Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dunia industri berharap kebijakan lingkungan ke depan lebih selaras dengan kebutuhan pertumbuhan sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pengalaman Jumhur di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

“Dunia industri berharap kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan mempermudah perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar Salehn dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, pemahaman Jumhur terhadap dinamika manufaktur diharapkan mampu menjawab tantangan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga produktivitas dan efisiensi di tengah tekanan global.

Kadin juga mendorong pengelolaan limbah industri dan bahan baku daur ulang sebagai peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju target net zero emission melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).

“Tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia. Semua harus bisa didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Kadin optimistis sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Selamat kepada Pak Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjalankan tugas di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah membuka kanal pengaduan digital 24 jam lewat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) menuai respons kritis dari kalangan akademisi.

Inisiatif debottlenecking ini dinilai berisiko hanya menjadi "pemadam kebakaran" sesaat jika tidak dibarengi dengan reformasi struktural yang mendasar.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, peluncuran laman lapor.satgasp2sp.go.id memang menjadi sinyal positif keterbukaan pemerintah. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa efektivitas kanal tersebut sangat bergantung pada kecepatan tim Satgas dalam menindaklanjuti laporan dan memberikan solusi konkret di lapangan.

"Kanal ini merupakan awal yang baik, paling tidak dunia usaha bisa melapor langsung ke pemerintah. Tetapi, efektivitas inisiatif ini tergantung pada kemampuan tim Satgas untuk mem-follow up setiap pengaduan," ujar Wija saat dihubungi Bisnis, dikutip Jumat (19/12/2025).

Dia memberikan catatan tebal mengenai pendekatan Satgas yang dinilainya cenderung bersifat ad hoc. Padahal, benang kusut iklim investasi di Indonesia—mulai dari regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, hingga praktik ekonomi biaya tinggi—merupakan masalah sistemik yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

Wija mengaku khawatir tanpa pembenahan di level hulu, Satgas P2SP hanya akan sibuk mengurusi gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya.

"Kelemahan pendekatan ini adalah sifatnya yang ad hoc, padahal kebanyakan permasalahan kita sifatnya sistemik dan lintas K/L. Tanpa perbaikan struktural, Satgas akan kehabisan energi dan kesulitan memberikan solusi bagi isu-isu sistemik," tegasnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Wijayanto kerap menyoroti 'hutan rimba' regulasi dan persoalan integritas birokrasi yang menjadi penghambat utama investasi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah tidak hanya berhenti pada pembuatan kanal pengaduan, melainkan harus berani melakukan operasi besar pada sistem birokrasi itu sendiri.

"Idealnya, perbaikan sistemik juga perlu dilakukan. Deregulasi dan debirokratisasi [adalah kuncinya]," pungkas Wijayanto.

Kanal Pengaduan

Pemerintah resmi mengoperasikan kanal pengaduan digital yang didedikasikan untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) masalah yang dihadapi pelaku usaha dan investor. Kanal yang dioperasikan Satgas P2SP ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dunia usaha secara cepat dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

"[Laporan] akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan terintegrasi penuh dalam sistem pengaduan ini. Artinya, pelaku usaha yang menghadapi kendala terkait insentif fiskal, aturan perpajakan, maupun kepabeanan dapat memanfaatkan kanal ini untuk mencari solusi.

"Kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto sedang berdiskusi dengan pejabat tinggi Kementerian ESDM hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pengamanan nilai tambah dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Bimo mengakui bahwa kendati sektor minerba berkontribusi Rp2.026 triliun terhadap perekonomian Indonesia, atau setara 9,2% terhadap PDB, otoritas belum bisa mengamankan penerimaan negara yang optimal dari sektor tersebut.

Padahal, terangnya, aktivitas ekonomi dari sektor minerba memiliki multiplier effect yang besar mencakup layanan penambangan, logistik, hilirisasi sampai dengan jasa keuangan yang mendukung sektor tersebut. Di sisi lain, perekonomian Indonesia pun diakui sangat bergantung kepada sektor minerba.

Untuk itu, Bimo mengungkap tengah berdiskusi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM serta Deputi Intelijen Ekonomi BIN guna menemukan cara untuk mengamankan nilai tambah dari sektor minerba.

"Dengan Pak Tri Winarno, Dirjen Minerba dan Deputi Ekonomi BIN, kami sedang berdiskusi, ada perintah informal dulu, bagaimana kami bisa men-secure lebih banyak value added di Indonesia," ujarnya pada acara diskusi bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak dan dikutip Jumat (12/12/2025).

Salah satu subsektor minerba yang tengah disoroti oleh Bimo adalah nikel. Mineral dengan cadangan terbesar tersimpan di Indonesia itu, terangnya, merupakan komoditas yang paling memiliki multiplier effect besar.

Misalnya, biaya produksi hingga pemurnian (smelting) nikel. Namun, Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengakui bahwa upaya mengumpulkan nilai tambah dari nikel masih terkendala birokrasi dan ekonomi biaya tinggi.

Tidak jarang, sebagaimana yang diakui Bimo, di mana harus ada biaya pelicin untuk mempermudah kegiatan ekonomi untuk sektor tersebut.

"Ya kami bukan-bukaan aja. Jadi ekonomi biaya tinggi, perizinan biaya tinggi. Mau ada inisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ternyata harus masuk jendela-jendela. Harus ngetuk jendelanya, buka dong, harus ada pelancar-pelancar, pelicin-pelicin di di jendela itu. Mau di kabupaten/kota, provinsi, kementerian," ungkapnya.

Potensi Minerba di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah menyampaikan bahwa potensi minerba di Indonesia cukup besar. Mulai dari batu bara, bauksit, nikel, tembaga, emas dan perak.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar dunia yakni sebanyak 5,9 miliar ton dengan umur cadangan bijih 31 tahun. Adapun untuk batu bara, kendati duduk di posisi ketujuh untuk pemilik cadangan terbesar dunia, Indonesia mempunyai total cadangan 31,95 miliar ton dengan umur cadangan 46 tahun.

Dari data ESDM juga, ada 4.252 badan usaha yang memiliki perizinan pertambangan sampai dengan November 2025. Terbesar adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yakni 4.015 izin. Pemegang IUP di Indonesia itu meliputi 1.777 pemegang izin untuk mineral logam dan batu bara, sedangkan mineral nonlogam dan batuan lebih banyak yakni 2.238.

Untuk nikel, produksinya sampai dengan 14 November 2025 mencapai 78.360 ton untuk nikel matte, 481.540 ton untuk feronikel dan 250,5 juta ton untuk bijih nikel. ESDM mencatat produksi bijih nikel sampai dengan 14 November 2025 itu sudah melampaui target produksi tahun ini yaitu 190,07 juta ton.

Sementara itu, realisasi produksi batu bara sampai dengan Oktober 2025 mencapai 661,18 juta ton. Porsi terbesar produksi emas hitam itu dialokasikan untuk ekspor yakni 421,92 juta ton (senilai US$24,43 miliar), sedangkan untuk domestik 180,98 juta ton.

"Diprediksi 2025 masih terus meningkat," ujar Toto pada forum yang sama.

Pejabat eselon II Kementerian ESDM itu menyampaikan bahwa porsi terbesar domestic market obligation (DMO) batu bara adalah untuk menunjang pasokan listrik. Sebesar 70% dari total DMO batu bara adalah untuk ketenagalistrikan, sedangkan sisanya untuk smelter dan lain-lain.

Namun demikian, Toto memaparkan bahwa industri batu bara juga tengah menghadapi harga batu bara acuan (HBA) yang kini tengah dalam tren menurun. Sampai dengan Oktober 2025, rata-rata HBA 2025 yakni US$111,24 per ton atau yang terendah sejak 2021.

Pada 2021, atau periode pandemi, harga batu bara masih mencapai US$121,47 per ton, dan menyentuh level tertinggi US$266,30 per ton pada 2022. Tak ayal, APBN pun ikut menikmati penerimaan dari windfall harga batu bara itu.

"Kontribusi minerba cukup besar yaitu pada 2022 mencapai Rp183,5 triliun [PNBP]. Pada 2022 harga komoditas batu bara sedang naik-naiknya bisa mencapai US$300 per ton," ujarnya.

Setoran PNBP dari batu bara pun mendominasi sektor minerba yakni 69%. Kemudian, terang Toto, diikuti oleh nikel, emas dan tembaga. Pada 2025, secara keseluruhan PNBP minerba ditargetkan masuk ke APBN senilai Rp124,71 triliun.

Realisasi sampai dengan 14 November 2025 sudah mencapai Rp108 triliun. "Per akhir November kami sudah mencapai Rp120 triliun, artinya 95% [tinggal] Rp4 triliun, kami mencapai 100% untuk 2025," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto sedang berdiskusi dengan pejabat tinggi Kementerian ESDM hingga Badan Intelijen Negara (BIN) terkait pengamanan nilai tambah dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Bimo mengakui bahwa kendati sektor minerba berkontribusi Rp2.026 triliun terhadap perekonomian Indonesia, atau setara 9,2% terhadap PDB, otoritas belum bisa mengamankan penerimaan negara yang optimal dari sektor tersebut.

Padahal, terangnya, aktivitas ekonomi dari sektor minerba memiliki multiplier effect yang besar mencakup layanan penambangan, logistik, hilirisasi sampai dengan jasa keuangan yang mendukung sektor tersebut. Di sisi lain, perekonomian Indonesia pun diakui sangat bergantung kepada sektor minerba.

Untuk itu, Bimo mengungkap tengah berdiskusi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM serta Deputi Intelijen Ekonomi BIN guna menemukan cara untuk mengamankan nilai tambah dari sektor minerba.

"Dengan Pak Tri Winarno, Dirjen Minerba dan Deputi Ekonomi BIN, kami sedang berdiskusi, ada perintah informal dulu, bagaimana kami bisa men-secure lebih banyak value added di Indonesia," ujarnya pada acara diskusi bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak dan dikutip Jumat (12/12/2025).

Salah satu subsektor minerba yang tengah disoroti oleh Bimo adalah nikel. Mineral dengan cadangan terbesar tersimpan di Indonesia itu, terangnya, merupakan komoditas yang paling memiliki multiplier effect besar.

Misalnya, biaya produksi hingga pemurnian (smelting) nikel. Namun, Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengakui bahwa upaya mengumpulkan nilai tambah dari nikel masih terkendala birokrasi dan ekonomi biaya tinggi.

Tidak jarang, sebagaimana yang diakui Bimo, di mana harus ada biaya pelicin untuk mempermudah kegiatan ekonomi untuk sektor tersebut.

"Ya kami bukan-bukaan aja. Jadi ekonomi biaya tinggi, perizinan biaya tinggi. Mau ada inisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ternyata harus masuk jendela-jendela. Harus ngetuk jendelanya, buka dong, harus ada pelancar-pelancar, pelicin-pelicin di di jendela itu. Mau di kabupaten/kota, provinsi, kementerian," ungkapnya.

Potensi Minerba di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Totoh Abdul Fatah menyampaikan bahwa potensi minerba di Indonesia cukup besar. Mulai dari batu bara, bauksit, nikel, tembaga, emas dan perak.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar dunia yakni sebanyak 5,9 miliar ton dengan umur cadangan bijih 31 tahun. Adapun untuk batu bara, kendati duduk di posisi ketujuh untuk pemilik cadangan terbesar dunia, Indonesia mempunyai total cadangan 31,95 miliar ton dengan umur cadangan 46 tahun.

Dari data ESDM juga, ada 4.252 badan usaha yang memiliki perizinan pertambangan sampai dengan November 2025. Terbesar adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yakni 4.015 izin. Pemegang IUP di Indonesia itu meliputi 1.777 pemegang izin untuk mineral logam dan batu bara, sedangkan mineral nonlogam dan batuan lebih banyak yakni 2.238.

Untuk nikel, produksinya sampai dengan 14 November 2025 mencapai 78.360 ton untuk nikel matte, 481.540 ton untuk feronikel dan 250,5 juta ton untuk bijih nikel. ESDM mencatat produksi bijih nikel sampai dengan 14 November 2025 itu sudah melampaui target produksi tahun ini yaitu 190,07 juta ton.

Sementara itu, realisasi produksi batu bara sampai dengan Oktober 2025 mencapai 661,18 juta ton. Porsi terbesar produksi emas hitam itu dialokasikan untuk ekspor yakni 421,92 juta ton (senilai US$24,43 miliar), sedangkan untuk domestik 180,98 juta ton.

"Diprediksi 2025 masih terus meningkat," ujar Toto pada forum yang sama.

Pejabat eselon II Kementerian ESDM itu menyampaikan bahwa porsi terbesar domestic market obligation (DMO) batu bara adalah untuk menunjang pasokan listrik. Sebesar 70% dari total DMO batu bara adalah untuk ketenagalistrikan, sedangkan sisanya untuk smelter dan lain-lain.

Namun demikian, Toto memaparkan bahwa industri batu bara juga tengah menghadapi harga batu bara acuan (HBA) yang kini tengah dalam tren menurun. Sampai dengan Oktober 2025, rata-rata HBA 2025 yakni US$111,24 per ton atau yang terendah sejak 2021.

Pada 2021, atau periode pandemi, harga batu bara masih mencapai US$121,47 per ton, dan menyentuh level tertinggi US$266,30 per ton pada 2022. Tak ayal, APBN pun ikut menikmati penerimaan dari windfall harga batu bara itu.

"Kontribusi minerba cukup besar yaitu pada 2022 mencapai Rp183,5 triliun [PNBP]. Pada 2022 harga komoditas batu bara sedang naik-naiknya bisa mencapai US$300 per ton," ujarnya.

Setoran PNBP dari batu bara pun mendominasi sektor minerba yakni 69%. Kemudian, terang Toto, diikuti oleh nikel, emas dan tembaga. Pada 2025, secara keseluruhan PNBP minerba ditargetkan masuk ke APBN senilai Rp124,71 triliun.

Realisasi sampai dengan 14 November 2025 sudah mencapai Rp108 triliun. "Per akhir November kami sudah mencapai Rp120 triliun, artinya 95% [tinggal] Rp4 triliun, kami mencapai 100% untuk 2025," pungkasnya.

Dalam dunia logistik, bijak berarti mendengarkan suara mereka yang setiap hari menjaga roda ekonomi tetap berputar, di bawah terik matahari dan di atas aspal panjang yang tak pernah sepi

Jakarta (ANTARA) - Di negeri kepulauan seperti Indonesia, denyut ekonomi tidak hanya terdengar di bursa saham atau gedung kementerian, tetapi juga di jalan raya.

Termasuk di setiap truk yang melintas membawa lebih dari sekadar muatan dan mengangkut harapan berikut keseimbangan harga di pasar-pasar dari Sabang sampai Merauke.

Jalan raya pun ibarat urat nadi ekonomi yang tak pernah tidur. Dari Demak mengalir beras, dari Gresik melaju semen, dan dari Tanjung Priok menembus truk-truk pembawa bahan bakar menuju pelosok desa.

Dalam dentum mesin dan panas aspal yang membara, para sopir itu menunaikan peran yang tak tercatat di podium ekonomi, tetapi justru menjadi fondasi paling nyata dari keberlangsungan bangsa.

Namun di tengah arus kendaraan yang seolah teratur itu, muncul gelombang kegelisahan. Negeri ini sedang menata ulang arah logistiknya, tetapi di lapangan banyak yang merasa arah itu ditentukan dari atas tanpa sempat mendengar napas mereka yang setiap hari menghidupinya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan bahwa pengusaha truk kini berada di persimpangan sulit. “Kami tidak menolak perubahan,” ujarnya dengan nada tenang, “tapi kebijakan yang dibuat seharusnya menyeluruh, bukan tebang pilih.”

Ia menyinggung program penertiban Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang niatnya baik, tetapi pelaksanaannya pincang. Sebagian ditindak, sebagian luput, sementara di balik setiap truk yang kelebihan muatan ada tekanan dari pemilik barang yang ingin menekan biaya logistik.

Di titik itulah, operator truk kehilangan posisi tawar. “Program pemberantasan ODOL belum berhasil, dan justru berpotensi sangat merugikan operator trucking,” kataGemilang Tarigan.

Dalam kalimatnya terselip kelelahan panjang para pelaku transportasi yang merasa kebijakan hadir tanpa ruang dialog.

Pandangan serupa datang dari Wasekjen Aptrindo Agus Pratiknyo, yang mengibaratkan persoalan ODOL seperti penyakit kolesterol. “Tidak bisa langsung dihapus, tapi harus dikendalikan pelan-pelan,” ujarnya.

Analogi itu sederhana namun jernih bahwa tubuh ekonomi Indonesia tidak bisa disembuhkan dengan terapi kejut. Jika kadar muatan harus dikendalikan, maka harus ada tahapan, penyesuaian, dan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Jika tidak, penertiban justru bisa menimbulkan “rasa sakit” baru di sektor lain, biaya distribusi naik, barang terlambat, dan harga di pasar melonjak.

Kenaikan biaya logistik akibat gangguan transportasi inilah yang sering kali menjadi pemicu fluktuasi harga dan inflasi. Ketika satu rantai distribusi terganggu, biaya bahan bakar, tarif pelabuhan, hingga ongkos sewa truk bisa meningkat signifikan.

Pada akhirnya, biaya tambahan itu tidak berhenti di jalan tapi mengalir ke rak-rak pasar dan lembar belanja rumah tangga. Inflasi yang semula bersumber dari logistik menyentuh seluruh sendi kehidupan dari pangan, bahan bangunan, hingga kebutuhan pokok harian.

Satu kebijakan yang terburu-buru di sektor transportasi bisa mengguncang kestabilan harga di banyak daerah. Ketika ongkos kirim beras dari Jawa Timur ke Kalimantan naik, misalnya, harga eceran beras di pasar tradisional akan ikut terdorong.

Dan di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, gejolak semacam itu bisa menekan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat pertumbuhan.

Zero ODOL

Pemerintah tentu punya niat baik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kebijakan Zero ODOL akan berlaku efektif awal 2027.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan di jalan raya. Data kecelakaan pada 2024 mencapai 150.906 kasus, dengan lebih dari 26 ribu korban meninggal dunia, dan sekitar 10,5 persen di antaranya melibatkan truk barang. “Kita semua sepakat, zero ODOL tidak bisa lagi ditunda-tunda,” kata AHY.

Namun antara data dan jalan raya, ada ruang realitas yang sering kali tidak dijembatani. Di situlah para pelaku usaha berharap, kebijakan disusun tidak hanya dengan pendekatan hukum, tapi juga dengan empati terhadap pelaksana di lapangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyadari hal itu. Ia kini tengah membentuk tim teknis untuk menampung aspirasi semua pihak, agar kebijakan berjalan bertahap dan terukur. Suatu langkah kecil yang bisa berarti besar jika konsisten dilakukan.

Dari urusan muatan, persoalan lain muncul dari sisi bahan bakar. Gemilang Tarigan kembali mengingatkan, ketersediaan solar bersubsidi bagi angkutan barang sering kali tidak pasti. “Bagi kami, yang utama itu kepastian. Kalau tidak ada BBM-nya, bagaimana truk bisa jalan?” kata dia lugas.

Memang faktanya satu truk yang berhenti di jalur logistik ibarat satu pembuluh darah yang tersumbat dalam tubuh ekonomi. Jika banyak yang berhenti, distribusi nasional pun bisa melemah.

Masalah lain datang dari lapisan regulasi baru yakni sertifikasi halal untuk logistik. Aptrindo menolak kebijakan ini, bukan karena menentang prinsip halal, tapi karena secara operasional truk tidak menentukan isi muatannya.

“Kami hanya mengangkut, bukan mendistribusikan barang. Jadi halal tidaknya itu pengaturannya di pemilik barang,” kata Gemilang.

Dalam satu kalimat itu, tersirat kritik terhadap birokrasi yang sering kali menambah beban tanpa memperhitungkan fungsi dasar pelaku usaha.

Dari pusat, kemudian bergeser ke daerah, di mana semangat kebijakan kadang menabrak logika implementasi.

Di Bali, misalnya, muncul polemik Surat Edaran Gubernur I Wayan Koster Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang produksi dan penjualan air minum dalam kemasan di bawah satu liter.

Niatnya baik untuk mengurangi sampah plastik. Tapi cara penyampaiannya menimbulkan kebingungan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pun menegaskan bahwa surat edaran bukan perangkat hukum yang bisa memaksa. “Itu hanya imbauan,” ujarnya. Namun di lapangan, ancaman pencabutan izin membuat banyak produsen kecil waswas.

Sinkronisasi kebijakan

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin kemudian menambahkan catatan penting.

Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah. “Kebijakan harus dipertimbangkan dari aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif,” katanya.

Ucapannya seakan merangkum seluruh keresahan yang kini bergema di banyak sektor bahwa jangan sampai semangat daerah bertentangan dengan visi nasional.

Sebab di saat Presiden Prabowo Subianto sedang menekan gas untuk mengakselerasi pembangunan, kebijakan yang tak selaras di tingkat bawah bisa menjadi rem yang menggertak ekonomi.

Antara semangat mempercepat dan hasrat menertibkan, sering kali ada jurang komunikasi yang belum dijembatani. Padahal, yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling cepat mengambil keputusan, tetapi siapa yang paling cermat menjaga keseimbangan.

Transportasi dan logistik selalu menjadi urusan pelik, karena di dalamnya berkumpul begitu banyak kepentingan antara keselamatan dan efisiensi, antara idealisme dan kenyataan.

Kebijakan yang tergesa-gesa bisa berbahaya, tidak hanya bagi pengguna jalan, tetapi juga bagi seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung padanya.

Sepertinya sudah waktunya negeri ini belajar bahwa pembangunan bukan sekadar mempercepat laju kendaraan, tapi memastikan semua bergerak ke arah yang sama.

Dari truk di jalan raya hingga kantor pemerintah di pusat, dari pengusaha kecil hingga pengambil kebijakan besar, semuanya terhubung dalam satu urat nadi yang sama tentang keberlanjutan ekonomi dan kemanusiaan.

Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan kebijakan yang keras, melainkan kebijakan yang arif yang tumbuh dari pemahaman, bukan sekadar dari perintah.

.

Copyright © ANTARA 2025