Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal semakin mudah memburu wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar melalui sistem Coretax. Misalnya, melalui konsumsi listrik rumah tangga dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Coretax memungkinkan otoritas pajak melakukan pengujian kewajaran secara lebih komprehensif karena terhubung dengan berbagai basis data pemerintah secara real time.

Melalui sistem Coretax, DJP dapat mencocokkan data konsumsi listrik, kepemilikan usaha, hingga identitas wajib pajak untuk melihat apakah pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan profil ekonominya.

"Termasuk juga pengujian-pengujian kewajaran daripada laporan perpajakan menggunakan data-data konsumsi, data konsumsi listrik misalnya," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6).

"Apakah benar ketika konsumsi listriknya sampai katakanlah 10 ribu watt, ternyata yang bersangkutan yang memiliki rumah, perpajakannya hanya membayar pajak misalnya Rp10 juta per tahun," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa terdeteksi berkat integrasi data pada sistem Coretax, sehingga memungkinkan untuk menjadikan data konsumsi listrik sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kewajaran pelaporan pajak seseorang.

"Nah, ini kan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," tegasnya.

Bimo menjelaskan Coretax dirancang sebagai sistem terpadu yang menghubungkan layanan, proses bisnis, pengelolaan data, hingga manajemen kepatuhan perpajakan dalam satu platform. Ini adalah bentuk komitmen DJP untuk menghadirkan layanan perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi wajib pajak.

Tak hanya mengintegrasikan data internal Kementerian Keuangan, Coretax juga terhubung dengan berbagai sistem milik instansi lain. Beberapa di antaranya adalah sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem perbendaharaan negara, hingga layanan pengaduan (whistleblowing system).

Ke depan, konektivitas Coretax juga akan diperluas dengan sistem Online Single Submission (OSS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Bimo, integrasi data tersebut memungkinkan DJP memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga pengawasan kepatuhan dapat dilakukan secara lebih akurat.

"Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari inisiatif bersama, sinergi kerja sama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai instansi, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperbolehkan masyarakat berusia di bawah 17 tahun untuk menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK) serta Nomor Objek Kependudukan (NOK) milik orang tua atau wali sah untuk mendaftar kartu sim baru.

Pasalnya, mereka umumnya belum terdaftar secara mandiri dalam basis data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk kartu tanda penduduk.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi baru ini.

Seluruh pemutakhiran data kependudukan dan validasi nomor akan berjalan sesuai jadwal reguler bersama dinas terkait tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

Kebijakan mengenai akses data wali ini juga dirancang fleksibel agar mampu menjangkau anak-anak dengan kondisi latar belakang keluarga yang beragam.

Bagi pelanggan usia anak yang berada di lembaga sosial seperti Panti Asuhan, proses pendaftaran kartu seluler dapat dibantu oleh pengurus panti yang bertindak sebagai wali resmi menggunakan basis data identitas yang valid.

“Untuk anak 17 tahun, memang belum ada datanya di Dukcapil, tapi semuanya ada wali jadi kita bisa dibantu orang tuanya, kalau di Panti Asuhan kan juga ada walinya,” kata Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Langkah akomodatif bagi pengguna usia anak ini berjalan selaras dengan agenda besar pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi verifikasi biometrik berbasis pemindaian wajah (face recognition).

Kebijakan mutakhir tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 1 Juli mendatang.

Pemerintah membatasi implementasi sistem pemindaian wajah ini khusus bagi segmen pelanggan baru yang melakukan aktivasi nomor perdana per tanggal tersebut. Sementara itu, jutaan pelanggan lama yang nomornya telah aktif dan tervalidasi dengan sistem lama tidak wajib melakukan pemindaian ulang, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan adanya gangguan pada layanan komunikasi yang sedang berjalan.

Edwin mengatakan integrasi sistem biometrik bagi pengguna baru ini diharapkan mampu meminimalkan celah kejahatan digital, seperti kloning kartu SIM, judi online, hingga penipuan identitas yang marak terjadi. Di sisi lain, kehadiran opsi penggunaan dokumen wali bagi anak-anak di bawah 17 tahun memastikan keadilan akses internet sehat dapat terdistribusi secara merata.

Melalui sinergi bersama para operator seluler, Komdigi optimistis transisi menuju ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dapat tercapai tanpa menimbulkan kepanikan publik.

Para orang tua dan wali pun diimbau untuk mulai proaktif menyiapkan dokumen kependudukan keluarga saat memfasilitasi kebutuhan sarana komunikasi digital bagi anak-anak mereka.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan mengenai perbedaan warna latar belakang foto di KTP.

Bila diperhatikan sekilas, warna latar belakang foto di KTP ada yang biru dan merah.

Rupanya perbedaan ini sebagai penanda tahun kelahiran penduduk.

Bila latar belakang foto KTP berwarna biru, maka yang bersangkutan lahir pada tahun genap, misalnya 1990, 1992, 1994, dan 2008.

Sebaliknya untuk latar belakang merah, untuk kelahiran tahun ganjil.

"Foto latar belakang merah digunakan untuk penduduk dengan tahun lahir ganjil, sedangkan warna biru untuk penduduk yang lahir di tahun genap," ujar Teguh dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Perbedaan warna ini sengaja dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi kependudukan.

Juga, membantu petugas membedakan dokumen KTP secara cepat.

Selain merah dan biru, latar belakang foto KTP ada yang berwarna oranye, ini untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia.

Syarat membuat KTP baru

Dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Dukcapil, berikut ini cara mengurus KTP hilang untuk dibuatkan yang baru:

Menyiapkan dokumen

Masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting untuk membuat KTP yang baru dan dibawa ke Dukcapil. Berikut ini dokumen untuk mengurus KTP baru:

• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Sesuai Pasal 15 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, surat pengantar RT/RW tidak menjadi dokumen persyaratan.

Datang ke kantor Dukcapil

• Masyarakat bisa mendatangi kantor Dukcapil setempat meski sedang di luar domisili.
• Sejumlah daerah juga membuka layanan cetak di kantor desa, kelurahan, atau kecamatan

Selain itu, Dukcapil juga menyediakan layanan keliling atau jemput bola kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Verifikasi database kependudukan

• Petugas akan melayani dengan melakukan pengecekan data penduduk dalam database kependudukan
• Penduduk atau masyarakat tidak perlu melakukan proses perekaman ulang (foto, sidik jari, dan iris mata), karena KTP elektronik sudah berbasis biometrik

Proses pencetakan KTP

• Apabila data penduduk telah diverifikasi sesuai dan dinyatakan cocok, maka petugas akan mencetak KTP elektronik yang baru
• Petugas akan mencetak KTP baru dengan elemen data yang sama seperti kartu yang sebelumnya telah hilang

Pengambilan KTP baru

• Proses pencetakan berhasil, penduduk kemudian menerima KTP elektronik yang baru tanpa dipungut biaya sepeser pun (gratis).

Sebagai catatan, pengurusan kehilangan berarti hanya mencetak ulang. Jika ingin ganti foto atau status di KTP, maka termasuk prosedur perubahan data.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Perbedaan Warna Latar Belakang Foto KTP Merah dan Biru, Dukcapil Ungkap Artinya" dan "KTP Hilang? Ini Cara Membuat yang Baru di Kantor Dukcapil"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Di era digital seperti sekarang, berbagai layanan pemerintahan semakin mudah diakses secara online. Salah satunya adalah layanan untuk mengecek NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada KTP. Kini, masyarakat bisa memeriksa status dan keabsahan NIK tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

NIK merupakan nomor identitas resmi yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nomor ini bersifat unik dan berlaku seumur hidup.

Peran NIK sangat penting karena digunakan dalam berbagai urusan administratif, seperti pembuatan KTP, pengurusan paspor, layanan perbankan, hingga berbagai program bantuan pemerintah. Oleh karena itu, memastikan NIK tetap valid dan sesuai data menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Melakukan pengecekan NIK secara rutin membantu memastikan data kependudukan Anda sudah benar dan tercatat dengan baik di sistem. Hal ini juga dapat mencegah kendala administratif di kemudian hari, seperti gagal verifikasi data atau penolakan saat mengakses layanan publik.

Cara Cek NIK KTP Secara Online

Berikut beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengecek NIK KTP secara online:

1. Melalui Website Resmi Dukcapil

Pemerintah menyediakan layanan pengecekan melalui situs resmi Dukcapil. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi situs resmi Dukcapil di https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/
2. Cari menu “Cek NIK” atau “Cek Data KTP”
3. Masukkan nomor NIK dengan benar
4. Lakukan verifikasi captcha
5. Hasil akan ditampilkan, termasuk status validitas NIK Anda

2. Melalui Aplikasi Mobile “Laporkan!”

Selain website, tersedia juga aplikasi mobile bernama “Laporkan!” yang dapat digunakan untuk mengecek NIK. Cara menggunakannya:

1. Unduh aplikasi “Laporkan!” melalui Google Play Store atau App Store
2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek NIK”
3. Masukkan nomor NIK yang ingin diperiksa
4. Ikuti proses verifikasi
5. Status NIK akan ditampilkan setelah proses selesai

3. Melalui Layanan SMS

Bagi yang tidak memiliki akses internet, pengecekan NIK juga bisa dilakukan lewat SMS dengan langkah berikut:

1. Kirim pesan ke nomor 0815-8828-5000
2. Gunakan format: NIK (spasi) Nomor NIK
3. Contoh: NIK 3201010101010001
4. Setelah itu, Anda akan menerima balasan berisi informasi terkait NIK yang dikirimkan.

Keuntungan Cek NIK Secara Online

Menggunakan layanan cek NIK online memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

• Praktis dan cepat, bisa dilakukan kapan saja tanpa antre
• Gratis, tidak dikenakan biaya
• Mudah diakses, baik di kota maupun daerah

Cek NIK KTP secara online menjadi solusi praktis untuk memastikan data kependudukan Anda tetap valid dan terdaftar dengan benar. Dengan memanfaatkan layanan dari Dukcapil, proses pengecekan bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Sebagai langkah preventif, penting untuk rutin memeriksa NIK agar terhindar dari berbagai kendala administratif di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses situs resmi Kemendagri atau menghubungi layanan Dukcapil terdekat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui sistem administrasi perpajakan terbaru, Cortex, masih dalam tahap penyesuaian seiring implementasi awal pada 2026. DJP pun meminta wajib pajak bersabar menghadapi sejumlah kendala teknis yang muncul.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sistem baru tersebut memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya karena mengintegrasikan data lintas lembaga secara otomatis.

"Cortex itu kan setiap data yang masuk itu dikonfirmasi dengan database pembanding. Misal data masuk NIK, data masuk identitas perusahaan NIB. Kita akan merekonfirmasi dengan data Dukcapil. Kita akan, by system ya, akan merekonfirmasi dengan data dari Kementerian Investasi BKPM. Jadi looping seperti itu kan. Kita enggak punya kontrol terhadap external data source," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan beban sistem meningkat signifikan lantaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kini bersifat pre-populated, di mana data wajib pajak terisi otomatis dan harus diverifikasi secara lebih rinci.

"Beban sistem itu luar biasa jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data yang harus direkonfirmasi supaya lebih memberikan kepastian pelayanan, kepastian hukum juga jauh lebih detail dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai data biometrik," katanya.

Meski demikian, Bimo memastikan kendala teknis yang sempat muncul telah mulai teratasi. Ia menilai dinamika tersebut wajar mengingat Cortex baru dioperasikan sejak awal 2026.

Sejalan dengan kondisi tersebut, DJP memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

"Diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April, baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya," kata Bimo.

Ia menyebut hingga saat ini jumlah pelaporan SPT orang pribadi telah mencapai sekitar 9,1 juta, namun masih terdapat sekitar 5 juta wajib pajak yang belum menyampaikan laporan. Sementara itu, sekitar 1 juta wajib pajak badan juga masih ditunggu pelaporannya.

Perpanjangan ini diperkirakan akan berdampak pada pergeseran penerimaan pajak ke April.

"Mungkin sekitar Rp5 triliun yang akan geser sampai April," ujarnya.

Bimo menambahkan lonjakan beban sistem juga dipicu oleh integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang membutuhkan proses penyesuaian, termasuk migrasi data dari sistem lama ke data warehouse baru.

Di sisi lain, DJP memastikan kapasitas sistem tetap memadai untuk menampung lonjakan pelaporan hingga April, meskipun periode pelaporan wajib pajak orang pribadi dan badan berpotensi beririsan.

"Kapasitas per hari yang paling tinggi itu sekitar 350 ribu SPT masuk, orang pribadi plus badan. Kami juga sudah tambah server dan bandwidth," kata Bimo.

Ia optimistis dengan penambahan infrastruktur tersebut, sistem tetap mampu melayani lonjakan pelaporan tanpa gangguan signifikan.

"Kalau dipush, itu pun belum pakai semua bandwidth dan kekuatan jaringan yang kita siapkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memastikan pelanggan kini dapat melakukan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah serta menggunakan layanan eSIM.

Sebelumnya, perusahaan telah menjalankan program percontohan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital. Dengan demikian, sistem yang saat ini diterapkan diklaim telah teruji dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Direktur & Chief Regulatory XLSMART, Merza Fachys, mengatakan implementasi verifikasi biometrik ini merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar keamanan data pelanggan.

“XLSMART mengutamakan rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi melalui teknologi face recognition ini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan,” kata Mirza dalam keterangan pada Rabu (4/3/2026).

Mirza menjelaskan penerapan registrasi berbasis biometrik wajah memberikan sejumlah manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Berdasarkan studi GSMA, teknologi ini diklaim mampu menekan kemungkinan identitas ganda lebih dari 80%, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan penipuan (fraud management) hingga 20–30%.

Mengacu pada National Institute of Standards and Technology (NIST), lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS, tingkat akurasi sistem pengenalan wajah modern telah mencapai 95–99%. Standar tersebut juga dilengkapi kemampuan liveness detection untuk mendeteksi upaya pemalsuan (spoofing).

Dari sisi kemudahan, Mirza menambahkan proses registrasi yang sebelumnya memakan waktu 5–7 menit kini dapat diselesaikan dalam kurang dari satu menit melalui proses otomatis dengan fitur liveness detection untuk mempercepat proses Know Your Customer (KYC).

Dia juga memastikan keamanan data pelanggan terjaga karena XLSMART menerapkan prinsip security by design dan data minimization. Data biometrik tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan diteruskan secara aman ke sistem Dukcapil untuk validasi dan tidak disimpan setelah proses selesai.

Sistem XLSMART disebut telah memenuhi standar keamanan internasional, antara lain ISO 27001, ISO 27701, serta lulus uji Presentation Attack Detection (ISO 30107-3), dengan match rate ke Dukcapil di atas 95% dan tingkat keluhan yang sangat rendah.

“Sebagai bukti kesiapan dan keseriusan dalam menghadirkan layanan ini, Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya XLSMART dalam membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, dan siap mendukung transformasi digital Indonesia,” kata Mirza.

Selain penguatan keamanan data melalui registrasi biometrik, Mirza menyebut adopsi eSIM XLSMART juga terus menunjukkan tren positif. Saat ini jumlah pengguna eSIM XLSMART mencapai lebih dari 1,6 juta.

“Dan harapannya ke depan akan terus meningkat seiring dengan berbagai manfaat dan kemudahan eSIM yang bisa dirasakan pengguna,” katanya.

XLSMART juga terus mengintegrasikan sistem registrasi biometrik untuk meminimalkan hambatan teknis saat aktivasi, sehingga kendala operasional dapat ditekan dan pelanggan memperoleh tingkat keamanan yang setara antara pengguna kartu fisik maupun eSIM.

Mirza mengatakan layanan registrasi biometrik kini tersedia di 143 titik layanan di seluruh Indonesia, terdiri atas 94 XL Center dan 51 Galeri Smartfren. Layanan difokuskan pada wilayah dengan densitas pelanggan tinggi, seperti Jabodetabek (26 XL Center dan 13 Galeri Smartfren), Jawa Timur (16 Galeri Smartfren), serta Sumatra (17 XL Center).

Selain melalui gerai fisik, pelanggan juga dapat melakukan registrasi mandiri secara digital melalui situs resmi XL, AXIS, dan Smartfren, serta melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF. Dengan demikian, proses registrasi biometrik menjadi lebih inklusif, mudah, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Cara Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik Wajah di XLSMART:

1. Registrasi melalui Website XL dan AXIS

• Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id/ atau https://registrasi.axis.co.id/), lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan serta NIK (Nomor Induk Kependudukan).
• Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta disarankan menggunakan latar belakang polos atau minim objek
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Jika data sesuai, proses registrasi dinyatakan berhasil dan kartu siap digunakan.

2. Registrasi melalui Aplikasi myXL atau AXISNET

• Buka aplikasi myXL atau AXISNET, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Pilih menu “Registrasi dengan Biometrik”, kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan NIK, lalu lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik secara otomatis dengan database Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

3. Registrasi melalui Website Smartfren dan Aplikasi MySF

• Buka laman http://smartfren.com/Activation/, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Masukkan kode OTP yang diterima, kemudian kode PUK.
• Masukkan NIK dan lakukan swafoto (selfie), lalu pilih “start video check” sesuai petunjuk di website atau aplikasi. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta menggunakan latar belakang polos atau minim objek.
• Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Setelah itu, klik “Gunakan Foto”. Jika data sesuai, akan muncul notifikasi “Aktivasi Berhasil”, dan kartu siap digunakan.

JAKARTA - Lebih dari dua dekade berlalu sejak Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) pertama kali dirumuskan. Dunia sudah berubah jauh. Layanan publik kini bermigrasi ke genggaman tangan, data biometrik menggantikan tumpukan dokumen fisik, dan identitas warga negara tak lagi sekadar lembar plastik berlaminasi.

Namun regulasi yang menjadi fondasi semua itu belum sepenuhnya ikut berlari. Kegelisahan itulah yang mendorong Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi untuk berbicara lugas di hadapan para pakar dan pemangku kepentingan dalam Forum Diskusi Pakar dan Konsinyering Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU Adminduk yang digelar Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

"UU Adminduk yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyesuaikan dengan era pemerintahan digital, di mana Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi kunci pelayanan publik," tegas Teguh.

KTP elektronik (KTP-el) dan IKD yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini menjadi basis integrasi lintas sektor. NIK tidak hanya digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjangkau sektor privat seperti perbankan dan asuransi.

Momentum revisi UU Adminduk ini diharapkan menjadi titik tolak untuk menjawab tantangan fundamental ke depan, mulai dari isu perlindungan data pribadi, penyederhanaan prosedur pencatatan sipil, hingga penegasan layanan tanpa biaya bagi masyarakat.

Apalagi, dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini menyentuh 286,69 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Administrasi kependudukan bukan lagi sekadar urusan selembar kertas. Ini adalah fondasi utama bagi demokrasi dan pemerataan pembangunan nasional yang berkeadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan. Program ini menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui integrasi basis data nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HM Ramadhani mengatakan, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih dalam program tersebut. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” kata Ramadhani di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ramadhani mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, terutama ketidaksinkronan basis data keluarga miskin. “Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

Pendataan bansos ke depan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk meminimalkan risiko salah sasaran.

Seluruh data masyarakat dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 guna menentukan jenis perlindungan sosial yang sesuai. Skema bantuan mencakup BPJS Kesehatan atau universal health coverage, bantuan langsung tunai, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

Program ini melibatkan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur digital dan sistem server terintegrasi. Pemerintah berharap sistem yang lebih rapi dapat menekan potensi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran bantuan.

“Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa,” katanya. Ramadhani menambahkan, angka tersebut ditargetkan nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk kemiskinan secara keseluruhan, Kota Mataram saat ini berada di angka 7,15 persen. “Pemerintah optimistis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan aturan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah sudah mulai berlaku sejak aturannya diundangkan pada 17 Januari lalu.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut telah ditetapkan dan berlaku sejak pertengahan Januari 2026.

“Jadi Permen-nya Januari 2026 tanggal 17 sudah kami sudah tanda tangani. Artinya mulai berlaku dan sudah ada aturan untuk melakukan biometrik,” kata Meutya dalam

Peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta pada Selasa (27/1/2026).

Meski telah berlaku, pemerintah memberikan masa transisi kepada operator seluler untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Meutya mengatakan pemerintah tetap memberikan masa transisi karena implementasi registrasi biometrik membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dia berharap penerapan di kota-kota besar sudah dapat dimulai sejak Januari 2026.

Adapun untuk wilayah dengan keterbatasan akses dan geografis yang menantang, pemerintah memberi tenggat hingga akhir Juni 2026.

“Di daerah-daerah yang memang cukup jauh begitu ya, itu kami memberikan waktu paling lama sampai Juni. Para operator seluler sudah bisa menempatkan outlet-outlet atau gerai-gerai mereka yang memang mampu melakukan biometrik,” katanya.

Meutya menegaskan kewajiban registrasi biometrik untuk sementara difokuskan pada kartu SIM baru sebagai langkah awal memutus rantai kejahatan digital.

Dia menjelaskan sebagian besar tindak kejahatan digital bersumber dari kartu SIM yang tidak tervalidasi identitasnya, dengan pola berulang berupa penggunaan nomor hingga terdeteksi, lalu dibuang dan diganti dengan nomor baru.

Karena itu, sasaran utama implementasi kebijakan ini adalah nomor-nomor baru. Namun, pemerintah tetap membuka opsi bagi pelanggan lama yang ingin memperbarui datanya.

“Meskipun demikian kamu juga minta kepada operator, kalau memang ada pengguna lama yang mau melakukan registrasi ulang pemutakhiran data, maka itu juga dijadikan opsi untuk mereka mendaftar,” katanya.

Operator Siap Secara Sistem

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini memastikan seluruh operator seluler telah siap dari sisi sistem.

“Jadi semua operator itu sudah siap dengan sistemnya,” kata Dian.

Dian menyampaikan seluruh operator seluler telah melakukan uji coba sistem registrasi biometrik, meskipun penerapan penuh baru akan diberlakukan pada akhir Juni 2026.

Selama masa transisi tersebut, operator masih dimungkinkan menggunakan mekanisme gabungan atau hybrid bagi wilayah yang belum sepenuhnya siap. Namun setelah periode tersebut berakhir, metode lama tidak lagi dapat digunakan.

“Tapi nanti akhir Juni itu sudah tidak bisa lagi melakukan registrasi dengan cara yang lama. Nah yang dilakukan oleh semua operator sekarang sudah comply dengan yang disarankan oleh Komdigi,” katanya.

Dian menambahkan seluruh operator seluler menerapkan skema registrasi yang seragam guna memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Terkait keamanan data, dia menegaskan data biometrik pelanggan tidak disimpan oleh operator, melainkan berada di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurutnya, operator hanya berfungsi sebagai perantara verifikasi.

“Jadi ini operator melewatkan saja, hanya untuk verifikasi kemudian data tersebut disimpan di database yang benar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya menegaskan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan berdasarkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah.

Setiap Warga Negara Indonesia wajib melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang sah.

“Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” kata Meutya.

Selain itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor seluler prabayar per operator untuk setiap identitas pelanggan guna menekan penyalahgunaan NIK.

Pemerintah juga mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi tervalidasi agar tidak ada nomor aktif tanpa identitas yang jelas.

Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat mengajukan pemblokiran.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkap Meutya.

Pemerintah memberikan bantuan uang perbaikan rumah hingga pembangunan hunian tetap (huntap) baru bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bagi korban yang rumahnya rusak ringan akan mendapatkan Rp15 juta sedangkan rusak sedang akan mendapatkan Rp30 juta.

"Intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp 15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp 30 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Sementara itu, bagi korban yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan rumah pengganti. Dengan tahapan, awal berupa penawaran untuk menempati hunian sementara (huntara) sebelum mendapatkan rumah pengganti.

"Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan sewa di rumah keluarganya, ada pilihannya. Setelah itu disiapkan hunian, akan dibangunkan hunian tetap," tambahnya.

Dari data yang dicatat oleh pihaknya, jumlah kerusakan rumah ringan mencapai 68.850 unit, rusak sedang mencapai 37.520 unit, dan rusak berat mencapai 56.108 unit.

Kendati demikian, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menyampaikan bagi korban yang enggan menempati huntara, pemerintah akan tetap menawarkan kompensasi senilai Rp600 ribu per bulan yang disebut sebagai Dana Tunggu Hunian.

Pemerintah daerah akan mendata siapa saja yang ingin menerima kompensasi tersebut. Sejauh ini, terdapat sekitar 16.264 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar untuk menerima Dana Tunggu Hunian di 41 Kabupaten dan Kota di 3 provinsi bencana.

"Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK, saat ini sudah kita terima sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address yang kita validasi dan verifikasi dengan data dukcapil. Masyarakat tak perlu lagi bawa KK atau KTP," papar Ahmad dalam kesempatan sama.

Ahmad mengungkap bank BUMN sudah diminta untuk mencairkan dana tersebut secara langsung. Dengan demikian, perbankan yang mencairkan akan menjemput bola ke masyarakat sehingga korban yang mendapatkan bantuan tak perlu repot mengantre di bank.

"Pencairan Rp600 ribu per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank Himbara yang sudah kita tunjuk," papar Ahmad.

Di Sumatra Barat, BNPB menugaskan BRI, BNI, dan Mandiri untuk mencairkan Dana Tunggu Hunian. Sementara, di Sumatra Utara menugaskan Mandiri dan BNI, serta di Aceh menugaskan BSI.

"Posisi rekening sudah dibuka, pihak bank Jumat depan akan turun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler yang akan mewajibkan penggunaan data biometrik pengenalan wajah (face recognition) dalam registrasi kartu SIM baru.

Regulasi tersebut ditargetkan diundangkan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tahapan konsultasi publik atas RPM tersebut telah rampung dan seluruh masukan dari pemangku kepentingan sudah diakomodasi ke dalam draf aturan.

Dia menyampaikan saat ini rancangan aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi, baik secara internal maupun eksternal bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan apabila seluruh proses berjalan lancar, regulasi itu akan segera ditandatangani oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid.

“Target penetapan akhir tahun sebenarnya. Cuma kalau keburu. Kalau enggak ya awal tahun penetapan ini,” kata Edwin ditemui usai talkshow bertajuk"Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition" yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Edwin menjelaskan, penerapan kewajiban face recognition akan dilakukan secara bertahap. Dalam masa transisi awal, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk pembukaan kartu baru.

“Sampai enam bulan ke depan itu sifatnya sukarela untuk kebukaan kartu baru, tapi setelah 1 Juli itu sudah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” jelasnya.

Dia menegaskan adanya masa transisi agar masyarakat dan operator seluler memiliki waktu untuk beradaptasi. Terkait perlindungan data pribadi, Edwin memastikan penerapan face recognition dalam registrasi SIM Card tidak menimbulkan risiko tambahan terhadap data pelanggan.

Hal itu karena proses verifikasi langsung terhubung dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut Edwin, mekanisme verifikasi biometrik tersebut serupa dengan layanan perbankan digital yang telah lebih dulu menggunakan data kependudukan. “Sama aja seperti Livin atau Wonder. Wonder kan juga sebuah biometrik. Itu kan dia ini juga data yang didukcapil,” ucapnya.

Kebijakan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejahatan digital yang memanfaatkan nomor seluler sebagai sarana utama.

Edwin menyinggung hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, selalu melibatkan nomor telepon.

“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” kata Edwin.

Sebelumnya, Komdigi membuka konsultasi publik terkait RPM Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler sebagai bagian dari program kerja tahun anggaran 2025. Regulasi ini disiapkan untuk memperbarui mekanisme registrasi pelanggan yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan identitas.

Selama bertahun-tahun, registrasi kartu seluler mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Namun, dalam praktiknya skema tersebut kerap disalahgunakan.

“Dalam implementasinya, registasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan Nomor KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan,” tulis Komdigi dikutip dari laman resminya pada Senin (17/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempercepat rencana penerapan registrasi kartu SIM menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, melindungi pelanggan, serta menekan penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini marak terjadi.

Edwin menjelaskan bahwa proses konsultasi publik terkait aturan baru ini sudah berlangsung dan dapat diakses melalui situs resmi Komdigi. Ia menekankan, teknologi face recognition membuat proses registrasi menjadi lebih akurat dan bertanggung jawab, berbeda dengan sistem lama yang hanya mengandalkan KTP dan KK.

"Makanya dalam waktu dekat, mengenai registrasi dengan face recognition ya bekerja sama dengan Dukcapil," ujar Edwin saat ditemui di Kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).

"Insya Allah sekarang kita dalam proses konsultasi publik bisa dilihat di website kami. Dengan itu kita lebih lebih membuat pemilik handphone ini nomor itu lebih bertanggung jawab," imbuhnya.

Menurut Edwin, penguatan mekanisme Know Your Customer (KYC) ini merupakan bagian dari upaya melindungi pelanggan sekaligus menjaga kesehatan industri telekomunikasi. Ia menegaskan bahwa operator seluler juga diminta memperkuat respons bisnis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan nomor.

Edwin mengungkapkan bahwa tingginya mobilitas nomor di Indonesia menjadi salah satu alasan utama diterapkannya kebijakan ini. Ia menyebut, aktivitas pergantian dan pembuatan nomor baru di dalam negeri sangat masif.

"Setiap hari itu minimal 500 ribu, dan ada hari-hari tertentu sampai 1 juta orang. Artinya dalam satu bulan itu bisa terjadi nomor baru tuh keluar masuk 20 juta nomor kan 15 sampai 20juta nomor," terangnya.

Dengan jumlah pelanggan sekitar 308-315 juta nomor aktif, tren ini berarti dalam setahun Indonesia bisa mencatat hampir 180 juta hingga 240 juta nomor baru. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang hanya berada di kisaran 1-1,5% dari total pelanggan.

"Ini yang membawa kerugian dampaknya daripada nomor-nomor yang nggak jelas itu jauh lebih besar daripada manfaatnya," terangnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempersulit masyarakat untuk membeli dan mengaktifkan kartu SIM.

"SIM card tetap bisa dibeli at anytime, at anywhere. Nggak ada kata mempersulit," tegasnya.

Pada tahap awal, face recognition diterapkan secara sukarela (voluntary) dengan masa transisi sekitar satu tahun.

"Tapi ada masa transisi kurang lebih 1 tahun. Transinya 1 tahun. Nanti yang existing juga diminta perlahan-lahan untuk mulai update datanya." pungkasnya.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]