JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pemilik PT Cordelia Bara Utama (CBU) berinisial MJE sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan. Kasus tersebut melibatkan pengusaha Samin Tan selaku pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

“Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (Jam Pidsus) menetapkan satu tersangka dan melakukan penahanan terhadap MJE selaku pemilik PT CBU," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (14/5/2026).

Anang menjelaskan, MJE ditetapkan sebagai tersangka atas dasar bukti yang diperoleh penyidik berupa 1.626 dokumen, 129 barang bukti elektronik, dan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 80 orang saksi. “Adapun Tersangka MJE sebelumnya tidak memenuhi panggilan dari tim penyidik tanpa ada alasan yang sah,” ujar dia.

Anang menjelaskan MJE selaku pemilik PT CBU bersama Samin Tan sebagai beneficial ownership PT AKT turut menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh surat persetujuan berlayar.

"Pemilik PT CBU bersama-sama dengan tersangka ST selaku beneficial ownership PT AKT menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar," ungkap Anang.

“Oleh karenanya, tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya dapat melakukan ekspor batubara ilegal yang diperoleh dari pertambangan PT AKT, yang izinnya telah dicabut sejak 19 Oktober 2017,” sambungnya.

Anang menambahkan, tersangka MJE telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Lihat video: Kejagung Geledah 14 Lokasi Terkait Kasus Samin Tan, Sita Alat Berat-Kendaraan



Sebelumnya Kejagung menetapkan taipan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal di wilayah Kalimantan Tengah pada periode 2016-2025.

PT AKT diduga melakukan penyimpangan pengelolaan tambang sejak izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dicabut pada 2017. PT AKT ternyata masih melakukan kegiatan tambang hingga tahun 2025.

“Bahwa setelah dicabut, PT AKT masih terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai tahun 2025," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Sabtu (28/3/2026)..

Pengusaha Samin Tan melalui PT AKT dan afiliasinya diduga melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penambangan sekaligus penjualan hasil tambang menggunakan dokumen perizinan ilegal. Dokumen itu diperoleh bekerja sama dengan penyelenggara negara.

"Bahwa saudara ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum telah melakukan pertambangan dan penjualan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan penambangan," ungkap Syarief.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, wacana pengenaan royalti tambahan untuk sektor tambang batal diterapkan di bulan Juni 2026, mendatang. Hal tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari para pelaku usaha.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali sebelum menerapkan skema tersebut. Sebab hingga saat ini memang belum ada keputusan pasti untuk penerapan royalti tambahan maupun pengenaan bea keluar di sektor tambang.

Bahlil mengaku pihaknya masih mencari formulasi yang pas untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pertambangan, sambil memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tidak memberatkan dunia usaha maupun memperburuk iklim investasi di sektor pertambangan.

IHSG Diprediksi Bergerak Mixed Tertekan Rebalancing MSCI dan Royalti Tambang



"Mungkin masih kita pikirkan lagi (penerapan royalti tambang Juni). Andaikan pun itu (diterapkan), harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya Kementerian ESDM telah melakukan uji publik terhadap materi aturan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Uji publik tersebut berkaitan dengan rencana perubahan tarif royalti tambang untuk beberapa komoditas seperti, nikel, timah, emas, dan perak. Target awal dari penerapan wacana tersebut di Bulan Juni, apabila mendapatkan respon positif dari dunia usaha.

"Itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa, gitu. Nah, begitu masukannya enggak baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan karena itu kan nanti jadi PP," kata Bahlil.

Buru Pajak Tambang, DJP Dorong Integrasi Minerba One dengan Coretax



Oleh sebab itu, Bahlil memastikan penerapan royalti tambahan tambang dan pengenaan bea keluar akan di pending sementara sambil mencari formula yang tepat dan saling menguntungkan antara penerimaan negara dan dunia usaha.

"Saya setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha. Maka ini saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung dan juga pengusaha harus untung," lanjutnya.

Sekedar informasi tambahan, belakangan isu terkait tambahan pengenaan royalti tambang maupun bea keluar mendapatkan respons yang kurang bagus di pasar.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia, sektor pertambangan yang masuk dalam kelompok basic material dan sektor energi terkoreksi masing-masing 5,58% dan 5,72% dalam sepekan, 4-8 Mei 2026. Sementara pada perdagangan hari ini (11/5), kembali mengalami koreksi masing-masing 1,22 persen dan 2,51%.

JAKARTA - Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) menggelar deklarasi dukungan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung. Presidium JATA terdiri dari Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Santri Bakti Nusantara, Jaringan Pemuda Penggerak (JAMPER), Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup untuk Perubahan, Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, BAPEGESIS, serta Koalisi Jakarta Present.

Deklarasi sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan ini mengusung tema "Selamatkan Air Tanah Jakarta, Selamatkan Masa Depan Kota".

Koordinator Presidium Koalisi JATA La Ode Kamaludin mengatakan, eksploitasi air tanah di Jakarta selama bertahun-tahun telah menimbulkan berbagai dampak serius, terutama akibat penggunaan oleh bangunan berskala besar seperti apartemen, hotel, ruko, dan kawasan industri.

"Pemanfaatan air tanah secara berlebihan berkontribusi terhadap penurunan muka tanah yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir musiman, banjir rob, serta kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat luas," ujar Kamal saat deklarasi di Posko Jata, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Menurut dia, larangan penggunaan air tanah pada gedung dan industri merupakan langkah penting dalam mewujudkan kota yang aman dan layak huni. Pembangunan kota dinilai tidak seharusnya membebankan risiko lingkungan kepada masyarakat, sementara keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian pihak.

"Kami menyatakan dukungan penuh terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2026 dan siap mengawal implementasinya agar berjalan konsisten. Keberhasilan kebijakan tersebut dinilai sangat bergantung pada pengawasan yang kuat serta penerapan sanksi secara tegas," katanya.

Dia meminta pemerintah dapat memastikan proses transisi menuju penggunaan air perpipaan dilakukan secara adil dan transparan.

Direktur Eksekutif Jakarta Present Taufik Rendusara (Tope) berkomitmen terhadap upaya mencegah eksploitasi air tanah. "Persoalan air tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kota dan tanggung jawab antargenerasi," ujarnya.

Melalui deklarasi ini, Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2026. "Kami akan melakukan langkah kongkret lanjutan agar eksploirasi air tanah dapat dihentikan ketika suplai melalui jaringan perpipaan sudah terpenuhi," ungkapnya.

Ketua JAMPER Gea Hermansyah mengatakan, Koalisi JATA akan melakukan sejumlah langkah strategis di antaranya mengorganisir suara masyarakat menjadi kekuatan kolektif yang diperhitungkan. Kemudian, memperkuat pengawasan publik atas layanan air agar tidak terseret dalam logika bisnis semata; membangun legitimasi kebijakan air melalui partisipasi aktif masyarakat.

Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan Marlo Sitompul menyebut land subsidence di Jakarta merupakan fakta kasat mata. "Kalau kita lihat di Penjaringan itu jelas ada wilayah perkampungan yang sudah masuk menjadi area laut. Tahun ke tahun penurunan muka tanah terus terjadi, ini harus diatasi agar tidak menjadi bahaya di kemudian hari," katanya.

JAYAPURA - Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik pertambangan ilegal di wilayah Papua terus menguat. Kali ini, dukungan datang dari tokoh adat Papua yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut.

Benhur menilai penegakan hukum tersebut sebagai upaya penting untuk melindungi lingkungan, hak masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam Papua bagi generasi mendatang.

Benhur menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas pertambangan ilegal di Papua.

“Saya mendukung penuh pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, ujar Benhur saat ditemui awak media di Kabupaten Jayapura Senin, (19/1/2026).

Menurut Benhur pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan merugikan masyarakat lokal. Oleh karena itu pihaknya pengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo dalam menindak tegas tambang ilegal tersebut.

“Selain itu juga, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Indonesia dengan tindakan tegas kepada seluruh tambang-tambang ilegal yang ada di tanah Papua”, lanjutnya.

Kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat adat. Benhur menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan sekaligus membuka ruang dialog dengan tokoh adat.

“Saya juga sangat setuju dalam penertiban tambang-tambang ilegal dimana yang dapat merugikan masyarakat adat dengan kerusakan ekosistem dan alam Papua serta merusak lingkungan hidup masyarakat adat”, tuturnya.

Pihaknya berharap penertiban ini dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua. Dukungan penuh dari para pemimpin adat menjadi modal sosial yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga Papua tetap lestari, aman, dan sejahtera.

“Saya bersama masyarakat Papua dimanapun saja berada, saya mengajak marilah kita seluruh elemen masyarakat adat Papua mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di wilayah adat tanah Papua," ucapnya.

KOPENHAGEN - Tambang Qaqortorsuaq milik Lumina Sustainable Materials menjadi satu-satunya operasi pertambangan aktif di Greenland. Meski berada di wilayah Arktik yang kaya mineral dan kini menjadi sorotan global seiring dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai kawasan tersebut, tambang ini hingga kini belum mencatatkan keuntungan.

Berada di perairan terpencil Arktik, tambang Qaqortorsuaq hanya dapat diakses dengan kapal atau helikopter, sekitar 80 kilometer di sebelah barat Kangerlussuaq, tanpa akses jalan darat. Tambang ini menambang anortosit, mineral industri yang digunakan untuk serat kaca dan bahan bangunan, dengan tantangan logistik tinggi karena pengiriman suku cadang peralatan bisa memakan waktu satu hingga dua minggu.

"Kami harus memikirkan segalanya karena tidak bisa langsung telepon dan harap suku cadang datang pagi harinya," ujar Direktur Pelaksana Lumina, Bent Olsvig Jensen, saat dikunjungi Business Insider pada Juni lalu, dikutip Minggu (11/1/2026).

Produksi di tambang ini dimulai pada 2008 setelah melalui 11 tahun eksplorasi dan beroperasi 24 jam sepanjang tahun. Target produksi ditetapkan mencapai 400.000 ton pada 2026. Namun, meski mendapat dukungan dana ekuitas swasta dari Kanada dan Swiss melalui Cordiant Capital serta Apex, tambang tersebut belum mencapai titik impas, kata Ketua Kehormatan Cordiant Capital James Kiernan.

Minat strategis Amerika Serikat terhadap sektor tambang Greenland meningkat seiring negosiasi investasi di sejumlah proyek mineral. CEO Amaroq Minerals mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa perusahaannya tengah berunding dengan lembaga AS terkait kontrak pengambilan hasil tambang, bantuan infrastruktur, dan fasilitas kredit untuk operasi emas, tembaga, dan tanah jarang. Lumina sendiri telah memperoleh surat kesepakatan senilai 125 juta dolar AS dari Export-Import Bank AS serta menerima kunjungan delegasi pemerintah Jepang pada November 2025.

Perhatian geopolitik tersebut mencerminkan persaingan global dalam mengamankan pasokan mineral kritis sebagai alternatif rantai pasok China. Greenland diketahui menyimpan 25 dari 34 mineral krusial versi Komisi Eropa, termasuk unsur tanah jarang yang dibutuhkan untuk industri pertahanan dan teknologi hijau. Namun, pengembangannya membutuhkan waktu panjang. "Butuh 16 tahun untuk kembangkan tambang, mulai dari ide pertama hingga tambang nyata," kata Menteri Sumber Daya Alam Greenland Naaja Nathanielsen pada Juni.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, Menteri Luar Negeri Denmark dan perwakilan Greenland di Amerika Serikat dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pekan depan. Menanggapi wacana penguasaan wilayah oleh Washington, pemimpin Greenland menegaskan, "kami tidak ingin jadi orang Amerika, kami ingin jadi orang Greenland," sementara sejumlah anggota Kongres AS menyebut diplomat Denmark dan Greenland menegaskan wilayah itu tidak untuk dijual.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal menjatuhi denda kepada para pelanggar penambangan di kawasan hutan . Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Bahlil menjelaskan, bahwa besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha).

Sementara itu komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha.Bahlil Bakal Jatuhi Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan



"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).

Menurut Bahlil, penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Ia menyebut seluruh penagihan denda administratif ini akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

Satgas PKH Tagih Denda 71 Perusahaan yang Jadikan Hutan untuk Lahan Sawit dan Tambang, Jumlahnya Segini!



"Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tandasnya.

Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

"TELAH nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." — (QS. Ar-Rum: 41)

Dalam setiap embusan angin yang bersih di pagi hari, mengapa kita mendengar bisikan kesedihan? Di tengah keindahan alam Indonesia yang memikat, seharusnya kita merayakan keberkahan. Namun, saat ini, suara-suara merintih terkubur dalam deru mesin dan kabut asap yang menggenggam langit.

Pulau Sumatera, yang seharusnya menjadi simbol kekayaan alam kita, kini terpuruk dalam bencana ekologis yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Hutan-hutan lebat yang dulunya memeluk bumi kini telah hancur, ditinggalkan sebagai onggokan kayu seperti bangkai mati yang tak bernyawa dan mengalir dengan arus deras beserta lumpur menggerus dan menerjang kehidupan masyarakat dalam keheningan.

Mari kita lihat lebih jauh. Ketika pembalakan liar mengambil alih hutan kita, apa yang terjadi pada ekosistem? Sungai-sungai yang dulunya jernih kini terkotori oleh limbah, dan tanah yang subur kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air. Banjir bandang dan tanah longsor menjadi sahabat baru masyarakat mereka datang dengan mengerikan dan merenggut nyawa serta harapan. Kemanakah kita bersembunyi dari kenyataan pahit ini? Di manakah rasa empati pemimpin yang seharusnya mengarahkan kita menuju solusi, bukannya masalah?

Marilah kita merenung sejenak: hutan ini bukan hanya sekadar kumpulan pohon. Ia adalah “perpustakaan kehidupan” yang menyimpan kekayaan alam, pengetahuan, dan warisan budaya. Setiap daun, setiap akar, adalah bagian dari jaring kehidupan yang saling berkaitan. Namun, keserakahan kita telah mengubahnya menjadi lahan gundul yang tak berdaya. Kita tidak hanya kehilangan hutan; kita juga kehilangan esensi dari kehidupan itu sendiri.

Suara-suara alam yang tenang kini berganti dengan raungan mesin dan tangis hampa masyarakat yang kehilangan tempat berlindung. Masyarakat hanya diganti dengan sereceh rupiah, yang menyebabkan malas untuk berontak. Namun sang begundal melenggang bagaiakan raja kelana yang bahkan lupa kalau dia punya lahan yang di eksploitasi.

Dalam konteks ini, mari kita merenungkan kata-kata bijak dari filsuf Immanuel Kant. Dia mengajukan pemikiran mendalam tentang moralitas dan etika, menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika seorang pemimpin mengabaikan hukum dan etika demi keuntungan pribadi, dia telah melanggar prinsip-prinsip moral dasar. Kerusakan hutan bukan hanya tragedi ekologis; ini adalah kegagalan moral dan intelektual manusia. Dalam mengejar keuntungan jangka pendek, kita sering kali mengorbankan masa depan yang lebih baik.

Kita sering terjebak dalam lingkaran keserakahan, di mana setiap tindakan dibenarkan demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Hutan yang kita anggap tak terbatas ini bukanlah milik kita, melainkan titipan yang seharusnya dijaga untuk menunjang kehidupan semua makhluk. Namun, kita menjadikannya barang dagangan yang bisa dipotong dan dijual, seolah hutan dan alam tidak memiliki hak untuk hidup.

Dalam kesunyian yang menyedihkan, suara rakyat yang terpinggirkan menyerukan keadilan. Mereka menantikan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, sesuatu yang damai dan berkelanjutan. Kenyataannya, harapan mereka sering kali terabaikan, terkurung dalam janji-janji kosong yang dibuat oleh para penguasa. Di mana peran pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung, menjadi suri teladan bagi rakyat? Dalam dunia yang semakin keras ini, tidak ada lagi tempat untuk ketidakadilan.

Kerusakan di Laut: Kenyataan Pahit Ekspansi Keserakahan

Saat kita melihat ke laut, seharusnya melihat potensi; tetapi kenyataannya adalah laut yang seharusnya menyuplai kehidupan kini menjadi lahan subur bagi penipuan dan eksploitasi. Sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati lainnya, seharusnya diolah dengan bijak.

Namun, realitas berbeda. Pejabat dan pengusaha yang tamak menutup mata mereka terhadap masalah yang nyata. Laut yang seharusnya menjadi kedaulatan bangsa kini dipenuhi orang-orang yang tiada henti menyelundupkan pasir laut, sebagai lalu lintas sumber tambang dan kekayaan bangsa.

Semua ini menciptakan siklus kesengsaraan. Setiap kali kita menutup mata terhadap kerusakan ini, kita memperluas jurang antara yang kaya dan yang miskin. Rakyat yang berjuang untuk hidup di tepi laut, menantikan ikan bermanfaat, justru disakiti oleh ketidakadilan. Kita tidak bisa lagi berdiam diri. Sekaranglah waktunya untuk beraksi, mengubah cara pikir, dan berhenti memandang remeh lingkungan yang menyokong kehidupan kita.

Kita harus mengingat kembali ajaran-ajaran para nabi yang memperingatkan kita tentang akibat dari keserakahan. Sejarah manusia selalu diwarnai oleh kezaliman dan ketidakpedulian terhadap alam. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, ketidakpatuhan terhadap hukum dan amanah lingkungan akhirnya membawa murka Tuhan. Dalam kerugian yang tidak terduga ini, kita harus menyadari bahwa akibat dari tindakan kita tidak hanya menyentuh kita, tetapi juga mereka yang akan datang setelah kita.

Kita tidak bisa hanya merasa kasihan; kita harus bangkit dan berjuang. Dalam kerusakan ini, kita harus menemukan jalan keluar menyusun rencana tindakan yang berdampak. Melindungi lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi peran kita bersama. Kita perlu berdiri side by side, merangkul keberlanjutan, dan mengingat bahwa kita termasuk dalam ekosistem yang saling terhubung.

Kini, saatnya untuk memikirkan tentang masa depan yang berkelanjutan. Kita harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih harmonis dengan alam. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap kekayaan alam. Sumber daya bukanlah komoditas semata; mereka adalah bagian dari warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui pendidikan dan kesadaran, kita dapat menyebarluaskan pentingnya merawat bumi dan bijak dalam menggunakan sumber daya.

Laut adalah anugerah agung dari Allah, tempat di mana kehidupan dan harapan berpadu. Di dalamnya tersimpan kekayaan yang luar biasa, yang seharusnya menjadi sandaran masa depan generasi kita. Namun, ketika kita mengabaikan kelestariannya, kita menutup pintu peluang bagi anak cucu kita. Laut harus menjadi medan perjuangan kita sumber kehidupan yang dipelihara untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya segelintir orang.

Mari kita perjuangkan keadilan bagi laut ini, menjaga kebersihan dan kelestariannya, agar setiap ombak yang membentur pantai menjadi saksi perjuangan kita. Dengan cinta dan perhatian, kita bisa mewariskan ekosistem yang sehat kepada generasi mendatang. Bersama, kita bisa menjaga lautan untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan!

Suara dari Lumpur

Ketika kita bersatu demi keadilan dan keberlanjutan, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga harapan menuju masa depan yang cerah. Suara dari lumpur ini mengingatkan kita akan pentingnya tindakan kita. Setiap langkah yang kita ambil, berhak untuk diingat. Jangan biarkan suara-suara ini hancur tertutup oleh keserakahan. Mari kita bertekad untuk melindungi dan merawat alam yang telah memberi kita segalanya.

Mari kita bangkit, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh generasi yang akan datang. Kita memiliki kemampuan untuk memutus siklus keserakahan ini. Dengan tindakan kolektif, kita bisa menggantikan kesedihan dengan harapan. Kita bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan, untuk menegakkan keadilan sosial dan menegaskan kembali hubungan kita dengan alam. Mari kita jaga alam ini, agar Indonesia bukan hanya sekadar nama di peta, tetapi menjadi teladan bagi peradaban yang beradab dan sustainable.

Untuk semua yang telah kita korbankan, kini saatnya untuk memberi kembali. Suara dari lumpur ini tidak akan pernah berhenti, selama kita tetap ada. Mari kita bergandeng tangan, dan buktikan bahwa cinta kita kepada alam lebih besar dari keserakahan kita.

Saatnya untuk berbenah, saatnya untuk memulai perjalanan baru menuju keadilan dan keberlanjutan. Seluruh rakyat dan pemimpin harus bekerjasama, membuat perubahan nyata demi negeri tercinta ini. Suara kita adalah kekuatan kita, dan kekuatan itu dapat menciptakan gelombang perubahan yang tak terbayangkan. Bergabunglah bersama saya, dan mari kita ubah masa depan menjadi lebih baik!

Bersama-sama, kita bisa! Bersama-sama, masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik bukanlah mimpi yang mustahil. Ini adalah seruan untuk semua sekarang adalah waktu untuk bertindak! Mari kita jaga, mari kita lestarikan, mari kita cintai. Suara dari lumpur ini adalah panggilan kita untuk bertindak. Apakah kita akan menjawabnya?# Suara Dari Lumpur

JAKARTA - PT Genco Equity Nusantara secara resmi memulai eksplorasi sumber daya energi dan pertambangan di Laclo, Municipality Manatuto, Timor Leste, pada 28 Agustus 2025. Genco menjadi perusahaan Indonesia pertama yang memperoleh izin eksplorasi mineral dari pemerintah Timor Leste .

Berbekal izin dari Autoridade Nacional dos Minerais I.P. (ANM), Genco melaksanakan kegiatan prospeksi dan penelitian dilakukan pada lahan seluas 20.000 hektar. Lahan seluas itu mencakup wilayah Dili, Aileu, dan Manatuto, yang terindikasi memilki potensi batu gamping, marmer, dan mangan. Eksplorasi perdana di Timor Leste ini menjadi bagian dari ekspansi bisnis perusahaan energi asal Indonesia yang kini mulai bergerak di wilayah internasional.

Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste, Francisco da Costa Monteiro menyatakan, bahwa kehadiran Genco menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap potensi geologi Timor Leste. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan bagi kelancaran proyek tersebut.

Keberlanjutan Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste



Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Okto Dorinus Manik menilai langkah Genco merupakan contoh bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menjajaki peluang bisnis di negara tetangga. Ia menyebut bahwa investasi sektor energi dan pertambangan dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral.



Peresmian kegiatan eksplorasi ini dihadiri sejumlah pejabat Timor Leste, di antaranya Menteri Sumber Daya Mineral Francisco Monteiro, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Filipus Nino Pereira, Menteri Transportasi dan Komunikasi Miguel Marques Gonçalves Manetelu, Presiden CCI Timor Leste Jorge Manuel De Araujo Serrano, dan Presiden ANM Rafael. Dari Indonesia hadir Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johanes Asadoma serta perwakilan dari Genco Equity Nusantara.

CEO Genco Equity Nusantara, Addo Wityasmoro menjelaskan, bahwa investasi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas operasi ke tingkat internasional. “Genco Group memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi Indonesia yang bertaraf internasional. Langkah ini menjadi langkah penting bagi Genco dalam mewujudkan visi tersebut. Kami ingin berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Timor Leste melalui investasi yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan membawa dampak sosial positif,” ujarnya.

4 BUMN Ini Jalankan Bisnis di Timor Leste

Selain eksplorasi mineral, Genco menyatakan komitmen untuk membuka lapangan kerja dan mendukung aktivitas sosial di sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar.

Genco Equity Nusantara merupakan perusahaan investasi energi yang berbasis di Indonesia dengan fokus di bidang pertambangan, minyak dan gas, serta minyak industri. Perusahaan ini juga berperan sebagai holding bagi PT Genco Energi Nusantara yang bergerak di perdagangan bahan bakar minyak untuk industri. Genco menyatakan akan terus mengembangkan portofolio energi hulu dan hilir untuk memperkuat posisinya di tingkat regional.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Regulasi yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Desember 2025 merupakan tindak lanjut dari Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal maupun tambang berizin yang menyimpang.

"Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025," bunyi salah satu pasal Kepmen tersebut yang dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Tambang Ilegal Merajalela di Sekitar IKN, Kawasan Konservasi Dikeruk



Adapun penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektar (ha). Sementara itu komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara capai Rp354 juta per ha.

Seluruh penagihan denda administratif ini akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

Menteri Bahlil menekankan, komitmen pemerintah untuk menindak pelanggar kaidah pertambangan, terutama bila aktivitas tersebut merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Bahlil mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu (3/12) lalu.

Penertiban Kawasan Hutan Harus Utamakan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat



"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tandasnya.

Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil tindakan tegas pasca banjir besar dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan , Sumatera Utara.Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, bahwa tiga perusahaan , yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru dihentikan operasionalnya.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," ungkap Menteri Hanif dalam keterangan resminya pada Sabtu (6/12/2025).

Hashim Sebut Bencana Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia



"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” lanjutnya.

Menteri Hanif menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

Dan berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Menteri Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelas Menteri Hanif.

Ia melanjutkan, KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tutup Menteri Hanif.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal Irawan.

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri, KH. Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar ikut bersuara dan melayangkan kritiknya terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kritikan itu disampaikan Gus Kaustar saat mengisi pengajian rutin Teras Gubuk, Rabu 3 Desember 2025.

Menurutnya, praktik pembalakan liar dan eksploitasi alam yang dinilai menjadi pemicu utama banjir besar yang menelan ratusan korban jiwa di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dia menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan semata fenomena alam, tetapi hasil dari ketidakpekaan dan kerakusan manusia.

Ia menyoroti maraknya kepentingan pribadi dalam pengelolaan sumber daya alam di banyak wilayah, terutama di luar Jawa, yang berujung pada kehancuran ekosistem. “Banyaknya pembalakan liar, pengerukan tambang ilegal, dan pemotongan pohon tanpa aturan membuat saudara-saudara kita menerima dampaknya. Hutan-hutan dihabisi tanpa memikirkan keamanan alam dan lingkungan,” ujarnya.

Gus Kautsar menganggap tindakan merusak alam adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam. Ia mengutip hadis bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang mampu menghadirkan rasa aman bagi sesama, bukan justru membawa kerusakan.

“Semua kehancuran di darat dan laut yang kita lihat hari ini karena perbuatan kita sendiri. Dampaknya dirasakan supaya kita sadar bahwa apa yang dilakukan benar-benar luar biasa merusak,” ujarnya.

Dengan bahasa tegas, Gus Kautsar kemudian menyebut kerakusan sebagai akar seluruh bencana. Ia mengutip Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa sifat rakus adalah sumber segala keburukan, bahkan merupakan akhlak dasar iblis.

“Siapa pun yang merasa nyaman mengambil hak orang lain, merusak hutan, atau menguasai yang bukan miliknya, berarti ia sedang meniru watak iblis,” kata Gus Kautsar.

Ia juga menyinggung ketidakadilan ekologis yang terjadi: “Yang melakukan pembalakan liar orangnya di mana, yang mengambil kebijakan duduk ngopi di mana, tapi yang kena musibah saudara-saudara kita di mana. Itu zalim kepada orang lain," tegasnya.

Dalam konteks kerusakan yang kian masif, Gus Kautsar mengajak seluruh elemen bangsa melakukan taubat ekologis — sebuah sikap moral kolektif untuk menghentikan kerusakan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan kembali pada prinsip keberlanjutan.

Salah satu wujud pertaubatan itu, kata Gus Kautsar, pemerintah harus melakukan langkah tegas termasuk reboisasi besar-besaran. Ia menekankan bahwa penghijauan harus menjadi prioritas setelah kerusakan masif yang terjadi.

“Moga-moga pemerintah benar-benar segera melakukan penghijauan kembali. Reboisasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Di akhir pesannya, Gus Kautsar menyampaikan doa bagi korban terdampak di Aceh, Padang, Sibolga, dan berbagai wilayah Sumatera lainnya. Ia berharap mereka yang hilang segera ditemukan, para korban wafat mendapat ampunan, dan bencana ini menjadi yang terakhir bagi bangsa.

“Indonesia ini bangsa yang super istimewa, penuh anugerah Allah. Kita wajib menjaganya sebagai bentuk syukur,” tandasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk memperkuat langkah penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menhan Sjafrie, dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025).

"Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulis akun Instagram pribadi Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin yang diunggah, Senin (24/11/2025).

Dalam unggahan itu juga dijelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.



Mengacu pada amanat konstitusi dan instruksi Presiden tersebut, Sjafrie menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian terkait berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal tanpa pengecualian.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses hukum terkait penambangan ilegal akan ditegakkan secara adil, mulai dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan, hingga proses pengadilan.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," jelas Sjafrie.

Dengan langkah tegas dan terukur, Sjafrie optimistis bahwa penegakan hukum akan berjalan konsisten demi memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara legal untuk kepentingan masyarakat.

"Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.