JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, menyebut pemerintah bakal memperketat manajemen risiko dalam proyek pangan, energi, hingga air.

Untuk memastikan keberhasilan proyek itu, pemerintah menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) yang dipimpin Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Pemerintah menilai besarnya anggaran tidak menjadi jaminan keberhasilan apabila tata kelola dan pengendalian risiko tidak dijalankan secara konsisten," kata Hanif dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Potret Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, MRPN LS merupakan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kata dia, mendapat tugas mengendalikan dan mengoordinasikan program prioritas nasional.

Sejumlah program itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kemudian, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), proyek pangan, energi, dan air.

“Semua memiliki, memerlukan konsolidasi semua sektor,” ujar Hanif.

Menurut Hanif, sejumlah proyek besar pemerintah termasuk di sektor pangan, energi, dan air belum benar-benar berhasil.

Presiden Prabowo Subianto kemudian meminta jajarannya melakukan mitigasi sehingga proyek-proyek skala besar itu terhindar dari kegagalan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung sudah mulai berjalan, bahkan ada yang mampu menyuplai kebutuhan untuk dapur SPPG, Jumat (19/6/2026).

Di antara aspek yang menjadi perhatian meliputi, tata kelola, transparansi, efisiensi, dan efektivitas, yang harus dikerjakan lintas kementerian/lembaga.

“Karena keberhasilan program itu dan proyek tidak kemudian dijamin dengan dana yang besar akan berhasil. Tidak,” tutur Hanif.

Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong matrikulasi MRPN LS menjadi dokumen yang dirujuk semua pihak terkait guna memitigasi pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Menurutnya, mitigasi itu perlu diturunkan menjadi kebijakan yang bersifat mengikat sehingga semua pihak bisa ikut mengontrol pelaksanaan program tersebut.

“Semua orang bisa mengontrol dengan tepat, dengan terukur tingkat keberhasilan dan peluang ketidakberhasilan pada saat itu ada,” tutur Hanif.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menerjunkan kurang lebih sekitar 1.980 petugas dan pengawas dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan pada gelaran sensus tahun ini pihaknya menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan ribuan petugas sensus telah melakukan pendataan sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Arrief menjelaskan program Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bila DTSEN lebih berfokus pada aspek sosial, sedangkan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

"Jadi DTSEN kemarin itu Kota Surabaya sebagai pilot project. Kalau sensus ekonomi seluruh di Indonesia. Ini (sensus ekonomi) proyek 10 tahun sekali," ujarnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, BPS Kota Surabaya telah melakukan pendataan terhadap usaha besar mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan dan berbagai perusahaan besar lainnya. Sementara itu, pelaksanaan pendataan door-to-door dalam dua hari pertama telah menjangkau sekitar 8.000 usaha.

"Ini (data) baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an, perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door to door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha," ungkapnya.

Meski begitu, Arrief mengaku pihaknya menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kejenuhan sebagian responden yang merasa terlalu sering didata. Akan tetapi, ia percaya diri bahwa target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif serta dukungan dari Pemkot Surabaya.

"Ada beberapa yang istilahnya rumah-rumah yang mungkin agak menolak karena respondent burden. Respondent burden itu bosan, karena kok didata terus, tetapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan dan bantuan dari pemkot, Insyaallah nanti kita akan bisa mendapatkan datanya masing-masing," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh gambaran kondisi ekonomi riil masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.

Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian dari masing-masing rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sentral agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

"Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6," ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri pun mengajak kepada segenap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas sensus BPS melakukan pendataan.

Menurutnya, sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

"Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran.

Ia menegaskan data yang diperoleh secara akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan stimulus dalam berbagai bentuk.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya nyuwun ngapuro (minta maaf) kepada warga Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada njenengan (anda) terkait sensus ekonomi nyuwun tolong (minta tolong) dijawab. Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu, pergerakannya berapa, dan siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Adapun, kata Yusril, pelarangan di sejumlah kampus seperti Universitas Mataram, UIN Mataram hingga di salah satu daerah Lombok hanya persoalan administrasi. Sementara itu, nobar di kampus lain Bandung dan Sukabumi masih bisa digelar tanpa halangan apapun.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Sekadar informasi, film Pesta Babi diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional dengan total investasi mencapai Rp116 triliun. Ia menyebutkan proyek ini sangat penting karena menjadi salah satu jalan menuju kebangkitan Indonesia dan upaya besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," kata Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Salah satu proyek yang dibangun adalah hilirisasi tembaga dan emas yang dikembangkan oleh MIND ID di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, tepatnya di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Jawa Timur.

Hilirisasi tembaga dan emas di Gresik mencerminkan pembentukan rantai industri yang semakin terhubung dari hulu hingga hilir. MIND ID akan mengembangkan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.

Dalam skemanya, katoda tembaga dari smelter akan diolah menjadi brass cup dan brass mill berkapasitas 10 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan amunisi nasional. Sementara itu, untuk pengolahan emas, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akan memproses hasil pemurnian logam menjadi emas batangan (bullion) guna memperkuat rantai pasok logam mulia domestik.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pengembangan industri derivatif di Gresik merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah. Inisiatif ini diyakini mampu menjadi motor penggerak baru bagi struktur ekonomi Jawa Timur agar semakin kokoh dan berdaya saing.

[Gambas:Youtube]

"Definisi maju tentu adalah kemampuan kita mengembangkan industri strategis yang membuat bangsa ini menjadi berdikari. Prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya ekosistem yang mumpuni. Itulah sebabnya Jawa Timur ingin menjadi bagian penting dari rantai nilai (value chain) industri nasional," ujar Emil saat ikut meresmikan proyek tersebut.

Emil menjelaskan hilirisasi di KEK Gresik kini telah melompat ke tahap produk turunan tingkat dua dan tiga. Ia mencontohkan bagaimana katoda tembaga kini diolah lebih lanjut menjadi copper rod, copper foil, hingga brass cup yang merupakan bahan baku peluru.

"Kita sudah bergeser ke arah industri derivatif. Katoda tembaga yang dihasilkan smelter kini diolah menjadi brass cup oleh Pindad untuk kebutuhan amunisi. Jadi, peluru yang biasanya diimpor untuk kebutuhan TNI, ke depan akan diproduksi di dalam negeri menggunakan bahan baku lokal," tuturnya.

Kehadiran fasilitas brass mill ini diproyeksikan mampu menekan angka impor komponen amunisi TNI secara signifikan sekaligus memperkuat kemandirian pertahanan melalui integrasi produksi di kawasan yang sama.

Secara sosial-ekonomi, proyek terintegrasi ini diperkirakan akan menyerap hingga 7.000 tenaga kerja terampil. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi lintas BUMN yang melibatkan PT Freeport Indonesia sebagai penyedia bahan baku, PT Pindad, PT Antam, hingga PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai mitra infrastruktur pelabuhan.

Guna mendukung transformasi KEK Gresik sebagai hub hilirisasi berdaya saing global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memperkuat efisiensi logistik melalui perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan, termasuk pelebaran akses jalan tol dan pembenahan jembatan guna memastikan kelancaran operasional KEK Gresik sebagai tulang punggung industri nasional.

"KEK Gresik bukan lagi single commodity, melainkan multi-commodity hub. Dengan dukungan infrastruktur dari Pelindo dan ekosistem industri yang sudah 'nyambung', kawasan ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja terampil," tambah Emil.

Dari sisi makroekonomi, posisi KEK Gresik di jantung aglomerasi Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Emil memaparkan bahwa wilayah ini menyumbang hampir separuh dari PDRB Jawa Timur.

"Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan Gerbangkertosusila mencapai hampir separuh dari perekonomian Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur menyumbang seperenam ekonomi nasional, maka perputaran ekonomi di aglomerasi ini saja mencakup hampir 10 persen dari total ekonomi Indonesia. Ini adalah keunggulan kompetitif yang harus kita jaga," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap proyek hilirisasi nasional harus terus dievaluasi seiring perkembangan teknologi, dengan satu tolok ukur utamanya adalah manfaat terbesar bagi rakyat.

Penegasan itu disampaikan saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Ia menekankan bahwa rencana yang sudah disusun pun harus siap diubah jika ada teknologi yang lebih baik dan lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kita hitung secara matematik. Kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana," tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan terikat pada perencanaan awal jika ada opsi yang lebih efisien dan menguntungkan bagi masyarakat luas.

Prabowo juga menginstruksikan Satgas Hilirisasi dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk terus mengkaji pilihan teknologi tanpa dipengaruhi kepentingan lain. Pendekatan ini mencerminkan arah kebijakan hilirisasi yang lebih pragmatis, berfokus pada hasil nyata, bukan sekadar target proyek yang sudah dicanangkan.

"Kaji terus teknologi, lihat. Matematis, matematis, matematis. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan," lanjut dia.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap trajektori Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mendorong pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan hilirisasi sebagai pilar kemandirian ekonomi.

Dirinya juga menyinggung pentingnya kohesi sosial sebagai modal dasar kemajuan bangsa. Menurutnya, keberagaman yang ada seharusnya memperkuat, bukan memecah, dan setiap perbedaan harus dikelola sebagai kekuatan kolektif, bukan sumber perpecahan.

Menutup sambutannya, Prabowo mengingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian adalah prasyarat mutlak bagi kemajuan, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

"Perdamaian sangat mahal. Kita jaga bangsa kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, proyek hilirisasi tahap II di Cilacap menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai nilai industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin Indonesia hanya terus menjual bahan baku mentah ke luar negeri.

Ia kemudian menargetkan 30 hingga 40 proyek hilirisasi berskala besar mulai berjalan sepanjang tahun ini untuk memperkuat industri pengolahan di dalam negeri.

"Sudah 26 titik (proyek hilirisasi) ya, dan kita mungkin tambah lagi enam titik tahun ini. Mungkin kita mulai 30-40 proyek besar," ujar Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4).

Ia mengatakan seluruh proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mengubah pola ekonomi nasional agar tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Apapun terjadi kita hanya mau kerja untuk rakyat," katanya.

Prabowo menilai Indonesia harus keluar dari pola lama yang hanya menjual hasil tambang dan hasil bumi tanpa pengolahan lanjutan. Menurut dia, penguatan hilirisasi menjadi jalan agar nilai tambah industri, lapangan kerja, dan keuntungan ekonomi bisa tinggal di dalam negeri.

[Gambas:Youtube]

Selain memperluas proyek hilirisasi, Prabowo menyebut pemerintah masih menyiapkan tambahan peluncuran sejumlah program ekonomi lain dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi (Desa) Merah Putih, kemungkinan dua-tiga minggu lagi," katanya.

Ia melanjutkan, setelah itu pemerintah menargetkan lebih dari 25 ribu Kopdes fisik kembali diresmikan dalam dua sampai tiga bulan berikutnya.

"Sesudah itu dua-tiga bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25 ribu Koperasi (Desa). Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik, ada gudang, ada pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya menjadi salah satu bukti pemerintah sedang membangun rantai ekonomi dari produksi hingga distribusi.

"Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang lima kali seminggu," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai meresmikan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua senilai total Rp116 triliun yang tersebar di berbagai daerah. Belasan proyek tersebut mencakup sektor energi, mineral, dan perkebunan, sekaligus menjadi lanjutan dari fase pertama yang sebelumnya dimulai pada Februari lalu.

Prabowo meminta seluruh proyek yang disiapkan pemerintah terus dievaluasi dengan pendekatan teknologi, hitungan efisiensi, serta manfaat ekonomi yang paling besar bagi masyarakat.

"Saya perintahkan terus dikaji karena perkembangan teknologi berjalan terus. Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific, kita hitung secara matematik," katanya.

Ia menegaskan proyek yang dijalankan harus benar-benar dipilih berdasarkan skema paling efisien dan paling menguntungkan rakyat.

"Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan 13 proyek yang baru dimulai tersebut merupakan fase kedua dari program hilirisasi nasional. Pemerintah, kata dia, masih menyiapkan fase ketiga dan tahapan lanjutan sehingga total proyek hilirisasi yang dikembangkan terus bertambah.

Ia menjelaskan lima dari 13 proyek terbaru berada di sektor energi, termasuk pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai yang ditujukan untuk menekan impor BBM, serta pembangunan fasilitas ketahanan pasokan BBM di Maumere, Palaran, dan Biak untuk memperkuat distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Target Presiden Prabowo Subianto menargetkan 34 pembangunan proyek waste to energy (WtE) atau pengelolaan sampah jadi energi (PSEL) perlu disikapi sebagai komitmen kerja keras pemerintah sepanjang 2026.

Saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026), Prabowo menyebut program tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai kota di Indonesia.

Wajar Kepala Negara menaruh perhatian dalam pengelolaan sampah, mengingat hal ini sudah menjadi persoalan di berbagai daerah. Terkini, protes keras masyarakat atas kekecewaan buruknya pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah diluapkan di Tangerang Selatan, Banten.

Mahasiswa membuang sampah saat aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Mereka menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengambil langkah konkret dalam permasalahan sampah, mengevaluasi sistem pengelolaan sampah serta melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik rawan penumpukan.

Unjuk rasa di Tangsel menjadi salah satu potret kecil mengapa proyek PSEL jadi sangat strategis dan dinanti. Presiden Prabowo mengamini, persoalan sampah telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan berpotensi berubah menjadi bencana apabila tidak segera ditangani secara sistematis.

Ia menilai selama bertahun-tahun Indonesia belum berhasil merealisasikan proyek pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. “Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita ubah, kita bersihkan menjadi listrik,” ujarnya.

Merespon arahan Presiden, Danantara Indonesia menyiapkan gambaran jadwal proyek PSEL. Pada tahap awal, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Gambaran Proyek

Danantara Indonesia mengungkapkan proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Berdasarkan indikatif timeline yang dirilis Danantara, proses seleksi daftar penyedia terpilih (DPT) dan penerbitan request for proposal (RFP) telah diselesaikan pada periode Oktober hingga Desember 2025.

Dari proses tersebut, sebanyak 24 perusahaan dinyatakan lulus kualifikasi DPT dan berhak mengikuti tender di wilayah yang telah siap.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Adapun, sistem penilaian menggunakan formula bobot seimbang. Sebesar 50% mencakup komponen teknis yakni keandalan teknologi dan kepatuhan lingkungan, serta 50% komponen finansial yaitu struktur pendanaan.

Laporan itu menyatakan harga terendah tidak otomatis menjadi pemenang, melainkan skor tertinggi yang mencakup kualitas teknologi dan keberlanjutan. Setelah pengumuman pemenang dan penunjukan mitra bisnis (BUPP PSEL) yang dijadwalkan pada Februari 2026, proses akan memasuki fase negosiasi terbatas dan pemenuhan dokumen hukum.

“Konstruksi baru dapat dimulai setelah seluruh dokumen hukum dieksekusi” tulis laporan Danantara Indonesia.

Danantara juga menetapkan standar tinggi bagi konsorsium yang ingin mengelola proyek ini. Calon pelaksana minimal memiliki aset Rp2,5 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir dan ekuitas di atas Rp700 miliar.

Selain itu, secara teknis, perusahaan wajib memiliki pengalaman dalam mengoperasikan fasilitas waste-to-energy dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Hal ini guna memastikan teknologi yang digunakan teruji dan mampu memberikan dampak bagi transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Tantangan Teknologi

Di tengah persiapan yang ada, pemerintah juga dihadapkan sejumlah tantangan. Sebelumnya, Plastic Smart Cities Program Manager WWF Indonesia, Sekti Mulatsih, mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi penanganan sampah.

Namun, menurutnya, teknologi WtE harus dijalankan dengan perencanaan matang dan pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia.

"Sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, dua hal yang paling menentukan karakteristik kimia sampah perkotaan di Indonesia yaitu tingginya fraksi bioorganik dan kadar air (moisture) yang tinggi," jelas Sekti kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Menurut Sekti, dengan komposisi sampah organik yang masih dominan di banyak kota, perlakuan termal pada WtE akan sangat berbeda dengan sampah di negara beriklim sedang.

Saat ini, lanjutnya, masih banyak jenis sampah yang bisa dikelola dengan teknologi yang lebih murah dan ramah lingkungan sebelum masuk ke tahap pembakaran. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan WtE terletak pada pemilahan sampah dari sumbernya.

"Di negara dengan karakteristik sampah seperti Indonesia, WtE tidak dapat berdiri sendiri menjadi solusi teknis semata, tetapi harus didukung oleh perbaikan sistem secara menyeluruh mulai dari pemilahan tingkat rumah tangga, penguatan rantai pengumpulan, fasilitas tengah, hingga pengendalian emisi dan residu di hilir," paparnya.

Tanpa perbaikan sistem tersebut, WtE berisiko menjadi mahal, tidak efisien, dan menimbulkan dampak lingkungan baru yang bisa jadi cenderung lebih berbahaya. Sebaliknya, jika pemilahan berjalan baik dan aliran material dirancang sesuai karakteristik sampah, WtE dapat berfungsi sebagai bagian dari ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan, mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menjadi solusi yang layak secara finansial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan segera memulai sejumlah proyek hilirisasi senilai 6 miliar dolar AS dalam beberapa pekan ke depan. Dalam peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (12/1/2026), Prabowo menyebut proyek tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat industrialisasi serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Menurut Prabowo, sedikitnya terdapat enam proyek hilirisasi yang siap dimulai pada tahap awal. Bahkan, jumlah proyek tersebut berpotensi bertambah hingga 11 proyek.

“Kita juga dalam waktu beberapa minggu ini akan mulai. Kita harapkan minimal enam proyek hilirisasi, mungkin bisa sampai 11 proyek. Nilainya kurang lebih 6 miliar dolar AS,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan proyek hilirisasi akan dibarengi masuknya investasi besar dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada kesiapan sumber daya manusia serta tata kelola proyek.

“Saya perkirakan investasi yang akan masuk cukup besar. Untuk itu, kita harus benar-benar menyiapkan awak, menyiapkan manajemen, serta menyiapkan manajer-manajer muda yang mampu mengelola proyek-proyek ini,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan proses industrialisasi idealnya membutuhkan waktu panjang, bahkan dapat mencapai 10 hingga 20 tahun. Namun, pemerintah berupaya mempercepat tahapan tersebut melalui kebijakan dan dukungan yang terintegrasi.

Presiden juga menekankan hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Menurut Prabowo, kekayaan alam yang melimpah tidak akan cukup jika tidak dibarengi penguatan industri, karena berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi bangsa.

Selain itu, keberhasilan program hilirisasi sangat bergantung pada ketersediaan pendanaan serta pengelolaan yang baik. Pemerintah optimistis mampu mencapai tujuan hilirisasi nasional dengan manajemen yang profesional dan terarah.

“Kalau kita tidak kuat tetapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras menjalankan program hilirisasi. Kita membutuhkan dana, tetapi saya optimistis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu,” jelas Presiden.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat momentum strategis bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas nasional dan kawasan yang belum tersentuh layanan perbankan tahun 2026.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan dalam lanskap ekonomi yang kini menunjukkan tanda-tanda positif, regulator perbankan tengah menerapkan pelonggaran kebijakan untuk memacu akselerasi pertumbuhan.

Dia pun meminta BPD untuk mengambil peran lebih berani sebagai pelopor ekonomi wilayah, alih-alih berdiam diri dalam zona aman yang justru menghambat pertumbuhan.

"Pada dasarnya, fungsi regulator adalah menjaga keseimbangan siklus ekonomi. Ketika ekonomi sedang jor-joran atau memanas, kami akan menahan lajunya. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang turun, kami akan melonggarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan," kata Budi Widihartanto dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).

Kendati demikian, pelonggaran kebijakan ini tidak serta-merta menjamin kesuksesan tanpa strategi yang tepat sasaran.

Budi menegaskan perlunya reorientasi fokus pembiayaan ke dua pilar utama, yaitu proyek prioritas nasional dan sektor padat karya.

Di samping itu, sektor hilirisasi dan industri padat karya seperti turunan migas, kelapa sawit, dan perkebunan dinilai masih menyimpan potensi besar yang belum tergali secara optimal.

Sektor-sektor ini, menurut Budi, seharusnya menjadi sasaran utama ekspansi kredit BPD.

Budi mencontohkan, Mahakam Ulu menjadi wilayah di mana BPD dapat meraih keuntungan signifikan dengan menjadi pionir.

BPD Kaltimtara mencatatkan pertumbuhan kredit yang sangat tinggi di kabupaten tersebut, justru karena tidak ada kompetitor yang berani masuk terlebih dahulu.

"Saya melihat kredit BPD Kaltimtara di sana pertumbuhannya sangat tinggi karena tidak ada pesaing, BPD menjadi pionir. Memang, menjadi pionir memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya operasional yang tinggi, kesulitan SDM, dan sifat investasi jangka panjang," ucapnya.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa jika hanya diam di zona nyaman, tidak akan mendapatkan kue sehingga BPD Kaltimtara harus berani melangkah.

"Risiko gagal memang ada, tetapi jika berhasil, kita akan mendapatkan porsi kue yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang ragu-ragu mengambil posisi," paparnya.

Dia berharap BPD dapat terus berperan sebagai local champion dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Apabila BPD berhasil membuka jalan, institusi perbankan lain akan mengikuti jejak tersebut, sehingga inklusivitas ekonomi di Benua Etam dapat terwujud secara menyeluruh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Danantara Indonesia menegaskan arah investasi 2026 dengan fokus pada proyek strategis, penguatan kapasitas nasional, dan penciptaan dampak ekonomi jangka panjang. Agenda tersebut disampaikan dalam paparan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari kewajiban konsultatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Holding Investasi.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, peta jalan investasi Danantara Investment Management 2026 dirancang untuk memenuhi mandat ganda, yaitu menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Menurut Rosan, penyusunan strategi dilakukan melalui pendekatan terukur dan berorientasi nilai lintas generasi.

“Mandat kami jelas, yaitu menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Rosan menjelaskan strategi 2026 diarahkan pada pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Pendekatan tersebut memadukan investasi jangka panjang dengan aset yang memberi arus kas stabil, sehingga menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil sekaligus memungkinkan pembiayaan proyek pembangunan yang berdampak luas.

"Setiap keputusan investasi harus memenuhi dua tujuan, yaitu menjaga nilai aset negara dan memastikan manfaat yang kembali kepada masyarakat dalam jangka panjang,” ucap Rosan.

Danantara menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang dinilai ketat dan transparan, memastikan setiap investasi selaras dengan agenda pembangunan nasional, memiliki dampak sosial dan lingkungan, serta tetap layak secara komersial. Rosan memaparkan dua contoh penerapannya, salah satunya Proyek Kampung Haji di Makkah yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia.

Proyek tersebut dilaksanakan melalui proses lelang lahan dengan otoritas Arab Saudi dan eksplorasi opsi akuisisi aset alternatif. Rosan menyebut inisiatif itu berpotensi membuka hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta menghasilkan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

“Project Berkah bukan hanya soal akomodasi jamaah, tetapi tentang membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia dan meningkatkan standar pelayanan publik bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah haji,” kata Rosan.

Rosan juga menyinggung proyek waste-to-energy (WtE) sebagai contoh proyek domestik yang mendukung ketahanan energi dan penanganan darurat sampah nasional. Proyek ini diperkirakan menghasilkan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi, ratusan pekerjaan tetap saat operasi, serta potensi kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB pada masa pembangunan.

Pada sesi lanjutan, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menegaskan pentingnya disiplin tata kelola, mitigasi risiko, dan kesiapan proyek dalam menjalankan mandat investasi. Pandu menilai RKAP 2026 memperkuat fondasi investasi Danantara Indonesia melalui uji tuntas yang lebih dalam serta pengelolaan risiko yang menjaga stabilitas portofolio. “Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” ujar Pandu.

Ia mengatakan standar tata kelola dan transparansi menjadi pilar utama dalam setiap keputusan investasi. Pandu menegaskan Danantara Indonesia berperan sebagai sovereign wealth fund berorientasi jangka panjang, mengelola aset negara melalui sinergi antara Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan penyiapan sumber daya manusia (SDM) sejak mahasiswa masih berada di tingkat akhir perkuliahan.

Hal itu disampaikan Brian usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Brian mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya pelatihan bagi calon lulusan perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerja maupun kebutuhan strategis nasional.

“Beberapa hal tentang penyiapan SDM ya terutama bagaimana para calon apa ya, calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak presiden meminta sebelum lulus itu sudah bisa dilatih beberapa hal yang diperlukan oleh bangsa ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebutuhan SDM saat ini meliputi berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri.

Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proyek strategis menjadi penting untuk direalisasikan.

“Kan sekarang kita ada beberapa hal apakah itu sektor pertanian sektor industri, jadi para SDM ini sebelum lulus para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek nasional yang terkait dengan Astacita sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus,” kata Brian.

Brian menyampaikan bahwa kementeriannya akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penyusunan mekanisme pelatihan dan penempatan mahasiswa tingkat akhir pada proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Terkait kemungkinan arah kebijakan ini terhubung dengan program MagangHub, Brian mengakui bahwa program tersebut menjadi bagian dari penguatan pembelajaran praktik.

“Iya termasuk itu magang juga tapi pak presiden juga meminta lebih luas lagi. Tidak hanya program magang, ketika bersekolah pun kalau magang kan sudah lulus ya sambil menunggu pekerjaan. Nah ini ketika mereka di tingkat akhir pun diharapkan sudah bisa melakukan praktik yang sesuai dengan bidangnya,” tandas Brian.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergerak cepat untuk menuntaskan administrasi berkaitan keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan agar proyek ini dapat selesai dan dioperasikan sesuai target nasional.

"Kita optimistis Tol Japek II Selatan dapat beroperasi sesuai target nasional. Saat ini kami bergerak cepat untuk merampungkan administrasi, baik di tingkat desa hingga kabupaten," kata Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Sabtu.

Dia menjelaskan ada sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi di antaranya lahan dan bangunan SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04 serta SDN Ciledug 03.

"Untuk sekolah, bangunan SMP yang terdampak sudah selesai proses ganti ruginya. Sementara untuk SD, kami menunggu keputusan Bupati. Prinsipnya, pendidikan tidak boleh terganggu dan Pemda memastikan seluruh fasilitas diganti secara layak," katanya.

Ia memastikan proses penyelesaian administrasi terhadap fasilitas pendidikan berstatus terdampak proyek pembangunan trase Tol Japek II Selatan dipastikan rampung pada akhir tahun ini.

Kepastian tersebut sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional sehingga ruas jalan itu bisa dioperasikan penuh maupun fungsional pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Lebaran 2026.

"Kami turut memastikan bahwa tahapan percepatan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan publik. Mudah-mudahan sesuai target pemerintah, akhir tahun ini sudah bisa beroperasi," ucap dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional ini.

"Japek II Selatan ditargetkan berfungsi pada periode Natal dan Tahun Baru serta Lebaran 2026 untuk mengurai kemacetan Jakarta-Bandung sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025