JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) periode tahun 2004-2009 Juwono Sudarsono dikabarkan meninggal dunia di Jakarta, Sabtu (28/3/2026). Salah satu tokoh penting dalam perjalanan kebijakan pertahanan Indonesia itu dilaporkan menghembuskan napas terakhir pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Selamat Siang Bapak. Mohon ijin melaporkan informasi dr Putra Pak Juwono Sudarsono: Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu pada Sabtu, 28 Maret 2026, jam 13:45 di RSPI Pondok Indah, Jakarta," demikian pesan singkat yang diterima.

Juwono dikenal sebagai akademisi sekaligus negarawan, ia memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi pertahanan modern Indonesia, terutama pada era reformasi.

Lahir di Jakarta pada 5 Maret 1942, Juwono tumbuh sebagai sosok yang menaruh minat besar pada ilmu politik dan hubungan internasional.

Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Indonesia sebelum melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Latar belakang akademik ini membentuk cara pandangnya yang luas terhadap isu-isu global, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Karier Juwono Sudarsono tidak hanya terbatas di dunia akademik. Ia juga dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis di pemerintahan. Pada tahun 1998, ia menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Namun, kiprahnya paling menonjol terlihat saat ia dipercaya menjadi Menteri Pertahanan, pertama pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2000), dan kembali menjabat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009).

Sebagai Menteri Pertahanan, Juwono dikenal sebagai sosok yang mendorong reformasi sektor pertahanan Indonesia. Ia berupaya memperkuat supremasi sipil atas militer serta meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemikirannya berperan penting dalam menata kembali hubungan antara militer dan masyarakat sipil pasca reformasi.

Selain itu, Juwono juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris pada periode 2003–2004. Dalam peran tersebut, ia turut memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Barat, khususnya dalam bidang diplomasi pertahanan dan keamanan.

Di dunia akademik, Juwono tetap aktif sebagai pengajar dan pemikir. Ia dikenal sebagai dosen yang berpengaruh, khususnya dalam bidang hubungan internasional dan studi pertahanan. Banyak gagasannya menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan strategis nasional.

Juwono Sudarsono wafat pada 27 Januari 2022, meninggalkan warisan pemikiran yang kuat bagi Indonesia. Ia dikenang sebagai sosok intelektual yang mampu menjembatani teori dan praktik, serta sebagai tokoh yang berkomitmen terhadap pembangunan sistem pertahanan yang profesional dan demokratis.

Dengan rekam jejak panjang di bidang akademik dan pemerintahan, Juwono Sudarsono tetap menjadi salah satu figur penting dalam sejarah perkembangan pertahanan Indonesia modern.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah mantan Menteri KLHK Siti Nurbaya dan sejumlah tempat lainnya terkait kasus tata kelola kebun dan industri sawit. Pihaknya menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

"Ada beberapa bukti diamankan, ada dokumen, ada barang bukti elektronik, itu adalah memang yang kita perlukan," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Jumat (30/1/2026).

Sejauh ini belum ada aset atau uang yang diamankan penyidik Kejagung dalam penggeledahan itu. Dalam kasus tersebut, penyidik masih mengumpulkan bukti dan alat bukti.

"Kita kalau nyidik itu bisa meriksa saksi, bisa mengumpulkan alat bukti. Cara-caranya bisa dengan cara salah satunya adalah penggeledahan. Setelah dilakukan itu kita akan meneliti dahulu, kita pelajari dahulu yang kita dapat baru nanti kita lakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Penyidik bakal meneliti terlebih dahulu terhadap bukti yang berhasil diamankan di sejumlah tempat yang digeledah. Namun, dia belum bisa merincikan tempat milik siapa saja yang telah digeledah tersebut.

"Pejabat kementerian belum bisa kita buka, tapi ada beberapa tempat, ada swasta, ada pemerintah. Kemarin sekitar 6 tempat, tidak di Jakarta semua, ada yang luar kota, hari Rabu-Kamis kemarin (penggeledahan dilakukan)," kata Syarief.

MOCHTAR Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Kehakiman sekaligus pakar hukum internasional dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025. Dia bersama 9 orang tokoh lainnya mendapat penganugerahan sebagai Pahlawan Nasional yang diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia (Jakarta), pada 17 Februari 1929. Ayah dua orang anak ini juga merupakan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Dia memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun. Mochtar dikenal supel dan mudah bergaul dengan siapa saja. Bahkan, suka berkelakar dan mencairkan suasana saat momentum rapat para petinggi negara.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial.

Pada 1958-1961, dia mewakili Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970.

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran (lulus 1962).

Kemantapan intelektualnya bermula sejak menjadi mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung. Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani mengkritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno.

Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan Guru Besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang (1962).

Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship pada 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin moncer setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto.

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Pembangunan III dan IV pada 29 Maret 1979 hingga 19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983 hingga 1 Maret 1988 menggantikan 'Si Kancil' Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978.

Mochtar Kusumaatmadja lebih menunjukkan kepiawaian dalam jabatan Menlu dibanding Menteri Kehakiman. Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi).

Di samping itu ia juga mendirikan kantor hukum bernama Mochtar Karuwin Komar (MKK), di mana kantor hukum yang didirikan dia menjadi kantor hukum pertama yang memperkerjakan pengacara asing.

Definisinya tentang hukum yang berbunyi: "Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan", dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin ini menjadi mazhab yang dianut di Fakultas Hukum Unpad hingga saat ini.

Mochtar Kusumaatmadja wafat di usia 92 tahun pada Minggu (6/6/2021) pukul 09.00 WIB, di kediamannya Jalan Belitung, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap istri mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Hajja Ulie Ayun Sri Syahrul. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tersangka SYL," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan pemanggilan terhadap sembilan orang saksi lainnya, yakni Dhirgaraya S Santo selaku swasta; Asridah Ibnu, Hartini Widjaja, Earli Fransiska Leman, Ichwan Ismail, dan Niny Savitry selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Kemudian, Yanto Masui, Adolvina Supriyadi, dan Wahyu Tri Laksono selaku pihak swasta.

Perlu diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta sebagi tersangka.

Kepada SYL, KPK juga menetapkan tersangka terkait kasus dugaan TPPU.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Agung Kuba, Jumat (31/10/2025) waktu setempat, menuduh mantan Menteri Ekonomi Alejandro Gil dan sejumlah individu tak dikenal melakukan berbagai kejahatan, seperti spionase hingga penyuapan. Ini bagian dari satu skandal korupsi terbesar yang diungkap ke publik dalam beberapa dekade terakhir.

Gil diberhentikan Presiden Miguel Diaz Canel pada Februari 2024, namun sejak itu belum lagi terlihat sosoknya muncul ke publik.

Kasus ini mengguncang jajaran tertinggi Partai Komunis Kuba dan politik negara yang biasanya tertutup.

Pada hari Jumat, kantor Jaksa Agung Kuba merilis daftar panjang dakwaan yang diklaim merupakan hasil penyelidikan hampir dua tahun.

"Pertanggungjawaban dicari atas kejahatan spionase, tindakan yang merugikan kegiatan ekonomi atau kontrak, penggelapan, penyuapan..." kata Jaksa Agung dalam pernyataan singkat, mengutip Reuters, Sabtu (1/11/2025).

Dakwaan lain yang disebutkan termasuk pemalsuan dokumen publik, penghindaran pajak, penyalahgunaan pengaruh, pencucian uang, pelanggaran aturan terkait dokumen rahasia, serta pencurian dan perusakan dokumen atau benda lain yang berada di bawah pengawasan resmi.

Jaksa Agung tidak menyebutkan berapa banyak orang lain yang dituduh, tidak mengidentifikasi mereka, memberikan tanggal persidangan, atau menjelaskan secara rinci dakwaan tersebut.

Hukum pidana Kuba menghukum spionase dengan hukuman mulai dari 10 tahun penjara hingga hukuman mati.

Hanya saja, Gil belum memberikan tanggapan publik terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Reuters juga tidak dapat menghubungi Gil atau pengacaranya untuk meminta komentar.

Sosok Gil diketahui pernah menjadi orang kepercayaan dekat Diaz-Canel, memimpin reformasi moneter besar di Kuba pada 2021 yang secara luas dianggap membawa bencana bagi perekonomian.

Pada saat pemberhentian jabatannya, pernyataan resmi hanya menyebut bahwa mantan Menteri Ekonomi tersebut dituduh melakukan "kesalahan serius."

Gil juga pernah mendorong rencana yang tidak populer untuk menaikkan harga banyak layanan bersubsidi pemerintah, mulai dari bensin hingga listrik, yang menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi paling mencolok di Kuba sejak 1989, ketika Jenderal Arnaldo Ochoa, pahlawan Revolusi Fidel Castro, dieksekusi karena penyelundupan narkoba.

Kantor Jaksa Agung menegaskan bahwa para terdakwa akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan hukum Kuba.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku telah menerima putusan praperadilan dari PN Jakarta Selatan.

Hal tersebut disampaikan Nadiem secara langsung saat akan menjalani pemeriksaan di Kejagung, hari ini Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi Nadiem nampak mengenakan kemeja berwarna biru gelap dengan balutan rompi khas tahanan Kejaksaan RI. Dia tiba pada 11.40 WIB.

"Mohon doa saja saya menerima hasilnya, mohon doanya terima kasih," ujar Nadiem di depan Gedung Bundar Jampidum Kejagung.

Dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan alasannya menerima putusan praperadilan itu lebih detail. Dia hanya meminta dukungan dari pihak guru dan ojek online dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya

"Mohon doanya kepada semua saya siap menjalani proses hukum terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol," imbuh Nadiem.

Mantan menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini juga menyatakan penyakit yang dideritanya saat ini tengah pemulihan.

"Terimakasih sudah mulai masih pemulihan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hakim Tunggal Darpawan menilai penetapan tersangka Tom oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

"Mengadili dan menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Darpawan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2025).