Bisnis.com, JAKARTA —Danantara Indonesiatengah melakukan proses seleksi sumber daya manusia (SDM) secara ketat untuk mengisi berbagai posisi strategis di PTDanantara Sumber Daya Indonesia(Persero) sebagai bagian dari persiapan implementasi aturan tata kelola eksporsumber daya alamnasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pembentukan tim yang kompeten menjadi salah satu fokus utama perusahaan selama masa transisi yang berlangsung hingga akhir tahun.

Menurutnya, proses rekrutmen dilakukan secara hati-hati untuk memastikan perusahaan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai.

"Kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumberdaya Indonesia," kata Dony dalam konferensi pers Danantara Sumberdaya Indonesia, Minggu (31/5/2025).

Dia menjelaskan proses seleksi masih berlangsung dan perusahaan segera mengumumkan sejumlah nama baru yang akan menjadi bagian dari tim Danantara. Pengumuman tersebut diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

"Insyaallah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim," ujarnya.

Selain mempersiapkan jajaran SDM, Danantara juga tengah membangun sistem teknologi yang akan mendukung operasional perusahaan. Pengembangan sistem tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Dony, aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi menjadi fondasi utama yang sedang disiapkan perusahaan sebelum menjalankan mandat pengelolaan sumber daya alam secara penuh.

Dia menegaskan Danantara ingin memastikan amanah yang diberikan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.

"Kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," kata Dony.

Pemerintah sebelumnya menetapkan masa transisi implementasi kebijakan tersebut berlangsung selama sekitar enam hingga tujuh bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Dalam periode tersebut, berbagai persiapan kelembagaan, termasuk pembentukan organisasi, penguatan tata kelola, pengembangan teknologi, serta perekrutan SDM, akan terus dilakukan sebelum operasional berjalan secara penuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan campuran etanol 10 persen (E10) pada bensin mulai 2027. INDEF menekankan pentingnya kesiapan investasi, infrastruktur, dan dukungan teknologi otomotif nasional.

Head of Center for Food, Energy & Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, menilai urgensi kebijakan E10 memang logis untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Namun, aspek perencanaannya belum tergambar secara utuh. Dari kebutuhan BBM nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, Indonesia hanya mampu memproduksi 600 ribu barel, sehingga satu juta barel per hari harus dipenuhi melalui impor.

“Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana kajian dan roadmap yang telah disusun. Mengapa E10 ditargetkan pada 2027, serta apa risiko di balik kebijakan tersebut,” ujar Abra di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan bioetanol seharusnya dibangun di atas landasan riset yang mencakup kesiapan hulu, midstream, dan hilir secara terintegrasi. Dari sisi kebutuhan, campuran E10 memerlukan pasokan sekitar 1,4 juta kiloliter (KL) etanol per tahun, sedangkan kapasitas produksi nasional baru mencapai 300 ribu KL.

Abra menambahkan, kebijakan energi berbasis bioetanol tidak cukup hanya berupa mandat pencampuran bahan bakar di hilir. Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan investasi di hulu, terutama pada penguatan sektor pertanian bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung, serta memastikan kesiapan industri otomotif untuk mengakomodasi bahan bakar E10.

Dari sisi pasokan, tantangan utama terletak pada produktivitas tebu nasional yang justru menurun sekitar 20 persen dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti INDEF itu menegaskan, roadmap bioetanol perlu menguraikan tahapan yang realistis, termasuk strategi pengembangan bahan baku, kapasitas produksi, hingga dukungan riset otomotif dan distribusi BBM.