Bisnis.com, JAKARTA - Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mendapatkan skor 34 poin dengan peringkat 109 di tahun 2025. Skor ini menurun 3 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 37 poin peringkat 99.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) memaparkan bahwa indeks yang sama juga berlangsung di Laos, Aljazair, Nepal, Sierra Leone, Malawi, Bosnia & Herzegovina.

"Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Manajer Program Transparancy International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, Selasa (10/2/2026).

Sebagai informasi, skor indeks yang besar menandakan negara tersebut minim bahkan bersih dari tindakan korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka negara tersebut rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan skor 84 dan rangking 3. Posisi kedua ditempati Malaysia Dengan skor 52, Timor Leste mendapatkan skor 44, Vietnam memperoleh skor 41, Laos sebesar 34, Thailand dengan skor 33, Filipina sebesar 32, Kamboja sebesar 20, dan Myanmar sebesar 16.

TII mencatat 10 negara berada di posisi teratas dan 10 negara menempati posisi bawah, yakni:

10 Negara Teratas

1. Denmark: skor 89

2. Finland: skor 88

3. Singapura: skor 84

4. New Zealand: skor 81

5. Norway: skor 81

6. Sweden: skor 80

7. Switzerland: skor 80

8. Luxembourg: skor 78

9. Netherlands: skor 78

10. Jerman: skor 77

10 Negara Terbawah

1. Korea Utara: skor 15

2. Syria: skor 15

3. Nicaragua: skor 14

4. Sudan: skor 14

5. Eritrea: skor 13

6. Libya: skor 13

7. Yemen: skor 13

8. Venezuela: skor 10

9. Somalia: skor 9

10. Sudan Selatan: skor 9

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan perputaran uang judi online lebih besar dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri acara di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Dan kita ketahui bahwa uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil korupsi," ujar Yusril.

Namun demikian, kata Yustil, perputaran uang paling tinggi dari tindak kejahatan dipegang oleh kasus narkoba. Meskipun begitu, ketiga kejahatan itu harus diberantas sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, penindakan ketiganya juga harus dilakukan tanpa pandang bulu karena banyak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia.

"Karena itu harus menjadi perhatian kita bersama persoalan korupsi, persoalan judi online dan persoalan nakoba memang harus kita ambil satu langkah-langkah yang tegas dan sistematik, tanpa pandang bulu," imbuhnya.

Khusus Judol, Yusril menyatakan bahwa Prabowo juga sempat menyinggung persoalan ini di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan.

"Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dolar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat judi online," pungkas Yusril.

Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025.

Jumlah itu menyusut dari transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, transaksi itu bisa ditekan karena kolaborasi pemerintah dengan stakeholder terkait.

"Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko sampaikan tadi kita lakukan dengan sangat kuat. Ini memang ada komitmen kita bersama untuk melaksanakan arahan Pak Presiden," tutur Ivan