Tapanuli Selatan: Menjelang dimulainya pengisian awal (impounding) Bendungan PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW), PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan bendungan dan pengisian awal waduk.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami setiap tahapan proses sekaligus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area proyek.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," kata Arie dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," imbuh Arie.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, Manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, mekanisme keselamatan bendungan, serta menyaksikan penayangan video profil PLTA Batangtoru dan Simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Pengisian waduk dilakukan bertahap

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru juga menjelaskan bahwa seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan secara bertahap selama kurang lebih dua minggu. Selama proses tersebut, debit aliran sungai ke wilayah hilir tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batangtoru.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami area genangan dan dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

PT NSHE meyakini bahwa keberhasilan proses impounding tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis bendungan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keselamatan, dan kolaborasi bersama pemerintah serta masyarakat agar setiap tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi penyediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) membagikan dividen tunai sebesar Rp587 miliar laba Tahun Buku 2025 kepada 33 kabupaten/ kota dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pemegang saham Bank Sumut.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi mengatakan besaran dividen tersebut sebanyak 85% dari laba bersih yang dicatatkan bank pembangunan daerah ini sepanjang tahun 2025 yakni Rp690,6 miliar.

“Pembagian dividen tunai ini sesuai hasil keputusan RUPS Bank Sumut awal April lalu di mana para pemegang saham sepakat sebanyak 85% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, sedangkan sisanya yakni 15% digunakan untuk cadangan umum,” ujar Suwandi, Kamis (30/4/2026).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, para pemegang saham Bank Sumut juga telah menyepakati untuk mengembalikan sebanyak 15% dari dividen tunai yang diterima sebagai tambahan modal perbankan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution mewakili Provinsi Sumut sebagai pemegang saham pengendali usai RUPS Bank Sumut 6 April 2026 lalu.

“Dari keseluruhan dividen yang dibagikan Bank Sumut, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal di tahun 2026,” ujar Bobby.

Bobby menyampaikan penambahan modal tersebut merupakan dukungan pemegang saham terhadap Bank Sumut agar bisa masuk ke kategori Kelompok Bank Berdasakan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun. Ini untuk menghindari Bank Sumut yang kini masih berada di KBMI I turun status menjadi BPR jika permodalan tak ditambah.

Modal Bank Sumut disebut Bobby saat ini telah mencapai Rp5,2 triliun. “Berarti sampai tahun 2029 nanti masih kurang sekitar Rp800 miliar lagi. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ujarnya.

Adapun Pemprov Sumut sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 45,61% berdasarkan Laporan Keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2025 (audited), mendapat dividen tunai Rp265,7 miliar dari Bank Sumut.

Dari jumlah tersebut Pemprov Sumut menyetor kembali sebanyak 15% atau sebesar Rp39,85 miliar sebagai modal, sesuai kesepakatan RUPS.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan yang memiliki saham sebesar 8,6% mendapat dividen tunai Rp50,1 miliar. Sebanyak Rp7,5 miliar dikembalikan Pemkab Tapsel untuk memperkuat permodalan Bank Sumut.

“Total modal yang disetor kembali oleh para pemegang saham dari 15% dividen tunai yang dibagikan ialah Rp88 miliar,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank Sumut Suwandi.

Berikut Rincian Besaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 Bank Sumut yang diterima para pemegang saham:

1. Pemprov Sumatra Utara: kepemilikan saham 45,61% - dividen tunai Rp265,7 miliar.
2. Pemkab Tapanuli Selatan: kepemilikan saham 8,60% - dividen tunai Rp50,1 miliar.
3. Pemkab Simalungun: kepemilikan saham 3,62% - dividen tunai Rp22,8 miliar.
4. Pemkab Deli Serdang: kepemilikan saham 3,38% - dividen tunai Rp19,7 miliar.
5. Pemko Medan: kepemilikan saham 2,66% - dividen tunai Rp15,5 miliar.
6. Pemkab Mandailing Natal: kepemilikan saham 2,46% - dividen tunai Rp14,3 miliar.
7. Pemko Pematangsiantar: kepemilikan saham 2,41% - dividen tunai Rp14,1 miliar.
8. Pemko Padangsidimpuan: kepemilikan saham 2,33% - dividen tunai Rp13,6 miliar.
9. Pemko Tebing Tinggi: kepemilikan saham 2,11% - dividen tunai Rp12,3 miliar.
10. Pemkab Labuhanbatu: kepemilikan saham 2,05% - dividen tunai Rp12 miliar.
11. Pemkab Dairi: kepemilikan saham 1,98% - dividen tunai Rp11,5 miliar.
12. Pemkab Toba: kepemilikan saham 1,94% - dividen tunai Rp11,3 miliar.
13. Pemkab Tapanuli Tengah: kepemilikan saham 1,76% - dividen tunai Rp10,1 miliar.
14. Pemkab Langkat: kepemilikan saham 1,73% - dividen tunai Rp10,3 miliar.
15. Pemkab Nias: kepemilikan saham 1,62% - dividen tunai Rp9,4 miliar.
16. Pemko Sibolga: kepemilikan saham 1,55% - dividen tunai Rp9 miliar.
17. Pemkab Asahan: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,2 miliar.
18. Pemkab Tapanuli Utara: kepemilikan saham 1,40% - dividen tunai Rp8,1 miliar.
19. Pemkab Samosir: kepemilikan saham 1,57% - dividen tunai Rp9,2 miliar.
20. Pemko Tanjungbalai: kepemilikan saham 1,22% - dividen tunai Rp7,1 miliar.
21. Pemkab Nias Selatan: kepemilikan saham 1,20% - dividen tunai Rp7,6 miliar.
22. Pemkab Serdang Bedagai: kepemilikan saham 1,14% - dividen tunai Rp6,6 miliar.
23. Pemkab Labuhanbatu Utara: kepemilikan saham 0,86% - dividen tunai Rp5,0 miliar.
24. Pemkab Batubara: kepemilikan saham 0,84% - dividen tunai Rp4,9 miliar.
25. Pemkab Humbang Hasundutan: kepemilikan saham 0,81% - dividen tunai Rp4,7 miliar.
26. Pemko Binjai: kepemilikan saham 0,71% - dividen tunai Rp4,1 miliar.
27. Pemkab Padang Lawas: kepemilikan saham 0,61% - dividen tunai Rp3,6 miliar.
28. Pemkab Labuhanbatu Selatan: kepemilikan saham 0,59% - dividen tunai Rp3,4 miliar.
29. Pemkab Karo: kepemilikan saham 0,54% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
30. Pemkab Nias Utara: kepemilikan saham 0,46% - dividen tunai Rp2,7 miliar.
31. Pemkab Pakpak Bharat: kepemilikan saham 0,39% - dividen tunai Rp3,2 miliar.
32. Pemkab Nias Barat: kepemilikan saham 0,34% - dividen tunai Rp2 miliar.
33. Pemkab Padang Lawas Utara: kepemilikan saham 0,29% - dividen tunai Rp1,7 miliar.

Foto: Bank Sumut

Caption: Gubernur Sumut Bobby Nasution didampingi Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan para pemegang saham mengumumkan hasil RUPS Tahunan PT Bank Sumut (Perseroda) Tahun Buku 2025 di Medan, Senin (6/4/2026).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan 252 hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, bisa dihuni masyarakat terdampak bencana sebelum Lebaran 2026.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau kesiapan hunian tersebut pada Senin (9/3).

Dody berharap seluruh proses pembangunan bisa selesai sebelum lebaran sehingga para pengungsi bisa menikmati Hari Kemenangan di hunian yang lebih layak. Karenanya, kendala seperti kurangnya sumur bor diminta untuk dipercepat pembangunannya.

"Kami targetkan dalam beberapa hari ke depan sumur tambahan selesai sehingga seluruh warga yang berhak bisa segera menempati hunian sementara ini," ujar Dody dalam kunjungannya.

Adapun sistem penyediaan air bersih di kawasan Rumah Hunian Tapanuli Selatan memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa. Sementara pasokan listrik berasal dari PLN dengan daya 900 watt untuk setiap unit hunian.

Saat ini, dua titik sumur bor dangkal telah tersedia, dan Kementerian PU melalui PT Nindya Karya tengah mempercepat penambahan menjadi empat hingga lima titik sumur bor untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi seluruh penghuni di 21 blok hunian tersebut.

Huntara ini dibangun oleh PT Nindya Karya di atas lahan seluas 14.369,03 meter persegi dengan total 252 unit hunian yang tersebar di 21 blok.

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat, kawasan ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti dapur bersama, area cuci, mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, pos jaga, area hijau, area parkir serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 5 meter kubik.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan para pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI SELATAN — Pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan fasilitas hunian segera siap ditempati agar masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak sebelum Lebaran.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan rumah hunian yang dikerjakan PT Nindya Karya di Tapanuli Selatan pada Senin (9/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU juga bersahur bersama warga yang telah menempati sebagian hunian sementara di kawasan tersebut.

“Kami targetkan dalam beberapa hari ke depan sumur tambahan selesai sehingga seluruh warga yang berhak bisa segera menempati hunian sementara ini,” kata Dody berdasarkan siaran pers Nindya Karya.

PT Nindya Karya membangun kawasan hunian di atas lahan seluas 14.369,03 meter persegi dengan total 252 unit rumah yang tersebar di 21 blok. Hunian ini disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana sekaligus menjadi solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak.

Kawasan tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti dapur bersama, area cuci, mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, pos jaga, hingga ruang terbuka hijau. Selain itu tersedia pula sistem instalasi pengolahan air limbah berkapasitas 5 meter kubik.

Sistem penyediaan air bersih memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa, sementara pasokan listrik berasal dari PLN dengan daya 900 watt untuk setiap unit.

Saat ini telah tersedia dua titik sumur bor dangkal dan pemerintah tengah mempercepat penambahan menjadi empat hingga lima titik untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi penghuni di seluruh blok hunian.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

Melalui proyek ini, PT Nindya Karya menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan pascabencana dengan memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar konstruksi.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut sebanyak 3.506 warga di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumut masih menghuni tenda pengungsian hingga momen Ramadan 1447 Hijriah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan ribuan warga itu terpaksa menjalankan ibadah puasa Ramadan di pengungsian sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah.

“Saat ini jumlah masyarakat yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa,” ujar Basarin, Jumat (27/2/2026).

Dia mengatakan Pemprov Sumut terus mengebut upaya mewujudkan target zero pengungsi pascabencana. Sebanyak 1.427 unit huntara hingga saat ini masih dalam proses pembangunan dan terus dipercepat penyelesaiannya agar masyarakat segera berpindah ke hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Huntara tersebut tersebar di beberapa titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel). Di Tapsel, huntara yang sedang dalam tahap pembangunan sebanyak 379 unit. Sebelumnya, sebanyak 186 unit huntara di lapangan bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, dan 118 unit di Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok telah dihuni sebagian masyarakat terdampak bencana.

Sedangkan di Tapteng, ada pembangunan 1.048 unit hunian sementara yang masih berprogres. Huntara yang telah dihuni masyarakat antara lain di Asrama Haji Kecamatan Pinangsori sebanyak 52 unit, 12 unit di Kecamatan Tukka, dan 90 unit di Kecamatan Pandan.

Adapun di Tapanuli Utara tepatnya di Kecamatan Adiankoting sebanyak 40 unit juga telah ditempati masyarakat.

“Kalau penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara. Mudah-mudahan mereka Lebaran nanti sudah bisa tinggal di huntara,” kata Basarin yang juga merupakan Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut.

Selain pembangunan Huntara, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu pembangunan hunian tetap rampung.

Basarin menjelaskan bahwa Pemprov Sumut saat ini juga telah merampungkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasi sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028.

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik me­­­­nge­­­nai status ope­­ra­­­sio­­­nal Tam­­­bang Emas Mar­­­tabe di Tapanuli Se­­­lat­­an hingga kini masih bergulir di ruang publik. Diskusinya hadir di berbagai kanal dari forum akademik, media massa, hingga percakapan media sosial sering kali dengan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Sebagai seorang akademisi, khususnya teknik pertambangan, penulis terbiasa melihat persoalan tambang tidak hanya sebagai isu produksi atau izin administratif semata, melainkan sebagai ekosistem keputusan yang kompleks. Di ruang kelas, misalnya mahasiswa sering kali sangat fasih menjelaskan metode penambangan terbuka atau bawah tanah, tetapi berhenti sejenak ketika diskusi bergeser ke aspek hukum dan sosial. Dari situ penulis teringat bahwa pertambangan bukan sekadar urusan menggali dan mengolah mineral. Industri ini berada pada persimpangan antara teknologi, manusia, dan regulasi.

Dalam dunia pertambangan modern, setiap keputusan yang menyangkut keberlangsungan operasional seharusnya bertumpu pada tiga fondasi utama: aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek hukum. Ketiganya bukan pilihan yang bisa diprioritaskan salah satu dan mengabaikan yang lain. Ketika salah satu fondasi melemah, struktur keseluruhan ikut goyah. Goyahnya sebuah operasi tambang tidak pernah berhenti pada angka produksi, melainkan sering juga merambat pada aspek tenaga kerja, ekonomi daerah, hingga ke kepercayaan publik.

Dari sisi ekonomi dan sosial, keberadaan perusahaan tambang berskala besar di daerah umumnya membawa dampak yang signifikan. Aktivitas perusahaan menunjukkan ribuan tenaga kerja bergantung langsung pada aktivitas operasional, dengan proporsi besar merupakan tenaga kerja lokal. Di luar itu terdapat efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor jasa, perdagangan, transportasi, hingga pelaku usaha mikro di sekitar wilayah tambang.

Ditinjau dari perspektif eko­nomi makro, kehadiran industri ekstraktif kerap menjadi pemantik perputaran ekonomi wilayah yang sebelumnya memiliki pilihan industri terbatas. Karena itu, ketidakpastian status sebuah perusahaan tambang bukan hanya soal perusahaan itu sendiri, melainkan juga soal stabilitas sosial masyarakat di sekitarnya.

Namun, argumen ekonomi tidak boleh berdiri sendirian. Argumen ini harus berjalan berdampingan dengan aspek keselamatan dan lingkungan. Jika terdapat bukti kausal yang sahih antara aktivitas pertambangan dan bencana ekologis, maka penghentian sementara adalah langkah rasional sekaligus konstitusional. Tentu saja pemerintah memiliki mandat untuk melindungi keselamatan warga dan lingkungan hidup.

Akan tetapi, tanpa pembuktian yang transparan dan berbasis data, kebijakan penghentian justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Di sinilah keseimbangan men­jadi penting: tegas dalam prinsip, namun hati-hati da­­lam proses.

Dalam prinsip good mining practice, keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan adalah garis batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Keuntungan ekonomi tidak pernah boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko keselamatan publik. Perusahaan pertambangan dituntut bukan hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang hidup berdampingan dengan wilayah operasinya. Di sisi lain, negara dituntut menghadirkan pengawasan yang konsisten, bukan sporadis, jelas parameternya, terbuka datanya, dan jika dibutuhkan dapat diuji oleh publik.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kerancuan pe­­ma­haman publik mengenai dasar legal operasional perusahaan tambang. Tidak sedikit yang menyamakan seluruh aktivitas pertambangan dengan skema Izin Usaha Pertambangan (IUP), padahal skema operasional tambang Martabe ini adala Kontrak Karya (KK) yang memiliki karakteristik berbeda.

Kontrak Karya merupakan perjanjian khusus antara ne­­gara dan badan usaha. Kon­trak ini bersifat lex specialis, atau aturan khusus yang ti­­dak sepenuhnya tunduk pada rezim perizinan umum. Di dalamnya telah diatur mekanisme pengawasan, tahapan sanksi, hingga jalur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan arbitrase internasional.

Perbedaan ini bukan sekadar istilah teknis. Ia menentukan bagaimana sebuah kebijakan dapat diambil dan sejauh mana kewenangan sebuah institusi berjalan. Ketika pemahaman publik kurang utuh, maka kebingungan mudah muncul. Dalam jangka panjang, kebingungan ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum, sesuatu yang sangat sensitif bagi dunia usaha, terutama sektor pertambangan yang padat modal dan berjangka panjang.

Di sisi lain, keberadaan lembaga atau satuan tugas pengawas kawasan hutan juga perlu dipahami dalam batas kewenangannya. Jika suatu operasi produksi berada di area penggunaan lain dan bukan kawasan hutan, maka rekomendasi kebijakan seharusnya selaras dengan fakta spasial tersebut. Ketidaksinkronan antara data tata ruang, status lahan, dan rekomendasi kebijakan dapat menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan. Dalam tata kelola pemerintahan modern, koordinasi lintas institusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat legitimasi kebijakan.

Polemik ini juga perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni dampaknya terhadap tata kelola pertambangan nasional. Setiap kasus besar yang mencuat ke permukaan berpotensi menjadi preseden. Preseden inilah yang kemudian membentuk persepsi kolektif para pelaku industri terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Jika penyelesaian dilakukan secara tergesa tanpa landasan hukum yang kokoh, kepercayaan bisa terkikis perlahan. Sebaliknya, penyelesaian yang transparan, berbasis bukti, dan menghormati mekanisme kontraktual justru dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Tidak dapat diabaikan pula bahwa perusahaan tambang besar umumnya memiliki rekam jejak kinerja lingkungan dan sosial yang terdokumentasi melalui berbagai penilaian dan penghargaan. Tentu, prestasi tersebut bukan tameng yang membenarkan seluruh aktivitas operasional. Namun, ia tetap relevan sebagai salah satu variabel evaluasi. Penilaian yang adil selalu menimbang dua sisi: rekam jejak masa lalu dan fakta lapangan terkini.

Pada akhirnya, esensi dari polemik ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana proses penyelesaiannya dijalankan. Negara memiliki hak untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi dan menjaga keselamatan lingkungan, sedangkan masyarakat berhak memperoleh informasi yang jernih dan tidak bias. Ketika ketiganya berjalan seimbang, keputusan yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam perspektif akademik, polemik pertambangan semestinya menjadi momentum pembelajaran kolektif mengenai pentingnya literasi hukum, transparansi data, dan dialog berbasis fakta. Konflik antara negara dan korporasi jangan sampai berujung pada kerugian masyarakat luas, baik dalam bentuk hilangnya lapangan kerja, terganggunya ekonomi daerah, maupun rusaknya lingkungan hidup. Rasionalitas kebijakan, kepastian hukum, dan keberpihakan pada kepentingan publik jangka panjang perlu menjadi kompas bersama.

Karena pada akhirnya, tambang bukan hanya soal apa yang diambil dari perut bumi, tetapi juga tentang bagaimana negara menegakkan hukum, melindungi warganya, dan menjaga masa depan generasi berikutnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya penyelesaian jembatan penghubung antar desa di sekitar Bendungan Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

Hal itu untuk memastikan akses masyarakat tetap terjaga saat bendungan terisi penuh.

"Masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa sebagai akses keluar. Hal ini penting karena apabila bendungan terisi penuh, akses masyarakat berpotensi terputus. Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar pengisian penuh dapat dilakukan," ujar Dody saat meninjau Bendungan Lausimeme, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (15/2).

Saat ini, bendungan yang telah diresmikan sebelumnya itu telah memasuki tahap optimalisasi pemanfaatan.

Dody berharap Bendungan Lausimeme mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam mengurangi potensi genangan banjir di wilayah Kota Medan.

Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga dirancang untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber irigasi dan penyedia air baku bagi masyarakat.

Bendungan Lausimeme dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan dan merupakan bendungan bertipe urugan batu dengan inti tegak setinggi 73,5 meter dari dasar sungai, panjang puncak 205 meter, serta memiliki luas area genangan mencapai 125,84 hektar.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 juta meter kubik.

Keberadaan bendungan ini berperan penting dalam mereduksi debit puncak banjir hingga 289 meter kubik per detik melalui sistem pintu early release, khususnya dari hulu Sungai Percut dan Sungai Deli saat musim hujan.

Selain itu, Bendungan Lausimeme akan menjadi sumber air baku untuk Kota Medan melalui Tirtanadi serta Kabupaten Deli Serdang melalui Tirta Deli dengan total kapasitas sebesar 2.850 liter per detik.

Bendungan ini juga dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) berkapasitas 1 MW. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Bendungan Lausimeme diharapkan mampu mendukung ketahanan air, ketahanan energi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumut secara berkelanjutan.

Kementerian PU juga ingin mempercepat penyelesaian proyek Hunian Sementara (Huntara) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). 

Targetnya, huntara bagi korban banjir dan longsor itu bisa ditempati pada pekan pertama Ramadan.

"Kami upayakan agar minggu pertama Ramadhan ini sudah bisa ditempati," ujar Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumut Kementerian PU Kurniawan di Tapsel, Sumut, seperti dikutip Antara.

Menurut Kurniawan, pembangunan huntara terkendala oleh hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut pada beberapa hari terakhir.

"Memang ditargetkan sebelum Ramadhan, selesai. Tapi kami terkendala cuaca, karena tiga hari ini hujan terus turun," ujarnya.

Kurniawan menambahkan petugas di lapangan menyiasati percepatan pembangunan huntara dengan bekerja hingga larut malam ketika tidak turun hujan, selain itu pekerjaan di dalam ruangan masih terus dilakukan.

Saat ini kata Kurniawan, dari 21 blok yang akan dibangun, delapan di antaranya telah selesai dikerjakan tinggal pengerjaan terakhir seperti pemasangan tempat tidur, kipas angin, listrik dan lainnya.

"Ada delapan blok sebenarnya sudah jadi. Sudah bisa ditempati pada awal Ramadhan. Kalau keseluruhan kami usahakan pada minggu pertama Ramadhan ini," katanya.

Total huntara yang akan dibangun di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 252 unit atau 21 blok.

TAPSEL - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap (huntap) seluas 28 hektare tanah. Pembangunan huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.

Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang bertujuan menghadirkan solusi jangka panjang bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana yang melanda wilayah Sumatera Utara pada 2025. Pembangunan hunian di Tapsel ini melalui beberapa tahap dengan total sebanyak 120 unit hunian.

Deputi II Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, M. Imdadun Rahmat menyampaikan, pembangunan hunian tetap menjadi wujud nyata peran zakat dalam menghadirkan harapan dan pemulihan bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa zakat hadir sebagai solusi. Zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga instrumen sosial yang membantu masyarakat keluar dari kesulitan dan bangkit kembali,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Rahmat menambahkan, semangat kemitraan antara Baznas RI, pemerintah daerah, serta berbagai pihak menjadi kunci percepatan proses pemulihan pascabencana.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas RI atas dukungan pembangunan hunian tetap bagi warganya.

Lihat video: Bupati Tapanuli Selatan Angkat Bicara soal Hunian Korban Bencana



“Kami mengucapkan terima kasih kepada Baznas RI yang telah membantu pembangunan hunian tetap bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Ini sangat membantu percepatan pemulihan warga yang terdampak bencana,” ujarnya.

Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara Mohammad Hatta, turut menegaskan, pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah dari para muzaki yang menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Jika dianalogikan, kita ini seperti satu tubuh. Ketika ada bagian yang terluka, seluruhnya merasakan. Kepada para muzaki dan mustahik, Allah akan memberikan ketenangan kepada keduanya. Inilah semangat zakat yang memperkuat solidaritas umat,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Jon Sujani Pasaribu, Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR Baznas RI Eka Budi Sulistyo, Camat Sipirok, Ketua MUI Kecamatan Sipirok, Direktur BNPB Tapanuli Selatan Nelwan Harahap, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Sofyan Adil, serta para penerima manfaat hunian tetap.

Medan: Di tengah percakapan global tentang masa depan ekonomi dunia, ada satu cerita sederhana namun berakar kuat pada tradisi dan kekuatan UMKM Indonesia yang hadir di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss pada 19-23 Januari lalu.

Coffeenatics, UMKM kopi sekaligus Mitra Merchant Grab asal Medan, mengenalkan kopi tubruk, cara seduh kopi khas Nusantara menggunakan kopi dari Tapanuli Selatan, kepada para pemimpin dunia, pelaku industri, dan pemangku kepentingan global.

Bagi Coffeenatics, kehadiran di Davos bukan semata tentang tampil di forum internasional, melainkan tentang mewakili potensi besar UMKM lokal dengan mengusung identitas kopi Indonesia.

CEO dan Co-Founder Coffeenatics Harris Hartanto Tan mengungkapkan ada kebanggaan tersendiri karena produknya bisa dipamerkan di event internasional, sebagai wakil UMKM dari Medan.

"Membawa kopi tubruk Tapanuli Selatan ke Davos merupakan pengalaman yang membanggakan sekaligus membuka perspektif baru. Kehadiran di forum global ini memberi kesempatan bagi kami untuk memahami standar internasional, menjajaki peluang pasar ekspor, serta membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dunia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Februari 2026.

Di balik setiap gelas kopi yang disajikan di Davos, terdapat rantai nilai yang dibangun Coffeenatics bersama para petani kopi lokal. Mereka menjalin kemitraan dengan petani di berbagai daerah, termasuk Sumatera dan Bali, untuk memastikan kualitas biji kopi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dari hulu hingga hilir.

Selain itu, Coffeenatics aktif melibatkan komunitas melalui edukasi kopi dan kelas brewing gratis sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kopi yang inklusif.

Komitmen berkelanjutan

Komitmen terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui program konservasi lingkungan yang berfokus pada perlindungan orangutan Tapanuli Selatan, salah satu primata paling langka di dunia, yang hidup di kawasan hutan Sumatera. Berkolaborasi dengan People Resources and Conservation Foundation (PRCF) dan Sumatera Rainforest Institute (SRI), Coffeenatics mengambil peran dalam upaya pelestarian orangutan melalui proyek sosial ‘Apes for Apes’.

Inisiatif ini menggabungkan konsep produk dan penyajian kopi dengan upaya konservasi orangutan yang terancam punah. Setiap pembelian, konsumen tidak hanya menikmati kopi berkualitas tetapi juga berkontribusi dalam melindungi keberlangsungan populasi orangutan.

Sejak 2015, Coffeenatics tumbuh sebagai salah satu UMKM kopi yang konsisten mengangkat kualitas dan cita rasa kopi Indonesia. Usahanya tak hanya di Medan saja, tapi sudah menjangkau Jakarta, serta berhasil merambah pasar Singapura. Mengusung kopi specialty berkualitas tinggi, Coffeenatics menciptakan produk yang diproses dengan standar ketat dan memiliki rasa khas, merefleksikan keunggulan kopi yang berakar dari daerah.
Chief Executive Officer, Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, partisipasi Coffeenatics di Paviliun Indonesia, World Economic Forum 2026, didukung oleh Grab sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan Grab dalam mendampingi UMKM Indonesia agar siap naik kelas dan bersaing di panggung global.

"Dukungan ini sejalan dengan inisiatif Grab untuk Indonesia dengan total komitmen Rp100 Miliar, yang dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial lewat BPJS TK Gratis bagi Mitra Pengemudi berprestasi, memberikan apresiasi melalui skema BHR 2026 bagi Mitra Pengemudi berprestasi, serta mengembangkan kapasitas Mitra UMKM dan Mitra Pengemudi melalui pemanfaatan teknologi dan program pengembangan usaha seperti GrabAcademy," tuturnya.

Chief Operating Officer dan Co-Founder Coffeenatics, Norita Chai menambagkan Coffeenatics bergabung menjadi Mitra Merchant Grab sejak tahun 2020. Selama itu pula Grab berperan besar dalam perjalanan kami, mulai dari membantu menjangkau lebih banyak pelanggan melalui layanan pesan antar, hingga mendukung UMKM agar tetap relevan dan kompetitif di era digital.

"Dukungan ini memberi kami kepercayaan diri untuk membawa kopi lokal Indonesia ke forum global seperti ini,” tutur Norita.

(ANN)

PTPN IV PalmCo menyiapkan lahan sekitar 30 ha di Batangtoru untuk mendukung pembangunan huntap-huntara bagi warga terdampak bencana

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menyiapkan sekitar 30 hektare lahan perkebunan negara di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan penyediaan lahan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan relokasi warga dilakukan secara aman dan berkelanjutan.

“PTPN IV PalmCo menyiapkan lahan sekitar 30 hektare di sejumlah titik strategis di Batangtoru untuk mendukung pembangunan huntap dan huntara bagi warga terdampak bencana,” kata Jatmiko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Salah satu lokasi utama berada di Afdeling II Kebun Hapesong dengan luas sekitar lima hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan 227 unit huntap bagi warga Desa Hapesong Baru dan Batu Godang.

Jatmiko menjelaskan hingga akhir Januari 2026 progres pembangunan kawasan huntap tersebut telah mencapai sekitar 30 persen dan terus dikebut agar warga dapat segera menempati hunian permanen.

Selain huntap, PTPN IV PalmCo juga menyiapkan lahan seluas sekitar lima hektare di Afdeling I Kebun Hapesong sebagai lokasi huntara yang digunakan selama masa transisi sebelum warga pindah ke hunian tetap.

Menurut dia, kawasan hunian tersebut dirancang sebagai lingkungan terpadu yang dilengkapi fasilitas pendukung, seperti rumah ibadah, balai desa, dan ruang aktivitas masyarakat, guna menunjang kehidupan warga pascarelokasi.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan penyediaan lahan oleh PTPN IV PalmCo menjadi faktor penting dalam percepatan relokasi warga dari wilayah rawan bencana.

“Kami terus mendorong percepatan agar warga bisa segera meninggalkan pengungsian. Dukungan PTPN IV sangat signifikan, mulai dari penyediaan lahan hingga dukungan pengungsian awal,” ujar Gus Irawan.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian kepada warga terdampak setiap bulan untuk menjamin kebutuhan dasar selama proses pembangunan berlangsung.

Target kontrak pembangunan huntap dijadwalkan rampung pada April 2026, meskipun pemerintah daerah terus mendorong agar penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat.

Jatmiko menegaskan dukungan PTPN IV PalmCo tidak berhenti pada penyediaan lahan dan hunian, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

“Huntap dan huntara ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi bagian dari proses pemulihan agar masyarakat bisa kembali mandiri dan produktif,” ungkapnya.

Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan PTPN IV PalmCo tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Platform kolaborasi kemanusiaan BenihBaik.com mengapresiasi sinergi yang terbangun dalam penanganan pascabencana di Batangtoru.

Founder BenihBaik.com Andi F Noya menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama PTPN IV PalmCo mencerminkan upaya pemulihan yang tidak berhenti pada bantuan darurat.

“Yang dibangun bukan sekadar tempat berteduh sementara, tetapi fondasi kehidupan yang lebih layak bagi warga terdampak,” tutur Andi saat ikut meninjau lokasi pembangunan huntap di Batangtoru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, TAPANULI SELATAN - Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa keberadaan Kebun Batangtoru memiliki peran strategis dan historis dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan selama lebih dari satu abad.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Gus Irawan saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Batangtoru, Selasa (27/1/2026) lalu. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memastikan percepatan rehabilitasi dan relokasi warga terdampak bencana.

Menurut Bupati, Kebun Batangtoru yang sudah berdiri sejak zaman Belanda hingga saat ini dikelola PTPN IV, bukanlah sekadar kawasan produksi, melainkan ruang hidup yang membentuk struktur sosial masyarakat sekitar secara turun-temurun. Sebagian besar warga di wilayah lingkar kebun merupakan pensiunan pekerja perkebunan maupun keturunan mereka.

“Sejarah mencatat bahwa kebun ini telah hadir lebih dari 100 tahun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat lintas generasi. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan pembangunan ekonomi Tapanuli Selatan,” ucap Gus Irawan.

Dalam situasi darurat pascabencana, peran kawasan perkebunan dinilai semakin nyata. Sejak hari pertama bencana, wilayah perkebunan dimanfaatkan sebagai lokasi perlindungan sementara, pusat logistik, dapur umum, serta ruang pendampingan sosial bagi warga terdampak.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Hingga Januari 2026, total sekitar 30 hektare lahan telah dialokasikan, terdiri atas 20 hektare di Batangtoru, 5 hektare di Hapesong Baru, serta 5 hektare di Afdeling I Kebun Hapesong.

Di Hapesong Baru, pembangunan 227 unit hunian tetap saat ini telah mencapai progres sekitar 30 persen. Pemerintah daerah menargetkan percepatan penyelesaian pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.

Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Pemkab Tapanuli Selatan tengah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta penguatan kemandirian warga di lokasi relokasi.

Ia menyebut, pendekatan kolaboratif yang dijalankan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Dalihan Na Tolu, di mana pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur pendukung saling menguatkan dalam menghadapi musibah.

“Pemulihan ini adalah kerja bersama. Tujuannya bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi membangun kembali harapan dan kemandirian masyarakat,” katanya.

Bencana yang berdampak pada 13 kecamatan di Tapanuli Selatan menjadi momentum evaluasi dan penguatan ketahanan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan sejarah panjang yang dimilikinya, Kebun Batangtoru dinilai tetap menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan, sekaligus bagian dari upaya membangun masa depan daerah yang lebih tangguh dan berdaya.

PT Agincourt Resources ("Perseroan") menyampaikan kalau pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pencabutan izin 28 perusahaan dilakukan karena terbukti memicu bencana banjir Sumatra.

Perseroan mengklaim baru mengetahui informasi mengenai pencabutan IUP dari pemberitaan media.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan izin usaha Agincourt Resources dan 27 perusahaan lain lantaran terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan, dan memicu bencana banjir di Sumatra.

"Hingga saat ini Perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ujar Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangan resmi, Rabu (21/1).

Meskipun begitu, perusahaan pertambangan emas dan perak di Tambang Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu akan menghormati setiap keputusan pemerintah. Di samping itu, Agincourt tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," tambah Katarina.

Prabowo mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra. Dari total perizinan yang dicabut, sebanyak 22 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare. 

Sementara itu, sebanyak 6 perusahaan masuk dalam kategori perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK). Salah satunya PT Agincourt Resources. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan setelah terjadi bencana banjir yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut.

Prasetyo mengatakan Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dalam rapat terbatas melalui zoom meeting dari London, Inggris, pada Senin (19/1), Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan tersebut.

"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1).

Berikut daftar perusahaan yang dicabut perizinannya:

- Daftar 6 Badan Usaha Nonkehutanan

Aceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatera Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatera Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

- Daftar 22 Perusahaan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatera Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatera Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk