Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra karena dinilai menjadi penyebab bencana banjir dan longsor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Pemerintah tetap akan memperhatikan nasib kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Prasetyo menjelaskan usai izin 28 perusahaan tersebut dicabut, nasib lahan jutaan hektar yang ditempati itu secara teknis akan ditindaklanjuti kementerian terkait. Kemudian, operasional perusahaan memang akan terganggu.

"Namun, perlu kami memberikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya, yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa sebelum diambil keputusan pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden, sudah ada tim dari Danantara yang mengevaluasi keberlanjutan perekonomian di wilayah tersebut.

"Sudah ada juga tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Danantara yang mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk memastikan proses-proses ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memang itu sesuatu yang [perlu] diteruskan, itu tidak berhenti. Karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan," ujar Prasetyo.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati juga menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat momentum strategis bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas nasional dan kawasan yang belum tersentuh layanan perbankan tahun 2026.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan dalam lanskap ekonomi yang kini menunjukkan tanda-tanda positif, regulator perbankan tengah menerapkan pelonggaran kebijakan untuk memacu akselerasi pertumbuhan.

Dia pun meminta BPD untuk mengambil peran lebih berani sebagai pelopor ekonomi wilayah, alih-alih berdiam diri dalam zona aman yang justru menghambat pertumbuhan.

"Pada dasarnya, fungsi regulator adalah menjaga keseimbangan siklus ekonomi. Ketika ekonomi sedang jor-joran atau memanas, kami akan menahan lajunya. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang turun, kami akan melonggarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan," kata Budi Widihartanto dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).

Kendati demikian, pelonggaran kebijakan ini tidak serta-merta menjamin kesuksesan tanpa strategi yang tepat sasaran.

Budi menegaskan perlunya reorientasi fokus pembiayaan ke dua pilar utama, yaitu proyek prioritas nasional dan sektor padat karya.

Di samping itu, sektor hilirisasi dan industri padat karya seperti turunan migas, kelapa sawit, dan perkebunan dinilai masih menyimpan potensi besar yang belum tergali secara optimal.

Sektor-sektor ini, menurut Budi, seharusnya menjadi sasaran utama ekspansi kredit BPD.

Budi mencontohkan, Mahakam Ulu menjadi wilayah di mana BPD dapat meraih keuntungan signifikan dengan menjadi pionir.

BPD Kaltimtara mencatatkan pertumbuhan kredit yang sangat tinggi di kabupaten tersebut, justru karena tidak ada kompetitor yang berani masuk terlebih dahulu.

"Saya melihat kredit BPD Kaltimtara di sana pertumbuhannya sangat tinggi karena tidak ada pesaing, BPD menjadi pionir. Memang, menjadi pionir memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya operasional yang tinggi, kesulitan SDM, dan sifat investasi jangka panjang," ucapnya.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa jika hanya diam di zona nyaman, tidak akan mendapatkan kue sehingga BPD Kaltimtara harus berani melangkah.

"Risiko gagal memang ada, tetapi jika berhasil, kita akan mendapatkan porsi kue yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang ragu-ragu mengambil posisi," paparnya.

Dia berharap BPD dapat terus berperan sebagai local champion dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Apabila BPD berhasil membuka jalan, institusi perbankan lain akan mengikuti jejak tersebut, sehingga inklusivitas ekonomi di Benua Etam dapat terwujud secara menyeluruh.

Bisnis.com, MEDAN – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menggelar konferensi tahunan Sumatranomics ke-6 sebagai langkah membangun pemahaman akan isu strategis perekonomian wilayah Sumatra sekaligus mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan ekonomi wilayah.

Kepala KPwBI Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan pertemuan yang digelar bersama KPwBI Sumatra Barat serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Medan dan Padang ini bertujuan mendorong agar ekosistem akademik semakin berkontribusi dalam perumusan kebijakan sehingga mendukung penguatan ekonomi wilayah dan program Asta Cita pemerintah.

"Integrasi ekonomi wilayah Sumatra merupakan kunci dari transformasi struktural," kata Rudy dalam pembukaan Annual Conference6^th Sumatranomics 2025 di Padang, Rabu (5/11/2025).

Dijelaskan Rudy, transformasi ekonomi Sumatra diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia menyebut perlu tiga upaya untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah Sumatra. Pertama, transformasi pada struktur ekonomi, daya saing, dan inklusivitas guna mengembalikan kejayaan Sumatra sebagai pusat perdagangan global dan regional.

Kedua, integrasi dan kolaborasi antara industri dan perdagangan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis economies of scale yang lebih efisien dan produktif.

Ketiga, rekomendasi strategis hasil perumusan dari karya ilmiah pemenang kompetisi Call for Paper 6th Sumatranomics dapat digunakan sebagai rujukan perumusan kebijakan implementatif yang konkret.

Adapun pertemuan tahunan Sumatranomics ke-6 kemarin diisi dengan materi dan diskusi bersama sejumlah doktor kompeten di bidangnya. Topik yang dibahas berkaitan dengan integrasi perdagangan dan industri di wilayah Sumatra.

Salah satu panelis dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menyebutkan perlunya solusi integrasi perdagangan berbasis industrialisasi guna mendorong transformasi ekonomi Sumatra, peningkatan ekspor bernilai tambah dan keterlibatan lebih dalam pada rantai nilai global.

Fithra mengatakan Sumatra dapat beralih dari basis ekspor komoditas primer menuju hub manufaktur dan konektivitas regional ASEAN yang kompetitif dengan dukungan kebijakan perdagangan, infrastruktur, dan investasi yang terkoordinasi.

Sementara panelis dari Universitas Padjajaran, Maman Setiawan, menekankan pentingnya industrialisasi, hilirisasi, dan aglomerasi sebagai strategi utama untuk memperkuat integrasi industri di Sumatra sehingga akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keterhubungan antarwilayah.

Maman mengatakan struktur industri yang lebih kompetitif dan lingkungan bisnis yang kondusif diyakini akan menciptakan perilaku usaha yang inovatif serta mendorong daya saing regional secara berkelanjutan.

Selain diskusi, Annual Conference 6^th Sumatranomics 2025 kemarin menjadi momentum penyerahan penghargaan kepada 10 paper atau makalah terbaik dari kategori umum dan mahasiswa.

Kepala KPwBI Sumut Rudy Brando Hutabarat mengatakan ada 3 rekomendasi strategis hasil formulasi dari karya ilmiah terbaik tersebut, yakni perlunya kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik daerah baik struktur ekonomi, kondisi geografis dan SDM; perluasan infrastruktur konektivitas antardaerah sebagai modal integrasi ekonomi wilayah, khususnya untuk mendukung aglomerasi ekosistem industri; serta penguatan pemetaan potensi dan tantangan daerah khususnya dalam mendorong integrasi perdagangan-industri.