Bisnis.com, BALIKPAPAN — Distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan memasuki babak baru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini menggelar sosialisasi sekaligus monitoring dan evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Regulasi yang disosialisasikan merupakan revisi atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, dengan perubahan substantif pada mekanisme penerbitan surat rekomendasi yang kini bertumpu pada Aplikasi XSTAR sebagai tulang punggung sistem digital.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Eddy Elminsyah Jaya, tidak menampik bahwa pengelolaan distribusi BBM bersubsidi selama ini menghadapi tantangan mendasar, seperti data yang tidak akurat, pengawasan yang tidak terintegrasi, dan akuntabilitas yang sulit diverifikasi.

Kehadiran XSTAR, menurutnya, adalah jawaban atas persoalan yang selama ini menggerogoti efektivitas penyaluran subsidi energi. "Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR, mekanisme penginputan data, proses verifikasi, serta berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, pembenahan distribusi BBM bersubsidi hanya akan berhasil jika seluruh lini pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota bergerak dalam irama yang sama. Tanpa itu, regulasi sehebat apa pun akan layu sebelum berkembang di lapangan.

"Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan," katanya.

Sebagaimana diketahui, sosialisasi diikuti oleh kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Kalsel, kepala UPTD pelabuhan perikanan atau yang mewakili, pejabat terkait, serta para operator pengelola data Aplikasi XSTAR yang menjadi aktor kunci dalam menentukan apakah pembenahan ini sungguh berjalan atau hanya berhenti di ruang pertemuan virtual.

Eddy juga menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas atas dukungan penyelenggaraan sosialisasi ini.

Pemprov Kalsel kini menaruh harapan besar bahwa Solar dan Pertalite bersubsidi benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong penguatan pengawasan distribusi solar subsidi guna mencegah penggunaan kode batang (barcode) Pertamina untuk menimbun stok solar.

"Pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi," kata Anggawira, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (Aspebindo), menjelaskan beberapa langkah konkret, yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran.

Pertama, ia mengatakan agar pemerintah, regulator, maupun Pertamina melakukan penguatan integrasi data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.

"Termasuk, sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian," katanya.

Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.

"Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics, sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi," ujarnya.

Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.

Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.

Ia menilai energi merupakan kebutuhan bersama.

Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

"Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Anggawira.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Meski Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen selama libur panjang, antrean kendaraan tetap mengular di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Jumat (1/5/2026).

Peningkatan konsumsi bahan bakar seiring mobilitas masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab kepadatan. Namun di lapangan, keterlambatan distribusi dan sempat kosongnya stok, terutama solar dan pertalite pada pagi hari, membuat antrean semakin panjang, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar diesel di jalur-jalur utama.

Di SPBU Sidomulyo Barat, Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru, stok solar diketahui telah habis sejak sehari sebelumnya. Manajer SPBU, Jamal, mengatakan kekosongan tersebut hanya bersifat sementara karena masih menunggu pengiriman dari pemasok.

“Kalau di sini stok aman, tidak ada kendala. Untuk pertalite juga aman, tidak ada kelangkaan. Solar memang kemarin habis, sekarang kami masih menunggu pengiriman. Sore nanti sudah ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga BBM masih sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pertalite Rp10.000 per liter, pertamax sekitar Rp20.000 per liter, dan solar Rp6.700 per liter.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan antrean panjang tidak terhindarkan. Imam, salah satu warga Pekanbaru mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar.

“Dari jam 11 sudah nunggu. Memang biasanya kalau solar antreannya seperti ini. Dari jam 11 sampai sekarang masih antre,” katanya saat ditemui di SPBU Simpang Baru.

Keluhan serupa juga disampaikan petugas di SPBU Sidomulyo Timur. Ia menyebutkan pertalite habis sekitar pukul 10.00 WIB, disusul solar yang juga cepat habis, sehingga antrean kendaraan, terutama truk, memanjang di jalan menunggu stok masuk.

“Pertalite tadi pagi sekitar jam 10 sudah habis. Solar juga sudah habis, jadi antrean truk memanjang di jalan menunggu stok masuk,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa peningkatan konsumsi BBM menjelang libur panjang 1–3 Mei 2026 menjadi faktor utama terjadinya kepadatan di sejumlah SPBU. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyaluran BBM jenis solar dan pertalite telah ditingkatkan hingga 20 persen dari rata-rata normal.

“Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM jenis solar dan pertalite hingga 20 persen dari rata-rata normal," kata Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Pertamina juga melakukan pemantauan secara intensif serta berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur guna memastikan distribusi berjalan lancar. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat merata.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menilai antrean panjang BBM di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu segera dievaluasi. Ia menegaskan kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat kecil yang bergantung pada BBM untuk menjalankan usaha, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Menurutnya, jika stok BBM dalam kondisi aman seperti yang disampaikan pemerintah, maka persoalan kemungkinan besar terletak pada distribusi di lapangan. Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan.

“Ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama yang bergantung pada BBM untuk usaha. Kita minta pemerintah mengevaluasi distribusi, termasuk Pertamina Patra Niaga. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak tegas. Kita ini daerah penghasil minyak, tapi masyarakat justru harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

Bisnis.com, BATAM - Kelangkaan solar kembali terjadi di Batam, Kamis (11/12/2025). Sepanjang hari, banyak terjadi antran di sejumlah SPBU di Batam, seperti di wilayah Batuampar, Batam Center, Sei Panas dan lainnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan konsumsi biosolar memang meningkat lebih tinggi dari biasanya.

"Sehingga kami berupaya mempercepat pengiriman dan memprioritaskan suplai ke titik-titik yang membutuhkan pasokan tambahan," katanya Kamis (11/12/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa armada distribusi juga telah dioptimalkan agar pengiriman berlangsung lebih cepat dan merata ke seluruh wilayah Batam.

Seluruh SPBU tetap beroperasi secara normal dan Dexlite tersedia sebagai pilihan BBM diesel bagi pelanggan. "Kami juga terus berkoordinasi dengan SPBU agar antrian tertib dan pelayanan tetap nyaman bagi masyarakat," tuturnya.

Isu pasokan energi menjadi sorotan di Batam dalam beberapa bulan terakhir. Keluhan masyarakat sempat muncul terkait kelangkaan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo di sejumlah SPBU, di mana kendaraan terpaksa beralih ke jenis BBM lain akibat kosongnya stok.

Penyesuaian distribusi menjadi penyebab utama, di mana jadwal pasokan di terminal mengalami perubahan sehingga alokasi ke SPBU belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian di sejumlah titik.

Namun Pertamina memastikan pemulihan pasokan berjalan terukur dan stok BBM terus diisi secara bertahap.(239)