JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan Indonesia tidak lagi melakukan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi kita akan swasembada energi . Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Indonesia Resmi Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel, Setara Setengah Kebutuhan BBM Nasional



Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi. Salah satunya dengan meluncurkan BBM baru dengan campuran 50% bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis kelapa sawit atau disebut B50.

“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” ucap Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan peran dua kapal tanker buatan industri maritim nasional, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan, untuk menjamin kelancaran distribusi energi dari wilayah barat hingga timur Nusantara. Kehadiran armada tipe General Purpose 17.500 LTDW hasil produksi galangan PT PAL Indonesia ini menjadi bukti nyata kemampuan putra daerah dalam membangun infrastruktur logistik energi yang kompetitif.

"MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan adalah representasi nyata karya anak bangsa yang tidak hanya memperkuat distribusi energi nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun armada tanker modern yang kompetitif untuk kebutuhan domestik maupun internasional," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sejak mulai beroperasi pada 2015, kedua sister ship ini telah menjadi tulang punggung dalam pengangkutan bahan bakar minyak (BBM). Dengan kapasitas angkut mencapai 25.528 kiloliter atau setara lebih dari 25 juta liter per sekali pelayaran, satu unit kapal ini mampu menggantikan peran ribuan mobil tangki darat, sehingga proses distribusi menjadi jauh lebih efisien di negara kepulauan.

Secara teknis, kapal dengan panjang 157,2 meter dan lebar 27,7 meter ini dirancang fleksibel untuk bersandar di berbagai pelabuhan domestik maupun menempuh jalur pelayaran internasional. Desain strategis tersebut memungkinkan Pertamina Patra Niaga menyesuaikan operasional kapal dengan karakteristik perairan Indonesia yang beragam serta kebutuhan pasar regional.

Dalam pembagian tugasnya, MT Pagerungan difokuskan untuk melayani rute domestik dari terminal utama seperti Balongan, Tuban, dan Tanjung Wangi menuju Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Peran ini sangat vital untuk memastikan stok energi di kawasan timur Indonesia tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Sementara itu, MT Pangkalan Brandan mengemban misi sebagai kapal Product International Operation (PIO) yang melayani rute pengangkutan lintas negara, termasuk ke Singapura dan Malaysia. Pengoperasian di jalur internasional ini memperkuat konektivitas logistik energi regional sekaligus meningkatkan posisi tawar industri maritim Indonesia di kancah global.

Sinergi antara sektor energi dan industri maritim ini diharapkan dapat terus memacu kemandirian nasional dalam pengadaan armada tanker. Dengan memprioritaskan kapal buatan dalam negeri, pemerintah tidak hanya mengamankan pasokan BBM, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi industri perkapalan nasional melalui transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk teerus menjaga keandalan distribusi energi secara berkelanjutan. Optimalisasi kapal tanker lokal menjadi strategi kunci dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang mandiri, tangguh, dan efisien di masa depan.

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ), Djoko Siswanto melaporkan setidaknya ada 2 fasilitas produksi LPG yang dijadwalkan mulai beroperasi (onstream) pada tahun ini. Ia menjelaskan, LPG Plant Cilamaya yang dikelola PT Energi Nusantara Perkasa saat ini telah mencapai progres pembangunan sekitar 92,9% dan tinggal menyelesaikan instalasi di area proses, jaringan pipa, serta fasilitas terminal.

Proyek ini mampu memproduksi LPG sekitar 163 metrik ton per hari, atau sekitar 1.891 barel oil per hari (BOPD). Sementara untuk LPG Plant Tuban milik PT Sumber Aneka Gas tengah memasuki tahap commissioning, dan siap beroperasi pada April tahun ini. Fasilitas produksi ini punya kapasitas produksi LPG sekitar 30 metrik ton per hari, atau sekitar 348 barel oil per hari (BOPD).

"Pada April ini kita targetkan peresmian LPG Plant Cilamaya dengan kapasitas sekitar 163 metrik ton per hari, serta LPG Plant Tuban sebesar 30 metrik ton per hari. Jadi totalnya kurang lebih 200 metrik ton per hari," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4).

Selain proyek yang segera beroperasi, SKK Migas juga tengah menyiapkan sejumlah proyek lanjutan dengan kapasitas lebih besar. Salah satunya adalah LPG Plant Jambi Merang yang ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 320 metrik ton per hari dan dijadwalkan onstream pada kuartal II 2027. Saat ini, proyek Jambi Merang telah menyelesaikan proses tender dan masuk tahap evaluasi akuisisi kilang eksisting.

Banggar DPR Usul Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina Mata



Selanjutnya untuk LPG Plant Senoro juga tengah dipersiapkan dengan kapasitas sekitar 54 metrik ton per hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Pengembangannya mencakup pembangunan fasilitas flare gas recovery yang ditargetkan selesai pada kuartal II 2026.

Djoko menambahkan, SKK Migas juga tengah mendorong pengembangan tambahan LPG Plant di Jawa Timur dengan potensi kapasitas sekitar 50 metrik ton per hari. Proyek ini masih dalam tahap evaluasi skema dan komersialisasi dengan target operasi pada 2027.

"Rencana ini tinggal menunggu arahan dan peresmian oleh Bapak Presiden," pungkas Djoko.

BEIJING - Konflik di Timur Tengah telah mengganggu aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz, yang memengaruhi sekitar seperlima pasokan energidunia.

Konsekuensinya tidak hanya mencakup kenaikan tajam harga bahan bakar, tetapi juga pengurangan pasokan produk petrokimia – bahan baku penting untuk produksi massal barang konsumsi seperti pakaian, alas kaki, dan kemasan plastik

Dampaknya dengan cepat menyebar ke pasar konsumen, khususnya di Asia – sebuah wilayah yang menyumbang lebih dari setengah output manufaktur global dan sangat bergantung pada impor energi. Harga bahan baku seperti plastik, karet, dan poliester telah meningkat tajam, sehingga memberi tekanan pada rantai pasokan.

Di Korea Selatan, terjadi pembelian panik kantong sampah, sementara pemerintah mendesak pengurangan penggunaan barang sekali pakai.

Di Jepang, pasokan perlengkapanmedisterancam oleh kekurangan selang plastik yang digunakan untuk dialisis. Produsen sarung tangan di Malaysia juga memperingatkan bahwa kekurangan bahan baku berbasis minyak bumi dapat memengaruhi pasokan global.

Para ahli meyakini dampaknya menyebar dengan cepat dari sektor energi ke barang konsumsi. Banyak produk yang familiar, seperti makanan kemasan, kosmetik, dan barang-barang rumah tangga, bergantung pada turunan minyak bumi, mulai dari kemasan plastik hingga perekat, pelarut, dan pelumas industri.

Volatilitas ini meningkatkan tekanan inflasi global dan mengancam pertumbuhanekonomi. Kenaikan biaya energi dan bahan baku mempersempit margin keuntungan bagi bisnis dan mendorong kenaikan harga. Lebih lanjut, kekurangan bahan-bahan lain dari Timur Tengah, seperti pupuk dan helium, dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan elektronik.

Berbagai negara telah mulai melepaskan cadangan minyak untuk mengurangi tekanan, tetapi masalah utamanya terletak pada kekurangan nafta – bahan baku penting untuk produksi plastik dan komposit, yang hanya memiliki sedikit alternatif. Banyak perusahaan petrokimia di Asia terpaksa mengurangi produksi atau menyatakan keadaan kahar (force majeure) karena kekurangan bahan baku.

Beberapa negara berupaya untuk mendiversifikasi sumber pasokan mereka, seperti Korea Selatan yang mengimpor nafta dari Rusia dan menerapkan pembatasan ekspor untuk memastikan permintaan domestik. Namun, bisnis manufaktur masih menghadapi kenaikan biaya input yang tajam, terutama di industri berstandar tinggi seperti semikonduktor, otomotif, dan kemasan medis.

Menurut data pasar, harga plastik baru di Asia telah naik hingga 59% sejak akhir Februari. Di Thailand, harga kantong plastik meningkat sekitar 10%, sementara di India, biaya produksi air minum dalam botol meningkat karena kenaikan harga tutup botol plastik yang signifikan.

Para ahli memperingatkan bahwa Asia hanyalah wilayah pertama yang terkena dampak dan krisis dapat menyebar ke wilayah lain jika pasokan dari Timur Tengah tidak segera dipulihkan.

Beberapa bisnis mulai menunda pembelian bahan baku dengan harapan harga akan turun, sementara produsen lain berupaya memangkas biaya, seperti mengurangi jumlah plastik dalam kemasan atau beralih ke bahan alternatif seperti kertas, kaca, atau aluminium. Namun, solusi ini membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan, dan pasokan bahan alternatif masih terbatas.

Para analis meyakini bahwa meskipun situasi di Selat Hormuz segera stabil, industri plastik dan manufaktur di Asia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi untuk pulih sepenuhnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Menghadapi lonjakan kebutuhan energi pada musim mudik Lebaran tahun ini, Kilang Pertamina Dumai menetapkan target produksi sekitar 3,27 juta barel BBM per Maret 2026.

Target tersebut terdiri dari 2,60 juta barel solar, 0,35 juta barel pertalite, dan 0,32 juta barel avtur.

Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai, Tengku Muhammad Rum, menyebut target tersebut ditetapkan seiring diaktifkannya Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 1447 H yang beroperasi sejak 9 Maret hingga 1 April 2026.

"Satgas RAFI ini adalah wujud komitmen kami dalam melayani masyarakat dengan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran aktivitas selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, baik kegiatan ibadah, mudik, maupun perekonomian," ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Untuk menopang target produksi tersebut, kapasitas operasional kilang saat ini dinyatakan berada pada level 100 persen, mencakup Kilang Dumai maupun Kilang Sungai Pakning.

Pengelolaan stok bahan baku juga dijaga ketat, stok bahan kimia dipertahankan di atas dua bulan, katalis di atas enam bulan, serta material cepat bergerak disiapkan khusus sepanjang periode Satgas.

"Tidak hanya dari sisi target produksi, kami juga memastikan pengelolaan stok bahan baku dan material pendukung dilakukan secara ketat," ungkap Muhammad Rum.

Satgas RAFI bersiaga penuh 24 jam dengan pemantauan operasional secara intensif. Pengaturan tenaga kerja selama masa libur cuti bersama Idul Fitri juga telah dirancang agar operasional kilang tidak terganggu.

Lonjakan konsumsi BBM diproyeksikan terjadi dalam dua gelombang arus mudik, yakni pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026, sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.

Untuk mengamankan distribusi energi hingga ke hilir, Kilang Pertamina Dumai turut menggelar Apel Siaga Pengamanan Idul Fitri 1447 H pada Jumat (13/3) yang dipimpin langsung oleh General Manager Kilang Pertamina Dumai, Iwan Kurniawan.

Sekitar 250 personel gabungan dari Internal Security, TNI, Polres Dumai, dan Satpol PP Kota Dumai dikerahkan untuk mengamankan area kilang, perkantoran, hingga kawasan Komperta Bukit Datuk.

Iwan menegaskan kesiapsiagaan ini bukan sekadar rutinitas, mengingat kilang Dumai berstatus Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang tidak boleh lengah sedetik pun.

"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, mengingat kilang Dumai merupakan salah satu Obvitnas Strategis yang harus selalu dalam kondisi aman dan terkendali," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk memproduksi BBM dari komoditas pertanian seperti jagung dan tebu.

Menurut Prabowo, potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global dan krisis energi.

"Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo saat memberikan arahan pada Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).

Melansir Antara, ia mengatakan krisis global justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat penguatan ketahanan nasional, termasuk di sektor energi.

Prabowo menilai Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Selain jagung dan tebu, Indonesia juga memiliki cadangan kelapa sawit yang besar serta potensi singkong yang dinilai mencukupi sebagai bahan baku energi.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti potensi energi panas bumi atau geothermal yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, cadangan panas bumi Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kita punya geothermal yang sangat besar, kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia, yang belum dieksploitasi sepenuhnya," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo juga telah memerintahkan percepatan pengembangan energi terbarukan melalui tenaga surya. Ia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt dalam waktu sesingkat mungkin.

"Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini," katanya.

Prabowo menilai krisis global dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mempercepat berbagai program strategis yang telah direncanakan, termasuk swasembada pangan dan swasembada energi.

"Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise," ujarnya.

Ia pun optimistis target swasembada energi dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita sudah punya rencana swasembada pangan, alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi di tengah krisis global, termasuk kemampuan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dari jagung dan tebu.

"Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu," ujar Prabowo saat memberikan arahan pada Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta, Rabu.

Menurut Prabowo, potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan krisis.

Presiden menyatakan kondisi krisis dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya penguatan ketahanan nasional, termasuk di sektor energi.

Prabowo menyampaikan Indonesia memiliki sejumlah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi.

Selain jagung dan tebu sebagai bahan baku energi, Indonesia juga memiliki cadangan kelapa sawit yang besar serta potensi singkong yang dinilai mencukupi.

Kepala Negara juga menyinggung potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia.

Menurutnya, cadangan geothermal Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.

"Kita punya geothermal yang sangat besar, kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia, yang belum dieksploitasi sepenuhnya," ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga telah memerintahkan pengembangan energi terbarukan melalui tenaga surya. Dirinya menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt dalam waktu sesingkat mungkin.

"Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menilai krisis global dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mempercepat berbagai rencana yang telah disusun, termasuk program swasembada pangan dan swasembada energi.

"Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik," ujar Prabowo.

"Kita sudah punya rencana swasembada pangan, alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi," imbuhnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana PT Pertamina (Persero) membuka peluang menggaet mitra baru untuk menggarap proyek proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dinilai menjadi sinyal positif. Namun, Pertamina perlu mempertimbangkan untuk melepas kerja sama dengan Rosneft.

Adapun proyek Kilang Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Sejak tahun lalu, pemerintah masih menerbitkan ulang rencana investasi pada mega proyek tersebut.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, Rosneft sudah diberi banyak kesempatan, namun hasilnya tidak ada kemajuan yang berarti.

“Menurut pendapat saya, Rosneft perlu diganti investor baru. Dari negara yang tidak kena sanksi AS. Selama Rosneft masih di sana, permasalahan akan terus terjadi dan pembangunan kilang menjadi tidak jelas,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Asal tahu saja, selama ini Rosneft memang masih dikenakan sanksi oleh AS. Kendati, pemerintah menilai sanksi itu tidak akan berdampak pada pembangunan Kilang Tuban.

Hadi pun berpendapat, saat ini pembangunan Kilang Tuban menjadi hal yang penting. Pembangunan kilang di Jawa Timur itu bisa menopang produksi demi mengejar target swasembada energi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, kapasitas produksi BBM nasional adalah 1,28 juta barel per hari (bph) setelah RDMP Balikpapan full speed. Sementara, kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta bph.

Artinya, terdapat gap impor sebesar 0,32 juta bph. Hadi menilai, terdapat sejumlah solusi untuk swasembada BBM.

Pertama, untuk jenis solar, produksi dari kilang dikombinasikan dengan program B40 dan B50. Ini dengan asumsi untuk menutup 0,16 juta bph tenaga surya.

Kedua, untuk bensin, paling tidak harus ada satu kilang lagi dengan kapasitas 0,16 juta bph.

“Jadi pembangunan Kilang Tuban atau RDMP Dumai menjadi titik kritikal untuk program swasembada BBM di tahun 2030 paling tidak. Dalam rangka ketahanan energi nasional,” imbuh Hadi.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut, Rosneft ditemani mitra kerja tambahan untuk proyek Kilang Tuban.

Dia menjelaskan, pihaknya membutuhkan belanja modal (capex) besar untuk membangun Kilang Tuban. Oki menyebut, saat ini proses keputusan investasi atau keputusan investasi akhir (FID) oleh Rosneft masih berlangsung.

Pihaknya berharap proses FID segera rampung. Pertamina, kata Oki, secara umum bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

“Baru kemarin kami dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen kita selalu ada arahan untuk tentunya mempercepat penambahan kapasitas ini. Jadi akan ada mitra tambahan yang akan bergabung untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia,” jelas Oki dalam acara 'Energy Outlook 2026' di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Oleh karena itu, FID Kilang Tuban sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025. Namun, hingga saat ini proses tersebut masih berjalan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahalil Lahadalia Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu.

"Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Dia juga berpendapat bahwa perhitungan itu penting. Sebab, nilai investasi dari Proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih lagi, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak.

Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang bernilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun.

“Sampai sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengoperasian kilang baru Pertamina di Balikpapan diklaim mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) setara standar Euro 5.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menyambut positif kehadiran kilang tersebut yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim global, termasuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Indonesia sendiri menargetkan penurunan emisi sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

“Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi BBM setara Euro 5, sebagaimana Malaysia dan negara-negara maju lainnya,” ujar Bebin saat dihubungi, dikutip Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, penggunaan BBM berstandar Euro 5 akan membuat mesin kendaraan lebih bersih dan berdampak langsung pada perbaikan kualitas udara. Dengan demikian, sektor otomotif tidak lagi menjadi sasaran utama sebagai penyumbang polusi udara.

Bebin mencontohkan penggunaan bahan bakar diesel Euro 5 di Jerman, di mana kendaraan taksi dengan jarak tempuh hingga 400.000 kilometer masih memiliki kondisi mesin yang bersih.

“Sudah semestinya pemerintah menyediakan BBM yang ramah lingkungan bagi masyarakat,” katanya, seraya berharap kilang Pertamina lainnya segera menyusul.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menilai bahwa modernisasi dan peningkatan kapasitas kilang minyak nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) seharusnya sudah bisa dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

“RDMP itu sudah dibahas sejak 2012 dan mestinya penggunaan BBM setara Euro 4 sudah diterapkan sejak 2014, meski akhirnya mundur ke 2016,” ujar Ahmad.

KPBB terus mendorong percepatan peralihan ke BBM yang lebih bersih, termasuk menghentikan penjualan Premium, Solar, hingga Pertalite, untuk digantikan dengan BBM berkualitas lebih tinggi dan rendah emisi.

Ahmad berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya fokus pada ketahanan energi nasional, tetapi juga serius mendorong produksi BBM berkualitas setara Euro 5.

“Kami berharap RDMP bisa benar-benar diwujudkan dalam tiga tahun ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyediaan udara bersih merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur pada Senin (12/1). Dari sisi lingkungan, kilang ini menjadi langkah konkret Pertamina dalam mendukung target Net Zero Emission.

BBM berstandar Euro 5 diketahui mampu menekan emisi nitrogen oksida (NOx) dan partikulat secara signifikan, yang selama ini menjadi penyumbang utama polusi udara di kawasan perkotaan. Selain manfaat lingkungan, pengoperasian kilang tersebut juga memperkuat kedaulatan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka lapangan kerja bagi tenaga ahli lokal.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia masih memberikan keleluasaan kepada operator SPBU swasta untuk melakukan impor BBM pada tahun 2026. Bahlil mengatakan, pemberian kuota impor itu menimbang kapasitas PT Pertamina (Persero) yang masih belum menutupi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri.

Terutama untuk klasifikasi BBM beroktan tinggi seperti RON92, RON 95, atau RON98, yang biasa digunakan SPBU swasta. "Selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru di SPBU Swasta per Januari 2026, Siapa Termurah?



Bahlil menargetkan, lewat beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, maka pada tahun 2027 kebutuhan BBM beroktan tinggi seperti yang dibutuhkan SPBU swasta akan bisa dipenuhi oleh PT Pertamina (Persero).

"RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027, ini kemungkinan semester ke-2. Jadi silahkan beli di Pertamina," tambahnya.

Meski demikian Ia masih enggan merinci berapa besaran kuota impor yang didapatkan oleh operator SPBU swasta pada tahun 2026. "Untuk swasta, tetap kuota impornya kita berikan. Tetapi kita lagi hitung range-nya berapa kepada masing-masing badan usaha swasta. Karena kapasitas produksi di Pertamina pun belum mencukupi terhadap konsumsi permintaan yang ada," tambahnya.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Dipastikan Naik di 2026, Berapa Besarannya?



Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menambahkan, Kementerian ESDM telah berkirim surat kepada operator SPBU swasta berkaitan dengan pemberian kuota impor tahun 2026.

"Proses distribusi sedang berjalan, kemarin juga ditutupi pada saat Nataru, terbukti bisa terpenuhi juga," pungkasnya.

tidak hanya dari stok dan suplai, tapi juga dari sisi produksi juga berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan keandalan produksi bahan bakar minyak (BBM) di Kilang Balikpapan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Seminggu ke depan ini kita menghadapi puncak Nataru, kami BPH Migas selaku Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Posko Nataru Sektor ESDM, ingin memastikan bahwa memang tidak hanya dari stok dan suplai, tapi juga dari sisi produksi juga berjalan dengan baik,” ujar anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dalam keterangan tertulisnya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Fathul menyampaikan bahwa kesiapan operasional kilang merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keandalan pasokan energi nasional, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terus terpenuhi.

Ia menilai peningkatan kapasitas produksi melalui Program Refinery Development Master Plan (RDMP) di KPI RU V Balikpapan menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

“Harapan kami, swasembada energi yang menjadi visi-misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menjadi tugas kita bersama ini, bisa tercapai melalui RDMP,” kata dia.

Selain proses produksi, di sisi pendistribusian BBM, upaya Pertamina untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan sepanjang periode Nataru.

“Kami mengapresiasi upaya Pertamina untuk menghadirkan fasilitas dan layanan kepada masyarakat, melalui Serambi MyPertamina yang berada di beberapa SPBU. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut hingga periode Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Fathul.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengungkapkan pemantauan penyediaan energi bagi masyarakat dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Untuk itu Eman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina Patra Niaga (PPN) dalam memastikan pasokan energi tetap aman.

“Satgas Nataru ini tidak hanya peran dari Kilang sendiri atau PPN sendiri. Ini adalah kolaborasi dan koordinasi bersama untuk memastikan BBM tersalurkan kepada masyarakat,” ujar Eman.

Eman juga menyampaikan apresiasi atas capaian RU V Balikpapan yang telah mampu memproduksi bahan bakar diesel ramah lingkungan berstandar Euro V.

"Kami juga ikut bersyukur dan bangga, pada kesempatan kunjungan ini, RU V menyampaikan bahwa Kilang Balikpapan sudah mampu memproduksi Low Sulfur Diesel dengan kualitas Euro V, sulfur 10 ppm dengan brand "Ultra Dex," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam rangka menyambut masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai bagian dari Pertamina Group menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pjs Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani, mengatakan kesiapan itu seiring percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran Energi di Pertamina Group.

Milla mengatakan satgas akan bertugas selama periode akhir November 2025 hingga awal Januari 2026. Tidak hanya bertugas di kantor pusat, tetapi juga di seluruh unit operasi dan terintegrasi dengan Pertamina (Persero). Fokus utama Satgas Pertamina adalah kesiapan stok, kapasitas produksi, dan distribusi energi nasional. KPI sebagai bagian dari satgas, lanjut Milla, memastikan seluruh kilang beroperasi optimal sesuai perencanaan serta beroperasi dengan aman.

“KPI memastikan kilang tetap beroperasi sepanjang libur Nataru. Kami juga akan terus memastikan kilang menghasilkan produk sesuai yang direncanakan dengan andal dan aman,” ujar Milla, Jumat (5/12/2025).

Milla menjelaskan dalam menghadapi prediksi lonjakan konsumsi BBM selama libur Nataru, KPI menyiapkan sejumlah strategi agar target produksi tercapai. Salah satunya melalui pemeliharaan terencana dan digitalisasi sistem operasi. Dengan memanfaatkan teknologi pemantauan real time, KPI dapat mendeteksi potensi gangguan lebih awal dan melakukan perbaikan sebelum berdampak pada produksi. Sistem ini terintegrasi dalam Command Center SH R&P, yang merupakan bagian dari satgas dalam memantau seluruh kilang secara nasional.

Selain itu, lanjut Milla, KPI menerapkan manajemen stok bahan baku dan material pendukung secara ketat. Stok bahan kimia dijaga di atas dua bulan, katalis di atas enam bulan, dan material cepat bergerak disiapkan khusus selama Satgas Nataru bertugas.

Terkait kesiapan menghadapi libur Nataru, ketersediaan stok minyak mentah di kilang KPI dijaga di kisaran sekitar 15 hari. “Ini mencerminkan kesiapan kilang dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan BBM selama libur panjang Nataru. Seluruh kilang dipastikan beroperasi sesuai target optimasi hilir untuk menjamin kontinuitas pasokan BBM,” tutur Milla.