Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah menjanjikan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan, sejumlah persoalan masih membelit masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pengakuan status komunitas adat dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan mengawal upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Negara memiliki kewajiban memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan akses yang sama terhadap hak-hak dasar," kata Mugiyanto dikutip pada Senin (8/6/2026).

Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat adat tidak semata menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi yang dijamin konstitusi.

Ia menilai salah satu persoalan paling mendasar yang masih dihadapi komunitas Akur Sunda Wiwitan adalah belum optimalnya pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai masyarakat adat.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada sejumlah urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan layanan publik.

Persoalan administrasi itu antara lain berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga, termasuk perkawinan.

"Dalam praktiknya, sebagian warga masih menghadapi hambatan ketika berurusan dengan dokumen kependudukan yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan negara," ujarnya.

Menurut Mugiyanto, hambatan administratif yang berlangsung dalam waktu lama dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak lain yang melekat pada warga negara.

Karena itu, pemerintah memandang persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui langkah yang lebih terukur dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Ia menegaskan Kementerian HAM akan berupaya mempercepat koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan kependudukan, hukum, dan pemerintahan daerah.

"Langkah itu diperlukan agar berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat adat dapat memperoleh jalan keluar yang jelas," terangnya.

Menurutnya, sarasehan yang digelar di Kuningan belum lama ini juga menjadi forum untuk menghimpun aspirasi langsung dari masyarakat adat.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari kebutuhan penguatan pengakuan komunitas adat hingga perlunya jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan masyarakat adat. Sebab, sebagian besar masalah yang muncul bersifat lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga secara terpisah.

Karena itu, hasil pembahasan dalam sarasehan akan menjadi bahan untuk menyusun langkah tindak lanjut yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Mugiyanto mengatakan kehadiran negara harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin berbagai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terus berlarut tanpa kepastian penyelesaian.

"Seluruh masukan yang diperoleh selama dialog akan dikaji lebih lanjut sebagai dasar penyusunan langkah penyelesaian," tutupnya.

Bisnis.com, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau memastikan masyarakat yang akan direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap memiliki akses terhadap identitas resmi, meskipun alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lagi diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Bupati Pelalawan H Zukri menyebutkan di tengah proses relokasi yang masih berlangsung, dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mendukung berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Sebagai solusi, pemerintah menyediakan surat keterangan pengganti identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan administratif selama masa transisi. Menurutnya dokumen tersebut dapat diurus dengan mudah dan memiliki fungsi yang berlaku luas.

“Negara sudah menyiapkan surat keterangan pengganti identitas, bisa diurus dan berlaku di mana pun. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum mengurusnya,” ujar Zukri, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, ketentuan alamat KTP di luar kawasan TNTN merupakan bagian dari penataan kawasan yang harus dipatuhi.

“Yang jelas tidak boleh beralamat di TNTN,” tegasnya.

Untuk pengurusan dokumen, masyarakat dapat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi apabila pengurusan dilakukan secara kolektif.

“Tinggal datang ke Dukcapil akan dilayani. Jika jumlahnya banyak, bisa kita fasilitasi,” jelasnya.

Meski proses relokasi masih berjalan, Pemkab Pelalawan memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal tanpa gangguan.

“Sekolah jalan, aktivitas berjalan, ekonomi juga tetap berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan pengganti identitas ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal, sekaligus menjadi solusi efektif selama masa transisi relokasi dari kawasan TNTN.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menegaskan akan mempermudah masyarakat terdampak bencana dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun dokumen resmi lain yang rusak akibat bencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan bencana banjir dan tanah longsor membuat masyarakat kehilangan KTP dan dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan surat-surat penting lainnya. Tim dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan diturunkan ke kabupaten/ kota terdampak untuk kepentingan cetak dan penyempurnaan data kependudukan.

“Tim DRKA akan turun lengkap dengan fasilitas rekam kependudukan, seperti alat cetak KTP dan KK,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).

Muhammad MTA mengatakan kebijakan pengurusan dokumen resmi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan bagi masyarakat.

Kebijakan itu menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.8.1.719761/SJ Tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dikatakan Muhammad MTA, dokumen tersebut nantinya akan menjadi pegangan penting bagi masyarakat, terutama dalam tindakan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana oleh Pemerintah.

“Seluruh proses administrasi kependudukan itu akan dilakukan secara terpadu dan sederhana demi kepentingan dokumen resmi masyarakat terdampak,” tambah Muhammad MTA.

Dia pun mengimbau dinas terkait di seluruh kabupaten/kota bersama DRKA lebih pro-aktif dalam menjalankan arahan Mendagri, serta mengomunikasikan dengan seluruh perangkat Gampong atau Desa demi pemenuhan hak-hak masyarakat korban dan terdampak.

Lebih jauh, Pemerintah Aceh secara khusus juga disebutnya terus melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya terkait dokumen-dokumen penting masyarakat seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu pun dengan lembaga kampus terkait pengurusan ijazah atau dokumen resmi pendidikan.

“Termasuk dinas terkait yang akan memastikan ijazah-ijazah anak-anak dan masyarakat terdampak secara umum,” kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anda dapat mengecek dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) secara online. Selain itu juga mengunduh dan menyimpannya di ponsel.

Caranya dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aplikasi tersedia baik untuk pengguna iOS dan Android.

Untuk melakukan pengecekan KK, Anda perlu memiliki akun IKD terlebih dulu. Pembuatan dan aktivasi dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dukcapil sesuai domisili.

Berikut proses aktivasi IKD:

1. Datangi kantor Dukcapil dan ambil nomor antrean untuk membuat akun IKD
2. Buka aplikasi IKD setelah diunduh
3. Ikuti proses yang tersedia di dalamnya
4. Klik Pendaftaran Online dengan mengisi data diri dengan benar
5. Klik Proses
6. Pilih Kirim
7. Lakukan verifikasi wajah tanpa menggunakan topi, kacamata atau aksesoris lain
8. Pindai QR code yang diberikan petugas

9. Petugas akan memberikan PIN IKD, Anda juga bisa mengubahnya melalui menu Pengaturan dan pilih Ubah PIN

Cara Cek KK Online

Setelah semua proses aktivasi selesai, berikut cara mengecek Kartu Keluarga secara online

1. Masuk ke aplikasi IKD
2. Masukkan PIN
3. Pilih Dokumenku pada laman utama
4. Tekan tombol Lihat
5. Masukkan lagi PIN
6. Kartu Keluarga akan muncul di layar ponsel

Cara Cetak KK Lewat HP

Anda dapat mencetak KK Online dengan mendatangi kantor Dukcapil. Berikut caranya:

1. Sampaikan permintaan mencetak KK di kantor Dukcapil baru dalam bentuk HVS yang dilengkapi barcode
2. Anda akan mendapatkan file KK dalam format PDF
3. Dokumen dikirimkan melalui WhatsApp atau email
4. Anda bisa mencetak file PDF itu secara fisik dengan HVS berukuran A4 dan berat 80 gram

Sementara itu untuk mencetak KK dengan HP, simak caranya berikut ini:

1. Login ke akun IKD
2. Pilih menu Pelayanan
3. Masuk ke opsi Permohonan Cetak Kartu Keluarga
4. Isi alasan pengajuan dan keterangan tambahan
5. Klik tombol Ajukan
6. Anda bisa memantau permintaan itu dalam menu Pemantauan Pelayanan di dalam aplikasi
7. Setelah disetujui, file KK akan dikirim melalui email atau dapat diunduh dalam aplikasi