REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta direksi dan dewan komisaris PT Permodalan Nasional Madani, pada Senin (18/5/2026), guna menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi delapan persen. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pembiayaan bagi keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro semakin terjangkau dan tepat sasaran.

"Fokus pembahasan mencakup penguatan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tetap menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas pembiayaan, serta kesehatan ekosistem Ultra Mikro Holding," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dony mengatakan penguatan program dilakukan agar manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hingga saat ini, kata Dony, PNM Mekaar telah melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, dengan seluruh nasabah merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

"Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah," kata Dony.

Dony menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program pembiayaan ultra mikro agar dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dony menyebut penguatan pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

"BP BUMN dan Danantara mendukung penguatan program pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan," lanjut Dony.

Melalui sinergi antar-BUMN, Dony berharap program pembiayaan ultra mikro semakin mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi produktif, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah dinilai masih menghadapi keterbatasan akses permodalan dan peralatan produksi. Dukungan konkret dari berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar usaha perempuan di daerah dapat berkembang dan bertahan.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menyampaikan hal tersebut usai mengunjungi pelaku UMKM binaan Ipemi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2026). Dalam kunjungan itu, Ingrid didampingi Ketua Ipemi Magelang Ita Sarifah bersama jajaran pengurus meninjau usaha kader Ipemi di Kecamatan Windusari, Borobudur, dan Mungkid.

Ingrid melihat langsung aktivitas sejumlah home industry milik anggota Ipemi, termasuk usaha grubi berbahan ubi milik Endang yang memberdayakan perempuan di lingkungan sekitar. Dari kunjungan tersebut, Ingrid menangkap bahwa pelaku UMKM perempuan di daerah memiliki semangat tinggi untuk berkembang, namun masih terkendala dukungan usaha.

Pelaku UMKM daerah membutuhkan suntikan pendanaan dan fasilitas produksi agar mampu meningkatkan kapasitas usaha. “Mulai dari kebutuhan ketersediaan alat usaha, hingga keinginan besar untuk terus produktif dan berkembang,” kata Ingrid dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad (17/5/2026).

Saat meninjau proses produksi, Ingrid menilai praktik usaha yang dijalankan Endang menunjukkan solusi nyata bagi perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus pekerja. Endang memperbolehkan pekerja membawa balita ke lokasi produksi sehingga perempuan tetap dapat bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.

Menurut Ingrid, praktik tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang mendorong lingkungan kerja ramah perempuan dan anak. “Inilah semangat perempuan Indonesia, saling menguatkan, mandiri, produktif, dan terus tumbuh bersama,” kata Ingrid.

Ia menegaskan jaringan Ipemi telah terbentuk hingga tingkat kecamatan, sehingga mampu menjangkau pelaku UMKM perempuan secara langsung di daerah. Namun, keterbatasan modal usaha masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta.

“Pelaku UMKM daerah, khususnya anggota Ipemi masih perlu bantuan permodalan. Sebagai contoh usaha Ibu Endang yang memerlukan alat serut ubi yang lebih modern,” ujar Ingrid.

Bisnis.com, JAKARTA - Narasi target pertumbuhan ekonomi 8% terus digaungkan oleh pemerintah. Daftar strategi yang sering disampaikan kepada publik tak jauh dari hilirisasi sumber daya alam, industri kendaraan listrik, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sampai gentengisasi.

Semua strategi itu boleh jadi relevan. Namun ada satu faktor penting yang juga perlu masuk dalam diskusi strategis soal pertumbuhan ekonomi, yakni partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Ini bukan soal kesetaraan gender semata. Ini soal logika ekonomi dasar. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Bagaimana mungkin meningkatkan laju konsumsi jika perahunya hanya dikayuh oleh satu orang? Dan bagaimana satu orang itu bisa tetap di pasar kerja jika sistem tidak mendukungnya?

Mengurus rumah tangga menjadi alasan tertinggi perempuan berhenti kerja (34,6%), jauh di atas alasan kontrak habis (14%). Pada laki-laki, alasan serupa hanya 2,5%. Artinya, banyak perempuan sebenarnya masih bisa bekerja, tapi terpaksa berhenti setelah punya anak karena tidak ada support system yang memadai.

Perempuan dengan gaji di atas Rp20 juta mungkin mampu membayar daycare swasta. Tapi bagi pekerja bergaji UMR? Itu kemewahan yang tak terjangkau. Bayangkan, dengan gaji Rp5 juta, biaya transportasi Rp500.000, daycare Rp2,5 juta per bulan, pendapatan yang tersisa hanya Rp1,5 juta. Ini bukan soal motivasi. Ini soal aritmetika sederhana yang memaksa jutaan perempuan keluar dari pasar kerja setiap tahunnya.

Indonesia hanya pernah tumbuh di atas 8% sekali, pada 1995. Tidak kebetulan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia stagnan di kisaran 50-54% selama 35 tahun terakhir, sementara TPAK laki-laki stabil di 82-84%. Ini berarti kesenjangan gender hampir 30%.

Bandingkan dengan Vietnam yang konsisten tumbuh di atas 8% pada 1993-1997 dengan TPAK perempuan sekitar 74%, atau China yang tumbuh 9-14% per tahun saat TPAK perempuannya mencapai 73% di awal 1990-an. Ketika China mengurangi dukungan daycare dan cuti berbayar, TPAK perempuan turun ke 69% dan pertumbuhan ekonominya melambat ke bawah 5,5% dalam tiga tahun terakhir.

Jepang mengambil pelajaran lebih awal lewat kebijakan Womenomics 2013 yang membangun 400.000 tempat daycare, TPAK perempuan Jepang naik dari 48% menjadi 55,9% pada 2025, menambahkan 3,3 juta perempuan baru ke angkatan kerja.

INVESTASI PERAWATAN ANAK

Pada 2022, Bank Dunia merilis laporan Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia. Investasi perawatan anak sebesar 0,1-0,5% PDB dapat membuka potensi produktif perempuan senilai US$62 miliar atau sekitar Rp1.023 triliun, berpotensi mengungkit pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7%. Dengan PDB 2025 sebesar Rp23.800 triliun, nilai anggaran yang direkomendasikan berkisar Rp23-115 triliun. Apabila diambil nilai tengahnya, sekitar Rp69-70 triliun, berpotensi mendongkrak tambahan Rp1.000 triliun bagi perekonomian.

Sifat anggaran ini lebih tepat disebut investasi, bukan subsidi. Begitu fasilitas ada, perempuan produktif bisa langsung merespons, kembali bekerja, dan menggerakkan konsumsi. Prinsip ini sebenarnya sudah terbukti nyata dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Program PNM Mekaar, yang dirancang khusus untuk menjangkau perempuan pengusaha ultra mikro yang selama ini luput dari sistem keuangan formal, kini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan di seluruh Indonesia. Tanpa agunan, tanpa birokrasi yang rumit, program ini membuktikan satu hal yang sederhana namun sering diabaikan, yakni ketika perempuan diberi akses dan kepercayaan, mereka mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah sekalipun.

Pola pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan penguatan kapasitas semacam ini seharusnya menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih luas, termasuk layanan perawatan anak.

Ada dua advokasi kebijakan yang mendesak. Pertama, Layanan Publik Perawatan Anak dengan model seperti rumah sakit umum, di mana fasilitas pemerintah dan swasta saling melengkapi dan bisa mendapat dukungan melalui skema BPJS.

Kedua, NPWP Individu bagi pasangan menikah. Dengan NPWP yang saat ini otomatis digabung ke suami, pasangan yang keduanya berpenghasilan justru menanggung beban pajak lebih tinggi dibanding ketika hidup sendiri. Kebijakan ini juga menyulitkan perempuan wirausaha yang harus menggunakan NPWP suami saat mengurus NIB atau PT Perseorangan, situasi yang makin rumit bagi mereka yang kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

Hampir mustahil Indonesia tumbuh 8% tanpa pemberdayaan perempuan. Vietnam, China, dan Jepang sudah membuktikannya. Abai terhadap potensi perempuan adalah kerugian nyata bagi seluruh perekonomian. Agenda ini bukan hanya penting bagi para perempuan, tetapi penting bagi kita semua sebagai satu bangsa yang ingin tumbuh lebih sejahtera, adil, dan sentosa.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (19/3/2026).

Forum yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, Badan POM, hingga lembaga riset dan organisasi masyarakat serta pelaku usaha.

Tina menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah agar program penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” katanya.

Namun demikian, dia menyoroti masih belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omzet kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengajak stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini, terutama yang mikro, ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan peran penting perempuan dalam dunia usaha.

“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI Euis Amalia menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, bahkan itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis

Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan.

“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengatakan forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.

"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, Kamis.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM.

Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Mantan jurnalis TV ini menjelaskan forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" kata Tina.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dari laki-laki dalam menghadapi tantangan.

"Jadi, perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk, termasuk bagi UMKM.

"Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," kata Euis.

Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara optimal.

"Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan Woman Empower Woman Award 2025 dari Majalah Kebaya Indonesia dan Majalah Inspiratif yang didukung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sherlita Ratna Dwi Agustin yang mewakili Gubernur Khofifah. Penghargaan ini diberikan ke Gubernur Khofifah atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

Gubernur Khofifah menyatakan dirinya akan terus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Jawa Timur, termasuk kelompok perempuan. Ia telah memiliki berbagai program bagi para perempuan rentan, salah satunya program Kewirausahaan Inklusif Produktif (Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara).

"Program KIP Putri Jawara diberikan kepada para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Khofifah, Sabtu (6/12/2025).

Khofifah mengatakan program KIP Jawara merupakan upaya Pemprov Jatim untuk meringankan beban dari para perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga demi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat rentan di Jatim.

"KIP Putri Jawara adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum terjangkau bantuan nasional. Bagaimana penguatan ekonomi perempuan tangguh sebagai kepala ekonomi keluarga. Mereka bukan tulang rusuk, mereka tulang punggung ekonomi keluarga," ujar Khofifah.

Lebih lanjut kata Khofifah, program KIP Jawara telah menyasar 1.610 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota di Jatim selama tahun 2025 ini. Setiap penerima KIP Jawara menerima bantuan Rp 3 Juta serta berbagai pelatihan.

Adapun kabupaten/kota yang menjadi sasaran KIP Putri Jawara antara lain Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kediri, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

"Mereka yang mendapat bantuan adalah perempuan tangguh yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, antara lain driver ojek online, penyintas kekerasan, orang tua dengan anak stunting, dan korban perdagangan manusia," jelasnya.

"Mereka adalah perempuan yang telah memiliki usaha namun membutuhkan tambahan dukungan untuk memperkuat kemandirian ekonomi," urainya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus menyiapkan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan sederhana melalui dinas terkait. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, namun benar-benar mampu mengangkat taraf hidup keluarga miskin dan rentan secara jangka panjang.

"Lewat program KIP Putri Jawara, saya ingin memastikan semangat mewujudkan Jatim Sejahtera sebagai bagian dari Nawa Bhakti Satya. Melalui pemberdayaan sosial ekonomi yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan," tandasnya.

Jakarta: Ratu Belanda Máxima Zorreguieta, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), mengunjungi UMKM perempuan binaan Amartha di Kampung Batik Laweyan, Solo.

Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima melihat bagaimana pembiayaan dan pendampingan Amartha membantu pelaku usaha perempuan akar rumput memperluas usaha serta menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Selama berdialog dengan para pengusaha batik dan produsen minuman jamu, Ratu Máxima menilai model pembiayaan produktif Amartha memberikan dampak nyata bagi inklusi keuangan. Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp35 triliun modal usaha kepada 3,3 juta UMKM perempuan di berbagai desa di Indonesia, sebuah kontribusi signifikan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan kesejahteraan komunitas.

“Indonesia telah mencatat capaian luar biasa dalam kepemilikan rekening bank. Namun, inklusi keuangan tidak berhenti di sana. Masyarakat membutuhkan pendampingan agar layanan keuangan dapat membantu mereka mewujudkan impian dan meningkatkan perlindungan finansial. Temuan dari kunjungan ini akan kami diskusikan bersama otoritas terkait dan perusahaan fintech seperti Amartha untuk merancang solusi keuangan yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia," kata Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta, dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Saat mendampingi Ratu Máxima mengunjungi mitra usaha, Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, kunjungan Ratu Máxima ke Kampung Batik Laweyan menjadi momentum penting bagi pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia.

"Kami percaya, ketika perempuan mendapatkan akses modal, pendampingan, dan kemudahan teknologi, mereka mampu mengembangkan usaha sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa,” ucapnya.

Selama kunjungan, Ratu Máxima juga mempelajari proses membatik menggunakan canting bersama Ibu Eny Zaqiyah, pemilik usaha Batik Enza Batik sekaligus mitra Amartha. Ratu Máxima membuat motif ‘Wahyu Tumurun’ yang sarat makna, melambangkan permohonan kepada Sang Pencipta demi kehidupan yang penuh berkah, rahmat dan anugerah.

Saat proses membatik, Ratu Máxima berbincang dengan Ibu Eny mengenai akses permodalan dari Amartha dan dampaknya terhadap usaha yang dirintis sejak 2017. Sejak bergabung dengan Amartha, ia memanfaatkan modal awal sebesar Rp5 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kini rutin mengikuti pameran di berbagai kota. Kehadiran Ratu Máxima menjadi pengalaman berkesan baginya.

“Saya merasa sangat senang dan bangga dikunjungi Ratu Máxima. Beliau sangat mengapresiasi budaya lokal, terutama batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Ia juga berpesan agar terus memajukan usaha dengan memanfaatkan fasilitas keuangan yang ada,” ungkap Ibu Eny.

Ratu Máxima juga bertemu dengan mitra Amartha lainnya, Ibu Yuanita Komalasari (Puci), pemilik usaha minuman herbal jamu yang memanfaatkan pembiayaan Amartha untuk menambah peralatan dan memperluas kapasitas produksi. Kini usahanya berkembang hingga bisa mempekerjakan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, tak pernah terbayangkan saya berkesempatan bincang-bincang dengan Ratu Máxima. Terima kasih kepada Amartha dan Pemerintah Kota Solo atas kesempatan yang diberikan, saya merasa lebih percaya diri menjual produk yang telah diapresiasi oleh pihak lokal dan internasional,” ujar Ibu Puci.

“Melalui kunjungan Ratu Máxima ke mitra UMKM binaan Amartha, kami berharap dukungan global terhadap UMKM Indonesia semakin menguat, sehingga semakin banyak perempuan yang berdaya, mampu berkembang, mandiri, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa,” tutur Andi Taufan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menghadirkan inovasi keuangan berkelanjutan kembali menuai apresiasi. PNM dinobatkan sebagai penerima penghargaan “Excellence in Sustainable Financial Innovation for Inclusive Development” dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025.

Penghargaan bergengsi ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya konsisten PNM dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui inovasi pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. PNM menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan Bond Sustainable Public Offering (PUB) senilai total Rp6 triliun dan PUB Sukuk senilai Rp10 triliun.

PNM dianggap sukses dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai sosial di tingkat akar rumput. Penerbitan Orange Bonds memberi kontribusi signifikan dalam membantu mengurangi kesenjangan pendanaan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) nasional yang diperkirakan mencapai Rp24.000 triliun.

Orange Bonds sendiri merupakan instrumen keuangan berkelanjutan yang difokuskan untuk memberdayakan perempuan melalui pembiayaan ultra mikro. Melalui skema ini, dana yang dihimpun dialirkan secara langsung untuk memperkuat modal usaha nasabah PNM Mekaar, memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mendorong literasi finansial.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan bahwa Orange Bonds bukan sekadar inovasi finansial, melainkan langkah konkret untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi kelompok perempuan prasejahtera.

“Setiap rupiah dari Orange Bonds menumbukan harapan di tangan para ibu. Mereka yang dulu ragu memulai, kini mampu berdiri tegak, menafkahi keluarga, dan menjadi penggerak ekonomi di lingkungannya,” ujar Arief.s

Ia menambahkan, melalui Orange Bonds, PNM berharap dapat memperluas dampak sosial dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan Indonesia yang selama ini banyak tidak mendapat akses keuangan formal.

“Kami percaya, ketika perempuan diberdayakan, bukan hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi satu keluarga akan ikut sejahtera. Dan ketika jutaan perempuan bergerak, bangsa ini akan tumbuh dengan lebih kokoh dan berkelanjutan,” tutupnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM