Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau meningkat 22,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan impor terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong, seiring meningkatnya pembelian bahan bakar mineral hingga serealia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan impor terjadi baik pada komoditas migas maupun nonmigas.

Pada Mei 2026, impor migas tercatat sebesar US$4,51 miliar atau meningkat 70,78% secara tahunan. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$20,30 miliar, naik 14,89% dibandingkan Mei 2025.

“Peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor nonmigas dengan andil peningkatan impor nonmigas sebesar 12,95%,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Dari sisi penggunaan, seluruh kelompok barang impor mengalami pertumbuhan secara tahunan.

Ateng merinci, kenaikan impor menurut penggunaan terutama didorong oleh impor bahan baku/penolong yang meningkat 25,17% secara tahunan dengan andil pertumbuhan sebesar 17,41%. Selain itu, impor barang konsumsi naik 21,99%, sedangkan impor barang modal meningkat 12,70% dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$111,33 miliar atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam periode tersebut, impor migas tercatat sebesar US$17,45 miliar atau naik 27,89%, sedangkan impor nonmigas mencapai US$93,88 miliar atau meningkat 13,16%.

Menurut Ateng, peningkatan impor secara kumulatif juga terjadi pada seluruh golongan penggunaan, dengan bahan baku dan penolong tetap menjadi penyumbang terbesar.

Nilai impor bahan baku dan penolong sepanjang Januari—Mei 2026 mencapai US$79,40 miliar atau meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kelompok ini memberikan andil sebesar 10,35% terhadap kenaikan impor nasional.

Ateng menjelaskan, kenaikan impor bahan baku terutama dipicu oleh meningkatnya pembelian sejumlah komoditas utama.

“Terutama bahan bakar mineral yang kenaikan besar, garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25serta juga serelia atau HS 10. Ini yang mendorong impor bahan baku penolong yang naik cukup besar tersebut,” ujarnya.

Jika ditinjau dari negara asal, impor nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 dari China meningkat dari US$33,12 miliar menjadi US$39,27 miliar.

Impor dari Australia juga naik dari US$3,42 miliar menjadi US$5,02 miliar, dari kawasan Asean meningkat dari US$13,36 miliar menjadi US$13,97 miliar, serta dari Uni Eropa naik dari US$4,53 miliarmenjadi US$6,19 miliar.

Sebaliknya, impor dari Jepang turun dari US$6,31 miliar menjadi US$5,17 miliar, sementara impor dari kelompok negara lainnya meningkat dari US$22,22 miliar menjadi US$24,26 miliar.

Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Penggunaan B50, lanjut Anggia, Indonesia secara bertahap dapat mengurangi impor. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40.

Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut mempengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, Anggia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Anggia mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan tiga strategi utama yang sedang disiapkan pemerintah untuk menghadapi krisis energi global sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Menurut Bahlil, gejolak energi dunia memaksa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertahan dengan pola pasokan lama. Pemerintah, kata dia, kini menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari menaikkan produksi energi domestik sampai memperluas sumber energi pengganti.

"Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Pertama, mengoptimalkan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional. Selama beberapa tahun terakhir, lifting migas Indonesia terus berada di bawah target sehingga kebutuhan energi dalam negeri makin banyak ditutup lewat impor.

Karena itu, peningkatan produksi domestik dipandang menjadi fondasi utama agar pasokan energi nasional tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.

"Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita," ujarnya.

Kedua, diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel B50, yakni campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Menurut Bahlil, kebijakan ini disiapkan untuk memangkas impor solar yang selama ini masih cukup besar.

Ketiga, pemanfaatan etanol untuk campuran bensin melalui skema E20 atau campuran 20 persen bioetanol.

"Yang kedua adalah mencari diversifikasi, seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong E untuk bensin, etanol E20. Itu adalah bagian salah satu strategi," ujarnya.

Strategi diversifikasi ini tidak hanya menyasar BBM cair, tetapi juga LPG yang selama ini menjadi salah satu sumber impor energi terbesar Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terus menggantungkan pasokan pada tabung gas impor.

Karena itu, Kementerian ESDM mulai menyiapkan sejumlah opsi energi pengganti untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Dimethyl ether (DME) berbasis batu bara dan compressed natural gas (CNG) kini masuk dalam daftar energi substitusi yang sedang difinalisasi pemerintah. Kedua opsi itu dipandang bisa menjadi bantalan jika pasokan LPG impor makin tertekan akibat konflik global.

"Untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi lagi. Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan situasi serupa juga tengah terjadi di banyak negara. Menurut dia, hampir seluruh negara kini berlomba memaksimalkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik karena rantai pasok dunia makin tidak pasti.

"Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi," ujar dia lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses pengerjaan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sarat dinamika dan tantangan sejak awal pelaksanaan. Proyek strategis nasional tersebut, menurut dia, tidak sepenuhnya berjalan mulus sesuai jadwal awal.

Bahlil menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada Peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/1/2026). Proyek modernisasi kilang terbesar di Indonesia itu semula ditargetkan rampung pada Mei 2024 sebelum mengalami sejumlah gangguan di lapangan.

“Proyek RDMP ini, Bapak Presiden, banyak dramanya. Seharusnya sudah jadi awal Mei 2024, tapi ada kejadian terbakar,” kata Menteri ESDM, dikutip Selasa (13/1/2026).

Ia menuturkan insiden tersebut mendorong Kementerian ESDM mengambil langkah investigatif dengan menurunkan tim Inspektorat Jenderal untuk menelusuri penyebab gangguan proyek. Dari proses pendalaman, pihaknya menemukan indikasi adanya kepentingan tertentu yang tidak menghendaki Indonesia berdaulat energi.

“Waktu itu saya perintahkan Irjen untuk investigasi. Ternyata ada udang di balik batu, masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita punya swasembada energi,” kata Bahlil.

Terlepas dari dinamika tersebut, pemerintah memastikan RDMP Balikpapan tetap diselesaikan sesuai tujuan awal. Proyek dengan nilai investasi sekitar 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 123 triliun itu meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari, dengan standar produk setara Euro 5 serta arah pengelolaan menuju Net Zero Emission.

RDMP Balikpapan juga berdampak langsung pada penguatan ketahanan energi nasional. Tambahan kapasitas tersebut memungkinkan peningkatan produksi bensin sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa lebih dari Rp 60 triliun seiring berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak.

Bahlil menjelaskan konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun, dengan produksi domestik sebelumnya berada di kisaran 14,25 juta kiloliter. Kehadiran RDMP Balikpapan mendorong produksi dalam negeri mendekati 20 juta kiloliter sehingga impor dapat ditekan secara bertahap.

Pada sektor solar, pemerintah mulai menghentikan penerbitan izin impor sejak 2026. Dukungan pasokan kilang dan program biodiesel membuat kebutuhan solar nasional dipenuhi dari dalam negeri, termasuk penghentian impor CN 48 dan rencana penyetopan CN 51 pada semester II tahun ini.

Selain BBM, RDMP Balikpapan menghasilkan LPG serta produk petrokimia seperti propilena untuk mendukung hilirisasi industri. Proyek ini menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja, memiliki tingkat komponen dalam negeri sebesar 35 persen, serta berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto hingga sekitar Rp 514 triliun per tahun.

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, RDMP Balikpapan dibangun sejak 2019 untuk memodernisasi kilang eksisting. Proyek ini mencakup sistem penerimaan minyak mentah, fasilitas pengolahan, serta infrastruktur penunjang guna meningkatkan keandalan rantai pasok energi nasional.

RDMP Balikpapan dirancang dalam tiga lingkup utama yang terintegrasi. Lingkup pertama mencakup early work berupa 16 paket pekerjaan pendahuluan, mulai dari pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas sementara, hingga fasilitas penunjang konstruksi.

Lingkup kedua meliputi pembangunan dan pengembangan fasilitas utama kilang, termasuk 21 unit proses baru, 13 unit utilitas pendukung, serta revitalisasi empat unit utama pengolahan. Tahap ini ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan pengolahan minyak mentah sekaligus menaikkan kualitas produk BBM.

Lingkup ketiga merupakan penguatan infrastruktur penerimaan dan penyaluran minyak mentah. Pertamina membangun dua tangki penyimpanan berkapasitas masing-masing 1 juta barel, jaringan pipa onshore dan offshore, serta fasilitas Single Point Mooring (SPM) yang mampu melayani kapal hingga 320.000 DWT guna meningkatkan efisiensi dan keamanan penerimaan minyak mentah.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Senin, 12 Januari 2026. Proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar Rp123 triliun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Informasi mengenai peresmian tersebut disampaikan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (11/1/2026).

“Rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026,” tulis Teddy dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (12/1/2026).

RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek terbesar yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN). Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun dan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

Proyek RDMP Balikpapan bertujuan untuk memodernisasi sekaligus meningkatkan kapasitas Kilang Pertamina Balikpapan. Melalui pengembangan ini, kilang tersebut akan menjadi kilang terbesar di Indonesia.

Dengan adanya RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan minyak akan meningkat dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Kapasitas tersebut setara dengan hampir seperempat kebutuhan BBM nasional.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa apabila RDMP Balikpapan telah beroperasi secara penuh, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus produksi BBM jenis solar dalam jumlah besar. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menghentikan impor solar mulai 2026.

“Solar nanti pada 2026, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter. Agenda kami pada 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujar Bahlil, Selasa (30/12/2025).

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat ketahanan energi nasional, RDMP Balikpapan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas BBM dalam negeri. Produk BBM yang dihasilkan nantinya akan memenuhi standar Euro V yang lebih ramah lingkungan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan campuran etanol 10 persen (E10) pada bensin mulai 2027. INDEF menekankan pentingnya kesiapan investasi, infrastruktur, dan dukungan teknologi otomotif nasional.

Head of Center for Food, Energy & Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, menilai urgensi kebijakan E10 memang logis untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Namun, aspek perencanaannya belum tergambar secara utuh. Dari kebutuhan BBM nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, Indonesia hanya mampu memproduksi 600 ribu barel, sehingga satu juta barel per hari harus dipenuhi melalui impor.

“Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana kajian dan roadmap yang telah disusun. Mengapa E10 ditargetkan pada 2027, serta apa risiko di balik kebijakan tersebut,” ujar Abra di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan bioetanol seharusnya dibangun di atas landasan riset yang mencakup kesiapan hulu, midstream, dan hilir secara terintegrasi. Dari sisi kebutuhan, campuran E10 memerlukan pasokan sekitar 1,4 juta kiloliter (KL) etanol per tahun, sedangkan kapasitas produksi nasional baru mencapai 300 ribu KL.

Abra menambahkan, kebijakan energi berbasis bioetanol tidak cukup hanya berupa mandat pencampuran bahan bakar di hilir. Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan investasi di hulu, terutama pada penguatan sektor pertanian bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung, serta memastikan kesiapan industri otomotif untuk mengakomodasi bahan bakar E10.

Dari sisi pasokan, tantangan utama terletak pada produktivitas tebu nasional yang justru menurun sekitar 20 persen dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti INDEF itu menegaskan, roadmap bioetanol perlu menguraikan tahapan yang realistis, termasuk strategi pengembangan bahan baku, kapasitas produksi, hingga dukungan riset otomotif dan distribusi BBM.