Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menekankan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% belum mengubah arah strategi pendanaan perusahaan.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani mengatakan justru kenaikan BI Rate mendorong perusahaan untuk lebih selektif dan efisien dalam pengelolaan pendanaan. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menyusun strategi pendanaan perusahaan.

“Di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi, BRI Finance terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga struktur pendanaan yang optimal, memperkuat likuiditas, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif dan risiko dapat dikelola dengan baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia meneruskan, BRI Finance terus mempertimbangkan alternatif pendanaan, baik melalui pinjaman perbankan maupun pasar modal. Pemilihan sumber pendanaan akan disesuaikan dengan kondisi pasar, biaya dana, profil jatuh tempo, serta kebutuhan likuiditas perusahaan.

“Saat ini, pinjaman perbankan masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama karena menawarkan fleksibilitas yang baik dan hubungan yang kuat dengan para mitra perbankan,” beber Aditia.

Kendati demikian, lanjutnya, BRI Finance tetap terbuka untuk memanfaatkan instrumen obligasi apabila kondisi pasar dinilai mendukung dan dapat memberikan struktur biaya yang lebih optimal.

Di sisi lain, Aditia mengatakan kenaikan BI Rate tentunya membuat perusahaan semakin disiplin dalam mengelola pertumbuhan dan kualitas aset. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Strategi ekspansi dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip manajemen risiko yang prudent serta fokus pada segmen pembiayaan yang memiliki kualitas baik dan potensi pertumbuhan yang positif,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan saat ini BRI Finance tetap fokus pada pembiayaan konsumer dan komersial, termasuk segmen yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem BRI Group.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan Jepang menandatangani perjanjian strategis untuk memperkuat rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global dan langkah China yang memperketat kontrol atas ekspor bahan mineral strategis tersebut.

Dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa (28/10/2025), kedua negara berkomitmen untuk "mencapai ketahanan dan keamanan rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang."

"AS dan Jepang akan bersama-sama mengidentifikasi proyek-proyek yang menarik untuk mengatasi kesenjangan dalam rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang, termasuk produk turunan seperti magnet permanen, baterai, katalis, dan material optik," demikian isi pernyataan tersebut, seperti dikutip AFP.

Kesepakatan itu juga menegaskan komitmen kedua negara untuk melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam mobilisasi investasi. "Kedua negara bermaksud untuk memobilisasi dukungan pemerintah dan sektor swasta," tambah Gedung Putih.

Langkah ini muncul setelah Beijing mengumumkan pembatasan besar-besaran terhadap industri tanah jarang, yang memicu kekhawatiran global terkait potensi gangguan pasokan. Sebagai respons, Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan menerapkan tarif hingga 100% terhadap impor dari China.

Sebelum tiba di Tokyo, Trump juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang membuka akses lebih besar bagi AS terhadap mineral penting dari Asia Tenggara.

"Diversifikasi sumber pasokan adalah langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara dan memastikan stabilitas ekonomi global," ujar seorang pejabat senior Gedung Putih yang dikutip dalam keterangan resmi.

Kesepakatan ini menandai upaya terbaru AS memperkuat aliansinya di Asia guna mengamankan pasokan bahan baku strategis yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan energi bersih.