Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan perputaran uang judi online lebih besar dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri acara di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Dan kita ketahui bahwa uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil korupsi," ujar Yusril.

Namun demikian, kata Yustil, perputaran uang paling tinggi dari tindak kejahatan dipegang oleh kasus narkoba. Meskipun begitu, ketiga kejahatan itu harus diberantas sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, penindakan ketiganya juga harus dilakukan tanpa pandang bulu karena banyak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.

"Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama persoalan korupsi, persoalan judi online dan persoalan nakoba memang harus kita ambil satu langkah-langkah yang tegas dan sistematik, tanpa pandang bulu," imbuhnya.

Khusus Judol, Yusril menyatakan bahwa Prabowo juga sempat menyinggung persoalan ini di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan.

"Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dolar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat judi online," pungkas Yusril.

Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025.

Jumlah itu menyusut dari transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, transaksi itu bisa ditekan karena kolaborasi pemerintah dengan stakeholder terkait.

"Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko sampaikan tadi kita lakukan dengan sangat kuat. Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden," tutur Ivan

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan dunia dan delegasi dari negara-negara peserta Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2025) telah sukses menggelar pertemuan di kota Gyeongju, Korea Selatan.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pangeran Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.

Presiden Prabowo Subianto turut hadir mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu, sejumlah poin penting telah disepakati para pemimpin untuk kemajuan ekonomi di kawasan.

Para Pemimpin Ekonomi APEC telah menyepakati tujuan bersama melalui tiga prioritas. Para pemimpin tersebut menyepakati bahwa Kawasan Asia-Pasifik berada di titik krusial.

Pertemuan tersebut menyerukan kerja sama yang lebih erat dan tindakan nyata untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pihak.

Para pemimpin juga menggarisbawahi bahwa situasi saat ini semakin menunjukkan pentingnya dan peran APEC sebagai forum utama kerja sama ekonomi regional sekaligus inkubator gagasan.

"Kami menegaskan kembali pengakuan bersama bahwa perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik, dan tetap berkomitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi guna menavigasi lingkungan global yang terus berkembang," tulis Deklarasi Gyeongju Para Pemimpin APEC dalam laman resminya, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, negara-negara anggota APEC sepakat akan memajukan integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dengan cara yang berorientasi pasar, termasuk melalui agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP).

Di samping itu, para pemimpin menyadari dampak buruk korupsi sebagai ancaman karena melampaui batas negara, mendistorsi pasar, mengikis kepercayaan publik, dan memfasilitasi kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir.

"Kami menegaskan kembali bahwa upaya antikorupsi harus lebih inovatif, terkoordinasi dengan lebih baik, dan lebih efektif. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk mencegah para pelaku korupsi dan aset-aset terlarang mendapatkan tempat berlindung yang aman," tulis kesepakatan tersebut.

Pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan baru di kawasan.

Menurut para pemimpin, inovasi yang didorong oleh transformasi digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku bisnis di kawasan Asia-Pasifik, sehingga berkontribusi pada realisasi potensi ekonomi mereka secara penuh.

Untuk itu, potensi AI untuk secara fundamental dinilai dapat mengubah perekonomian dunia dengan membuka batas-batas baru bagi inovasi, peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, kemakmuran ekonomi, dan ketahanan.

"Kami menegaskan pentingnya memastikan bahwa peluang dan manfaat pertumbuhan dan kemakmuran dinikmati oleh semua orang di Asia-Pasifik," sebut deklarasi tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping melontarkan peringatan keras kepada negara-negara Asia-Pasifik. Ia mendesak mereka untuk mendukung perdagangan bebas dan menjaga stabilitas rantai pasok global di tengah apa yang disebutnya sebagai masa-masa yang "bergejolak".

Seruan ini disampaikan Xi pada sesi pertama pertemuan Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) sehari setelah ia menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump untuk penarikan kembali sebagian tarif impor.

"Makin bergejolak masa-masa itu, makin kita harus bekerja sama," tuturnya dikutip CNBC International.

Meskipun Xi tidak secara langsung menyebut Amerika Serikat atau tarif dalam pidatonya, seruannya untuk "memperluas" rantai pasok dan bukan "memutuskan hubungan" antar negara, hal ini secara implisit menentang kebijakan Washington yang berfokus pada pemindahan basis manufaktur kembali ke AS.

Dalam pertemuan terpisah dengan Trump sebelumnya, Xi sendiri menyoroti bahwa perkembangan dan revitalisasi China "berjalan sejalan dengan visi Presiden Trump untuk 'Make America Great Again.'"

Melalui forum APEC, Xi menawarkan lima saran kerja sama, termasuk menjaga sistem perdagangan multilateral, menciptakan lingkungan ekonomi yang terbuka, serta mempromosikan perdagangan hijau dan digital.

Seruan Xi ini datang di saat pengaruh ekonomi China di kawasan Asia semakin mendalam, sebagian didorong oleh ketegangan perdagangan selama tujuh tahun terakhir dengan AS.

Saat ini, ASEAN telah melampaui Uni Eropa dan menjadi mitra dagang terbesar China.

Lebih lanjut, China makin mengikat kawasan ini dengan investasi masif. Pada kuartal ketiga saja, perusahaan-perusahaan China mengumumkan investasi sebesar US$15,4 miliar atau sekitar Rp256 triliun di Asia, jumlah terbesar sejak pandemi, dengan fokus pada pusat data dan bahan baterai.

Xi juga berjanji bahwa China akan terus "membuka" pasarnya bagi bisnis asing dan terus memberikan peluang baru bagi Asia-Pasifik serta dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2025 di bawah keketuaan Korea Selatan pada 27 Oktober-1 November 2025 akan membawa agenda penting untuk meredakan tensi perang dagang yang terus digenderangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump,

Konsuler Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chanwoo mengatakan, penyelenggaraan APEC 2025 menjadi momentum penting untuk meredakan tensi perang dagang Trump dengan negara-negara mitranya. Sebab, hingga kini tensi perang dagang tak kunjung mereda, salah satunya dengan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Seperti yang Anda ketahui, perhatian dunia akan tertuju ke APEC, apakah dapat berfungsi sebagai platform vital dan non-politik untuk dialog diplomatik dan de-eskalasi ketegangan di antara para pemimpin dunia utama, seperti AS dan Tiongkok," kata Kim dalam agenda diskusi FPCI dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

Kim mengatakan, di bawah forum kerja sama Asia-Pasifik itu, Korea Selatan akan menyiapkan ruang khusus bagi Trump dan Xi Jinping bertemu menyelesaikan konflik dagang yang terbukti merugikan banyak pihak. Ia mengklaim, jika APEC 2025 berhasil mempertemukan kedua pimpinan negara dengan kapasitas ekonomi terbesar dunia itu, maka akan menjadi pertemuan bersejarah.

Berdasarkan data APEC Regional Trend Analysis (ARTA), pertumbuhan ekonomi APEC pada kuartal I-2025 menga telah tertekan, dengan pertumbuh hanya 3,5% yoy akibat ketidakpastian akibat perang tarif, jauh lebih lambat dari kuartal I-2024 yang masih mampu tumbuh 3,8%. Sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata APEC bahkan diperkirakan hanya akan bergerak di level 3%.

"Karena itu, saya rasa ini akan menjadi pertama kalinya bagi kedua pemimpin untuk bertemu dan bertatap muka. Saya harap pertemuan mereka akan membuahkan hasil yang baik," tegas Kim.

APEC bagi Korea Selatan juga menjadi forum bergengsi untuk 21 negara anggotanya supaya bisa kembali menciptakan iklim perekonomian dan kerja sama yang kondusif. Terutama karena kapasitas ekonomi APEC setara 61% produk domestik bruto (PDB) dunia, 50% perdagangan global, dan penduduknya setara 37% dari total penduduk bumi.

Oleh sebab itu, Korea Selatan membawa tiga pilar agenda prioritas supaya tercipta kesepakatan kerja sama yang lebih erat antar 21 negara anggota APEC, meskipun dalam kesepakatan konsensusnya bersifat tidak mengikat atau non-binding serta fleksibel. Tiga pilar yang akan dibawa untuk kembali memperkuat APEC ialah Keterhubungan atau Connect, Inovasi, dan Kemakmuran Bersama atau Prosperity.

Pilar keterhubungan atau connect akan didorong untuk memperkuat konektivitas dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi serta mendorong pertukaran fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat di seluruh Kawasan Asia-Pasifik.

Sementara itu, pilar inovasi terkait dorongan inovasi digital dengan menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan kerja sama di bidang AI, serta pilar ketiga tentang komitmen bersama mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengatasi tantangan global secara bersama-sama.

Khusus dengan Indonesia, Korea Selatan juga akan memberikan ruang pertemuan bilateral tatap muka langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Pertemuan kedua pimpinan negara ini akan diagendakan secara khusus untuk memperkuat hubungan kerja sama ekonomi kedua negara yang sudah terjalin lama.

Sebagaimana diketahui, Korea Selatan masuk rangking ke-7 sebagai negara yang paling besar berkontribusi investasi langsung (FDI) ke Indonesia. Pada 2024, total nilainya mencapai US$ 2,98 miliar dengan total proyek 11.210. Nilai ini pun meningkat dibanding posisi 2023 yang sebesar US$ 2,54 miliar dengan total proyek 5.895.

"APEC 2025 sangat penting bagi hubungan bilateral antara Korea dan Indonesia. Kemungkinan besar, pertemuan ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara kedua kepala negara kita di Korea," ucap Kim.

Hubungan Saling Ketergantungan RI-Korea

Peneliti Overseas Economic Research Institute Exim Bank of Korea Jihyouk Lee mengatakan, Korea dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Korea bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra utama penerima Economic Development Cooperation Fund (EDCF).

Pada 2022-2026, batas atas pinjaman pembangunan dari Official Development Assistance (ODA) Korea ke Indonesia bahkan telah mencapai US$ 1,5 miliar untuk proyek prioritas berupa energi hijau, transformasi digital, serta sektor kesehatan.

Melalui pendanaan itu, berbagai proyek pun telah digarap seperti Karian Dam, Karian-Serpong Water System, Government Integrated Data Center (IDC) Project, EV Infrastructure, hingga Batam-Bintan Bridge.

"Jadi, kita sudah berkolaborasi di banyak bidang seperti EV, kendaraan, baterai, tekstil, baja, dan kimia. Dan sekarang, saatnya untuk bergerak melampaui kebutuhan masing-masing negara ke arah pembentukan peta jalan bersama untuk jangka panjang," ucap Jihyouk.

Jihyouk mengatakan, Korea dan Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain dalam hal penguatan iklim perdagangan dan kemajuan ekonomi. Bagi Korea, Indonesia bisa merupakan negara yang mampu memberikan jaminan beragam pasokan bahan baku utama, mineral kritis, hingga sumber daya utama lainnya. Selain itu, juga masih menjadi prospek pasar industri masa depan.

Sementara itu, Korea bagi Indonesia, kata Jihyouk menjadi negara yang menyediakan berbagai kebutuhan, seperti teknologi dan modal untuk pengembangan industri manufaktur, serta memperkuat transformasi digital.

Jihyouk mengatakan, dari saling keterkaitan itu, setidaknya ada enam prospek kerja sama bagi kedua negara ke depannya. Di antaranya ialah membangun basis produksi ekspor untuk proyek kendaraan listrik, penciptaan rantai pasokan menyeluruh produksi baterai sekunder, pengolahan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan mangan, serta peningkatan industri manufaktur dengan otomatisasi, sistem berkualitas, dan talenta terampil.

Kerja sama dalam cakupan proyek Carbon Capture and Storage atau CCS kata Jihyouk juga menjadi satu hal yang patut diperkuat ke depannya, sebagaimana pengembangan industri pertahanan antar kedua negara, termasuk untuk cakupan penciptaan hub Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), hingga pengoperasian sistem pertahanan darat, laut, atau udara bersama.

"Dengan menggabungkan teknologi dan modal Korea dengan sumber daya dan potensi industri Indonesia, kita dapat beralih dari proyek-proyek yang terisolasi menjadi proyek-proyek masa depan yang menciptakan keterkaitan kerja sama untuk membentuk tatanan global baru yang lebih baik," tuturnya.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama juga menegaskan, memang masih banyak prospek kerja sama antara Indonesia dan Korea untuk diperkuat di tengah besarnya tantangan fragmetnasi global.

Melalui forum KTT APEC, Tirta mengatakan, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan maupun 21 negara anggota lainnya. Setidaknya ada empat area kerja sama yang potensial untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan keterhubungannya.

Pertama, terkait dengan Meningkatkan Ketahanan Rantai Pasokan Industri, dengan cara memperdalam integrasi dan efisiensi jaringan produksi regional secara bersama. Kedua, Memajukan Transformasi Hijau dan Digital dengan cara memperkuat kolaborasi dalam proyek energi terbarukan, mobilitas listrik, dan inovasi digital.

Ketiga, Mempromosikan Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif dengan menyelaraskan inisiatif bersama melalui tujuan jangka panjang APEC tentang keberlanjutan, inklusivitas, dan investasi berkualitas tinggi, serta yang keempat ialah Mendorong Inovasi dan Investasi Bersama dengan cara memperluas kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk mendorong daya saing dan inovasi.

"Mari kita bekerja sama. Jadi, inilah area prospektif untuk kerja sama dan keterkaitan antar kedua negara. Sekali lagi, saya ingin mengapresiasi investasi Korea di sini. Juga dukungan luar biasa dari pemerintah Korea," ucapnya.