Regulasi yang akan dikeluarkan memang harus diadakan assessment impact-nya seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji lebih mendalam dan komprehensif terkait keputusan Konvensi ILO 193 tentang pekerja pada Ekonomi Paltform Digital atau Paltform Economy dengan mempertimbangkan analisis dampak regulasi.

"Kami dari Apindo mengharapkan kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif termasuk regulatoryimpact assessment," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Darwoto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pada International Labour Conference (ILC) ke-114 yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) pada tanggal 1-12 Juni 2026 di Jenewa, Swiss, menghasilkan sejumlah keputusan terkait "platform workers".

Ia menjelaskan bahwa "platform workers" yang telah diputuskan pada Konvensi ILO 193 memiliki arti yang luas, di mana "workers" tidak hanya diartikan sebagai pekerja semata.

Untuk itu, pemerintah kata Darwoto harus melakukan kajian yang komprehensif mengingat Indonesia merupakan anggota dan harus menerapkan aturan yang telah ditetapkan tersebut.

"Regulasi yang akan dikeluarkan memang harus diadakan assessment impact-nya seperti apa. Sehingga regulasi nanti itu tidak akan bongkar pasang di tengah-tengah," ujarnya.

Darwoto menambahkan bahwa dengan adanya regulatory impact assessment, nantinya regulasi yang dihasilkan akan baik dan akan berdampak terhadap iklim usaha, maupun iklim investasi yang ada di Indonesia.

Ia mengatakan, ekosistem digital ini sebagai salah satu pilar penting, sehingga ini menjadi bagian dari kegiatan ekonomi nasional dan menjadi pusat pertumbuhan.

"Kita tidak melihat bahwa status dukungan kerja itu nanti apakah bisa sebagai pekerja atau menjadi mitra yang selama ini berjalan. Tentu itu semua juga harus mempunyai pandangan yang sama terkait dengan hal ini," ucapnya.

Yang pasti kata dia, dari konvensi tersebut menghasilkan beberapa poin di antaranya layanan jaminan sosial harus ada, transparansi, tidak diskriminasi dan lainnya, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi 193.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Euis Amalia mengusulkan agar pendidikan koperasi diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi guna memperkuat pemahaman generasi muda terhadap prinsip dan praktik perkoperasian.

Usulan tersebut disampaikan Euis dalam rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR RI terkait masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, nilai-nilai koperasi belum tertanam dalam sistem pendidikan nasional, sehingga diperlukan langkah untuk membangun pemahaman mengenai perkoperasian sejak dini.

“Ini penting untuk menanamkan sejak awal dan memahamkan perkoperasian sejak dini kalau kita ingin betul-betul menjadikan koperasi sebagai ruh atau soko guru perekonomian nasional,” katanya.

Euis menilai penguatan pendidikan koperasi juga penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan koperasi melalui regenerasi pelaku dan penggerak koperasi yang lebih terstruktur.

Selain melalui kurikulum formal, ia mendorong pengembangan koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran praktik perkoperasian secara langsung.

Dalam usulannya, Euis menginginkan adanya pasal yang mengatur integrasi pendidikan koperasi dalam RUU Perkoperasian, termasuk penyusunan pedoman dan modul ajar bersama oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan koperasi.

Ia juga mengusulkan agar perguruan tinggi didorong membuka program studi, konsentrasi, maupun pusat studi koperasi yang dapat berfungsi sebagai pusat riset dan inkubasi pengembangan koperasi.

Selain pendidikan koperasi, Euis turut mengusulkan penguatan aspek literasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) koperasi.

Menurut dia, salah satu tantangan utama koperasi saat ini adalah kualitas SDM pengurus, pengelola, dan pengawas yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, terutama pada koperasi simpan pinjam.

Ia mengusulkan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi khusus koperasi yang mengacu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perkoperasian.

Euis menambahkan sertifikasi tersebut perlu menjadi salah satu prasyarat dalam proses perizinan dan penilaian kinerja koperasi, khususnya bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi simpan pinjam, termasuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang saat ini menjadi dasar hukum perkoperasian dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi saat ini.

“Ini adalah momentum besar bagi bangsa untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform.

Hal tersebut diumumkan dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) yang digelar di Jenewa, Swiss pada Juni 2026.

Menaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.

“Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform,” ujar Yassierli.

Menurut dia, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari penghasilan dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital.

“Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha dan masyarakat,” kata Menaker.

Ia menyampaikan Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Indonesia menilai konvensi tersebut menjaga keseimbangan antara penguatan pelindungan pekerja platform digital dan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menerapkannya sesuai hukum serta praktik nasional masing-masing.

Menurut Menaker, sejumlah prinsip penting dalam standar tersebut perlu menjadi perhatian bersama, antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, remunerasi yang adil, pelindungan sosial, transparansi dalam penggunaan sistem otomatis, pelindungan data pribadi, proses yang adil, serta pendekatan regulasi berbasis fakta.

Bagi masyarakat, isu ini penting karena kerja berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Ojek online, kurir online, serta pekerja yang menggunakan aplikasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan membutuhkan kepastian pelindungan, transparansi sistem, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keadilan dalam memperoleh pendapatan,” katanya.

Menaker menegaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan memiliki jutaan pekerja platform digital.

Karena itu, standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajiban, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan adopsi standar ILO tersebut tidak serta merta berarti seluruh substansinya berlaku langsung dan seragam di Indonesia.

Setiap ketentuan akan melalui proses penyesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah akan mengikuti secara aktif proses lanjutan di ILO, termasuk pembahasan dalam pertemuan Governing Body ILO pada November tahun ini serta rumusan Rekomendasi teknis yang mengatur substansi secara lebih rinci.

“Ini kabar baik dan menjadi momentum penting bagi tripartit Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu menempuh mekanisme yang tepat, mencermati proses lanjutan di ILO, serta menilai kesiapan nasional sebelum mengambil keputusan mengenai ratifikasi,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan koperasi sebagai ujung tombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan jiwa dan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Menkop Ferry saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Malam Budaya memperingati Hari Lahir Bung Karno di Pitaloka Sanur, Bali, Jumat malam.

Meski mengusung nilai luhur, Menkop mengakui tantangan di lapangan tidak ringan.

Salah satu hambatan nyata saat ini adalah maraknya gempuran produk impor, mulai dari kain hingga pakaian bekas.

Sebagai solusi konkret, Menkop mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia berkolaborasi aktif dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) guna membangun ekosistem produksi yang mandiri.

"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.

Senada dengan Menkop, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar tempat mencari keuntungan finansial belaka.

"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.

Memanfaatkan momentum menyambut Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, Rieke mengingatkan kembali amanat Sang Proklamator pada tahun 1965 bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas. Koperasi harus hadir mengorganisir petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar.

"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, geliat ekonomi kreatif tersebut disambut baik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) APPMI Provinsi Bali. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, berkomitmen penuh untuk membawa wastra tradisional khas Pulau Dewata menembus pasar mode internasional.

“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira dalam sambutan perdana usai dilantik.

Kadek Wira juga menyampaikan apresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru ini. Ia mengajak seluruh perancang di Bali menjadikan asosiasi ini sebagai wadah produktif.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan siap untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan ekonomi Pancasila, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.

Ferry mengatakan arahan Presiden terkait penguatan koperasi menjadi mandat penting bagi Kementerian Koperasi untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mandat ideologis sekaligus operasional bagi kami. Kementerian Koperasi siap menerjemahkan arahan tersebut di lapangan,” ujar Ferry dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan salah satu langkah konkret yang akan diakselerasi adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.

Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Lewat program KDKMP, kita akan memperkuat fondasi ekonomi dari akar rumput, memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan menjadikan koperasi sebagai benteng utama pertahanan ekonomi warga,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Senin (1/6), menegaskan pentingnya membumikan ekonomi Pancasila serta menghidupkan kembali peran koperasi sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.

Presiden juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya merata dan dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, ia menekankan bahwa penguatan koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan jalan untuk memastikan kekayaan bangsa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara.

Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum," tuturnya.

Presiden menambahkan pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu," kata Kepala Negara.

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," pungkas Presiden.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang capaian program Belanja Nasional hingga seluruh lokomotif dan genset PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menggunakan Biosolar B40 mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Minggu (12/4/2026) kemarin.

Berikut rangkuman berita Minggu (12/4/2026) yang menarik dibaca kembali pada Senin pagi ini.

1. Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 tembus Rp184 triliun

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan transaksi Rp184,02 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Budi mengatakan keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi konsumsi masyarakat.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Menteri PU dorong percepatan SR Tahap II Surabaya rampung Juni

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Kota Surabaya agar rampung sesuai target pada 20 Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran baru.

“Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45 persen dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40 persen," ujar Menteri Dody di Surabaya, Minggu.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Ketum Kadin sebut potensi ekonomi Papua tak hanya pada emas-tembaga

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis potensi Papua mampu memperkuat ekonomi nasional dan tidak hanya bertumpu pada komoditas emas dan tembaga, tetapi juga kelautan dan perikanan yang didukung oleh posisi strategis di kawasan timur Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Jayapura, Minggu, menilai Papua memiliki keunggulan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertambangan hingga hasil hutan dan kelautan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Baca berita selengkapnya di sini

4. Pemerintah diharapkan bisa pulangkan Riza Chalid ke Indonesia

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap, pihak berwenang bisa mendatangkan M. Riza Chalid ke Indonesia dan memproses kasus hukum yang menjeratnya.

"Saya harap Riza bisa didatangkan ke Indonesia, karena diduga perannya besar sekali. Saya berharap ada penegakan hukum,” kata Fahmy Radhi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut menanggapi penetapan Riza sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, yang disampaikan Kejaksaan Agung, Kamis (9/4) malam.

Baca berita selengkapnya di sini

5. KAI sebut seluruh lokomotif dan genset gunakan energi hijau B40

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebutkan bahwa seluruh lokomotif dan genset telah menggunakan energi hijau melalui biosolar B40 serta bersiap mengadopsi B50 guna mendukung efisiensi dan keberlanjutan transportasi nasional.

"Seluruh sarana lokomotif dan genset yang dioperasikan KAI telah menggunakan energi terbarukan melalui bahan bakar biosolar B40," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca berita selengkapnya di sini

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada, Rabu 8 April 2026.

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Edfrie menegaskan, BNPP memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto menekankan pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” ucapnya.

Yusuf juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance memaparkan, potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ia menyebutkan sejumlah destinasi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus.

“Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance.

Yance juga menyoroti perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum tergarap optimal.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.

“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat difasilitasi melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, termasuk sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, untuk mendorong UMKM perbatasan agar mampu menembus pasar ekspor.

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menegaskan bahwa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi kesejahteraan nelayan.

Ilham memaparkan capaian signifikan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78%, disertai lonjakan produksi dan penjualan ikan.

"Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” katanya.

Menurut Ilham, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, serta infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program KNMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara.

Setiap titik penyelenggaraan diproyeksikan memberikan efek rembesan (trickle-down effect) langsung bagi pelaku UMKM lokal, sektor perhotelan, hingga transportasi

Bandung (ANTARA) - Emiten perbankan regional terbesar di Indonesia, Bank BJB, mengintegrasikan koridor ekonomi Pulau Jawa dari Barat hingga Timur, melalui rangkaian event lari The Ultimate10K Series Powered by bank bjb sepanjang tahun 2026.

Ajang sport tourism ini, tidak sekadar mengejar catatan waktu pelari, namun dirancang menjadi platform kolaborasi yang menghubungkan Tangerang, Bandung, Semarang, hingga Surabaya sebagai motor penggerak ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Keempat kota tersebut membentuk satu koridor pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung, mulai dari pusat industri modern, ekonomi kreatif, hingga pusat distribusi niaga," kata Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Bank BJB Herfinia dalam keterangan di Bandung, Senin.

Sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki jaringan di 15 provinsi, Bank BJB memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kota Bandung dan Tangerang misalnya, merupakan pemegang saham (shareholder) yang secara konsisten menerima dividen dari pertumbuhan berkelanjutan perseroan.

Berdasarkan jadwal resmi, seri lari ini akan dimulai dari event di Bandung dengan nama Bandoeng10K (17 Mei), disusul Surabaya dengan Suroboyo10K (7 Juni), lalu Tangerang dengan Tangerang10K (13 September), dan ditutup oleh Semarang10K (13 Desember) di Kota Semarang.

Setiap titik penyelenggaraan diproyeksikan memberikan efek rembesan (trickle-down effect) langsung bagi pelaku UMKM lokal, sektor perhotelan, hingga transportasi.

Dalam setiap gelaran, Bank BJB mengintegrasikan layanan perbankan digital seperti BJB DIGI dan tabungan BJB Tandamata untuk memudahkan transaksi ribuan peserta dan pengunjung.

Langkah ini sejalan dengan visi mereka menjadi "Bank Pilihan Utama Anda" sekaligus mewujudkan misi memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengalaman dari edisi sebelumnya, tambah Herfinia, membuktikan bahwa event olahraga mampu menghidupkan ekosistem pariwisata dan memberikan ruang bagi ekonomi kreatif untuk berkembang.

"Melalui semangat tagline 'Tandamata Untuk Negeri', Bank BJB meyakini kompetisi lari ini adalah simbol kebangkitan kota. Sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terpusat, tetapi merata di sepanjang jalur strategis nasional," tutur dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengatakan forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.

"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, Kamis.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM.

Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Mantan jurnalis TV ini menjelaskan forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" kata Tina.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dari laki-laki dalam menghadapi tantangan.

"Jadi, perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk, termasuk bagi UMKM.

"Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," kata Euis.

Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara optimal.

"Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa

Jakarta (ANTARA) - Dari sabut hingga tempurung, dari air hingga ampas, kelapa menyimpan nilai yang kerap terlewat. Di desa-desa pesisir, ekonomi sirkular membuka peluang agar tak ada lagi bagian yang terbuang dan nilai tambah tak hanya berhenti di kebun.

Di banyak desa pesisir, kelapa selama ini identik dengan kopra. Daging buah dikeringkan, dijual, lalu siklus ekonomi berhenti di sana. Sabut menumpuk di kebun, tempurung dibakar sekadarnya, dan air kelapa kerap terbuang begitu saja.

Padahal, dari satu butir kelapa, nyaris tidak ada bagian yang benar-benar menjadi limbah.

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Data FAO mencatat produksi nasional berada di kisaran 17 juta ton per tahun, menempatkan Indonesia bersama Filipina dan India sebagai tiga besar produsen global. Sementara Outlook Kelapa 2025 yang dirilis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyebutkan luas perkebunan kelapa mencapai sekitar 3,31 juta hektare, dengan lebih dari 98 persen dikelola oleh perkebunan rakyat.

Dominasi kebun rakyat tersebut menunjukkan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan rumah tangga desa. Namun besarnya produksi belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Pola usaha yang masih linear; panen, jual kelapa bulat atau olah menjadi kopra, membuat petani sangat bergantung pada satu jenis produk dan satu harga pasar.

Ketika harga kopra melemah, pendapatan ikut tertekan. Di sisi lain, potensi nilai tambah dari bagian lain kelapa belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Rantai nilai

Pendekatan ekonomi sirkular menawarkan perspektif berbeda. Dalam sistem ini, setiap bagian produk didorong untuk kembali ke siklus produksi sebagai bahan baku baru, energi, atau produk turunan bernilai tambah.

Kelapa secara biologis sangat kompatibel dengan konsep tersebut. Daging buah dapat diolah menjadi minyak kelapa, santan, hingga virgin coconut oil (VCO). Airnya bisa menjadi nata de coco atau minuman fermentasi. Sabut diproses menjadi cocopeat dan serat industri. Tempurung diolah menjadi arang dan briket. Bahkan ampasnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos.

Artinya, satu komoditas dapat melahirkan berbagai lini usaha, dari pangan hingga energi terbarukan.

Sejumlah daerah mulai memperlihatkan praktik tersebut. Di Banyuwangi, kelompok usaha kecil memanfaatkan sabut menjadi cocopeat yang digunakan sebagai media tanam hortikultura dan urban farming. Produk ini diminati pasar ekspor karena dinilai lebih ramah lingkungan dibanding gambut.

Sementara di Indragiri Hilir, Riau, salah satu sentra kelapa nasional, tempurung tidak lagi sekadar bahan bakar rumah tangga. Ia diolah menjadi arang dan briket dengan nilai jual lebih tinggi dan pasar yang lebih luas.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kelapa tidak semata komoditas tunggal, melainkan dapat menjadi basis ekosistem industri skala desa.

Nilai tambah dan ketahanan rumah tangga

Pengolahan sirkular bukan hanya isu lingkungan, tetapi strategi ekonomi. Ketika petani menjual kopra saja, sumber pendapatan terbatas. Namun jika sebagian proses pengolahan dilakukan di tingkat desa, rantai nilai menjadi lebih panjang dan peluang usaha bertambah.

Sabut yang sebelumnya dibuang berubah menjadi sumber penghasilan tambahan. Tempurung yang dibakar tanpa nilai kini dapat diolah menjadi arang aktif dengan permintaan stabil untuk kebutuhan filtrasi dan industri makanan. Air kelapa yang terbuang dapat menjadi produk pangan dengan margin lebih baik.

Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan membuka ruang partisipasi bagi perempuan serta pemuda desa dalam proses produksi non-lahan, seperti fermentasi, pengemasan, dan pemasaran.

Guru Besar Agribisnis IPB Dwi Andreas Santosa dalam berbagai forum agribisnis kerap menekankan bahwa persoalan komoditas rakyat bukan semata produksi, melainkan rendahnya nilai tambah di tingkat hulu. Komoditas yang dijual dalam bentuk mentah membuat nilai ekonomi lebih banyak dinikmati di luar sentra produksi. Dalam konteks kelapa, pendekatan sirkular dinilai relevan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat diolah menjadi produk bernilai.

Dengan demikian, nilai ekonomi tidak berhenti di kebun, tetapi berputar di desa.

Pendekatan sirkular juga memiliki implikasi lingkungan. Penumpukan sabut dan tempurung berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola. Pembakaran terbuka menghasilkan emisi dan partikel debu, sementara pembuangan air kelapa dapat meningkatkan beban organik lingkungan sekitar.

Pengolahan menjadi cocopeat, briket, atau produk turunan lain tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi tekanan ekologis. Cocopeat, misalnya, membantu menekan eksploitasi gambut sebagai media tanam. Briket tempurung dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih efisien dibanding kayu bakar tradisional.

Ekonomi dan ekologi dalam hal ini berjalan seiring.

Meski potensinya besar, transisi menuju ekonomi sirkular kelapa tidak berlangsung otomatis. Tantangan utama terletak pada akses teknologi, permodalan, dan standar mutu. Mesin pengolah serat, alat pencetak briket, maupun instalasi VCO memerlukan investasi awal yang tidak kecil bagi rumah tangga petani.

Selain itu, konsistensi kualitas dan sertifikasi menjadi prasyarat untuk menembus pasar yang lebih luas. Fragmentasi kebun rakyat yang berskala kecil juga memerlukan penguatan kelembagaan, baik melalui koperasi maupun kelompok tani, agar pengumpulan bahan baku dan pengolahan dapat mencapai skala ekonomis.

Tanpa dukungan kebijakan, pendampingan, dan akses pasar, ekonomi sirkular berisiko berhenti sebagai wacana.

Momentum hilirisasi desa

Di tengah agenda nasional tentang hilirisasi dan penguatan UMKM, kelapa rakyat menyimpan fondasi yang sudah tersedia. Berbeda dengan beberapa komoditas perkebunan yang didominasi korporasi besar, kelapa mayoritas berada di tangan petani kecil. Setiap kenaikan nilai tambah berpotensi langsung berdampak pada rumah tangga desa.

Transformasi tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi. Dalam kasus kelapa, ia dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang memperpanjang rantai nilai di tingkat lokal.

Sabut yang dulu dipandang sebagai sisa dapat menjadi bahan baku industri media tanam. Tempurung bukan lagi sekadar arang dapur, tetapi komoditas bernilai. Air kelapa bukan limbah, melainkan peluang usaha.

Di tengah tekanan harga dan dinamika pasar global, masa depan ekonomi kelapa rakyat mungkin tidak semata ditentukan oleh peningkatan produksi, melainkan oleh kemampuan mengelola setiap bagian secara lebih bijak.

Dari kebun pesisir, konsep ekonomi sirkular menemukan konteksnya: Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa.

*) Patimah Anjelina, ST MSi, Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Copyright © ANTARA 2026

Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan

Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di dua lokasi di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menggerakkan ekonomi wilayah pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi di Kupang, Rabu, mengatakan percepatan pembangunan KNMP di NTT menjadi perhatian khusus.

Saat ini, sudah ada tujuh lokasi yang dibangun KNMP di wilayah NTT, dan koordinasi lanjutan dilakukan pada 2026 untuk memperluas jangkauan program.

Trenggono menegaskan pembangunan KNMP merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut dia, program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi dari bawah agar lebih produktif dan berdaya saing.

“Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti usulan pembangunan KNMP di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa, mengingat Pemerintah Kota Kupang sudah menyediakan lahan.

Sementara itu, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mengatakan kedua lokasi tersebut sudah dinyatakan "clean and clear", administrasi lengkap dan telah diverifikasi oleh tim dari KKP.

“Kami mohon ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah siap, tinggal dukungan percepatan,” katanya.

Ia mengatakan Kelurahan Lasiana tercatat memiliki 900 nelayan dengan luas kawasan sekitar 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas belum optimal.

Christian menegaskan kesiapan penuh Pemkot Kupang untuk berkolaborasi, mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, hingga pendampingan nelayan agar program berjalan berkelanjutan.

“Kami siap bekerja bersama. Ini bukan hanya tentang Kota Kupang, tetapi tentang masa depan nelayan dan keluarga mereka,” ujarnya

Selain kampung nelayan, KKP juga mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lain di NTT.

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027. NTT diharapkan menjadi salah satu sentra produksi garam nasional.

Pengembangan budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus, guna mendorong peningkatan ekspor serta menciptakan surplus neraca perdagangan daerah.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026