Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan insentif berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Program keringanan ini bisa dinikmati oleh wajib pajak yang melunasi pembayaran mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta merancang proses pemberian diskon agar praktis dan mudah didapat. Potongan harga akan langsung diterapkan secara otomatis di dalam sistem saat transaksi. Lewat kemudahan ini, wajib pajak tidak perlu repot mengajukan permohonan tertulis atau mengurus berkas administrasi tambahan ke kantor pajak.

Terkait teknis pembayaran, Bapenda meminta masyarakat tak bingung jika melihat ada perbedaan angka. Nominal tagihan yang tertera di sistem pembayaran bisa saja lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Hal itu disebut wajar, karena sistem akan langsung memotong tagihan sebesar 7,5 persen. Terlebih, beberapa kanal pembayaran memang tidak memunculkan detail rincian potongan tersebut secara terpisah. Tagihan wajib pajak yang mendadak lebih murah dari SPPT menandakan bahwa insentif sudah berhasil masuk.

Inisiatif Pemprov DKI ini bertujuan meringankan beban finansial, serta memotivasi para wajib pajak. Dengan membayar lebih cepat, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomis dari diskon yang diberikan, juga terhindar dari risiko penumpukan tagihan pajak di akhir tahun.

Selain diskon untuk tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus seluruh sanksi administratif atau denda bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Program pemutihan denda ini mencakup masa pajak dari tahun 2021 sampai 2025, dan tetap berlaku bagi wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran angsuran.

Lewat kebijakan pembebasan denda ini, wajib pajak hanya perlu melunasi nilai pokok pajak, tanpa perlu membayar biaya keterlambatan sepeser pun. Masa berlaku untuk penghapusan denda tunggakan ini dibuka mulai dari 1 April sampai 31 Desember 2026.

Bapenda DKI mengingatkan, setiap rupiah pajak daerah yang disetorkan oleh masyarakat akan mengalir kembali ke hilir pembangunan kota. Dana itu menjadi motor penggerak berbagai fasilitas publik, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sarana umum, hingga sokongan untuk sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, Bapenda DKI berharap warga Jakarta dapat memanfaatkan keringanan secara maksimal. Kontribusi aktif lewat pembayaran pajak yang tepat waktu merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan kota Jakarta agar menjadi hunian yang semakin nyaman, aman, dan inklusif.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) setempat mencatat tambahan penerimaan daerah sebesar Rp5,1 miliar sejak diberlakukan program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor pada 1 April 2026.

Kepala Bappenda Papua, Subhan, di Jayapura, Rabu, mengatakan kebijakan insentif pajak kendaraan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah dengan peningkatan mencapai 31 persen dibandingkan sebelum program diterapkan.

“Setelah kebijakan ini diberlakukan, penerimaan meningkat 31 persen dibanding sebelumnya. Sampai saat ini, tambahan penerimaan mencapai sekitar Rp5,1 miliar,” katanya.

Menurut Subhan, tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan daerah.

"Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat untuk menyelesaikan kewajiban pajak," ujarnya.

Dia menjelaskan program insentif yang diberikan ini berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan besaran potongan yang berbeda sesuai kategori wajib pajak.

"Bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, pemerintah memberikan potongan sebesar 10 persen serta penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran. Sementara wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak memperoleh potongan sebesar 15 persen sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan wajib pajak," katanya lagi.

Dia menambahkan selain itu, Bappenda Papua juga memberikan insentif hingga 30 persen bagi kendaraan berpelat luar Papua guna mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi kendaraan ke wilayah Papua.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena Program ini masih berlangsung sampai akhir Juni 2026,” ujarnya.

Dia menjelaskan kebijakan insentif pajak kendaraan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan daerah di tengah perubahan struktur penerimaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru (DOB). Di sisi lain, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan juga telah dialihkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Oleh sebab itu kami terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah. Salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana penerapan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat masih dalam proses harmonisasi lintas kementerian guna membantu efisiensi operasional serta memperkuat industri penerbangan nasional.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan proses pembahasan kebijakan tersebut terus berjalan dan diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semoga pembebasan biaya masuk sparepart juga bisa cepat terealisasi. Seharusnya ini bisa cepat karena sebenarnya sudah diharmonisasi," kata Agustinus dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menurut Agustinus, substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak suku cadang pesawat telah melalui proses harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait sebagai bagian penyempurnaan regulasi pemerintah.

Ia menjelaskan proses harmonisasi sebelumnya telah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian sehingga saat ini pembahasan lanjutan berada pada tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diharmonisasi di Kementerian Perindustrian, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan," ujarnya.

Kemenhub berharap kebijakan tersebut dapat segera diterbitkan karena diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi maskapai penerbangan melalui pengurangan beban biaya operasional dan peningkatan efisiensi usaha.

"Harapannya bisa segera keluar juga (penerapan pajak nol persen suku cadang pesawat), (karena) itu bisa menolong rekan-rekan airline," ucapnya.

Selain mendorong percepatan kebijakan suku cadang pesawat, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme fuel surcharge (FS) melalui matriks penyesuaian yang dirancang lebih responsif terhadap perubahan harga avtur.

Dengan mekanisme tersebut, perubahan harga bahan bakar penerbangan dapat lebih cepat direspons melalui kebijakan yang terukur sehingga memberikan kepastian bagi maskapai sekaligus menjaga kepentingan pengguna jasa.

Agustinus mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, besaran fuel surcharge masih berada pada level 50 persen karena harga avtur masih masuk rentang yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, pemerintah membuka peluang penyesuaian lebih lanjut apabila harga avtur terus mengalami penurunan sehingga komponen fuel surcharge dapat dikurangi sesuai perkembangan kondisi pasar energi.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemenhub, sebagian besar maskapai tidak selalu menerapkan tarif pada batas maksimal sehingga pemerintah optimistis keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kepentingan masyarakat tetap terjaga.

"Hasil monitoring kami, rekan-rekan airline sebenarnya juga tidak memasang harga tarifnya itu di 100 persen. Kecuali kemarin di peak season, saya lihat memang 100 persen semua, tapi untuk untuk periode-periode sebelumnya ataupun sekarang ini kelihatannya ada yang 50 persen," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) berharap kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat (sparepart) dapat diterapkan tahun ini sebagai dukungan terharap industri penerbangan nasional.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor sparepart ini bisa terjadi," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (3/6).

Dia mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian utama industri penerbangan karena berkaitan langsung dengan efisiensi biaya operasional serta penguatan konektivitas nasional.

Denon mengatakan pembahasan mengenai insentif tersebut telah menjadi agenda yang konsisten diperjuangkan INACA selama lebih dari satu dekade bersama berbagai pihak terkait.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) memastikan proses konsinyasi lahan untuk pembangunan Jembatan Layang Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan mengganggu pengerjaan fisik.

"Sebagian lahan, terutama lahan masyarakat saat ini masih dalam proses konsinyasi namun itu sudah diserahkan kepada HPSL dan pembangunan bisa dilakukan," kata Sekretaris Perusahaan PT HPSL Lenardo Putra di Kota Padang, Selasa.

Selaku badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), HPSL telah menitipkan sejumlah uang kepada pengadilan untuk melaksanakan konsinyasi kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah tersebut.

"Jadi kami menitipkan dana di pengadilan, nanti pengadilan yang membayarkan atau menyerahkan uang tersebut kepada pihak yang menang," ujarnya.

Oleh karena itu, Lenardo memastikan proses konsinyasi di pengadilan sama sekali tidak akan menghambat proses pembangunan jalan layang sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Sebab, sebelumnya pengadilan telah melepaskan hak-hak masyarakat atas kepemilikan lahan seluas 8,49 hektare (ha). Saat ini pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan tinggal menunggu keputusan pengadilan siapa yang berhak menerima dana yang dititipkan HPSL.

"Intinya, kita sudah bisa bekerja karena itu sudah menjadi lahan negara," kata dia menegaskan.

Ia menambahkan selain pembebasan lahan milik masyarakat yang baru tuntas pada 12 Mei 2026, keterlambatan pembangunan konstruksi juga dikarenakan imbas dampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

Banjir bandang dan tanah longsor di akhir November 2025 menyebabkan putusnya akses jalan di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar sehingga seluruh mobilitas diarahkan ke Jalan Sitinjau Lauik dan Kecamatan Malalak.

Namun, saat ini proses pengerjaan sudah kembali normal seiring terhubungnya jalur Lembah Anai sehingga volume kendaraan yang melintasi Jalan Sitinjau Lauik otomatis juga berkurang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang kereta api, sehingga pembangunan infrastruktur keselamatan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Diana mengatakan tantangan utama dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang adalah pembebasan lahan terutama pada lahan milik masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan juga pemerintah daerah.

"Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan lahannya," kata Diana.

Untuk itu, Diana mengatakan diperlukan tiga upaya dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang yang terkait dengan pembebasan lahan, yaitu perlunya inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tak sebidang oleh kementerian/lembaga terkait, PT KAI, dan juga pemerintah daerah. Kemudian, perlunya dilakukan penyusunan peraturan sesuai kewenangan masing-masing.

"Ini untuk menyederhanakan proses pembebasan lahannya," ujarnya.

Ketiga, menurut Diana, perlu dilakukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah-langkah dan komitmen percepatan pembebasan lahan.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan juga PT KAI.

"Inilah titik yang sangat menentukan, sebab meskipun kebutuhan konstruksi sudah dapat dihitung, pelaksanaan titik ini tidak dapat berjalan optimal bila lahannya tidak siap," jelas Diana.

Menurutnya, penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja bersama. Kementerian PU berada pada mandat penanganan perlintasan sebidang pada jalan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

"Namun keberhasilannya tentunya sangat tergantung pada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Diana, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal meliputi penajaman prioritas berdasarkan risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, dan penguatan koordinasi lintas kewenangan.

Dalam rapat itu, Wamen PU turut menyampaikan belasungkawa atas korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jabar, pada 27 April 2026.

"Semoga almarhum, almarhumah ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yang masih dalam perawatan nanti juga mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali," tutur Diana.

Menurut Diana, insiden tersebut bukan semata persoalan konstruksi infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran mobilitas, keterhubungan antarwilayah, serta keamanan lalu lintas secara keseluruhan.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh perlintasan sebidang kereta api yang berisiko segera dibenahi melalui pembangunan flyover, penguatan sistem pengamanan, dan penyediaan pos jaga guna meningkatkan keselamatan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kota Bekasi pada 28 April 2026, sehari setelah terjadinya kecelakaan. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, arahan itu menjadi pedoman utama dalam mempercepat peningkatan keselamatan infrastruktur perkeretaapian.

Diana menegaskan aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan infrastruktur, dan tidak boleh dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pembangunan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi memutuskan untuk membebaskan bea masukimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku pengganti nafta bagi industri petrokimia nasional. Kebijakan strategis ini akan berlaku efektif selama enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas harga produk kemasan plastik di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang terimbas krisis pasokan global akibat ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, impor LPG untuk bahan baku industri dikenakan tarif sebesar 5%.

"Diberikan bea masuk 0 persen ini periode 6 bulan nanti kita lihat situasi setelah 6 bulan seperti apa jadi kebijakan ini juga diambil negara lain seperti India, jadi agar packaging tidak menaikkan bahan-bahan makanan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Darurat, Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen



Airlangga menekankan bahwa durasi enam bulan ini akan menjadi masa pemantauan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan situasi geopolitik global. Dengan menurunkan beban biaya produksi di sektor hulu plastik, pemerintah berharap harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik tidak ikut terkerek naik, sehingga inflasi tetap terkendali.

Langkah ini juga menjawab keluhan para pelaku industri, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), yang sebelumnya meminta penghapusan tarif impor LPG demi menjaga daya saing di tengah krisis energi yang menyumbat jalur distribusi nafta.

Keputusan ini merupakan salah satu poin krusial yang disepakati dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menko Airlangga.

Selain LPG, produk plastik seperti polipropilen dan polietilin juga diberikan bea masuk 0 persen selama 6 bulan karena harga bahan baku di pasar internasional melonjak hingga 100%. Krisis Bahan Baku Plastik, Pemerintah Jajaki Impor Kemasan dari Malaysia hingga Rusia



Konflik di kawasan Selat Hormuz menyebabkan kilang (refinery) domestik kesulitan memperoleh nafta, sehingga pemerintah mendorong pengalihan bahan baku alternatif ke LPG dengan biaya masuk nol.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan debottlenecking melalui penyederhanaan Pertimbangan Teknis (Pertek) di kementerian terkait guna mempercepat arus barang modal dan bahan baku.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diperintahkan untuk segera menerbitkan aturan teknis (PMK dan Permenperin) agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan oleh pelaku usaha.

JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik .

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menggantikan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang saat ini sulit diperoleh dan harganya melonjak tajam akibat situasi geopolitik.

"Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (28/4/2026).

Harga Plastik Meroket 100%, Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Industri



Untuk menjaga operasional kilang (refinery), pemerintah menurunkan biaya masuk impor LPG dari 5% menjadi 0 persen. Langkah ini memungkinkan industri beralih ke bahan baku alternatif demi memastikan ketersediaan bahan baku plastik nasional tetap terjaga.

Selain LPG, pemerintah juga membebaskan biaya masuk untuk berbagai jenis bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilin, LLDPI, hingga HDPI menjadi 0 persen untuk periode enam bulan ke depan.

Airlangga menyebut harga plastik telah meroket antara 50 hingga 100%, yang jika dibiarkan akan memicu kenaikan harga makanan dan minuman melalui biaya kemasan (packaging).

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," tegas Airlangga.

Stok LPG RI Dijamin Aman usai Dipasok AS dan Australia, Bahlil: Sebentar Lagi Kapalnya Masuk



Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, Satgas yang dipimpin Airlangga bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai Wakil Ketua ini juga fokus pada pembenahan birokrasi.

Satgas akan bekerja melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) di antaranya perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), regulasi kelembagaan dan penegakan hukum, perdagangan dan hubungan internasional, serta monitoring, evaluasi, dan anggaran.

Pemerintah juga menyepakati penyederhanaan perizinan impor (Pertek), standarisasi biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk UMKM, hingga integrasi KKPR dan RDTR digital ke dalam sistem OSS.

"Dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis," tambah Airlangga.

Hadir dalam rapat dan terlihat dalam konferensi pers diantaranya, Menteri Investasi/Kepala BKPM - Wakil Ketua Satgas Rosan Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza dan Deputi di Menteri Sekretaris Negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat pemanfaatan fasilitas pembebasan untuk barang kiriman jemaah haji masih tergolong rendah, yakni di bawah 10 persen dari total jemaah haji Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan edukasi pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi jemaah haji yang digelar secara virtual pada Kamis (16/4).

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Cindhe Marjuang Praja mengungkapkan pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, jumlah jemaah yang memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 17 ribu orang dari total lebih dari 200 ribu jemaah.

"Secara pemanfaatan kami melihat memang masih cukup sedikit ya kalau dibandingkan dengan Jemaah Haji kita yang 221 ribu ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin nggak sampai 10 persen," ujar Marjuang.

Menurutnya, rendahnya pemanfaatan tersebut salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi, mengingat aturan terkait fasilitas kiriman barang jemaah haji tergolong baru diterbitkan.

DJBC sendiri telah memberikan berbagai kemudahan, di antaranya pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang kiriman jemaah haji maksimal US$3.000 per orang dalam satu periode haji.

[Gambas:Youtube]

Namun, fasilitas tersebut memiliki sejumlah ketentuan, seperti pembatasan maksimal dua kali pengiriman dengan nilai paling tinggi US$1.500 per pengiriman, serta kewajiban mencantumkan identitas jemaah dalam dokumen pengiriman.

Cindhe berharap melalui kegiatan edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara haji dan jasa pengiriman, pemahaman jemaah terhadap fasilitas ini dapat meningkat.

DJBC juga mendorong peran aktif penyelenggara haji dan penyedia jasa logistik untuk turut menyampaikan informasi kepada jemaah, agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

BANDUNG - Terpidana kasus trading ilegal Quotex dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan mendapatkan pembebasan bersyarat sejak Senin (6/4/2026). Mantan Crazy Rich ini resmi keluar dari Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung.

"Pada Senin, 6 April 2026 Warga Binaan an Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan mendapatkan PB (pembebasan bersyarat)," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Doni mendapatkan haknya setelah menjalani dua per tiga masa pemidanaannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Meski sudah bisa menghirup udara segar, Doni tetap diwajibkan untuk melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung. Hal ini akan dijalaninya hingga masa pemidanaannya berakhir.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung," ujar dia.

Kusnali menerangkan selama masa pidana, Doni juga telah berkelakuan baik yang didasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Total remisi yang ia terima ialah 13 bulan 105 hari.

"Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik didasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapatkan Remisi sebanyak 13 bulan 105 hari," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Doni Salmanan yang terjerat kasus investasi opsi biner (binary option) divonis empat tahun penjara. Vonis dijatuhkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 15 Desember 2022 lalu.

Mejelis hakim menyatakan, Doni Salmanan terbukti bersalah dengan sengaja menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana dakwaan pertama.

JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah berani dengan membebaskan bea masuk suku cadang pesawat terbang menjadi 0 persen. Meski kebijakan ini membuat negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp500 miliar, dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan diproyeksikan mencapai angka fantastis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini adalah strategi investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Operations/MRO) di dalam negeri.

“Dan ini tahun lalu bea masuk dari sparepart sekitar Rp500 miliar, nah kebijakan ini diperkirakan memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat USD700 juta (setara Rp11,8 triliun) per tahun. Dan bisa mendukung output PDB sampai USD1,49 miliar, menciptakan lapangan kerja langsung 1000 orang, dan lapangan kerja tidak langsung mendekati 3 kali lipat,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta,.

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Dengan kurs saat ini, hilangnya pendapatan Rp500 miliar dinilai sangat kecil dibandingkan potensi dukungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai USD1,49 miliar. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional maskapai di tengah meroketnya harga avtur, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan pesawat di regional.

Airlangga menjelaskan bahwa penurunan biaya operasional maskapai adalah kunci untuk menjaga ekosistem penerbangan tetap sehat.Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Untuk menjaga ekosistem industri penerbangan, penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen, jadi suku cadang pesawat itu diberikan bea masuk 0 persen sehingga bisa menurunkan biaya operasional dari maskapai penerbangan,” tambahnya.

Selain nilai ekonomi, kebijakan ini diproyeksikan menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja. Pemerintah mengestimasikan akan muncul 4.000 lapangan kerja baru, yang terdiri dari 1.000 tenaga kerja ahli secara langsung dan 3.000 tenaga kerja pendukung di ekosistem industri MRO.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen transportasi udara. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, maskapai diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Ke depannya diharapkan dengan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat, maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita,” pungkas Dudy.

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.

"Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Andre mengatakan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya," ucap dia.

Ia mengingatkan jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan 2,5 tahun, terkendala seperti proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.

Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan membebaskan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.

"Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin," harap dia.

Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.

Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,793 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (4/1), mulai dari pembebasan PPh Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya hingga penyitaan 133 ton bawang bombay ilegal.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Senin pagi ini.

1. Aturan terbit, pekerja di 5 sektor padat karya bebas PPh di 2026

Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

“Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” demikian bunyi pertimbangan PMK 105/2025, dikutip di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KAI: Penjualan tiket tembus 4,1 juta lampaui Nataru 2024/2025

PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat penjualan tiket angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tembus di angka 4.135.783, melampaui penjualan pada periode Nataru 2024/2025.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan jutaan tiket itu dijual pada periode periode 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 08.00 WIB.

"Capaian tersebut tumbuh 10,86 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025 yang mencatat 3.730.584 tiket. Angka ini masih berpotensi meningkat karena penjualan tiket berlangsung hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 24.00 WIB," kata Anne di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Analis ingatkan konflik AS dan Venezuela akan tekan pasar keuangan

Analis pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan sentimen global khususnya memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan pada awal tahun 2026.

"Isu penangkapan Presiden Venezuela (Nicolas Maduro) oleh otoritas AS meningkatkan ketegangan geopolitik dan langsung berdampak pada persepsi risiko global," ujar Hendra kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kementan bentuk 33 balai besar dorong modernisasi pertanian daerah

Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi untuk memperkuat pendampingan teknologi pertanian daerah dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pembentukan 33 balai besar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 dan berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Kepala BRMP Kementan Fadjry Djufry di Bogor, Jawa Barat, Minggu, menjelaskan bahwa balai besar tersebut merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sebelumnya telah ada di daerah.

Baca selengkapnya di sini.

5. Total 133 ton bawang bombay diamankan APH berkat kanal "Lapor Pak Amran"

Kementerian Pertanian menyatakan aparat penegak hukum (APH) berhasil menggagalkan masuknya bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 133 ton, berkat adanya aduan "Lapor Pak Amran".

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan Polrestabes Semarang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang menggagalkan upaya pemasukan bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026