Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan rampung pada 2027, guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan pelayanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan elektrifikasi jalur Green Line (Jalur Hijau) dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung sebagai proyek perkeretaapian yang paling dekat direalisasikan.

Menurut Dudy, elektrifikasi jalur tersebut diprioritaskan karena waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang sementara jumlah penumpang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan peningkatan jumlah pengguna KRL pada jalur Green Line menjadi pertimbangan utama pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dalam mempercepat peningkatan kapasitas layanan.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut melalui penambahan rangkaian kereta agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan nyaman.

Dudy mengatakan rangkaian kereta yang digunakan nantinya dapat mengadopsi spesifikasi lebih besar seperti armada yang telah beroperasi melayani jalur menuju Bekasi.

Melalui peningkatan tersebut, kapasitas angkut kereta di jalur Rangkasbitung ditargetkan bertambah hingga mencapai 12 gerbong, sehingga mampu mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar, agar daya angkut meningkat sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna transportasi massal.

Menurut Dudy, pelaksanaan proyek memerlukan penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang.

Dudy mengakui pembangunan infrastruktur perkeretaapian memerlukan proses bertahap, sehingga masyarakat diharapkan bersabar karena setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai tahapan teknis yang berlaku.

Pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan elektrifikasi tidak hanya pada jalur Rangkasbitung, tetapi juga jalur lain, termasuk Cikampek, guna memperluas layanan transportasi berbasis rel.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Menhub.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat, sehingga pihaknya bersama Kemenhub berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan infrastruktur yang saat ini tersedia di lintas tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah pertama yang akan dilakukan meliputi penguatan sistem Listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Saat ini daya listrik pada lintas tersebut berada pada level 3.000 volt, sementara lintas Bogor dan Bekasi telah didukung daya sebesar 4.000 volt.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan rangkaian dengan stamformasi 12 kereta belum dapat dioperasikan, sehingga kapasitas angkut masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, KAI akan menambah 11 gardu traksi di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Penguatan pasokan daya itu menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional rangkaian 12 kereta.

KAI mencatat volume pengguna KRL pada lintas Rangkasbitung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 43.317.716 orang.

Angka tersebut meningkat menjadi 62.085.471 pelanggan pada 2023, kemudian mencapai 69.999.362 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 77.552.716 pelanggan pada 2025. Memasuki periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 33.397.420 orang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) mencatat penambahan 369 pelanggan baru dari sektor agrikultur di wilayah Sulselrabar pada Mei 2026.

Tercatat per Mei 2025, total pelanggan elektrifikasi agrikultur sebanyak 3.911 pelanggan dengan total daya terpasang untuk sebesar 194.949 kiloVolt Ampere (kVA), sementara pada periode yang sama tahun 2026 sebanyak 4.280 pelanggan dengan total daya terpasang sebesar 206.312 kVA.

"Angka ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi listrik untuk mendukung kegiatan produktif di sektor agrikultur," ujar General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah di Makassar, Selasa.

Kehadiran listrik andal dan tarif yang kompetitif merupakan bagian dari upaya PLN dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, termasuk di sektor pertanian, katanya menegaskan.

Ia mengatakan elektrifikasi agrikultur hadir untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

"Ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Edyansyah.

Ia menjelaskan bahwa program elektrifikasi agrikultur dirancang untuk mempercepat transformasi menuju pertanian modern berbasis energi listrik. Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui program itu, ia mengatakan PLN berupaya menciptakan Creating Shared Value (CSV) yang memberikan manfaat bersama bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah.

"Ketika petani lebih produktif dan biaya produksi semakin efisien, maka daya saing sektor pertanian juga akan semakin kuat,” ujar dia.

Melalui program Electrifying Agriculture, PLN tidak hanya menghadirkan akses energi, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sistem irigasi yang lebih stabil dan teknologi pendukung yang semakin mudah diakses, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Bagi PLN, setiap aliran listrik yang menghidupkan pompa air di lahan pertanian bukan sekadar energi yang mengalir. Di dalamnya terdapat harapan para petani, semangat untuk meningkatkan hasil panen, dan cita-cita besar bangsa dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Dari kebun-kebun yang kini semakin produktif, listrik menjadi energi yang menggerakkan masa depan. Menghidupkan harapan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat,” kata Edyansyah.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia memperkuat elektrifikasi perkeretaapian sebagai penggerak utama mobilitas urban modern melalui layanan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, andal, dan mampu mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan.

"Pertumbuhan mobilitas masyarakat urban dalam satu dekade terakhir mendorong kebutuhan penguatan elektrifikasi perkeretaapian di kawasan metropolitan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Peningkatan jumlah perjalanan kereta rel listrik (KRL), berkembangnya kawasan permukiman penyangga kota, hingga bertambahnya pusat aktivitas ekonomi membuat kebutuhan pasokan daya listrik menjadi semakin besar untuk menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta.

Anne mengatakan elektrifikasi memegang peranan penting dalam sistem transportasi urban modern karena berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kestabilan operasional, hingga keandalan sistem persinyalan yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Menurutnya ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, maka kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah sehingga penguatan elektrifikasi menjadi penting untuk menjaga kestabilan operasional perjalanan.

"Termasuk mendukung sistem persinyalan, serta memastikan perjalanan KRL tetap berjalan aman dan andal di lintas dengan trafik yang semakin padat,” ujar Anne.

Berdasarkan riset perjalanan urban dan elektrifikasi perkeretaapian, lanjut Anne, jumlah pengguna KRL meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dari 257 juta perjalanan pada 2015 menjadi 401 juta perjalanan pada 2025.

Dalam periode tersebut terjadi penambahan lebih dari 140 juta perjalanan masyarakat urban. Pemulihan mobilitas juga berlangsung sangat cepat setelah pandemi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 50 persen pada 2022 dan kembali meningkat 31 persen pada 2023.

Lonjakan mobilitas tersebut turut tercermin dari meningkatnya total perjalanan KRL harian. Pada 2015, jumlah perjalanan KRL tercatat sebanyak 881 perjalanan per hari dan meningkat menjadi 1.063 perjalanan per hari pada 2025.

Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari, disusul Bekasi Line sebanyak 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan kapasitas dan stabilitas sistem operasi yang semakin besar pada lintas-lintas perkotaan dengan trafik padat.

Anne menjelaskan, semakin rapat headway perjalanan maka sistem operasi membutuhkan dukungan elektrifikasi yang semakin kuat dan stabil.

Pasokan daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja perjalanan KRL, termasuk mendukung perangkat persinyalan, gardu listrik, dan pengaturan operasional di lintas padat yang dikoordinasikan bersama DJKA Kementerian Perhubungan.

“Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan,” jelas Anne.

Riset tersebut, tambah Anne, juga menunjukkan mobilitas urban Jabodetabek telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah urban lainnya seperti Bandung sebesar 18,7 juta perjalanan, Surabaya 16 juta perjalanan, dan Yogyakarta 10,1 juta perjalanan.

"Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan transformasi layanan perkeretaapian urban yang terus didorong," ucap Anne.

Lebih lanjut Anne mengatakan DJKA Kementerian Perhubungan bersama operator perkeretaapian, juga memperkuat revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, penguatan konektivitas kawasan strategis, hingga pengembangan pusat mobilitas baru di kawasan metropolitan.

"Sehingga elektrifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung seluruh sistem tersebut agar mampu berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan," beber Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemerintah menargetkan sekitar 8.000 lokasi akan sepenuhnya teraliri listrik paling lambat 2029.

Dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu mengatakan wilayah yang belum terjangkau listrik tersebut umumnya berada di daerah terpencil hingga pelosok desa.

Ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029. “Masih ada sekitar 8.000 lokasi, baik desa maupun di bawah desa, yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan".

Menurut dia, pemerintah telah mulai mempercepat upaya elektrifikasi di daerah tertinggal. Pada tahun 2025, ia menyebut sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan pada tahun 2026 pelaksanaannya ditargetkan lebih masif.

Meski berbagai program pembangunan pembangkit listrik terus dilakukan dan rasio elektrifikasi nasional saat ini sudah tergolong tinggi, Jisman mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

Ia menilai selama ini pembangunan kapasitas listrik nasional yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan distribusi listrik hingga ke desa-desa.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan pendanaan, termasuk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah yang sulit dijangkau.

Menurut dia, keterlibatan negara diperlukan karena pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil membutuhkan biaya besar dan tidak sepenuhnya layak secara komersial bagi PLN.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (19/5), menyampaikan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun pada 2026 untuk mendukung program strategis, termasuk listrik desa (lisdes).

Ia menegaskan program listrik desa menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik pada 2029.

“Tahun 2029 harus beres, semua rakyat harus teraliri listrik,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini sebetulnya tanggal 20 Mei, kami akan groundbreaking untuk elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta Sukabumi dan juga Jakarta-Cilegon

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana untuk memulai proyek elektrifikasi jalur kereta pada 20 Mei 2026 untuk rute Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi dan Jakarta-Cilegon.

“Tahun ini sebetulnya tanggal 20 Mei, kami akan 'groundbreaking' untuk elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta Sukabumi dan juga Jakarta-Cilegon,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN, menyampaikan elektrifikasi jalur kereta tersebut bertujuan untuk menghidupkan kota-kota baru di sepanjang jalur.

Selain itu, elektrifikasi jalur kereta juga diyakini akan mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi dalam moda transportasi kereta api.

“Dengan kita melakukan elektrifikasi, ini mengurangi urbanisasi,” kata Dony.

Oleh karena itu, elektrifikasi jalur kereta api menjadi salah satu KPI (Key Performance Indicator) atau Indikator Kinerja Utama) industri perkeretaapian.

“Saya selalu bilang bahwa kereta api hanya punya dua KPI. Satu berkaitan dengan safety, yang kedua elektrifikasi,” ujar Dony.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025).

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional, yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target Net Zero Emission 2060.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa kerja sama ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik di berbagai wilayah potensial.

Ini merupakan terobosan pertama elektrifikasi jalur kereta api tanpa melibatkan APBN, murni melalui skema business to business (B2B) antara KAI dan PLN.

Bagi KAI, manfaatnya berupa peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kecepatan layanan. Sementara bagi PLN, elektrifikasi memperluas dominasi energi bersih yang digunakan di sektor transportasi.

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong KAI agar bertransformasi menjadi perusahaan transportasi yang modern, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Upaya ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung target pemerintah menuju nol emisi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyiapkan penyaluran dana sebesar Rp2,1 triliun pada 2026 untuk pembiayaan koperasi sektor riil, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis koperasi untuk mempercepat elektrifikasi desa.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut terdiri atas 85 persen untuk sektor riil dan 15 persen untuk sektor simpan pinjam.

“Kami ingin memperbesar dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa,” kata Deva dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dari sisi pembiayaan, LPDB menawarkan skema yang kompetitif dengan tarif layanan 6,5 persen untuk konvensional dan setara 3 persen flat untuk skema syariah.

Proses pengajuan juga diklaim lebih cepat melalui sistem digital, dengan waktu persetujuan sekitar 21 hari kerja jika persyaratan terpenuhi.

LPDB menyediakan plafon pembiayaan mulai Rp500 juta hingga Rp250 miliar per koperasi, dengan tenor investasi hingga 10 tahun.

Lebih lanjut, Deva menyoroti peran koperasi dalam mendukung elektrifikasi desa, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih mengalami keterbatasan akses listrik.

“Masih ada daerah yang listriknya hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Bahkan hasil perikanan tidak optimal karena keterbatasan fasilitas seperti cold storage. PLTS berbasis koperasi bisa menjadi solusi konkret,” ujarnya.

Menurut dia, dengan target pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, ada peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas.

“Kami mendorong terbentuknya koperasi di sektor energi, termasuk PLTS. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga peningkatan produktivitas ekonomi desa,” kata Deva.

Ia menyebut selain pembiayaan, LPDB juga menjalankan program inkubasi selama enam bulan yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga profesional guna meningkatkan kapasitas manajerial dan bisnis koperasi.

Deva mengajak pelaku industri, asosiasi dan komunitas untuk memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolektif dalam mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha, termasuk di sektor energi terbarukan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN Dony Oskaria mendorong percepatan elektrifikasi sektor transportasi nasional guna mewujudkan sistem mobilitas yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan kualitas layanan publik.

“Kita berharap tentu di tangan Bapak Presiden Prabowo, transformasi di sisi transportasi massal ini akan terjadi dan lokomotif di depannya adalah Kereta Api Indonesia,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Dony yang juga merupakan COO Danantara melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bandung, Senin, bersama jajaran pimpinan BP BUMN dan PT Danantara Asset Management (DAM), dengan agenda pertama mengunjungi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam kunjungan tersebut, dibahas program elektrifikasi kereta yang akan dioperasionalkan pada tiga jalur strategis, yakni Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cigombong, dan Jakarta–Rangkasbitung. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transportasi, menurunkan emisi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP BUMN menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendorong dan mendukung langkah transformasi transportasi massal nasional.

“Silakan apa yang dibutuhkan nanti Pak Dirut sampaikan, kita akan pastikan bahwa dukungan dari Danantara dan BP BUMN 100 persen akan mendukung seluruh transformasi yang akan dilakukan oleh Kereta Api Indonesia,” ujar Dony.

Pada kesempatan yang sama, turut dibahas optimalisasi kapasitas sarana dan prasarana khususnya di wilayah Jabodetabek, rencana replacement unit lokomotif, serta peremajaan dan modernisasi sarana dan teknologi.

Penguatan inovasi layanan dan penataan anak usaha, termasuk pengembangan angkutan barang melalui KAI Logistik dan kerja sama dengan INKA, juga menjadi bagian dari upaya mendorong efisiensi dan daya saing sektor perkeretaapian nasional.

Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN menegaskan pentingnya transformasi BUMN yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan transparansi, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam setiap proses bisnis.

Direksi KAI menyambut arahan tersebut dengan komitmen kuat untuk terus berbenah dan melakukan pembaruan di berbagai lini. KAI menegaskan kesiapannya untuk mendorong pengembangan sistem transportasi yang lebih modern, aman, dan andal guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh proses transformasi di KAI berjalan secara konsisten dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan terutama mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong KAI agar bertransformasi menjadi perusahaan transportasi yang modern, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Upaya ini diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung target pemerintah menuju nol emisi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,

Jakarta (ANTARA) - Konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dinilai menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi dan memperluas insentif energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurut ekonom konstitusi Defiyan Cori, perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.

"Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Situasi tersebut, lanjutnya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain risiko pasokan, tambahnya perang juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data menunjukkan, alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pada 2021 tercatat Rp131,5 triliun meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020.

Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp157,6 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Sementara itu, pada 2024, lanjutnya, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Di tahun 2025 juga sama, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN 2025 sejumlah Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibanding tahun 2024. Jumlah alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp900 miliar menjadi Rp204,3 triliun.

"Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG," ujar Desfiyan.

Dia menyatakan, besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Menurut dia, pemerintah dapat menggeser sebagian subsidi BBM dan LPG impor ke program elektrifikasi, termasuk kompor listrik dan kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt.

Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Defiyan mengatakan, kebijakan elektrifikasi tersebut perlu didukung dengan perubahan pola subsidi energi agar tidak hanya menjadi respons sementara terhadap konflik geopolitik.

Ia menyarankan, pemerintah memperluas insentif elektrifikasi bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar proses transisi energi berjalan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik

"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari percepatan program elektrifikasi dan swasembada energi nasional.

Ia mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

"Kita akan melaksanakan listrifikasi, energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt," ujar Prabowo dalam acara 1 Tahun Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan PLTS skala besar tersebut merupakan keputusan langsung pemerintah untuk mempercepat pencapaian target swasembada energi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber energi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan energi di masa depan, mulai dari energi matahari hingga panas bumi atau geotermal.

Prabowo mengatakan cadangan panas bumi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Presiden juga menyoroti potensi bahan bakar nabati dari komoditas pertanian seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Dengan berbagai potensi tersebut, Prabowo optimistis Indonesia mampu mempercepat pembangunan sektor energi sekaligus meningkatkan kemandirian energi nasional.

"Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini," tegas Prabowo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan ini menjadi pijakan strategis bagi PLN Group untuk terus memperluas proses bisnis di level internasional...,

Jakarta (ANTARA) - Subholding PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui anak usahanya PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC), berhasil menyelesaikan dua titik proyek elektrifikasi East Coast Rail Link (ECRL) di Malaysia lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Adapun kedua titik tersebut ialah Feeder Station (FS) 01 di Tunjung, Kelantan yang diselesaikan 15 hari lebih awal dari jadwal dan FS 09 di Jambu Rias, Pahang, yang juga mencatat percepatan signifikan dengan rampung satu bulan lebih cepat dari target.

Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam keterangan di Jakarta, Minggu menegaskan bahwa keberhasilan dalam proyek tersebut merupakan wujud konkret transformasi dan ekspansi global PLN.

"Keberhasilan ini menjadi pijakan strategis bagi PLN Group untuk terus memperluas proses bisnis di level internasional. Dengan kompetensi teknis dan pengalaman di bidang kelistrikan yang dimiliki, kami yakin mampu menyelesaikan proyek sesuai standar internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa di level dunia," jelasnya.

Keterlibatan PLN dalam proyek ini sekaligus menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam mendukung infrastruktur transportasi rendah karbon di kawasan Asia Tenggara.

Dalam proyek ECRL, PLN Group tergabung dalam konsorsium Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). Ada pun, PLN NP berperan dalam pengadaan peralatan utama, sementara PLN NPC berperan juga dalam pengadaan peralatan pendukung dan mengeksekusi pekerjaan konstruksi sekaligus pelaksanaan komisioning.

Secara teknis, PLN Group mengerjakan empat dari total 10 Feeder Station dalam proyek ECRL, yakni FS1, FS2, FS9, dan FS10. Proyek ini dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Juni 2026.

Penyelesaian proyek yang lebih cepat dari target, mendapat apresiasi dari Tenaga Switchgear (TSG) selaku Project Delivery Partner (PDP) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) sebagai pemilik jaringan.

Head Project Management Office TNB, Azreen Bin Othman menyampaikan penyelesaian koneksi dari Pencawang Masuk Utama (Gardu Induk) Tunjung hingga FS 01 dan FS 09 menjadi bagian krusial dalam sistem elektrifikasi ECRL.

"Lebih awal dari target yang ditetapkan. Ini merupakan capaian yang sangat membanggakan. Kami melihat PLN menunjukkan komitmen dan kesungguhan yang tinggi dalam memastikan proyek ini selesai dengan cepat tanpa mengesampingkan kualitas," ujarnya.

Diketahui, ECRL merupakan proyek kereta listrik jalur ganda sepanjang 665 kilometer yang menghubungkan Port Klang di Selangor hingga Kota Bharu di Kelantan.

Proyek ini sepenuhnya menggunakan tenaga elektrik untuk operasional penumpang dan kargo serta diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga satu juta ton CO₂ per tahun saat mulai beroperasi pada 2027.

Azreen menambahkan, pihaknya berharap kinerja tersebut dapat berlanjut pada proyek-proyek berikutnya.

"Kami sangat puas dengan hasilnya dan berharap pencapaian luar biasa ini dapat terus berlanjut pada proyek-proyek berikutnya di Pencawang Seberang Jerteh dan Gombak,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menambahkan bahwa penyelesaian lebih cepat dari target menjadi bukti kapabilitas perusahaan dalam proyek strategis lintas negara.

"Penyelesaian lebih cepat dari target menjadi bukti bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing dan dipercaya dalam proyek strategis lintas negara. Ini bukan hanya pencapaian bisnis, tetapi juga kebanggaan nasional," ujar Ruly.

Direktur Utama PLN Nusantara Power Construction, Djarot Hutabri menjelaskan bahwa PLN NPC telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang pembangkitan dan transmisi. Pengalaman tersebut menjadi fondasi dalam mengerjakan proyek elektrifikasi ECRL di Malaysia.

Ia memastikan PLN NPC siap melaksanakan design and build untuk elektrifikasi Feeder Station ECRL yang mencakup pembangunan 132 kV Switching Station, instalasi Overhead Transmission Line (OHL) dan Underground Cable sepanjang 3 kilometer, serta pekerjaan pendukung lainnya demi memastikan proyek tersebut dikerjakan tepat waktu dan berstandar tinggi.

"Capaian ini mencerminkan kapabilitas, profesionalisme, dan komitmen seluruh insan PLN NPC dalam menghadirkan layanan konstruksi ketenagalistrikan yang andal, tepat waktu, dan berstandar global. Apresiasi dari TSG dan TNB menjadi bukti bahwa kami mampu memberikan nilai tambah bagi mitra strategis," pungkas Djarot.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting guna memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional yang terintegrasi.

CEO VKTR Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang solid dan berkelanjutan.

“Pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak dapat bergantung pada satu pemangku kepentingan saja. Diperlukan kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, lembaga riset, dan asosiasi agar manufaktur lokal mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan manufaktur lokal menjadi fondasi strategis dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

Adapun pada Selasa (3/2) pihaknya menggelar VKTR Day yang mempertemukan mitra strategis, pemerintah, pelaku industri, hingga asosiasi untuk menyatukan langkah mempercepat adopsi kendaraan listrik berbasis manufaktur dalam negeri.

Anindya mengatakan perusahaan yang dipimpinnya tersebut berkomitmen untuk memperluas kolaborasi strategis melalui kemitraan riset dengan BloombergNEF yang dijalin melalui Bakrie Center Foundation.

Kerja sama ini diharapkan memperkuat dukungan data dan riset strategis dalam mendukung inisiatif elektrifikasi transportasi, serta penguatan industri kendaraan listrik nasional.

Sebagai bentuk realisasi konkret, VKTR melakukan serah terima 10 unit kendaraan listrik kepada instansi pemerintah daerah, terdiri dari lima unit compactor untuk Dinas Lingkungan Hidup dan lima unit dump truck untuk pengelolaan sumber daya air.

Kendaraan tersebut akan digunakan untuk pengangkutan sampah perkotaan yang selanjutnya diolah menjadi energi. Langkah ini sekaligus mendukung implementasi program Waste to energy (WtE) dan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi, serta pengelolaan limbah.

Direktur VKTR, V. Bimo Kurniatmoko, menilai integrasi kendaraan listrik dalam rantai nilai pengelolaan sampah menjadi bukti bahwa sektor transportasi dapat berperan langsung dalam transisi energi nasional.

“Integrasi mobilitas listrik ke dalam rantai nilai waste to energy menunjukkan bahwa sektor transportasi dapat berperan langsung dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, VKTR juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Panah Perak Megasarana untuk penyediaan truk listrik dalam distribusi pelet biomassa.

Kerja sama tersebut disaksikan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia yang nantinya akan mengolah pelet biomassa menjadi energi. Kolaborasi ini memperlihatkan integrasi kendaraan listrik dalam rantai pasok energi terbarukan.

Dari sisi portofolio bisnis, VKTR memaparkan sejumlah capaian pengiriman kendaraan listrik di berbagai sektor. Perusahaan telah menyerahkan tiga unit bus listrik kepada perusahaan pertambangan BUMN untuk mobilisasi karyawan.

Selain itu, sebanyak 50 unit bus listrik telah dikirimkan untuk Transjakarta melalui operator DAMRI dari total pesanan 80 unit, dengan 30 unit lainnya telah selesai dirakit dan memasuki tahap karoseri.

VKTR juga tengah memproduksi dua unit shuttle bus listrik berukuran 8 meter untuk salah satu institusi pendidikan di Jawa Tengah yang ditargetkan terkirim pada akhir kuartal II 2026.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyampaikan akan mengembangkan kereta rel listrik (KRL) yang akan menghubungkan Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Sukabumi pada 2026.

“Tahun ini kita akan mengembangkan KRL Jakarta sampai Cikampek, Jakarta sampai Sukabumi, Jakarta sampai Rangkas,” ujar Dony dalam acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu.

Dony juga meminta kepada KAI untuk segera menuntaskan elektrifikasi jalur kereta di lima kota besar.

“Saya mewajibkan kepada Dirut KAI (Bobby Rasyidin), bahwa ini harus dilakukan. Transportasi publik ini akan menghidupkan kota-kota baru di sepanjang (jalur) yang nanti akan kita kembangkan,” ujar Dony.

Dony juga mewajibkan KAI untuk bekerja sama dengan INKA (PT Industri Kereta Api (Persero)) dalam pengembangan elektrifikasi jalur kereta api tersebut.

Tanpa ada keberpihakan BUMN untuk mengembangkan industri di dalam negeri, tutur dia, maka Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi negara yang berbasis industri.

Ia menjelaskan bahwa pada awal tahun ini, INKA akan menyelesaikan proses restrukturisasinya. Danantara berupaya untuk menyehatkan INKA sebagai BUMN dengan menjembatani kebutuhan KAI kepada INKA.

Tahun ini juga, lanjut Dony, Danantara berencana mengembangkan fasilitas baru yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas baru tersebut akan bergerak di bidang hulu dan menghubungkan INKA dengan Krakatau Steel.

“Proyek kita tahun ini untuk mengembangkan baja, steel, dari upstream (hulu) sehingga nanti downstream (hilir)-nya akan menjadi terintegrasi,” ucap Dony.

Sebelumnya saat peresmian Stasiun Tanah Abang pada 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI untuk menyelesaikan penambahan 30 titik perpanjangan rel dan rangkaian kereta baru dalam waktu maksimal satu tahun.

Presiden juga meminta ada pengembangan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pengembangan tersebut untuk pengangkutan barang logistik hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, kopi, timah, nikel.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026