Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengemukakan rencana iklim terbaru Indonesia yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) berisiko tidak efisien dan berbiaya mahal karena mengacu pada asumsi emisi karbon tinggi dan penundaan puncak jejak karbon sektor energi.

IESR mencatat bahwa skenario pertumbuhan ekonomi 8% dalam Second NDC masih tinggi karbon. Selain itu, target penyerapan karbon dari sektor hutan atau forest and other land use (FOLU) juga masih sangat besar dan justru mengganti mitigasi emisi di sektor energi.

“Emisi masih akan terus meningkat dan baru mencapai puncak rata-rata pada 2035, lalu menurun tajam hingga 2060. Artinya, upaya nyata penurunan emisi baru akan dimulai setelah 2035, bukan dalam dekade ini,” tulis IESR dalam siaran pers.

IESR memandang bahwa penundaan emisi puncak tersebut tidak efisien dan akan berbiaya lebih mahal pada masa depan. Opsi ini juga berisiko besar gagal memenuhi Persetujuan Paris tanpa kebijakan yang disruptif, dukungan internasional yang kuat, serta kondisi eksternal yang mendukung.

Merujuk pada tolak ukur 1,5 derajat Celsius (°C) Climate Action Tracker (CAT), target emisi absolut pada 2035 adalah sekitar 720 juta ton CO2e (di luar sektor FOLU) agar selaras dengan jalur Persetujuan Paris.

Lebih lanjut, IESR menilai target yang tercermin pada dokumen Second NDC tidak lebih ambisius dibandingkan target emisi absolut pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebesar 760 juta ton CO2e pada 2035 (termasuk sektor FOLU).

“Sebagai acuan utama aksi iklim, Second NDC seharusnya mencerminkan tingkat ambisi tertinggi yang paling memungkinkan, sesuai Pasal 4 Persetujuan Paris. Indonesia membutuhkan bantuan internasional secara teknis dan finansial yang signifikan untuk dapat sejalan dengan trayektori Paris,” lanjut IESR.

Pada skenario conditional dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%, emisi sektor energi pada 2035 akan menjadi kontributor tertinggi, sekitar 1.336 juta ton setara karbon dioksida, naik 103% dibandingkan 2019.

Upaya mitigasi penurunan emisi di sektor energi dilakukan melalui peningkatan bauran energi terbarukan hingga 19–23% pada 2030, 36–40% pada 2040, efisiensi konsumsi listrik, dan penggunaan kendaraan listrik. Sedangkan target puncak emisi sektor energi diproyeksikan terjadi pada 2038, mundur dari estimasi emisi puncak pada draf Second NDC sebelumnya.

IESR memandang Second NDC ini hanya memutakhirkan metode pengukuran emisi tanpa terobosan aksi mitigasi yang signifikan. Second NDC masih mempertahankan pola lama seperti mengandalkan penyerapan sektor FOLU sebagai strategi mitigasi utama, menunda puncak emisi sektor energi, dan menempatkan target yang relatif mudah dicapai karena berada di atas kemampuan kebijakan saat ini.

Second NDC juga belum mencerminkan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam waktu 10 tahun, sebagaimana pada penyampaian nota keuangan dan anggaran 2026 di DPR, serta rencana pembangunan 100 gigawatt (GW) PLTS di desa-desa, yang dapat menjadi kontributor penurunan emisi secara signifikan.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa kemunduran puncak emisi ini tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak ragu melaksanakan transisi energi sesuai visi Presiden Prabowo.

“Dengan potensi 3.800 GW energi terbarukan, dan biaya investasi PLTS, PLTB dan baterai yang makin menurun, pemanfaatan yang lebih besar akan membuat biaya produksi tenaga listrik jauh lebih murah dan emisi lebih rendah,” kata Fabby.

Dengan harga energi terbarukan makin kompetitif, Fabby mengemukakan bahwa mempertahankan operasional PLTU tua yang seharusnya sudah dapat dipensiunkan justru membuat Indonesia kehilangan peluang untuk mendapatkan harga listrik yang lebih murah.

Ia pun menyayangkan pendekatan ekonomi dalam model NDC yang justru melihat bahwa aksi iklim yang ambisius tidak mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Ini justru berbeda dengan hasil pemodelan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Bappenas di mana aksi iklim yang lebih kuat justru menjadi prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi. Transisi energi yang membutuhkan investasi US$40–50 miliar setiap tahun, yang jika dilakukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” imbuh Fabby.