian, masyarakat dapat melunasi kewajiban PBB tanpa dikenakan denda keterlambatan.

“Untuk memberikan kemudahan layanan, Bapenda Kota Tangerang bekerja sama dengan bank bjb menghadirkan loket keliling PBB di berbagai titik strategis permukiman warga. Yakni, periode loket keliling 19-28 Februari dengan waktu pelayanan 08.00 hingga 15.00 WIB,” papar Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa, dilansir dari laman resmi Pemkot Tangerang.

Ia menjelaskan, masyarakat cukup membawa SPPT PBB dan melakukan pembayaran langsung di lokasi. Program jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam mengakses layanan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik untuk Kota Tangerang yang lebih baik,” tuturnya.

Pemkot Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program diskon dan penghapusan denda ini sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Berikut Jadwal Loket Keliling Diskon PBB Kota Tangerang

26–28 Februari 2026
• Buana Garden (Pinang)
• Puri Metland (Cipondoh)
• Taman Pabuaran (Karawaci)
• Bumi Permata Indah (Karang Tengah)

Read more at: https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/62069/diskon-pbb-kota-tangerang-masih-tersedia-cek-jadwal-loket-keliling-19-28-februari-2026?isv=share_link

Download aplikasi TangerangLive : https://tlive.tangerangkota.go.id/api/link

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program Diskon Awal Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Tahun 2026.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, pemberian diskon ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga yang taat pajak sekaligus upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

“Diskon PBB-P2 ini kami berikan agar masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak lebih awal. Selain lebih hemat, pembayaran pajak tepat waktu juga sangat membantu pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Benyamin, Senin (05/01/2026).

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal akan mendapatkan pengurangan ketetapan pajak.

Untuk periode Januari hingga April 2026, Pemkot Tangsel memberikan diskon sebesar 10 persen, sedangkan pada periode Mei hingga Juni 2026 diberikan diskon sebesar 5 persen. Program ini berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PBB-P2, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program kesejahteraan. Karena itu, partisipasi warga sangat kami harapkan,” jelasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Tangsel melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga menyediakan berbagai kanal pembayaran PBB-P2 yang praktis dan mudah diakses.

Pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS, perbankan seperti Bank BJB, BJB Syariah, BCA, Mandiri, dan BSI Syariah, serta melalui Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, hingga platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, OVO, LinkAja, Bukalapak, dan GoBills.

Benyamin mengajak seluruh warga Tangerang Selatan untuk memanfaatkan program diskon tersebut sebaik mungkin.

“Mari manfaatkan diskon awal tahun ini. Bayar pajak lebih awal, lebih hemat, dan bersama-sama kita wujudkan Tangerang Selatan yang semakin maju dan sejahtera,” tuturnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Dumai, Provinsi Riau mencatat penerimaan Rp32 miliar dari program potongan atau diskon 50% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama Januari 2026.

Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi, mengatakan bahwa penerimaan tersebut dihitung sejak 2 Januari hingga 31 Januari 2026.

"Sebelum program direalisasikan, Pemko Dumai terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai platform, terutama media sosial, guna meningkatkan partisipasi wajib pajak, sehingga selama Januari lalu dari program diskon 50% kami menerima pembayaran PBB P-2 mencapai Rp32 miliar," ungkapnya Rabu (4/2/2026).

Dia menjelaskan program diskon tunggakan PBB-P2 ini diberikan khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran langsung di Kantor Bapenda Kota Dumai.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, dengan banyaknya wajib pajak yang datang untuk memanfaatkan fasilitas pemotongan pajak tersebut.

Guna mengakomodir tingginya animo masyarakat, pihaknya membuka gerai pelayanan pembayaran PBB-P2 di Kantor Kecamatan Dumai Kota hingga Jumat (6/2/2026).

“Diskon 50% ini hanya berlaku jika masyarakat membayarkan pajak di Kantor Bapenda. Pada Februari 2026, program ini masih berlanjut dengan potongan 30%, kemudian pada Maret 2026 sebesar 20%. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya,” ujar Zulfahmi.

Selain itu, Bapenda Kota Dumai juga terus melakukan inovasi guna mempermudah proses pembayaran pajak. Ke depan, pembayaran PBB-P2 akan semakin dioptimalkan melalui berbagai kanal digital.

“Kami berencana memaksimalkan layanan pembayaran secara online melalui aplikasi, merchant, m-banking, dan e-wallet. Harapannya, masyarakat dapat melakukan pembayaran dari mana saja tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Bapenda,” jelasnya.

Menanggapi capaian penerimaan pajak tersebut, Wali Kota Dumai, Paisal menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya.

Menurut Paisal, program pemotongan PBB-P2 ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian.

“Program pemotongan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 50% mendapatkan antusiasme besar dari masyarakat. Sebanyak Rp32 miliar pajak berhasil dikumpulkan selama Januari 2026. Pemko Dumai sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta mengajak semua elemen untuk terus mendukung program pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.