Jakarta: Ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat di sekitar wilayah operasi mampu tumbuh lebih mandiri secara ekonomi.

Melalui berbagai program Community Involvement and Development (CID), Pertamina Patra Niaga mendorong pengembangan potensi lokal agar mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan.

Program pemberdayaan tersebut hadir di berbagai daerah di Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Mulai dari penguatan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, pengembangan hortikultura di Maluku, hingga budidaya udang vaname di Aceh, seluruh inisiatif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan sekaligus potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, keberhasilan program Community Involvement and Development (CID) tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berkembang secara mandiri setelah memperoleh pendampingan," kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

Melalui pendekatan yang mengedepankan kolaborasi dan pemberdayaan, Pertamina Patra Niaga berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang menciptakan dampak berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya.

"Karena itu, kami selalu memulai dari potensi yang dimiliki masyarakat, kemudian mengembangkannya bersama melalui kolaborasi yang berkelanjutan," ujarnya.

Di Sugihwaras Creative Village, Kota Palembang, Pertamina Patra Niaga mendampingi masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis lingkungan. Beragam produk bernilai tambah, seperti madu kelulut, lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah, hingga produk olahan melati, menjadi sumber pendapatan baru bagi para pelaku UMKM.

Tidak hanya meningkatkan keterampilan, program ini juga membuka peluang bagi ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya untuk membangun usaha yang berdaya saing.

Sementara itu, di Wayame, Kota Ambon, tantangan utama masyarakat adalah keterbatasan akses air yang berdampak pada produktivitas pertanian.

Melalui program Demplot Hortikultura Wayame, Pertamina Patra Niaga menghadirkan solusi penyediaan air ramah lingkungan sekaligus pendampingan budidaya hortikultura. Kehadiran fasilitas tersebut membantu petani meningkatkan hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

"Kami percaya bahwa ketika masyarakat bertumbuh dan mandiri, manfaat yang dihasilkan akan terus berkembang, tidak hanya bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga bagi komunitas dan daerah tempat mereka tinggal. Inilah bentuk energi yang sesungguhnya energi yang menggerakkan kehidupan," tuturnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Seluruh program dirancang agar masyarakat mampu tumbuh menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di daerahnya

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat kemandirian masyarakat lewat program pemberdayaan berbasis potensi lokal atau community involvement and development (CID).

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan ketahanan energi tidak hanya diwujudkan melalui ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat, tetapi juga melalui upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasi.

"Semangat inilah yang terus diwujudkan Pertamina Patra Niaga melalui berbagai program CID, yang mendorong masyarakat mengembangkan potensi daerahnya secara berkelanjutan," katanya.

Kitty melanjutkan program CID tersebut antara lain mulai dari kampung kreatif di Sumatera Selatan, kawasan hortikultura di Maluku, hingga desa pesisir di Aceh.

"Seluruh program dirancang agar masyarakat mampu tumbuh menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di daerahnya," ujarnya.

Menurut Kitty, di Sugihwaras, Kota Palembang, Sumsel, Pertamina Patra Niaga mendampingi masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif berbasis lingkungan.

Beragam produk bernilai tambah, seperti madu kelulut, lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah, hingga produk olahan melati, menjadi sumber pendapatan baru bagi para pelaku UMKM.

Tidak hanya meningkatkan keterampilan, program ini juga membuka peluang bagi ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya untuk membangun usaha yang berdaya saing.

Ketua RT 06 Sugihwaras, sekaligus penerima manfaat program, Munir mengapresiasi program yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui evaluasi ini, kami juga menyusun rencana agar manfaat program dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, di Wayame, Kota Ambon, melalui program demplot hortikultura, Pertamina Patra Niaga menghadirkan solusi penyediaan air ramah lingkungan sekaligus pendampingan budi daya hortikultura.

Kehadiran fasilitas tersebut membantu petani meningkatkan hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Di pesisir Kota Lhokseumawe, Aceh, melalui program Gampong Berdikari, kelompok petambak, mengembangkan budi daya udang vaname semiintensif dengan dukungan sarana produksi, pelatihan, hingga penguatan kapasitas usaha.

Program ini membuka peluang peningkatan produktivitas tambak sekaligus menciptakan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Kitty juga mengatakan pendekatan pemberdayaan disesuaikan dengan karakteristik lokal.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, keberhasilan program CID tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berkembang secara mandiri setelah memperoleh pendampingan," ujarnya.

Karena itu, Pertamina selalu memulai dari potensi yang dimiliki masyarakat, kemudian mengembangkannya bersama melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang mengedepankan kolaborasi dan pemberdayaan, Pertamina Patra Niaga berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang menciptakan dampak berkelanjutan bagi lingkungan sekitarnya.

"Kami percaya bahwa ketika masyarakat bertumbuh dan mandiri, manfaat yang dihasilkan akan terus berkembang, tidak hanya bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga bagi komunitas dan daerah tempat mereka tinggal. Inilah bentuk energi yang sesungguhnya energi, yang menggerakkan kehidupan," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai dalam satu dekade terakhir, perkembangan dan perhatian terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata.

Hal ini misalnya tercermin dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), penguatan industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank syariah BUMN.

Selain itu, Analis KNEKS Ishmah Qurratu'ain mengatakan, sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga penguatan ekonomi pesantren juga terus didorong. Berbagai langkah tersebut hanyalah sebagian contoh dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pada dasawarsa terakhir.

Menurutnya, masuknya ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan nasional dan prioritas pemerintah juga semakin memperkuat pengembangannya di Indonesia.

Ekonomi syariah mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, baik perencanaan jangka panjang maupun prioritas pembangunan menengah pemerintah

"Artinya, ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Tak hanya pusat, ia mengatakan daerah kini mulai menyertakan ekonomi syariah ke arah kebijakan pembangunannya.

Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah.

Menurutnya, terkandungnya narasi ekonomi syariah pada dokumen perencanaan daerah ini menandakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi syariah juga sudah diinternalisasi oleh pemerintah dan perangkat daerah.

Akan tetapi tambahnya, perkembangan tersebut juga bukan tanpa tantangan. Di sejumlah daerah, ekonomi syariah masih berisiko berhenti di level dokumen dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke aksi nyata.

Selain itu, belum semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada daerah yang sudah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah secara lebih terintegrasi, tapi ada pula yang masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Dinamika tersebut muncul karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri dalam sektor tertentu, melainkan tersebar ke berbagai lintas urusan daerah. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial, dan penguatan ekonomi pesantren. Ketiga hal tersebut telah lama masuk ke dalam program daerah dan memiliki irisan besar dengan ekonomi syariah. Namun, berbagai urusan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu ekosistem yang utuh," katanya.

Di sinilah katanya, ekonomi syariah hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai cara menghubungkan lintas urusan daerah agar lebih terarah, terstruktur, dan saling menguatkan. Inilah yang kemudian dibaca melalui Anugerah Adinata Syariah.

Anugerah Adinata Syariah diselenggarakan oleh KNEKS sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah.

Walau dikemas dalam bentuk seremonial, Anugerah Adinata Syariah sesungguhnya adalah instrumen standardisasi dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengakselerasi ekonomi syariah. Standar penilaian ini dibutuhkan agar kinerja ekonomi syariah dapat diukur dan dievaluasi sehingga tidak hanya berhenti di narasi kebijakan.

Lebih lanjut, daerah yang unggul di satu sektor juga menjadi acuan bagi daerah lain. Sebagai contoh, tercatat bahwa Jawa Barat kuat di sektor UMKM halal, sedangkan Aceh unggul di sektor keuangan syariah. Melalui Adinata, praktik-praktik tersebut menjadi pembelajaran bersama bagi daerah lain. Ini berarti, daerah tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling belajar dan menetapkan benchmark pada sektor unggulan ekonomi syariah.

Memasuki tahun kelima, Anugerah Adinata Syariah melakukan transformasi yang cukup penting, yaitu memaduserasikan kategori penilaian dengan MEKSI selaku peta jalan nasional ekonomi syariah. Dengan sinkronisasi ini, indikator penilaian di tingkat daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penerjemahan dari strategi ekonomi syariah nasional.

Aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah kini mencakup lingkup yang lebih utuh, yaitu meliputi sektor industri halal dan UMKM, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan faktor-faktor pendukungnya. Transformasi ini tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Agenda pemerintah seperti penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan keuangan inklusi, serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial memiliki irisan kuat dengan ekonomi syariah dan tercermin dalam indikator perhitungan Anugerah Adinata Syariah.

Selanjutnya, penekanan utama dalam Anugerah Adinata Syariah kini bukan lagi banyaknya program, tetapi sejauh mana program bertumbuh dan berdampak nyata pada masyarakat. Dalam beberapa aspek, penilaian juga membandingkan antara capaian ekonomi syariah dengan total aktivitas ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, penilaian menjadi lebih adil karena melihat ukuran dan kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada usaha kecil, dan ekonomi berbasis komunitas bersifat universal dan relevan bagi siapa pun. Karenanya, ketika syariah sudah mulai diukur, masyarakat harus bisa merasakan dampaknya secara lebih nyata.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, mulai dari akses sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga penguatan pasar produk halal. Namun, ekonomi syariah bukan hanya bisnis. Program sosial melalui integrasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, daerah juga bisa lebih fokus mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun UMKM lokal.

Dalam konteks itulah Anugerah Adinata Syariah menjadi lebih dari sekadar penghargaan dan seremonial. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah memang simbolik, tetapi yang dinilai adalah hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Ini berarti ekonomi syariah sebetulnya dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, di balik penghargaan tersebut ada makna perubahan struktural yang sangat dalam. Anugerah Adinata Syariah menjadi cerminan kematangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya penghargaan atau dokumen kebijakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan Program Perhutanan Sosial mulai menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Ternyata melalui Program Perhutanan Sosial muncul 30 persen lapangan pekerjaan baru yang tadinya mungkin tidak ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu usai pembukaan acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat".

Menurut dia, Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui pemberian akses legal dan pendampingan kepada masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Ia mengatakan pendampingan tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian berusaha, tetapi juga mampu mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan.

Endah menjelaskan sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bahkan telah berkembang hingga kategori Platinum, yakni kelompok yang mampu mengelola usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memasarkan produknya ke luar daerah.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenhut yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, KUPS kategori Platinum baru mencapai 0,79 persen, sedangkan mayoritas masih berada pada kategori Blue sebesar 52,79 persen, Silver 37,67 persen, dan Gold 8,75 persen.

Ia mencontohkan pengembangan usaha tidak lagi berhenti pada kegiatan budi daya, tetapi telah melahirkan berbagai peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Pada komoditas kopi, misalnya, masyarakat tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi green bean, melakukan roasting, hingga bekerja sebagai barista.

Selain itu, ia juga memberikan contoh pengolahan produk kemiri menjadi minyak, produk kerajinan, dan munculnya lapangan kerja baru dalam pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan kelompok.

Menurut Endah, perubahan kapasitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, lembaga donor, organisasi pendamping, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial.

Ia menyebut Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) menjadi salah satu mitra yang mendampingi KUPS dalam memperkuat kapasitas, kelembagaan, serta kemitraan di tingkat tapak.

Salah satu contoh manfaat ekonomi terlihat pada KUPS Rimba Sejahtera di Kabupaten Siak, Riau, yang mengembangkan agroforestri di lahan gambut melalui tanaman tahunan, nanas, dan sayuran.

Ketua KUPS Rimba Sejahtera Mustain mengatakan pengembangan agroforestri membuat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perkebunan sawit mulai memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani untuk terlibat dalam penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil pertanian.

"Yang jelas secara keuntungan penambahan penghasilan itu pasti ada dari kegiatan agroforestry tadi," kata Mustain.

Perwakilan kelompok perempuan KUPS Rimba Sejahtera Yurmayanti mengatakan kelompok wanita tani di wilayahnya berkembang dari semula 10 orang menjadi sekitar 16 orang setelah mengikuti kegiatan agroforestri.

Ia mengatakan para anggota kelompok kini memperoleh tambahan penghasilan total sekitar 20 hingga 30 persen dari penanaman sayuran dan nenas, sementara pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok.

"Untuk dampak penghasilan bagi ibu-ibu, Alhamdulillah berdampak sekali," ujar Yurmayanti.

​​​​​​​Selain agroforestri, Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo Aris Munandar mengatakan pengelolaan wisata alam di wilayahnya mampu menyerap masyarakat setempat sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

"Alhamdulillah untuk anggota pengelolaan di sana hampir 90 persen anggota masyarakat setempat. Dan para pelaku usaha mulai dari warung dan lainnya hampir masyarakat setempat," kata Aris.

Menurut dia, pengembangan ekowisata memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Kemenhut berharap pendampingan dan kemitraan multipihak terus diperkuat agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan pertumbuhan usaha. Tata kelola yang baik, pendidikan anggota, serta kemampuan memberdayakan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan koperasi.

Pengalaman tersebut telah lama dimiliki gerakan koperasi kredit atau credit union di berbagai daerah. Karena itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong gerakan koperasi kredit mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pesan itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Krisdianto menyampaikan apresiasi kepada gerakan koperasi kredit Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat. Menurut dia, koperasi kredit terbukti mampu membangun kemandirian anggota melalui sistem keuangan berbasis gotong royong yang sehat dan berkelanjutan.

Krisdianto mengatakan, Menteri Koperasi memiliki kesan positif terhadap perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan, NTT dinilai sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan koperasi terbaik di Indonesia.

“Beliau berkali-kali menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan koperasi di NTT. Ini menunjukkan bahwa gerakan koperasi yang dibangun dengan tata kelola yang baik dan semangat pemberdayaan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi itu juga menyoroti hubungan erat antara LPDB Koperasi dan gerakan koperasi kredit nasional. Selama hampir dua dekade, LPDB Koperasi telah menyalurkan pembiayaan kepada puluhan koperasi kredit di berbagai daerah untuk memperkuat permodalan dan kapasitas usaha koperasi.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi kredit tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, dan prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto.

Ia mengajak seluruh gerakan koperasi kredit mengambil peran dalam agenda pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi bekal penting bagi koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus mengingatkan gerakan koperasi kredit Indonesia untuk tetap menjaga ideologi dan jati diri koperasi di tengah berbagai tantangan. Menurut dia, gerakan koperasi kredit perlu terus melakukan transformasi dan memperkuat ketahanan organisasi agar mampu bertahan hingga satu abad ke depan.

“Gerakan koperasi kredit Indonesia harus kembali meneguhkan nilai dasar koperasi, memperkuat transformasi berbasis teknologi dan kebutuhan anggota, serta membangun daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Wara Sabon.

Ketua Pengurus INKOPDIT itu menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan pesaing bagi gerakan koperasi kredit, melainkan sesama elemen dalam ekosistem koperasi nasional yang perlu didukung bersama.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya. Karena itu, INKOPDIT mendukung penuh penguatan KDKMP, terutama melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer pengalaman tata kelola yang telah dimiliki gerakan koperasi kredit selama puluhan tahun," ujar Wara Sabon Dominikus.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri atas pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 Pusat Koperasi Kredit dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan gerakan koperasi kredit, penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Banyumas (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai lokasi percontohan (pilot project) Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

"Dari sisi jumlah kemiskinan, Banyumas masih jadi perhatian. Namun fakta di lapangan menunjukkan daerah ini memiliki potensi sangat besar, terutama komoditas kelapa dapat dikembangkan jadi kawasan ekspor," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris saat peluncuran program tersebut di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis.

Peluncuran pilot project itu dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta dihadiri Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah, perwakilan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Abdul Haris mengatakan Kecamatan Cilongok dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki potensi ekonomi berbasis kelapa yang besar dan dinilai mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara terintegrasi.

Menurut dia, program tersebut dirancang sebagai wadah orkestrasi berbagai program lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas agar pengembangan potensi lokal berjalan lebih efektif.

"Kami berharap seluruh kementerian terkait dapat menyatukan program-programnya sehingga pengembangan kawasan ekspor ini berjalan lebih optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan wilayah Cilongok memiliki sekitar 105 ribu pohon kelapa dengan produksi mencapai sekitar 12 ribu ton yang menjadi modal penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Selain penguatan sektor produksi, pengembangan kelembagaan melalui koperasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan kawasan ekspor.

"Kami perlu membantu dari sisi penguatan kelembagaan dan koperasi. Ini menjadi dimensi strategis yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan kawasan ekspor karena akan memperkuat tata kelola, kapasitas usaha, dan akses pasar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga memperkenalkan Program Perempuan Mandiri Melalui Ternak Ayam (Permata) yang saat ini telah menjangkau 15 desa di Kecamatan Cilongok.

Program tersebut dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni mengintegrasikan peternakan dan pertanian sehingga limbah ternak dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk maupun bahan pendukung kegiatan budidaya.

"Ini yang disebut ekonomi sirkular. Kotoran ayam menjadi pupuk, kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung aktivitas pertanian sehingga menciptakan siklus yang berkelanjutan," katanya.

Menurut dia, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengelola Program Permata, penyaluran 10.000 bibit pohon, bantuan sarana budidaya ayam petelur, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah dan berbagai kolaborator yang mendukung pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan ekspor.

Abdul Haris mengharapkan kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas akses produk unggulan Banyumas ke pasar ekspor.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banyumas (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi berbasis lokal dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan kawasan berbasis ekspor.

"Kolaborasi yang lebih produktif menjadi ekosistem yang mampu menumbuhkembangkan potensi sumber daya alam dan pelaku ekonomi berbasis lokal, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat," katanya saat peluncuran Pilot Project Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi Berbasis Kawasan Ekspor di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan komoditas ekspor.

Muhaimin mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis kawasan sekaligus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha lokal.

Salah satu tantangan yang dihadapi, kata dia, adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih cukup tinggi, termasuk pada sektor peternakan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal melalui berbagai inovasi, termasuk penerapan ekonomi sirkular.

"Ketergantungan terhadap impor sudah harus diakhiri. Memang tidak mudah mengubah pola yang selama ini bergantung pada barang impor, tetapi kita harus mulai membangun kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki," katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi karena didukung sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan usaha masyarakat.

Muhaimin juga menekankan pentingnya penguatan industrialisasi berbasis potensi daerah agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global.

"Saya yakin dan optimistis jika kita terus bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kemandirian, maka kita akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada negara mana pun," katanya.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan model pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan ekspor yang dikembangkan di Banyumas dapat direplikasi di daerah lain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ditemui usai acara, Muhaimin mengatakan pemerintah saat ini tengah memperkuat program percontohan berbasis potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi yang lebih produktif antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung.

Menurut dia, salah satu fokus penguatan ekosistem tersebut adalah peningkatan kualitas dan standardisasi produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

"Termasuk bagaimana intervensi pemerintah agar gula kelapa ini semakin banyak produksinya, semakin besar ekspornya, dan semakin terjaga kualitasnya," katanya.

Ia menjelaskan salah satu mata rantai yang perlu diperkuat adalah dukungan riset dan laboratorium guna menjamin mutu produk sesuai standar negara tujuan ekspor, termasuk untuk sertifikasi gula organik.

Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus hadir untuk menutup berbagai celah yang menghambat produktivitas sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Banyumas yang selama puluhan tahun mempertahankan usaha gula kelapa sebagai komoditas ekspor unggulan daerah dan berharap produktivitas serta nilai ekspornya terus meningkat.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- PT Bank Mandiri Taspen melakukan berbagai upaya pemberdayaan untuk membuka akses yang lebih setara. Hal inilah yang menjadi landasan penyelenggaraan Program Vokasi Disabilitas bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih relatif rendah. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang mencatat, baru 702 penyandang disabilitas mendapatkan penempatan kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada 2023.

Salah satu akar masalahnya adalah baru terdapat ULD di 28 provinsi atau 73,7 persen dari total 38 provinsi hingga saat ini.

Untuk level kabupaten/kota, bahkan baru 179 ULD atau 34,82 persen dari total 514 kabupaten/kota. Karena itu, masih banyak disabilitas yang memiliki keterampilan tapi terbentur minimnya akses pelatihan dan kesempatan kerja formal. Keterbatasan itulah yang ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat kemandirian ekonomi mereka.

Program ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama kedua perusahaan pelat merah dalam memperluas kesempatan bagi kelompok rentan agar mereka mandiri secara ekonomi. Itu dilakukan dengan pelatihan keterampilan yang relevan sehingga dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik.

Salah satu tujuan pelatihan skill vokasi ini adalah agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan tapi juga dapat penghasilan sendiri baik melalui kerja formal maupun wirausaha mandiri.

Tujuan lainnya sebagai jembatan supply-demand kerja di mana Bank Mandiri Taspen dan PNM menjadi perantara. Dari sisi supply, adalah melatih disabilitas sampai kompeten dan tersertifikasi. Sedangkan dari sisi demand, menghubungkan disabilitas ke perusahaan garmen atau alas kaki yang membutuhkan operator.

Semua itu selaras dengan misi ‘perantaraan kerja’ yang menjadi fungsi ULD Kemnaker sekaligus mendukung ekosistem pendidikan inklusif. Dari sisi Bank Mandiri Taspen dan PNM, program ini merupakan upaya nyata dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja, seperti kolaborasi yang telah terjalin sejauh ini antara Bank Mandiri Taspen dengan Universitas Gadjah Mada(UGM).

Sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia. Selama sepekan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Cabang Pekalongan, Agus Suyana mengatakan, skema pelatihan tersebut sengaja dipilih mengingat industri alas kaki di Indonesia, terutama Jawa Barat dan Banten sangat membutuhkan tenaga terampil yang dapat dilatih cepat.

"Menjahit sepatu adalah skill teknis spesifik yang minim risiko dengan ruang gerak terbatas sehingga cocok untuk penyandang disabilitas baik fisik maupun motorik. Kami berharap, sekali terampil langsung dapat diserap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan industri," kata Agus dikuti Kamis (25/6/2026).

Sementara Pemimpin PNM Cabang Tegal, Sutanto mengatakan, pemberdayaan yang berkelanjutan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dunia kerja.

“Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, kami berharap peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mandiri, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami percaya pemberdayaan yang inklusif akan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sutanto.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes. Program ini sejalan dengan semangat pemberdayaan yang selama ini dijalankan dalam mendampingi masyarakat prasejahtera.

Selama ini PNM dikenal melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan pelaku usaha ultra mikro, kali ini diperluas dengan memberikan akses peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh mandiri.

Sementara bagi Bank Mandiri Taspen, upaya ini sekaligus mengurangi risiko sosial di wilayah operasional bank, tak terkecuali Brebes. Bagi para peserta, pelatihan ini menjadi harapan baru untuk masa depan yang lebih baik, bukan semata ruang belajar keterampilan.

“Selama ini kami sering merasa kesempatan kerja itu terbatas. Melalui pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru sekaligus kepercayaan diri bahwa kami juga mampu bekerja dan berkarya. Semoga setelah pelatihan ini kami bisa mendapatkan pekerjaan dan membantu keluarga,” ujar salah satu peserta Program Vokasi Disabilitas.

Melalui kolaborasi ini, Bank Mandiri Taspen dan PNM berupaya menghadirkan pemberdayaan yang tidak meninggalkan siapa pun alias no one left behind. Di balik setiap keterbatasan, selalu ada potensi yang dapat tumbuh ketika kesempatan dibuka dan dukungan diberikan.

Program vokasi ini diharapkan menjadi langkah kecil yang menghadirkan perubahan nyata bagi para peserta untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui layanan keuangan inklusif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, PNM berhasil meraih penghargaan ESG Leadership Excellence Award, ESG Excellence kategori BUMN, Inclusive Social Impact Award, dan Best ESG in Financial Services.

Ketua Penyelenggara ISA 2026, Maya Julianti, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata melalui model bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi ESG dinilai mampu berjalan beriringan dengan penciptaan dampak sosial yang nyata. Melalui pemberdayaan dan inklusi keuangan, PNM berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Penghargaan ESG Leadership Excellence Award diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen kuat yang dijalankan Direktur Utama PNM Kindaris dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif serta memastikan praktik bisnis perusahaan tetap berlandaskan pemberdayaan dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, penghargaan ESG Excellence kategori BUMN diberikan atas konsistensi PNM dalam menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip ESG. Melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan, PNM dinilai mampu menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

PNM juga menerima Inclusive Social Impact Award sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menghadirkan akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi jutaan perempuan prasejahtera hingga ke pelosok Indonesia. Dewan juri menilai pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PNM tidak hanya membuka akses modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nasabah secara berkelanjutan.

Selain itu, penghargaan Best ESG in Financial Services diberikan kepada PNM atas keberhasilannya menghadirkan layanan jasa keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberlanjutan dalam setiap proses bisnis. Penghargaan ini menegaskan peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama PNM Kindaris berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip ESG sebagai bagian integral dari strategi perusahaan. “Keberlanjutan tidak hanya kami wujudkan melalui tata kelola yang baik, tetapi juga melalui dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi PNM sebagai lembaga keuangan nonbank yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi segmen ultra mikro, tetapi juga berperan sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjangkau hingga wilayah 3T. Melalui pendekatan yang mengedepankan inklusi, pendampingan, dan keberlanjutan, PNM dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan antara kinerja bisnis, dampak sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) memperluas kerja sama dengan sejumlah mitra strategis dan meluncurkan beberapa program yang akan dijalankan secara nasional pada 2026. Langkah tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-2 APWNU di Jakarta, Selasa (17/6/2026).

Harlah ke-2 APWNU mengusung tema "2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri". Kegiatan itu dihadiri unsur pemerintah, tokoh nasional, pengurus PBNU, pelaku usaha, akademisi, investor, organisasi profesi, serta mitra strategis dari berbagai sektor usaha dan industri.

Sekretaris Jenderal APWNU, Joko Suprianto mengatakan, perjalanan organisasi selama dua tahun menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan berbagai program yang menyasar masyarakat.

"Dua tahun perjalanan APWNU merupakan bukti bahwa kolaborasi dan gotong royong dapat melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui momentum Harlah ke-2 ini, kami ingin memperkuat sinergi untuk menghadirkan inovasi, investasi, pemberdayaan ekonomi umat, serta mendukung program pembangunan nasional," ujar Joko dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, APWNU menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis. Kerja sama itu mencakup pengembangan program ekonomi, investasi, energi, media, dan pemberdayaan masyarakat.

APWNU juga memperkenalkan sejumlah program yang akan dijalankan secara nasional pada 2026. Program tersebut meliputi Perpustakaan Digital APWNU untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat, penerbitan buku Obah Mamah, serta pengembangan NUSA Token yang dikembangkan sebagai ekosistem ekonomi digital berbasis komunitas.

Menurut Joko, berbagai program tersebut merupakan upaya organisasi untuk merespons perkembangan teknologi dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif.

Ia mengatakan, peringatan Harlah ke-2 menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami optimistis bahwa melalui kolaborasi yang semakin kuat, APWNU dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional, pemberdayaan masyarakat, dan kemajuan Indonesia," kata Joko.

Melalui tema "2 Tahun Mengabdi, Sinergi untuk Negeri", APWNU menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi dan mengembangkan berbagai program yang mendukung pembangunan berkelanjutan.