Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keberadaan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang baru di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

"Kalau biaya masuknya nol persen, harga produk kita di negara tujuan menjadi lebih murah sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang belum memiliki perjanjian dagang," katanya usai meresmikan secara serentak IPSKA di tujuh daerah se-Indonesia yang dipusatkan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menunjukkan asal suatu barang yang diekspor dan menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku.

Ia mencontohkan apabila Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra yang memberikan tarif bea masuk nol persen untuk produk tertentu, SKA menjadi bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia sehingga berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Budi mengatakan tanpa SKA, negara tujuan akan kesulitan memastikan asal barang karena perdagangan internasional melibatkan produk dari berbagai negara.

Oleh karena itu, kata dia, SKA menjadi instrumen penting untuk memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) sekaligus memberikan kepastian bagi eksportir.

Menurut Mendag, keberadaan IPSKA di daerah akan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan penerbitan SKA sehingga pemanfaatan berbagai fasilitas perdagangan internasional dapat meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekspor nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan pemerintah telah menetapkan tujuh IPSKA baru berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405 Tahun 2026 tentang Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal.

Ia menjelaskan penetapan IPSKA dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain aktivitas ekspor yang memadai, keberadaan pelabuhan ekspor, kawasan industri, serta kawasan yang berorientasi ekspor maupun kawasan ekonomi khusus.

"Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Tujuh IPSKA yang diresmikan tersebut berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut dia, IPSKA memiliki peran strategis sebagai penerbit SKA sekaligus pelaksana verifikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia sehingga menjadi garda terdepan dalam menjamin keabsahan dokumen ekspor.

Penambahan IPSKA baru diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada eksportir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang telah dimiliki Indonesia.

Khusus di Banyumas, kata dia, produk unggulan seperti gula kelapa, kerajinan anyaman, dan minyak atsiri memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor apabila didukung kontinuitas pasokan dan kualitas produk yang terjaga.

Ia mengatakan tingkat utilisasi SKA terhadap ekspor nasional ke negara-negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) saat ini telah mencapai 75,6 persen.

Kementerian Perdagangan juga terus mengembangkan sistem penerbitan SKA, termasuk melalui fitur otomatisasi yang telah diterapkan untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan.

Tommy mengharapkan penambahan IPSKA dan penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas perdagangan internasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Pentagon membuka rahasia dan merilis sejumlah file pemerintah tentang objek terbang tak dikenal (UFO). Pemerintah menyebut langkah ini sebagai "upaya transparansi bersejarah."

Rilis tersebut, yang dipublikasikan di halaman khusus di situs web Departemen Perang AS, berisi ratusan dokumen, video, laporan intelijen, dan kesaksian saksi mata yang mencakup beberapa dekade, termasuk wawancara FBI, transkrip misi NASA, kesaksian pilot militer, kabel Departemen Luar Negeri AS, dan gambar arsip yang terkait dengan insiden udara yang tidak dapat dijelaskan.

Di antara materi yang baru dirilis terdapat laporan yang menggambarkan "benda logam," "lampu merah" yang tidak dapat dijelaskan di langit, dan pertemuan udara yang melibatkan personel militer AS.

Salah satu kasus yang disorot merujuk pada penampakan objek berbentuk bola sepak di dekat perairan Jepang pada tahun 2024 di Indo-Pasifik, sementara kasus lain meninjau kembali catatan misi Apollo 17 dari tahun 1972 yang mendokumentasikan cahaya melayang misterius yang diamati di atas permukaan bulan.

Pengungkapan tersebut dikoordinasikan melalui Kantor Resolusi Anomali Semua Domain (AARO) Pentagon sebagai bagian dari inisiatif antarlembaga yang lebih luas yang melibatkan Gedung Putih, Kantor Direktur Intelijen Nasional, NASA, FBI, Departemen Energi, dan badan intelijen AS lainnya.

Para pejabat mengatakan pengungkapan tambahan diharapkan dalam beberapa minggu mendatang sebagai bagian dari upaya deklasifikasi yang lebih luas.

Inisiatif ini menyusul tekanan kongres selama bertahun-tahun dan kesaksian pelapor dari personel militer yang menuduh pemerintah menahan informasi tentang objek tak terjelaskan yang diamati di dekat instalasi militer sensitif.

Pada bulan Februari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Perang untuk mengungkapkan "semua informasi" yang terkait dengan UFO dan fenomena anomali tak teridentifikasi (UAP).

Perintah pengungkapan UFO Trump ini mengikuti upaya deklasifikasi sebelumnya terkait dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King Jr.

Pengungkapan tersebut menghasilkan sedikit pengungkapan besar di luar detail yang sudah diketahui publik tentang pembunuhan tersebut.

Perintah Trump tentang berkas UFO juga menyusul penampilan mantan Presiden AS Barack Obama dalam podcast yang banyak dibagikan, di mana ia membahas kemungkinan adanya kehidupan ekstraterestrial sambil bersikeras bahwa pemerintah Amerika tidak menyembunyikan bukti kontak alien.

Trump kemudian mengklaim Obama telah "melakukan kesalahan besar" dengan mengungkapkan "informasi rahasia."

Pada tahun 2024, Pentagon merilis laporan yang merinci penampakan UFO selama beberapa dekade yang menurut mereka tidak mengandung bukti adanya kehidupan ekstraterestrial.

Mantan kepala AARO, Sean Kirkpatrick, mengatakan kepada AP pekan lalu bahwa banyak dugaan penampakan UFO memiliki penjelasan yang biasa saja, dengan alasan video viral sering kali berasal dari distorsi kamera inframerah, jejak panas pesawat, atau fenomena rutin lainnya daripada teknologi ekstraterestrial.

JAKARTA - Di tengah era digitalisasi yang semakin marak, berbagai dokumen kini hadir dan diproses dalam bentuk elektronik. Berbagai dokumen seperti surat lamaran, surat pernyataan, atau dokumen lainnya tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, namun menjadi bagian penting yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, penggunaan e-meterai hadir untuk mengakomodasi kebutuhan administrasi pada berbagai dokumen rekrutmen tersebut secara digital.

Dalam konteks ini, penggunaan e-meterai menjadi semakin relevan. Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi menjelaskan, sebagai perusahaan yang dipercaya negara, PERURI menyediakan e-meterai sebagai solusi pemenuhan kewajiban pajak atas dokumen elektronik. Sejalan dengan fungsi dan kedudukannya yang setara dengan meterai tempel, e-meterai memastikan bahwa kewajiban bea meterai atas dokumen elektronik dapat dipenuhi secara praktis, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan dalam berbagai kepentingan administratif.

"Implementasi e-meterai kini menjadi pendukung utama dalam proses rekrutmen karyawan, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Melalui sistem rekrutmen yang sepenuhnya digital, penggunaan e-meterai memberikan pengalaman yang efisien dan cepat bagi pelamar kerja dalam melengkapi berkas administrasi. Di sisi lain, keberadaan meterai tempel tetap memiliki peran penting pada berbagai kebutuhan dokumen fisik lainnya, sehingga kedua jenis meterai ini saling melengkapi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Penggunaan e-meterai memberikan berbagai manfaat nyata bagi para pelamar kerja dan instansi, di antaranya:

- Kepatuhan Regulasi: Memenuhi kewajiban pembayaran pajak dokumen sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Keamanan Tinggi: Dilengkapi dengan teknologi keamanan digital untuk meminimalisir risiko pemalsuan.

- Praktis & Efisien: Dapat dibubuhkan kapan saja dan di mana saja secara daring tanpa perlu interaksi fisik.

- Menjamin Integritas: Teknologi di dalam e-meterai mampu membantu verifikasi keaslian dokumen dan memastikan dokumen tetap utuh setelah proses pembubuhan.

Untuk memastikan dokumen diterima dengan baik dalam sistem seleksi, pelamar disarankan untuk membeli meterai elektronik melalui distributor resmi PERURI, salah satunya melalui platform www.meterai-elektronik.com.

Berikut adalah cara membubuhkan meterai elektronik:

1. Beli meterai elektronik melalui platform resmi yang terafiliasi dengan PERURI.

2. Unggah dokumen digital yang akan dibubuhi e-meterai.

3. Tempatkan meterai elektronik pada posisi yang sesuai (di samping tanda tangan tanpa saling tumpang tindih).

4. Unduh kembali dokumen yang telah dibubuhi e-meterai.

"Dalam melakukan pengecekan keaslian, pengguna dapat mengakses portal resmi verifikasi milik PERURI atau menggunakan aplikasi pemindai e-Meterai Scanner untuk melihat data unik yang tersimpan dalam meterai tersebut. Melalui proses yang lebih cepat, praktis, dan efisien, meterai elektronik menjadi solusi yang relevan dalam mendukung modernisasi administrasi rekrutmen yang berintegritas," jelas Adi.

JAKARTA - Bisnis digital ternyata tidak bersih-bersih amat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada sampahnya.

Lihat saja Doku, raksasa pembayaran digital itu. Karyawannya banyak, sekitar 150 hingga 170 orang setiap hari. Dampak sampingannya Sampah. Setiap bulan, kantor mereka menghasilkan hampir 1 ton limbah. Sebagian besar adalah sisa makanan.

Doku tidak mau mendiamkan tumpukan sampah itu lari ke TPA. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-19 dan bertepatan dengan Hari Bumi, 22 April 2026, mereka meluncurkan ini: Green Pantry.

Targetnya konkret. Mereka ingin memangkas 65 persen sampah organik kantor. Itu setara dengan 650 kilogram sampah per bulan. Caranya? Sampah dikelola langsung dari sumbernya, yaitu pantry kantor.



Karyawan dilibatkan langsung. Mereka diajak memilah sisa makanan. Sampah itu tidak dibuang ke plastik hitam. Tapi masuk ke sistem pengomposan terintegrasi. Ada tahapan dehidrasi, fermentasi, hingga pematangan.

Hasilnya adalah kompos berkualitas. Namanya BeyondGrow. Doku bahkan membuka sistem pesan awal (pre-order) terbatas bagi masyarakat yang ingin merasakan manfaat kompos ini untuk kesuburan tanah.

“Bahkan bisnis digital tetap meninggalkan jejak. Perubahan tidak selalu harus besar," ujar Himelda Renuat, Co-Founder dan Chief Marketing Officer Doku.



Secara pasar, langkah ini adalah perwujudan nyata dari komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance). Doku tidak lagi bicara jargon. Mereka melakukan aksi terukur.

Nabilah Alsagoff, Co-Founder dan Chief Operating Officer Doku, menegaskan bahwa keberlanjutan harus jadi bagian dari cara kerja. Bukan sekadar tempelan. Dengan sistem yang tepat, dampak lingkungan bisa dikelola secara konsisten.

Siasat ini sangat rasional. Jika perusahaan fintech bisa mengolah sampahnya sendiri, perusahaan lain seharusnya malu jika tidak melakukan hal serupa. Ekonomi sirkular kini bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk menekan emisi karbon.

Perubahan itu dimulai dari hal kecil. Dan bagi Himelda, itu bisa dari apa yang tersisa di piring makan karyawan di pantry.

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia kini memiliki "tiket emas" untuk berjualan hingga ke ujung dunia. Kemudahan tersebut dicetak melalui jabat tangan strategis antara perusahaan teknologi finansial (fintech) perintis asal Tanah Air, DOKU, dengan raksasa finansial global asal Tiongkok, Ant International.

Kemitraan ini sejatinya bukanlah cinta pada pandangan pertama. Keduanya telah merajut kerja sama sejak 2024. Saat itu, wujud nyatanya masih sederhana: integrasi dompet digital Alipay agar wisatawan asal China bisa jajan dan berbelanja di berbagai pedagang (merchant) Indonesia dengan mudah melalui gerbang pembayaran (payment gateway) milik DOKU.

Kini, melihat lanskap pasar digital 2026 yang bergerak sangat cepat, sekadar melayani turis asing tak lagi cukup. Tren ekosistem digital tahun ini menuntut otomatisasi, kelancaran transaksi lintas batas negara, dan kecerdasan buatan.

Oleh karena itu, DOKU dan Ant International memperdalam kolaborasi mereka. DOKU juga menggandeng 2C2P, perusahaan payment gateway regional terkemuka yang merupakan anak usaha dari Antom (unit layanan pembayaran di bawah Ant International).

Logika kerja sama ini sangat sederhana, layaknya jalan tol dua arah. Pada jalur pertama, merchant lokal Indonesia akan dibukakan akses menuju pasar internasional.

Mereka bisa memanfaatkan jaringan pemrosesan pembayaran global milik Antom. Artinya, jika ada pengrajin sepatu di Bandung yang ingin menjual produknya ke pembeli di luar negeri, sistem pembayaran Ant International siap menjembataninya.

Pada jalur sebaliknya, merchant internasional yang ingin berjualan di pasar Indonesia akan mendapat karpet merah.

Mereka diberi akses untuk menerima uang dari konsumen Indonesia melalui metode pembayaran lokal yang sudah sangat merakyat, mulai dari pindai kode QRIS, transfer virtual account, bayar tunai di kasir gerai ritel minimarket, hingga dompet digital. Transaksi pun menjadi jauh lebih mulus tanpa hambatan (seamless).

Lebih Sekadar Pembayaran: Tren AI dan Pinjaman Modal

Jika ditelisik lebih kritis, pertarungan fintech di 2026 sudah bukan lagi soal siapa yang bisa memproses pembayaran paling cepat. Pemain besar harus bisa mengurus keseluruhan siklus keuangan pedagang. Menyadari hal ini, DOKU dan Ant International membangun platform layanan keuangan yang lebih utuh.

Pertama, mereka meluncurkan Solusi Multi-Currency atau transaksi lintas mata uang. Fitur ini memungkinkan konversi nilai tukar yang lebih canggih dan transparan, kewajiban mutlak untuk mendukung perdagangan ekspor-impor masa kini.

Kedua, kolaborasi ini merambah ke Manajemen Lending (pinjaman) dan Treasury (pengelolaan perbendaharaan/arus kas).

Kedua perusahaan tengah menjajaki penyediaan akses modal kerja bagi para pedagang. Ini menjadi krusial mengingat hambatan terbesar UMKM untuk naik kelas seringkali berakar pada sulitnya meminjam modal dari bank konvensional.

Ketiga, dan yang paling mencerminkan tren masa kini, adalah inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI). DOKU dan Ant International menghadirkan aplikasi GenAI Cockpit.

Secara sederhana, ini adalah asisten pintar berbasis AI generatif yang akan membantu para pedagang mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat dan mengelola operasional dengan lebih efisien, tanpa perlu mempekerjakan analis data mahal.

Momentum Lonjakan 79 Persen

Keberanian DOKU untuk bermain di liga global bersama Ant International tidak lepas dari performa impresif perusahaan belakangan ini.

“Kemitraan ini jadi momentum penting bagi ekosistem fintech Indonesia. Nilai transaksi DOKU tumbuh 79 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh keunggulan solusi pembayaran QR serta fokus kami dalam melayani merchant,” ujar CEO DOKU, Chris Yeo.

Ia menegaskan bahwa dengan menggabungkan platform global Ant International, lisensi penuh dari Bank Indonesia, dan keahlian lokal DOKU, pihaknya sedang membangun infrastruktur pembayaran untuk generasi ekonomi digital RI berikutnya.

Pandangan senada disampaikan Nabilah Alsagoff selaku Co-founder dan Chief Operating Officer DOKU.

Menurutnya, pemahaman mendalam DOKU terhadap pasar Indonesia diracik dengan teknologi global Ant International. “Kami percaya DOKU akan melangkah ke tahap pertumbuhan berikutnya dengan menghadirkan solusi pembayaran yang semakin komprehensif," tambahnya.

Dari kubu mitra, CEO Antom dan Senior Vice President Ant International, Gary Liu, meyakini bahwa penggabungan keahlian teknologi china dengan pemahaman lokal DOKU akan mendorong inklusi keuangan bisnis dari segala ukuran di kawasan ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin pada Selasa (10/2/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak yang menyeret Kepala KPP Banjarmasin Mulyono.

Pada hari yang sama, tim Lembaga Antirasuah juga menggeledah kantor PT Buana Karya Bhakti (BKB). "Penyidik melakukan penggeledahan di kantor KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/2/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, Budi mengungkapkan pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat terkait penyidikan perkara yang dimaksud. "Penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB," ujarnya.

Penyidik KPK, kata Budi, akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak.

Penetapan tersangka ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Dalam operasi senyap tersebut, turut ditangkap dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Selain Mulyono, tersangka lainnya yakni Dian Jaya Demega (DJD) selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor Alias Venzo (VNZ) selaku Manajer Keuangan PT. Buana Karya Bhakti (BKB).

Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Sementara, terhadap Venasius Jenarus selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bisnis.com, SEMARANG — DOKU, perusahaan teknologi finansial lokal, memperkuat strategi ekspansif ke wilayah Jawa Tengah dengan menggandeng Expatify sebagai mitra resmi Shopify di Indonesia. Kolaborasi itu disiapkan sebagai bentuk dukungan untuk membangun ekosistem digital commerce bagi jenama lokal, khususnya jelang momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
"Lonjakan transaksi selama Ramadan menuntut sistem pembayaran yang stabil dan menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Melalui kolaborasi dengan Expatify sebagai partner resmi Shopify, DOKU memastikan pengguna Shopify siap mengelola pertumbuhan bisnis dengan lebih percaya diri," ujar Herunata Joseph, AVP of SME Business Development & Partnership DOKU, Senin (9/2/2026).
Melalui seminar bertajuk “Winning eCommerce in Today’s Market – Eid’ition” yang digelar di Semarang, DOKU memposisikan diri sebagai mitra pembayaran pilihan bagi pelaku usaha menengah di Jawa Tengah. Fokus utama kolaborasi ini adalah mengoptimalkan performa toko daring berbasis Shopify, mengingat tren penjualan di wilayah ini terus menunjukkan grafik pertumbuhan yang stabil dengan volume transaksi yang signifikan bagi ekonomi regional.
DOKU menghadirkan rangkaian solusi pembayaran yang mencakup plugin pembayaran Shopify, Payment Link, hingga Digital Catalog. Inovasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional bisnis menengah di Jawa Tengah yang sedang berada dalam fase akselerasi bisnis atau scale-up. Sistem yang ditawarkan diklaim mampu meningkatkan efisiensi arus kas dan kelancaran operasional para pelaku usaha lokal.
Herunata menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan teknis yang mencakup ketersediaan metode pembayaran kartu kredit maupun QRIS cross border. Fitur lintas negara ini menjadi nilai tambah bagi pengusaha di Jawa Tengah, karena memungkinkan mereka menerima pembayaran dari pelanggan di Malaysia dan Singapura. Hal ini membuka peluang ekspansi pasar regional bagi produk-produk unggulan daerah untuk merambah pasar internasional secara lebih mudah.
Selain aspek teknologi, DOKU menekankan pentingnya layanan service excellence dan proses settlement yang efisien. Karakteristik pasar lokal yang dinamis saat periode puncak transaksi memerlukan dukungan teknis yang responsif. DOKU memastikan bahwa seluruh mitra pedagang (merchant) mendapatkan pendampingan guna menjaga margin keuntungan selama dinamika pasar musiman berlangsung.
Irawan Arif, Founder & CEO Expatify, menambahkan bahwa sinergi ini bertujuan membantu local brand dalam mengelola eCommerce secara berkelanjutan. "Dengan dukungan DOKU sebagai partner pembayaran yang telah teruji tangguh, kami berharap pengguna Shopify dapat menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih seamless dan terpercaya bagi pelanggan mereka," kata Irawan.
Hingga akhir tahun 2025, DOKU tercatat telah memproses lebih dari 750 juta transaksi dan dipercaya oleh lebih dari 300.000 mitra pedagang secara nasional. Dengan penguatan basis di Jawa Tengah melalui kemitraan strategis, DOKU berupaya menegaskan posisinya sebagai penyedia solusi pembayaran lokal dengan standar kualitas internasional yang memahami kebutuhan spesifik pelaku usaha di daerah.

SEMARANG - Menjelang periode puncak konsumsi nasional, para pemilik merek lokal di Indonesia kini dihadapkan pada ujian klasik yang selalu berulang: mampukah infrastruktur digital mereka bertahan di bawah tekanan lonjakan transaksi Ramadan, atau justru menjadi titik lemah yang menggagalkan momentum keuntungan setahun sekali?

Di ibu kota Jawa Tengah, Senin (9/2/2026), perusahaan teknologi finansial (fintech) Doku mencoba menjawab kecemasan tersebut.

Melalui kolaborasi dengan Expatify, firma ahli Shopify di Indonesia, Doku menyodorkan narasi kontradiktif. Di saat banyak pelaku usaha menengah terjebak dalam proses manual yang lambat, Doku menawarkan otomatisasi agresif melalui seminar bertajuk “Winning eCommerce in Today’s Market – Eid’ition”.

Logika pasar menunjukkan bahwa Ramadan bukan sekadar momen spiritual, melainkan anomali ekonomi di mana volume transaksi bisa melonjak berkali-kali lipat dalam hitungan jam, terutama menjelang waktu berbuka.

Berdasarkan data internal, Doku telah memproses lebih dari 750 juta transaksi sepanjang 2025 dan melayani lebih dari 300.000 merchant. Pengalaman mengelola beban trafik raksasa inilah yang kini dicoba "didistilasi" untuk segmen bisnis menengah.

“Lonjakan transaksi selama Ramadan menuntut sistem pembayaran yang stabil dan menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Kami memastikan pengguna Shopify siap mengelola pertumbuhan bisnis dengan lebih percaya diri,” ujar Herunata Joseph, AVP of SME Business Development & Partnership Doku.

Faktanya, kelemahan utama merek lokal sering kali terletak pada tahap scale-up atau akselerasi.

Banyak bisnis memiliki produk yang bagus, namun gagal di penyelesaian pembayaran (checkout).

Untuk mengatasinya, Doku mengintegrasikan rangkaian solusi mulai dari plugin khusus Shopify, Payment Link, hingga Digital Catalog. Bahkan, ada fitur PayChat yang memungkinkan transaksi terjadi langsung di dalam ruang percakapan, memangkas birokrasi klik yang seringkali membuat calon pembeli membatalkan niatnya.

Namun, kejutan sesungguhnya terletak pada ambisi regional. Di tengah fokus pada "pasar lokal", Doku justru membuka gerbang ekspor digital melalui QRIS cross border atau lintas negara.

Fitur ini memungkinkan merek lokal Indonesia menerima pembayaran langsung dari pelanggan di Malaysia dan Singapura.



Ini adalah strategi cerdik; saat pasar dalam negeri sedang jenuh, merek lokal dapat mengincar daya beli tetangga serumpun dengan skema biaya yang tetap kompetitif.

Irawan Arif, Founder & CEO Expatify, menekankan bahwa elegansi e-commerce tidak hanya dilihat dari desain situs, melainkan dari seberapa halus (seamless) pengalaman transaksi yang dirasakan pelanggan.

“Dukungan Doku sebagai partner pembayaran yang tangguh membantu pengguna Shopify menghadirkan pengalaman terpercaya,” ungkapnya.

Di balik kemilau angka 750 juta transaksi, ada realitas keras bagi UMKM: arus kas (cash flow) adalah napas utama. Doku menjanjikan proses settlement yang efisien untuk menjaga likuiditas merchant tetap terjaga di tengah padatnya stok barang jelang Idulfitri.

Pada akhirnya, IIMS atau pameran otomotif mungkin memamerkan mesin-mesin fisik yang canggih, namun di Semarang, Doku dan Expatify sedang memamerkan "mesin" tak kasat mata—ekosistem pembayaran yang berambisi memastikan bahwa setiap satu sen dari gairah belanja Ramadan tidak ada yang terbuang sia-sia hanya karena kendala teknis.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah mantan Menteri KLHK Siti Nurbaya dan sejumlah tempat lainnya terkait kasus tata kelola kebun dan industri sawit. Pihaknya menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

"Ada beberapa bukti diamankan, ada dokumen, ada barang bukti elektronik, itu adalah memang yang kita perlukan," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Jumat (30/1/2026).

Sejauh ini belum ada aset atau uang yang diamankan penyidik Kejagung dalam penggeledahan itu. Dalam kasus tersebut, penyidik masih mengumpulkan bukti dan alat bukti.

"Kita kalau nyidik itu bisa meriksa saksi, bisa mengumpulkan alat bukti. Cara-caranya bisa dengan cara salah satunya adalah penggeledahan. Setelah dilakukan itu kita akan meneliti dahulu, kita pelajari dahulu yang kita dapat baru nanti kita lakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Penyidik bakal meneliti terlebih dahulu terhadap bukti yang berhasil diamankan di sejumlah tempat yang digeledah. Namun, dia belum bisa merincikan tempat milik siapa saja yang telah digeledah tersebut.

"Pejabat kementerian belum bisa kita buka, tapi ada beberapa tempat, ada swasta, ada pemerintah. Kemarin sekitar 6 tempat, tidak di Jakarta semua, ada yang luar kota, hari Rabu-Kamis kemarin (penggeledahan dilakukan)," kata Syarief.

IDXChannel—Saham TOSK bergerak di bidang apa? Saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) diperdagangkan di kisaran Rp81 per saham pada sesi kedua Rabu (21/1/2026), turun 8,99 persen dari pembukaan.

Sehari sebelumnya, saham TOSK masuk dalam deretan top gainers harian dengan harga penutupan Rp89 per saham, naik 34,85 persen dari pembukaan. Hari ini nilai transaksi TOSK masih cukup tinggi, yakni Rp149 miliaran.

PT Topindo Solusi Komunika Tbk tercatat di papan pengembangan sebagai emiten teknologi dengan kegiatan usaha utama di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil. Perusahaan ini menyediakan platform untuk pelaku usaha kecil.

Melansir laman resmi perseroan (21/2/2026), perusahaan ini membangun aplikasi ‘super app’ yang digunakan oleh pelaku usaha kecil untuk berdagang, di mana aplikasi tersebut menyediakan fitur aneka jual beli.

Perusahaan didirikan pada 2009 dengan nama TOP Pulsa dan memulai bisnisnya dengan layanan transaksi melalui SMS. Perseroan baru meluncurkan aplikasi pertamanya pada 2018, dengan penambahan fitur dan produk pada 2019.

Saat ini jenis layanan yang tersedia di aplikasi Topindoku yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM adalah produk virtual (aneka pembayaran transaksi), produk grosir, produk travel, produk gaming, produk kurir, dan kasir.

Pelaku UMKM dapat memanfaatkan salah satu layanan di atas untuk melayani pelanggan sesuai kebutuhan. Topindoku Grosir berguna untuk pemesanan barang, Topindoku Travel menyediakan pemesanan tiket perjalanan, dan seterusnya.

Pada dasarnya layanan-layanan yang tersedia di aplikasi milik perseroan menawarkan manfaat yang sama seperti aplikasi e-commerce dan agen Laku Pandai perbankan yang menawarkan beragam jasa pembayaran lewat agen offline.

Lalu siapa pemilik saham TOSK saat ini? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham di PT Topindo Solusi Komunika Tbk.

Saham TOSK Bergerak di Bidang Apa?

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, per 31 Desember 2025 pengendali saham TOSK adalah adalah Seiko Manito (direksi) dengan kepemilikan sebanyak 2,37 miliar saham.

Jumlah kepemilikan itu setara dengan 54,17 persen dari total saham terdaftar. Pemegang saham mayoritas lainnya adalah Robi Cahyadi (komisaris) dengan kepemilikan sebanyak 518 juta saham, setara 11,84 persen.

Lalu ada Deden Hendra (direksi) dengan kepemilikan sebanyak 297 juta saham, setara 6,79 persen. Sedangkan masyarakat memiliki 1,04 miliar saham TOSK, setara 23,94 persen dari total saham terdaftar.

TOSK mencatatkan sahamnya secara perdana di Bursa Efek Indonesia pada 2024 dengan melepas 875 juta saham di harga penawaran Rp125 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi Rp109 miliaran.

Saham TOSK diperdagangkan di kisaran Rp80 per saham pada sesi kedua, Rabu (21/2/2026), turun 11 persenan dari pembukaan, setelah sehari sebelumnya mencatatkan top gainers harian.

Dalam enam bulan terakhir, saham TOSK mencatatkan pertumbuhan harga sebesar 66 persenan.

Itulah informasi singkat tentang saham TOSK bergerak di bidang apa.

(Nadya Kurnia)

JAKARTA - Penggugat sengketa informasi, Leony Lidya merasa janggal dengan sikap KPU Surakarta yang masih menyatakan sejumlah dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk kategori informasi yang dikecualikan.

Padahal, kata dia, KPU RI dan KPU DKI Jakarta menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka, yang berarti tidak memerlukan uji konsekuensi. Namun, pada tahap mediasi, salinan ijazah yang diberikan masih terdapat bagian yang ditutup.

"Di persidangan mediasi itu dokumen yang kami terima, salinan ijazah itu masih ada ditutupi," ujar Leony usai sidang pada perkara bernomor 071/X/KIP-PSI/2025 di Komisi Informasi Pusat, Selasa (13/1/2026).

Ia mengungkap, informasi yang ditutup tersebut mencakup bagian krusial yang dapat membuktikan keaslian dokumen, seperti cap legalisasi, tanggal legalisasi, nomor ijazah, serta tanda tangan rektor dan dekan. Leony menilai, penutupan informasi tersebut janggal karena KPU berdalih hal itu merupakan data pribadi.

"Itu kan aneh ya. Karena itu justru adalah bukti bahwa ijazah itu asli. Malah itu dianggap data pribadi. Itu bukan data pribadi," tegasnya.

Menurutnya, KPU keliru menerapkan pasal perlindungan data pribadi untuk informasi yang seharusnya bersifat publik, terutama karena dokumen tersebut digunakan untuk pendaftaran seorang pejabat publik.

Kendati demikian, ia berkata, Majelis Komisioner dalam persidangan juga menyoroti sikap KPU Surakarta yang masih menyatakan dokumen tersebut tertutup, padahal KPU RI dan DKI telah menyatakan terbuka.

Leony mengatakan, Majelis Komisioner memutuskan bahwa sebagai lembaga vertikal, KPU Surakarta harus mengikuti keputusan KPU RI.

Selain memerintahkan uji konsekuensi ulang, Majelis Komisioner juga akan melakukan kunjungan setempat secara tertutup untuk memeriksa langsung dokumen yang dikecualikan oleh KPU.

"Harapan kami adalah informasi dokumen dan informasi yang ada di dalam dokumen diberikan semuanya tanpa dikecualikan," kata Leony.

PT BUMI Menara Internusa (BMI) mengungkapkan kronologi tertahannya pengiriman ekspor 20 kontainer berisi udang beku di pelabuhan Amerika Serikat karena permasalahan dokumen. “Waktu itu ada shipment kami sebanyak 20 kontainer udang beku yang tertahan di Pelabuhan Chicago Amerika Serikat,” kata Manajer Ekspor dan Impor PT BMI Clorinda dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.

Clorindia mengatakan, setelah otoritas menahan puluhan kontainer itu, PT BMI menerima pesan yang dikirimkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat. Ia menyatakan, pesan tersebut menyampaikan adanya dokumen yang belum lengkap.

Setelah itu, Clorinda mengatakan, PT BMI kemudian mengirimkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP) yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Clorinda, FDA Amerika Serikat langsung mengizinkan masuk kontainer udang setelah menunjukkan sertifikat itu.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Badan Mutu Surabaya I Laode mengatakan total volume ekspor udang beku itu adalah 263 ribu ton dengan nilai Rp 63,4 miliar.

Laode pun mengingatkan agar eksportir mengurus SMKHP sebagai instrumen yang menjamin penerimaan ekspor perikanan Indonesia di pasar global. Laode mengatakan pengurusan SMKHP bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi Siap Mutu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan SMKHP merupakan dokumen yang akan diminta otoritas negara tujuan.

Ishartini mengatakan sertifikat itu menyatakan produk perikanan yang dihasilkan telah melalui proses rantai produksi yang sesuai dengan standar sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan global. Dengan demikian, kata Ishartini, dengan kepemilikan SMKHP berarti telah memenuhi apropriate level of protection (ALOP) pangan di negara tujuan sehingga bisa dengan mudah masuk ke pasar.